Aww. Konsep negara federal ko lah ado dek datuk Tan Malaka cubo baco buku karangan alhm prof.dr. Iwa Kusumasumantri. Disinen lah langkok sadoalahanyo.maybe.dasar2 pemikiran liau adolah otda kiniko.maybe.siahkan disigi.www.haasma depok
---------- Terkirim dari telepon Nokia saya ------Pesan asli------ Dari: Syafruddin Syaiyar <[email protected]> To: <[email protected]> Date: Sunday, March 3, 2013 12:56:50 PM GMT+0800 Subject: Re: [R@ntau-Net] MOCHTAR NAIM NKRI VS NPRI JILID 2 Pak MN dan Sidang Palanta Yth, Lontaran wacana dan analisa yang sangat menarik, terlepas kita setuju atau tidak, konsep Negara Federal menurut saya merupakan alternative yang perlu kita lihat dan pikirkan secara terbuka.. Apakah ini hanya wacana atau pemikiran idiologi alternative, selama tidak memakai jalur kekerasan dan melawan hukum adalah sah sah saja dalam alam demokrasi sekarang ini.. Kosa kata makar, kalau tidak salah sudah sama sama terkubur dengan terkuburnya orde baru. Demi kemajuan tidak ada salahnya mengkaji ulang ideology dan bentuk negara kita. Yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna, perlu penyesuaian dari masa kemasa sesuai tuntutan zaman. Karena itulah disetiap konstitusi selalu ada fasilitas untuk mengubah suai atau amendment. Andai menurut kajian itu bentuk negara federal merupakan suatu alternative yang lebih baik, tidak ada salahnya kita untuk berubah. Untuk maju kedepan perubahan merupakan suatu keharusan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kemandekan dan keterpurukan suatu bangsa seringkali disebabkan kecendrungan dan ketakutan dari bangsa itu untuk berubah. Pemimpin dan bangsa yang menutup diri pada perubahan akan dilindas oleh perubahan itu sendiri.. Berbeda dengan Pak MN dan Pak Saaf yang telah teruji kepakarannya dalam masalah social kenegaraan dan punya pengalaman bejibun di dunia pemerintahan dan kemasyarakatan, saya yang nobody ini tertarik ikutan berkomentar karena melihat apa yang dilontarkan Pak MN sejalan dengan pengamatan dan pendapat saya sebagai orang awam yang lebih banyak jadi penonton. Karena kebetulan banyak bejalan dan banyak melihat negeri orang, sering timbul pertanyaan dikepala ini, kenapa yaa kondisi negara dan masyarakat kita terlihat masih tertinggal dibanding negara lain. Padahal kalau dilihat dari sumber daya manusia dan alamnya lebih dari cukup untuk tinggal landas. Kenapa banyak daerah tidak punya infrastruktur yang memadai. Kenapa jalan tol Padang – Pakanbaru - Dumai belum dimulai sudah almarhum. Kenapa Jakarta kelebihan penduduk dan modal sedangkan Medan, Padang dan Palembang seperti jalan ditempat dan lambat sekali perkembangannya. Mengapa kita orang Minang pakai baju batik di hari jumat, dan kenapa sistem pemerintahan nagari berubah jadi desa, dan kalau diteruskan pertanyaan kenapa dan mengapanya panjang sekali dan susah untuk berhentinya. Sudah tentu banyak faktor penyebabnya, tapi kalau mau jujur, menurut saya salah satu jawabannya adalah seperti yang disinggung Pak MN, karena bentuk negara dan pemerintahan kita Negara Kesatuan, dimana pusat sangat dominan dan daerah daerah tidak punya cukup power untuk mengatur dirinya sendiri. Segala sesuatunya sudah diatur dan ditetapkan pusat, daerah kehilangan inisiatif dan kreativitas untuk mandiri..Kreativitas dan monuver daerah lebih banyak pada pintar pintaran lobbying dalam penetapan alokasi APBN dari pada mengembangkan potensi lokal daerahnya sendiri. Para elit daerahpun kebanyakan kurang mandiri dan kurang mengakar di-masyarakat karena banyak yang dropan dan merasa imperior terhadap pusat. Memang agak diluar dari kebiasaan Indonesia yang begitu luas dan begitu heterogen, memilih untuk jadi Negara Kesatuan.. