Aww. Konsep negara federal ko lah ado dek datuk Tan Malaka cubo baco buku 
karangan alhm prof.dr. Iwa Kusumasumantri. Disinen lah langkok 
sadoalahanyo.maybe.dasar2 pemikiran liau adolah otda kiniko.maybe.siahkan 
disigi.www.haasma depok 

 ----------
Terkirim dari telepon Nokia saya

------Pesan asli------
Dari: Syafruddin Syaiyar <[email protected]>
To: <[email protected]>
Date: Sunday, March 3, 2013 12:56:50 PM GMT+0800
Subject: Re: [R@ntau-Net] MOCHTAR NAIM NKRI VS NPRI JILID 2

Pak MN  dan Sidang Palanta Yth,



Lontaran wacana dan analisa yang  sangat menarik, terlepas kita setuju atau
tidak, konsep Negara Federal menurut saya merupakan  alternative yang perlu
kita lihat dan pikirkan secara terbuka.. Apakah  ini hanya wacana atau
pemikiran  idiologi alternative, selama tidak memakai jalur kekerasan dan
melawan hukum  adalah sah sah saja dalam alam demokrasi sekarang ini.. Kosa
kata makar, kalau tidak salah sudah sama sama terkubur dengan terkuburnya
orde baru.



Demi kemajuan tidak ada salahnya mengkaji ulang ideology dan bentuk negara
kita. Yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna, perlu
penyesuaian dari masa kemasa sesuai tuntutan zaman. Karena itulah disetiap
konstitusi selalu ada fasilitas untuk mengubah suai atau amendment. Andai
menurut kajian itu bentuk negara federal merupakan suatu alternative yang
lebih baik, tidak ada salahnya kita untuk berubah.  Untuk maju kedepan
 perubahan merupakan suatu keharusan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa
kemandekan dan keterpurukan suatu bangsa seringkali disebabkan kecendrungan
dan ketakutan dari bangsa itu untuk berubah. Pemimpin dan bangsa yang
menutup diri pada perubahan akan dilindas oleh perubahan itu sendiri..



Berbeda dengan Pak MN dan Pak Saaf yang telah teruji kepakarannya dalam
masalah social kenegaraan dan punya  pengalaman bejibun di dunia
pemerintahan dan kemasyarakatan, saya yang nobody ini tertarik ikutan
berkomentar karena melihat apa yang dilontarkan Pak MN sejalan dengan
pengamatan dan pendapat saya  sebagai orang awam yang lebih banyak jadi
penonton.



Karena kebetulan banyak bejalan dan banyak melihat negeri orang, sering
timbul pertanyaan dikepala ini, kenapa yaa kondisi negara dan masyarakat
kita terlihat masih  tertinggal dibanding negara lain. Padahal kalau
dilihat dari sumber daya manusia dan alamnya lebih dari cukup untuk
tinggal landas.  Kenapa banyak daerah tidak punya infrastruktur yang
memadai. Kenapa jalan tol Padang – Pakanbaru - Dumai  belum dimulai sudah
almarhum. Kenapa Jakarta kelebihan penduduk dan modal sedangkan Medan,
Padang dan  Palembang seperti jalan ditempat dan lambat sekali
perkembangannya.  Mengapa kita orang Minang  pakai baju batik di hari
jumat, dan kenapa sistem pemerintahan nagari berubah jadi desa, dan kalau
diteruskan pertanyaan kenapa dan mengapanya panjang sekali dan susah untuk
berhentinya.



Sudah tentu banyak faktor penyebabnya, tapi kalau mau jujur, menurut saya
salah satu jawabannya adalah seperti yang disinggung Pak MN,  karena bentuk
negara dan pemerintahan kita Negara Kesatuan, dimana pusat sangat dominan
dan daerah daerah tidak punya cukup power untuk mengatur dirinya sendiri.
Segala sesuatunya sudah diatur dan ditetapkan pusat, daerah kehilangan
inisiatif dan kreativitas untuk mandiri..Kreativitas dan monuver daerah
lebih banyak pada pintar pintaran lobbying dalam penetapan alokasi APBN
dari pada mengembangkan potensi lokal daerahnya sendiri. Para elit
daerahpun kebanyakan  kurang mandiri dan kurang mengakar di-masyarakat
karena banyak yang dropan dan merasa imperior terhadap pusat.



Memang agak diluar dari kebiasaan Indonesia yang begitu luas dan begitu
heterogen, memilih untuk jadi Negara Kesatuan.. Tanpa mengurangi rasa
hormat dan penghargaan pada pendiri dan pejuang kemerdekaan, melihat
kondisi yang ada sekarang dan juga belajar dari negara negara lain di
dunia, bentuk Negara Kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat
(1) UUD 1945, menurut saya berpotensi (dibeberapa tempat bukan potensi lagi
tapi sudah fakta) menjadi permasalahan, baik itu dilihat dari segi kedala
phisikal geografis maupun sosial kebudayaan.



