OLEH SURYADI
Tulisan Nasrul Azwar di kolom Padang Ekspres ("Sejarah Pers Sumbar
Dialih Orang Lalu" 17-12-2007) menarik perhatian kita karena beberapa
kritik yang dilontarkannya, yang selama ini tidak pernah mendapat
perhatian kalangan peneliti dan masyarakat pada umumnya. Nasrul
menanggapi pernyataan Taufik Rahzen di harian Jurnal Nasional bahwa
tahun 2007 adalah peringatan seabad usia pers nasional. Perhitungan
itu didasarkan atas terbitnya surat kabar Medan Prijaji di Bandung,
pada bulan Januari 1907, yang dieditori oleh Raden Mas Tirto Adhi
Soerjo.
Pernyataan "seabad usia pers nasional" berarti mengandung pengertian
bahwa sebelum 1 Januari 1907 "hari lahirnya Medan Prijaji" berarti
pers nasional belum ada (belum lahir). Dengan kata lain, surat
kabar-surat kabar pribumi yang lahir sebelum tanggal itu dianggap
bukan bagian pers nasional.
Nasrul melontarkan beberapa pertanyaan kritis terhadap proyek "Seabad
Pers Nasional" yang diluncurkan Taufik Rahzen dkk.: "Siapa atau
lembaga apa yang memutuskan dan melegetimasi [bahwa] satu abad pers di
Indonesia [...] dimulai [dari] hitungan tahun 1907? Bagaimana
mekanisme dan prosedurnya, apakah ditetapkan dengan Surat Keputusan
Pemerintah, atau Surat Keputusan Presiden, dan lain sebagainya? Apakah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), atau lembaga pers lainnya ikut
serta melegitimasi tahun kelahiran surat kabar Medan Prijaji 1907
sebagai awal lahirnya pers nasional?"
Pilihan Taufik Rahzen dkk. itu secara tidak langsung mengandung makna
bahwa Medan Prijaji-lah pers pribumi yang paling berjasa dalam
menyemaikan perasaan nasionalisme ke dalam dada kaum pribumi di zaman
Kolonial, untuk tidak mengatakan paling "nasionalis". Andreas Harsono
yang menjawab penjelasan Agung Dwi Hartanto dari Indexpress
(dikunjungi 4 Oktober 2007) mengatakan bahwa pilihan itu cukup berbau
rasialis, karena ia menganggap bahwa harian Jurnal Nasional memilih
Medan Prijaji karena editornya adalah seorang pribumi. Dalam tulisan
Andreas itu juga terefleksi kekhawatiran bahwa pilihan itu dapat
mengecilkan arti dan sumbangan surat kabar-surat kabar dan
editor-editor non pribumi dan editor-editor pribumi lainnya dalam
pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia sejak paruh kedua abad
ke-19.
Pernyataan Taufik Rahzen itu sebenarnya bukanlah hal baru. Ia hanya
mengulangi, bukan malah mengkritisi, pernyataan-pernyataan yang telah
dibuat oleh beberapa peneliti terdahulu, terutama dari Jawa Barat
(misalnya, Syafiq Umar, "Koran Nasional Pertama Lahir di Bandung",
Pikiran Rakyat, 24-3-2006; Nina Herlina Lubis, "Mengenal Kepahlawanan
R.M. Tirto dan K.H Noer Ali," Pikiran Rakyat, 24-3-2006). Agaknya
tulisan-tulisan itulah yang antara lain memberi inspirasi kepada
Pemerintah untuk menetapkan hari lahir atau hari jadi pers nasional
berdasarkan awal terbitnya Medan Prijaji --bedakan dengan hari lahir
PWI. Oleh karena itu pula pada tahun 1973 Raden Mas Tirto Adhi Soerjo
dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai Bapak Pers Nasional, dan tahun 2006
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempurnakan gelar itu menjadi
pahlawan nasional.