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan pada pendiri dan pejuang kemerdekaan, melihat kondisi yang ada sekarang dan juga belajar dari negara negara lain di dunia, bentuk Negara Kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, menurut saya berpotensi (dibeberapa tempat bukan potensi lagi tapi sudah fakta) menjadi permasalahan, baik itu dilihat dari segi kedala phisikal geografis maupun sosial kebudayaan. Dengan kondisi physik geografis indonesia yang sangat sangat luas, berpulau pulau adalah sangat sulit dan sukar mengaturnya secara terpusat dari jakarta. Secanggih canggihnya perencanaan di pusat pasti ada kendala dan distorsi antara kemauan daerah dan pusat kekuasaan. Daerah butuh pelabuhan, orang pusat membangun jalan. Daerah butuh sarana air bersih pemerintah pusat menganggarkan project irigasi.. Jadi tidak heran kalau banyak daerah dipelosok Irian dan Kalimantan sana tidak tersentuh pembangunan. Pusat lebih banyak bertindak ekploitir dari pada membangun apalagi ditambah dengan mentalitas aparat dan masyarakat yang cendrung untuk korup karena melihat banyak peluang untuk itu.... Hal yang sama berlaku juga dalam bidang sosial kebudayaan. Fakta dimana Indonesia yang berdiri diatas fondasi heterogenitas budaya dan adat istiadat merupakan satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah Negara, setiap daerah adalah merupakan satuan-satuan kecil pemerintahan yang memiliki system hukum, adat istiadat dan cara hidupnya masing-masing. Dari sabang sampai Merauke adalah jejeran sosial kebudayaan dan historis yang berbeda-beda. Tali perekat senasib sepenanggungan sama sama terjajah oleh Belanda yang dijadikan alat pemersatu dan diajarkan turun temurun baik disekolah maupun dalam bentuk Penataran P4, effektif untuk generasi yang terlibat lansung dengan perjuangan dan barangkali generasi kedua dan ketiga tapi makin mengecil gregetnya bagi generasi selanjutnya.. Generasi mendatang yang hidup didunia yang lebih terbuka tidak terlalu terikat dengan nostalgia dan romantika perjuangan, tapi lebih pada fakta dan kondisi yang ada pada saat itu. Fakta dan kondisi, dimana adanya ketidak adilan dan pengabaian dan dominasi baik itu ekonomi, politik, budaya dari penguasa dan pemerintah pusat tak dapat dipungkiri lama kelaman akan menggerogoti fondasi negara kesatuan. Sudah beberapa daerah di NKRI sekarang yang merasa terabaikan dan menuntut otonomi yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi luas ini tidak lain bentuk lain dari kata federasi). Menciptakan Negara kesatuan diatas landasan heterogenitas bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Bhineka Tunggal Ika indah dalam ucapan tapi sukar untuk diterapkan. Persatuan diatas perbedaan ini menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya Negara Kesatuan diatas landasan heterogenitas budaya di dunia. Amerika dan Negara Jiran Malysia saja yang awalnya adalah Negara yang terbentuk dari koloni-koloni imigran inggris dan kerajaan kerajaan Melayu di Semenanjung tidak memilih bentuk Negara Kesatuan sebagai bentuk ideal negaranya. Mereka lebih memilih menjadikan Amerika dan Malaysia sebagai sebuah Negara Federal dimana setiap koloni dan kerajaan Melayu tersebut bertranformasi menjadi negara-negara bagian. Indonesia yang sudah merdeka lebih 60 tahun dalam bentuk Negara Kesatuan masih struggle dalam upayanya membangun bangsa Indonesia “nation building”. Dengan bentuk negara kesatuan,ada kecendrungan negara secara lansung dan tidak langsung berusaha meleburkan setiap budaya daerah untuk menciptakan sebuah budaya nasional. Namun, apakah budaya nasional yang dimaksudkan adalah sebuah budaya sintesis alias gabungan budaya budaya lokal ataukah budaya pemenang yang lahir dari sebuah proses dominasi? Jawabannya adalah “budaya pemenang” yang lahir dari sebuah proses dominasi dari kelompok yang dominan dan mengendalikan pusat