Negara Islam seperti apa ?
Ada pertanyaan tentang negara Islam seperti apa yang sesuai untuk Indonesia ?.
Saya bisa menjawab negara Islam yang seperti Indonesia itu lah, tapi Indonesia
yang mana ?.
Jawabnya
Negara Indonesia yang sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik ini
dahulunya.
Perselisihan dalam urusan ini Insyaa Allah dapat selesai dengan memberi
penjelasan tambahan seperti berikut.
Secara singkat bisa dikatakan negara Islam yang sesuai dengan Syara' adalah
negara Islam di zaman khulafaa ur-rasyidin dahulu. Ketika itu tidak ada sistem
kerajaan yang turun temurun, pemimpin dipilih dari rakyat biasa dan diangkat
oleh "Majelis Syuro".
Pengangkatan Abu Bakar ra, Umar ra, Usman ra dan Ali kw, semuanya dengan
Majelis Syuro.
Kita lihat Indonesia, ketika negeri ini hendak ditegakkan, contoh khulafaa
ur-rasyidin inilah yang diambil dan dituangkan dengan cara Indonesia pula oleh
para pendiri negara ini.
"Majlis" adalah bahasa Arab, "musyawarah" juga bahasa Arab, "ra'yat" juga
bahasa Arab.
Di Indonesiakan, maka muncul istilah "Majelis Permusyawaratan Rakyat" yang
di-identik-kan dengan Majelis Syuro tadi.
Ketika di zaman khulafa ur-rasyidin dulu, orang-orangnya masih sedikit,
sehingga dengan mudah diketahui siapa-siapa orang-orang pintar
(pentolan-pentolan) yang akan duduk di majelis syuro itu, baik dari suku
Quraisy sendiri ataupun pihak Madinah, Aus dengan Khazraj.
Berbeda dengan Indonesia yang orang-orangnya yang sudah banyak sehingga tidak
dapat diketahui dengan mudah siapa pentolan-pentolannya. Oleh sebab itu harus
dipilih para wakil dari orang yang banyak itu untuk bisa didudukkan di majelis
syuro tadi. Hasil diskusi para pendiri negara ini memutuskan untuk membuat
suatu lembaga guna mengumpulkan para wakil tadi dalam satu bangunan yang
terdiri dari orang-urang yang pintar yang diutus oleh kelompok-kelompok rakyat.
"Dhiwan" bahasa Arab yang artinya bangunan, gedung, atau lembaga, di
Indonesiakan dengan kata
"Dewan". "wakil" adalah bahasa arab yang berarti perwakilan orang-orang pintar
tadi. Maka muncullah Istilah "Dewan Perwakilan Rakyat", yang orang-orangnya
nanti akan didudukkan di Majelis syuro tadi ditambah dengan golongan-golongan
atau kelompok yang belum terwakili yang disebut "Majelis Permusyawaratan
Rakyat".
Jadi untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin atau khalifah, yang istilah
nya kemudian diadopsi dari barat menjadi "Presiden", maka tiap-tiap kelompok
rakyat berkumpul memilih siapa orang-orang pintar yang ada di kelompok mereka
yang akan bisa mewakili suara mereka untuk memilih siapa yang akan menjadi
pemimpin dengan catatan orang ini juga harus mampu jadi pemimpin karena ia
berhak memilih dan dipilih.
(Jadi bukan siapa yang banyak pitih dan gadang ota yang akan diutus, tapi orang
yang pintar).
Wakil dari kelompok-kelompok inilah yang dikirim ke Dewan tadi (DPR) yang
akhirnya nanti akan masuk ke Majelis syuro (MPR) untuk menentukan siapa yang
akan jadi pemimpin negeri ini (termasuk dirinya sendiri berhak dipilih untuk
jadi pemimpin).
Jadi kesemuanya ini didasarkan kepada cara negara Islam yang disetujui oleh
Syara'.
Oleh sebab itu, untuk menyesuaikannya dengan cara Indonesia maka dibuat
kesekapatan yang terkenal dengan nama "The Jakarta Charter" (Piagam Jakarta)
yang diletakkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. (Ingat kata-kata dalam
Pembukaan, "Berkat rahmat Allah swt. ...", artinya negrara Indonesia ini
berdiri berkat rahmat Allah swt.-red). Hukum yang dipakai adalah hukum Syara'
bagi orang Islam, dan hukum Civil umum atau hukum agamanya sendiri bagi orang
yang bukan Islam.
Jadi pertanyaan itu tidak sulit untuk dijawab rasanya.
"Negara Islam yang seperti apa?".
Jawabnya,
Negara Islam yang seperti Indonesia dengan mengembalikan 7 kata ("dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"), yang dulu
dibuang oleh Soekarno, kembali ke dalam UUD.
Kenapa demikian ?, karena ide pembentukan negara Indonesia dahulu didasarkan
kepada ide pemerintahan khulafaa ur-rasyidin yang sesuai dengan Syara'.
Seluruh hukum kolonial harus dibuang, dan ide Amin Rais memilih Presiden
langsung
dari rakyat yang mengakibatkan hilangnya fungsi Majelis Syuro tadi (MPR) harus
dihapus, diganti dengan amandemen lain yang sesuai dengan Syara'.
Sarak mangato adat mamakai.
Selesai.
(...Sutan.....
Sarak Mangato adaik mamakai... kalau begitu Minangisasi tu Sutan takah
Jawanisasi pula ?.
... eh kalau sesuai dengan Syara' ... mengapa Tidak ?).
Billahil hidayah wat taufiq
Wassalam
St. Sinaro
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/