Taufik Rahzen memilih Medan Prijaji karena terkesan oleh slogan surat
kabar ini: "Soeara bagi sekalian Radja-radja, bangsawan asali dan
fikiran, prijaji dan saudagar boemipoetra dan officier-officier serta
saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laennja jang
dipersamakan dengan anak negri di seloeroeh Hindia Olanda." Ia
terkesan dengan "suara keras" redakturnya, Raden Mas Tirto Adhi
Soerjo, yang menulis secara blak-blakan, terutama kepada pihak
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini secara eksplisit
dikemukakan Zen Rahmat Sugito, rekan Taufik Rahzen dalam esai
"pembelaannya" terhadap Agung Dwi Hartanto dalam blognya: Sahaja
adalah Orang dari Bangsa jang Terprentah! (dikunjungi 27-9-2007).
Dalam pengantarnya untuk rubrik "Seabad Pers Nasional" di harian
Jurnal Nasional, Taufik Rahzen mengatakan bahwa Medan Prijaji adalah
surat kabar pribumi yang pertama kali menyebarkan semangat rasa
mardika dalam bentuk pemberitaan dan advokasi.
Namun, sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak penulis pribumi,
bahkan juga beberapa orang Belanda sendiri yang bersimpati kepada
bangsa Indonesia, yang telah mengguratkan pena tajamnya dalam
tulisan-tulisan mereka di surat-surat kabar berbahasa Melayu atau
Belanda untuk mengeritik kebijakan politik Pemerintah Kolonial Belanda
dan membela rakyat Indonesia, yang mengakibatkan mereka "terinjak duri
tulisan" (persdelict) --meminjam istilah Maisir Thaib (1992). Apakah
karena mereka kebetulan tidak memiliki surat kabar sendiri, lalu
jasa-jasa mereka itu harus diremehkan?
Ditetapkannya Medan Prijaji sebagai titik awal sejarah pers nasional
juga memberi kesan terlalu menonjolkan kriteria "kekerasan" dalam
menentukan hari (jadi) pers nasional kita. Mas Tirto di dunia pers
sepertinya dianalogikan sebagai seorang pahlawan nasional yang
memimpin perjuangan melawan Belanda dengan senjata. Masalahnya adalah
bahwa memang selama ini "kekerasan" itulah satu (-satunya) ciri
penting nasionalisme yang terus-menerus ditanamkan dalam memori bangsa
Indonesia. Selama ini sejarah Indonesia memang dipahami dalam
pengertian sempit: heroisme dengan darah, perjuangan dengan jalan
kekerasan melawan Belanda, dengan mengorbankan harta dan nyawa.
Menurut hemat saya, penggunaan kriteria "kekerasan" dalam menentukan
kelahiran pers nasional sama sekali tidak tepat. Bahasa pers yang baik
semestinya jauh dari sifat "kekerasan". Peran dunia pers pribumi dalam
menyemaikan semangat nasionalisme Indonesia di zaman penjajahan
bukanlah atas sumbangsih dan peran satu surat kabar saja. Ia adalah
sebuah proyek gotong-royong yang, seperti telah dicatat oleh sejarah,
telah berlangsung dalam rentang waktu waktu hampir satu abad.
Ahmat Adam dalam disertasinya, The Vernacular Press and the Emergence
of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913) (Ithaca: Cornell
University Southeast Asia Publication, 1995) menunjukkan bahwa
nasionalisme Indonesia telah ditumbuhkan oleh dan melalui banyak surat
kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit di beberapa kota di Hindia
Belanda, dan juga di luar negeri, jauh sebelum Medan Prijaji lahir ke
dunia. Hal senada dikemukakan oleh Ben Anderson dalam beberapa
karyanya mengenai peran surat kabar dalam menumbuhkan dan membesarkan
perasaan kebangsaan di kalangan bangsa-bangsa pribumi di Asia Tenggara
(lihat misalnya Anderson: London: Verso 1991). Ini jelas karena
rintisan yang telah dibuat oleh surat kabar-surat kabar berbahasa
Melayu yang lebih dahulu terbit dari Medan Prijaji. Sebagai lingua
franca di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu mendapatkan peran barunya
melalui tradisi keberaksaraan (literacy) Latin (Rumi) yang
diperkenalkan oleh koran-koran peribumi tersebut. Inilah era baru
dimana perasaan kebersamaan sebagai bangsa pribumi (Natives) diserap
melalui pembacaan atas tulisan di halaman-halaman kertas lebar
menggunakan aksara Latin yang disebut surat kabar. Surat kabar atau
koran itu tersebar melintasi batas-batas suku bangsa (etnik), sehingga
melahirkan kesadaran bersama dan rasa senasib di antara pembacanya
yang berlain-lainan suku bangsa itu.