kekuasaan. Meredupnya dan menghilangnya beberapa budaya daerah untuk memaksakan sebuah budaya nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah lebih baik kalau Indonesia menjadi sebuah Negara Federal? Jawabnya yaaa dan tidak... tergantung darimana melihatnya dan ditanyakan pada siapa? Bagi mereka yang berpikiran terbuka dan progressif jawabannya adalah yaa.. dan bagi kawan kawan yang sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang atau dalam artian pro status quo jawabannya sudah pasti tidak.. Dan dalam peta politik nasional sekarang ini, terlihat kawan kawan yang berpikiran dan berslogan NKRI adalah harga mati, NKRI adalah final, Negara kesatuan merupakan sesuatu hal yang absolut dan jika bukan dengan negara kesatuan, maka negara Indonesia akan hancur, masih sangat dominan dan mayoritas.. Ini terbukti dari gagalnya exsperimen politik PAN-nya Amien Rais dengan konsep negara federal yang ngak laku terjual.. PAN walaupun dikomandoi tokoh utama reformasi ngak tembus 10%. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Kemungkinan pertama adalah timing jualan negara federalnya belum tepat, kelas menengah Indonesia masih kebanyakan produk penataran P4 ditambah meliter/purnawirawan yang championnya adalah negara kesatuan. Kedua adanya distorsi pemahaman masyarakat yang melihat negara federal sama dengan negara bhoneka buatannya Van Mook. .Ketiga barangkali karena belum pd dan inferiornya tokoh dan elit daerah untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Bagi kita kita Masyarakat Minang, kondisinya tidak jauh berbeda dimana penganut paham Negara Kesatuan masih yang dominan dan pemikiran akan bentuk Negara federal tidak mendapat sambutan, bahkan di Palanta Rantau net inipun menurut pengamatan saya sedikit sekali yang melirik lontaran opini dan pemikiran Pak MN, dan itupun didominasi yang memandang skeptis.. Agak mengherankan, masyarakat Minang yang terkenal berpikiran progresif, independent, egaliter, pragmatis dan suka tantangan dan perubahan (dengan budaya marantau) tidak antusias dengan bentuk Negara Federal yang pada hakekatnya memberikan kesempatan yang lebih luas pada mereka untuk mengatur dirinya sendiri dan dapat lebih leluasa mempertahankan dan mengembalikan budaya asli daerahnya yang dikenal dengan konsep ABS-SBK yang hampir tenggelam. Begitu juga kalau dilihat dari perjalanan historis, seharusnya dan logicnya masyarakat Minang “leaning” pada federalisme, karena PRRI yang dimotori dan ditulang punggungi orang Minang pada awalnya adalah gerakan protes daerah terhadap pengabaian pemerintah pusat yang sibuk berpolitik dan project mercu suarnya. Andai kata waktu itu Sukarno dan pemerintah pusat cukup bijak memberi konsesi, authority atau bahasa sekarangnya “enpowerment” pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri tentunya PRRI tidak akan bedarah darah.. Dan hasilnya barangkali Sumatera Tengah jauh lebih maju.. Barangkali sudah ada jalan empat jalur dari Padang- Pekanbaru- Dumai- Jambi. Pekanbaru mungkin sudah berubah jadi Houstonnya Asia Tenggara dan Padang-Pariaman-Bukittinggi barang kali bisa secantik San Francisco dan Bay Area. Dilain pihak Jakarta tentunya tidak akan super padat seperti sekarang, karena tidak ada lagi penumpukan kekuasaan, modal, project dan prestise di jakarta, tapi sudah tersebar keberbagai pusat negara bagian. Tapi apadaya Sukarno dan pemerintah pusat memilih jalur meliter untuk meredam ketidak puasan dan protes daerah yang diabaikan… Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, kita kehilangan waktu berharga untuk membangun yang dipakai untuk penyembuhan luka phisik dan mental akibat perang. Ketakutan akan terhambatnya prosses dan keleluasaan merantau orang Minang dinegara Federal jelas tidak ada dasarnya. Faktanya dari berapa negara federal yang ada, seperti Canada, Amerika dan tetangga terdekat Malaysia pergerakan antar negara bagian tidak ada kendala. Orang Kelantan bebas saja buka toko dan usaha di johor. Bahkan orang asingpun di Malaysia bebas buka usaha dan beli property dengan status freehold (hak milik). Ketakutan untuk mandiri karena Sumbar minin sumber daya alam juga lebih mencerminkan mentality inferior dari pada fakta. Singapore yang tidak punya apa apa, bahkan sumber airpun tidak punya masuk dalam jajaran negara berpendapaatan tinggi. Apalagi Sumbar yang tanahnya subur dan indah dan sumber daya manusianya berkemampuan tentunya bisa lebih dari maju dari singapore kalau mau dan diberi kesempatan. Kalau boleh berandai andai dan bermimpi. Saya melihat negara bagian Sumbar, yang kalau perlu ganti nama jadi negara bagian Minangkabau dalam NPRI istilah pak MN sebagai salah satu negara bagian terbaik di Indonesia.. Dengan kekuatan Diaspora/Perantaunya ditambah dengan konsep ABS-SBK peluang untuk maju besar sekal. Dengan authorisasi yang ada UU anti maksiat umpamanya tidak mengalami hambatan untuk disahkan dan diterapkan oleh pemerintah Negeri.. Sumbar berkembang jadi pusat pendidikan, industri otak, pariwisartta islami, dan centra produksi makanan halal, sayur sayuran dan perikanan “barangkali”. Pastinya, karena kepanjangan banyak yang protes tapi karena sudah terlanjur ceritanya mengalir begitu saja susah untuk di setop. Intinya saya mengamini pendapat Pak MN untuk melihat bentuk federasi sebagai suatu alternative yang cocok untuk Indonesia. Bagi para pemimpin, calon pemimpin, dan tokoh masyarakat konsep nengara federal ini cukup berharga untuk dipertimbangkan. Ibarat sebuah bangunan Negara Kesatuan hanya punya satu tiang penyangga besar, kalau tiang ini keropos dimakan anai anai hancurlah bangunan itu. Beda dengan konsep federal, tiang utamanya ditopang oleh beberapa tiang lainnya, andai tiang utama rusak bangunan masih dapat dipertahankan dan lebih mudah diperbaiki. Dan bagi orang Minang, rasanya konsep ABS-SBK akanlebih berkembang di bentuk negara federal. Telebih tekurang mohon maaf.. Hasil orat oret sambil nunggu junior yang lagi main basket di The Summit, Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Wass Sfd, 51, KL 2013/2/28 Mochtar Naim <[email protected]> > ** > ** > *Pro: Pak Saf, Sdr Armein Zulkarnain, Andi Jepe, Taufiqurrahman, Syaff.al, > * > *Zhendif, Syafruddin Syaiar, Syamsir Syarif, Zulkarnain Kahar, Lies > Suryadi, * > *dan semua kawan2 di Palanta RN.* > * * > *Untuk ditelaah bersama!* > * * > *NKRI versus NPRI * > *Jilid 2* > *Mochtar Naim* > 28 Februari 2013**** > * * > D**** > ALAM berbagai forum dan kesempatan, baik dalam maupun luar negeri, saya > sudah mengemukakan konsep Negara Kesatuan dan Negara Persatuan dalam > konteks sistem kenegaraan di Indonesia, terutama yang bersifat pilihan > terbaik ke masa depan. Sementara sebelumnya, dalam perjalanan sejarah RI > ini sejak dari hari pertamanya dengan diproklamasikannya NKRI ini tgl 17 > Agustus 1945, kitapun juga sudah mengalami gejolak politik yang berkaitan > dengan ini. Walau sebentar, dengan hasil perundingan KMB (Konferensi Meja > Bundar) di Den Haag, 1949, kita juga sempat punya Negara federal dengan > nama RIS, Republik Indonesia Serikat, tapi berumur pendek. Tahun > berikutnya, 1950, kita kembali ke NKRI.