Setiap surat kabar pribumi pada zaman kolonial memiliki cara dan
taktiknya sendiri dalam menyebarkan semangat nasionalisme Indonesia.
Cara Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dengan Medan Prijaji-nya hanya salah
satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia dan yang mungkin. Satu
cara dipilih karena itulah yang paling memungkinkan untuk konteks
zamannya. Masing-masing surat kabar pribumi menyesuaikan diri dengan
konstelasi politik semasa di negeri terjajah yang bernama Hindia
Belanda. Hal itu digambarkan oleh Ian Proudfoot dalam esainya yang
terbaru, "Room to Manoeuvre in the Nineteenth-Century Indies Malay
Press: The Story of A Javanese Lieutenant" (Indonesia and the Malay
World Vol. 25, No. 102, 2007: 155-82) yang menunjukkan sumbangan surat
kabar Bintang Timor yang terbit di Surabaya dalam menyemaikan paham
kebangsaan dalam diri kaum pribumi. Pada 1865, Bintang Timor
menerbitkan "Hikayat Seorang Letnan Jawa" dimana di dalamnya secara
sembunyi, halus, dan terselubung diselipkan "perasaan nasionalisme"
dan kritik kepada Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga memungkinkan
surat kabar itu lolos dari ranjau pers yang dipasang melalui Press
Ordonansi 1856.
Oleh karena itu, kurang bijak, dan jelas kurang menghargai sejarah
juga, adanya klaim bahwa Medan Prijaji-lah yang paling terdepan dan
berjasa dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme Indonesia dibanding
koran-koran pribumi lainnya yang sudah bermunculan di negeri ini sejak
awal paruh kedua abad ke-19. Paling tidak tentu ada kesan seperti itu
yang muncul dalam pikiran kita karena ditetapkannya surat kabar ini
sebagai titik awal lahirnya pers nasional. Medan Prijaji yang lahir di
awal abad ke-20 hanya salah satu surat kabar pribumi yang lahir untuk
menyirami dan membesarkan benih nasionalisme keindonesiaan yang telah
"disemaikan" oleh banyak surat kabar pribumi berbahasa Melayu yang
terbit sebelumnya dan yang pada masa sesudahnya terus bergiliran
tumbuh dan pergi (berhenti terbit karena berbagai alasan).
Soerat Kabar Bahasa Melaijoe (Surabaya, 1856), Soerat Chabar Betawi
(Betawi, 1858), Selompret Malajoe [belakangan bernama Slompret
Melayoe] (Semarang, 1860), Pertela Soedagaran (Surabaya, 1863),
Bintang Timor (Padang, 1865), Bintang Djohar (Betawi, 1873), Mata Hari
(Makassar, 1883), Pelita Ketjil (Padang, 1886), Insulinde (Padang,
1901) ... bahkan juga Bintang Utara (Rotterdam, 1856) dan Bintang
Hindia (Amsterdam, 1903) adalah sedikit contoh dari puluhan surat
kabar pribumi berbahasa Melayu yang terbit sebelum Medan Prijaji lahir
ke dunia. Masing-masing telah ikut berperan menyemaikan dan memupuk
perasaan nasionalisme keindonesiaan melawan pejajah Belanda, yang
akhirnya berpunca pada 17 Agustus 1945.