**** > Sekarang setelah 2/3 abad, atau persisnya 67 tahun, berlalu, > keinginan untuk kembali ke Negara federal makin menggaung karena pengalaman > suka-duka dalam ber NKRI ini makin dirasakan keterbatasan dan kekakuannya > dalam gejolak bernegara. Masalah pertama kita adalah karena kita cenderung > menantang arus dari kecenderungan global yang terjadi di mana-mana. > Kecenderungan globalnya itu adalah, makin besar Negara itu makin terasa > perlunya Negara itu diatur secara federalistik. Di dunia ini hanya > Negara-negara komunis dan diktatorial yang masih bertahan pada Negara > kesatuan, sementara negara-negara besar dan sedang sekalipun, di manapun, > dalam ukuran kependudukan dan luas wilayah, dan yang bercorak demokratis, > cenderung memilih dan bertahan pada Negara Persatuan, bukan Kesatuan. Tak > usah negara-negara sebesar USA, Kanada, Australia, India, Jerman, dsb, > negara-negara tetangga kita saja, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, > yang ukurannya hanya sepersekian dari Indonesia, adalah Negara federal, > bukan unitaris. Sementara Negara-negara berukuran kecil, seperti Singapura, > Brunai, Vietnam, Srilanka, dsb, memanglah Negara kesatuan, bukan persatuan, > yang alasannya adalah logis semata. Rata2 negara2 federal di manapun, dalam > proses perjalanannya tidak ada yang ingin merubah diri untuk menjadi Negara > kesatuan seperti Indonesia ini. Nilai lebihnya segera dirasakan, bukan > hanya daerah-daerah lebih gampang mengatur diri sendiri, tapi juga > demokrasi berjalan lebih efektif dan lebih merakyat.**** > Dan yang aneh justeru kita ini. Indonesia adalah Negara nomor > 4 terbesar di dunia ini, baik penduduknya maupun luas wilayahnya, apalagi > Negara maritim terbesar pula di dunia, dengan belasan ribu pulau2, yang > hambatan transportasi dan komunikasi memang sangat alami, tapi struktur dan > system kenegaraannya adalah Negara Kesatuan *(unitary state)*, bukan > Negara Persatuan *(federal state).* **** > Dari pilihan kita dengan Negara Kesatuan itu juga terlihat > sekali betapa kita sebenarnya dikendalikan, bukan mengendalikan diri > sendiri. Kita jadi obyek dari kepentingan negara-negara kapitalis adikuasa > seperti Amerika, Cina, dllnya itu dalam menguasai dan mengendalikan > ekonomi, politik dan sekaligus juga budaya kita sejalan dengan maksud dan > keinginan mereka. Dengan mengumbar hutang sebanyak-banyaknya kita akan > tetap menjadi selalu tergantung berhutang kepada mereka seperti yang kita > saksikan sendiri sekarang ini. Apatah lagi mereka tahu bahwa Indonesia > termasuk Negara dengan sumberdaya alam terkaya di dunia yang sejak semula > menjadi inceran mereka. Kendati kita mampu menjaga GNP kita di atas > ekspektasi dunia, tapi ketika kita bertanya: “siapa” yang menguasai dan > mengendalikan ekonomi nasional kita itu, kita semua akan terperangah dan > tersentak, bahwa ekonomi nasional kita dikuasai dan dikendalikan oleh > korporasi kapitalis multi-nasional dengan kelompok konglomerat non-pri yang > membantu mengelolakannya, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut dan > udara. Nol-koma-delapan persen dari jumlah penduduk Indonesia yang adalah > WNI non-pri konglomerat, menguasai delapan puluh persen dari kekayaan > nasional Indonesia ini. Sementara sebaliknya, 80 % penduduk pribumi masih > hidup di bawah 2 dolar per hari, yang berarti di bawah garis kemiskinan. > Yang terjadi lalu adalah, Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh *the > three collaborative triumvirates*: *multi-national capitalistic > corporations, non-indegenous Chinese conglomerates, and the indigenous > feudalistic bureaucrats. *Pantas kalau hasil sampingannya adalah juga > meruyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang kaitannya adalah juga > pada sistem Negara kesatuan itu. Yang melakukan praktek KKN itu ke depan > kelihatannya adalah para birokrat tetapi yang di belakangnya adalah para > konglomerat dan korporasi multi-nasional yang saling bersekongkol dalam > kolaborasi triumvirat dalam menguasai ekonomi nasional Indonesia itu.** > Itu satu. Kedua, ada yang menganggap bahwa dengan kita ke > depan merubah Negara Kesatuan menjadi Negara Persatuan, maka kita akan > kembali ke jaman *baheula*, di mana masing-masing kelompok etnik akan > mengatur diri sendiri, yang kalau perlu punya pemerintahan otonomi > sendiri-sendiri. Kalau memang ke sana arahnya, maka di Indonesia ini, > dari 34 provinsi yang ada sekarang ini maka akan ada sekian ratus provinsi, > sebanyak jumlah kelompok etnik yang ada itu. Dan orang Minang yang selama > ini suka merantau ke sana ke mari ke seluruh pelosok Indonesia ini, dari > Sabang sampai ke Merauke, tidak akan bisa merantau lagi. Dan kalaupun > merantau hidupnya akan susah sekali. **** > Kalau itu hanya sekadar *gujegan-berseloroh* atau karena > kurangnya pemahaman tentang arti Negara persatuan, alias Negara federal > itu, tidak apalah. Tapi kalau itu dijadikan dalih beneran untuk menolak > konsep Negara Persatuan, baru itu benar2 persoalan. Negara Persatuan itu > tidak ke sana arahnya. Karena Indonesia tergolong ke dalam Negara besar, > dan bahkan nomor 4 terbesar di dunia, plus Negara maritim terbesar di > seluruh dunia, ke depan, tidak ada pilihan lain kecuali merubah struktur > dan system kenegaraan ini dari Kesatuan ke Persatuan, artinya, dari Unitary > State ke Federal State. Berangkat dari paradigma tersebut dan dengan > memperhatikan kondisi obyektif Indonesia dari berbagai segi potensi dan > kekayaan alam serta sosial dan budayanya, paling2 Indonesia akan dibagi > menjadi sejumlah Negara bahagian ataupun provinsi, yang tidak akan terlalu > jauh dari pembagian geografis-demografis yang ada. Di zaman Sutami dahulu, > wilayah pembangunan Indonesia dibagi ke dalam tujuh kelompok wilayah yang > basisnya berpola kepada wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Bahwa > masing2 dibagi lagi ke dalam beberapa provinsi sebagai wilayah kesatuan > pembangunan, silahkan saja, dengan mungkin juga memasukkan unsur > perhitungan wilayah sosial-budaya. Tetapi jelas tidak ke dalam pembagian > wilayah adat dan sosial-budaya itu semata. Pendekatan integralistik dalam > kemajemukan di sini sangat diperlukan.**** > Persatuan Indonesia dengan be ntukan Negara > federal justeru akan mem-perkuat ikatan Negara berbangsa dan bertanah-air > satu itu, seperti yang kita lihat prakteknya dengan negara2 federal di > manapun di dunia ini. Sebaliknya, Negara Kesatuan seperti yang ada sekarang > ini, seperti yang kita lihat dan rasakan sendiri, hanya menguntungkan > mereka yang menguasai pemerintahan pusat, di samping mengandalkan pada > kekuatan senjata dari kelompok militer. Dalam Negara kesatuan, daerah > adalah untuk pusat, sementara dalam Negara persatuan, pusat adalah untuk > sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah. ******* > > -- > . > * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain > wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ > * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. > =========================================================== > UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: > - DILARANG: > 1. E-mail besar dari 200KB; > 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; > 3. One Liner. > - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: > http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ > - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting > - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply > - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & > mengganti subjeknya. > =========================================================== > Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: > http://groups.google.com/group/RantauNet/ > --- > Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari > Grup Google. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . > Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out. > > > -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