Pernyataan bahwa "Medan Prijaji adalah titik awal dan sekaligus pemula
dan utama dalam menyebarkan semangat rasa mardika yang disemayamkan
dalam dua tradisi sekaligus: pemberitaan dan advokasi" (Taufik Rahzen,
Jurnal Nasional) terkesan terlalu melebih-lebihkan peran Raden Mas
Tirto Adhi Soerjo dan Medan Prijaji-nya di kancah pers pribumi di
zaman kolonial.
Jika kita bijak melihat sejarah pers bangsa ini, maka jasa Raden Mas
Tirto Adhi Soerjo tidak lebih besar daripada jasa Dja Endar Moeda,
misalnya, yang aktif di dunia pers pribumi di Sumatera antara
1894-1910, yang memiliki dan sekaligus mengeditori hampir selusin
surat kabar pribumi di Sumatera, membeli percetakan Insulinde di
Padang untuk mencetak surat kabar dan buku-buku berbahasa Melayu,
mengabdikan dirinya di dunia jurnalisme dan perbukuan untuk memajukan
kaum sebangsanya; atau peran "bapak dari wartawan Melayu" Mahyudin
Datuk Sutan Maharadja --meminjam istilah B.J.O. Schrieke (1973:38);
bertanyalah pada diri sendiri kenapa Schrieke yang orang asing
menyebut beliau perintis [bapak] wartawan Melayu, sementara orang
Indonesia sendiri melupakan jasa-jasanya --yang memiliki dan/atau
mengeditori tidak kurang dari enam surat kabar berbahasa Melayu di
Padang antara 1890-1921; atau Dr. Abdul Rivai yang lewat
tulisan-tulisannya yang cerdas dalam Bintang Hindia yang terbit di
Amsterdam (1903-1907) memberikan berbagai informasi dan pengetahuan
berharga kepada kaum sebangsanya di tanah air.
Sekali lagi, jika kita bijak melihat sejarah pers pribumi yang telah
ikut berkontribusi dalam menyemaikan dan membesarkan semangat
nasionalisme dalam dada kaum pribumi yang ingin merdeka dari
penjajahnya, maka kita tentu tidak akan meremehkan jasa-jasa para
perintis jurnalisme pribumi seperti Dja Endar Moeda dan Mahyudin Datuk
Sutan Maharadja, juga tokoh-tokoh yang lainnya.
Di negara ini semangat mencari "hari jadi" sedang menggebu-gebu.
Anggota DPRD dari berbagai daerah, dan juga kalangan eksekutifnya,
berlomba-lomba pergi ke luar negeri --kebanyakan ke Belanda-- "untuk
"menggali" (selama 4-5 hari saja) sumber-sumber sejarah dalam rangka
menetapkan hari jadi propinsi atau kabupaten masing-masing.
Seolah-olah tanpa hari jadi itu, mereka kehilangan eksistensi dan
jatidirinya.
Tinggal pertanyaan: dalam perspektif sejarah pers nasional, apakah
pencarian hari jadi pers nasional itu juga perlu? Jika amat perlu,
saya kira perlu dicari kriteria-kriteria lain untuk menentukan hari
jadi pers nasional itu, jangan menonjolkan kriteria "kekerasan" saja
(dalam slogan dan kritik), yang mengakibatkan pilihan (sementara)
jatuh kepada surat kabar Medan Prijaji. Ini adalah tugas sejarawan
kita: meneliti sejarah pers nasional secara komprehensif dan memberi
informasi dan pertimbangan yang objektif kepada pemerintah.
Suryadi, Dosen dan peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van
Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda.
Naskah ini dimuat harian Padang Ekspres, 6 Oktober 2007
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
Website: http://www.rantaunet.org
===============================================================
UNTUK SELALU DIPERHATIKAN:
- Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan reply.
- Posting email besar dari >200KB akan di banned, sampai yang bersangkutan
menyampaikan komitmen akan mematuhi Tata Tertib yang berlaku.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yang berminat dan kirim melalui
jalur pribadi.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke:
[EMAIL PROTECTED]
Webmail Mailing List dan Konfigurasi teima email, lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
Dengan terlebih dahulu mendaftarkan email anda pada Google Account di
https://www.google.com/accounts/NewAccount
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