Dengan kondisi physik geografis indonesia yang sangat sangat luas, berpulau
pulau adalah sangat sulit dan sukar mengaturnya secara terpusat dari
jakarta.  Secanggih canggihnya perencanaan di pusat pasti ada kendala dan
distorsi antara kemauan daerah  dan pusat kekuasaan. Daerah butuh
pelabuhan, orang pusat membangun jalan. Daerah butuh sarana air bersih
pemerintah pusat menganggarkan project irigasi.. Jadi tidak heran kalau
banyak daerah dipelosok Irian dan Kalimantan sana tidak tersentuh
pembangunan. Pusat lebih banyak bertindak ekploitir dari pada membangun
apalagi ditambah dengan mentalitas aparat dan masyarakat yang cendrung
untuk korup karena melihat banyak peluang untuk itu....



Hal yang sama berlaku juga dalam bidang sosial kebudayaan. Fakta dimana
Indonesia yang berdiri diatas fondasi heterogenitas budaya dan adat
istiadat merupakan satu  hal yang tidak bisa kita abaikan. Sebelum
Indonesia berdiri sebagai sebuah Negara, setiap daerah adalah merupakan
satuan-satuan kecil pemerintahan yang memiliki system hukum, adat istiadat
dan cara hidupnya masing-masing. Dari sabang sampai Merauke adalah jejeran
sosial kebudayaan dan historis yang berbeda-beda.

Tali perekat senasib sepenanggungan sama sama terjajah oleh Belanda  yang
dijadikan alat pemersatu dan diajarkan turun temurun baik disekolah  maupun
dalam bentuk Penataran P4, effektif untuk generasi yang terlibat lansung
dengan perjuangan dan barangkali generasi kedua dan ketiga tapi makin
mengecil gregetnya bagi generasi selanjutnya.. Generasi  mendatang yang
hidup didunia yang lebih terbuka tidak terlalu terikat dengan nostalgia dan
romantika perjuangan, tapi lebih pada fakta dan kondisi yang ada pada saat
itu. Fakta dan kondisi, dimana adanya ketidak adilan dan pengabaian dan
dominasi baik itu ekonomi, politik, budaya dari penguasa dan pemerintah
pusat tak dapat dipungkiri lama kelaman akan menggerogoti fondasi negara
kesatuan. Sudah beberapa daerah di NKRI sekarang yang merasa terabaikan dan
menuntut otonomi yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri (otonomi
luas ini tidak lain bentuk lain dari kata federasi).



Menciptakan Negara kesatuan diatas landasan heterogenitas bukanlah sebuah
pekerjaan yang mudah. Bhineka Tunggal Ika indah dalam ucapan tapi sukar
untuk diterapkan. Persatuan diatas  perbedaan ini menempatkan Indonesia
menjadi satu-satunya Negara Kesatuan diatas landasan heterogenitas budaya
di dunia. Amerika dan Negara Jiran Malysia saja yang awalnya adalah Negara
yang terbentuk dari koloni-koloni imigran inggris dan kerajaan  kerajaan
Melayu di Semenanjung tidak memilih bentuk Negara Kesatuan sebagai bentuk
ideal negaranya. Mereka lebih memilih menjadikan Amerika  dan Malaysia
sebagai sebuah Negara Federal dimana setiap koloni dan kerajaan Melayu
tersebut  bertranformasi menjadi negara-negara bagian.



Indonesia yang sudah merdeka lebih 60 tahun dalam bentuk Negara Kesatuan
masih struggle dalam upayanya membangun bangsa Indonesia “nation building”.
Dengan bentuk negara kesatuan,ada kecendrungan  negara secara lansung dan
tidak langsung berusaha meleburkan setiap budaya daerah untuk menciptakan
sebuah budaya nasional. Namun, apakah budaya nasional yang dimaksudkan
adalah sebuah budaya sintesis alias gabungan budaya budaya lokal ataukah
budaya pemenang yang lahir dari sebuah proses  dominasi? Jawabannya adalah
“budaya pemenang” yang lahir dari sebuah proses dominasi dari kelompok yang
dominan dan mengendalikan pusat kekuasaan. Meredupnya dan menghilangnya
beberapa budaya daerah untuk memaksakan sebuah budaya nasional merupakan
suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan.


Pertanyaannya sekarang, mungkinkah lebih baik kalau Indonesia menjadi
sebuah Negara Federal?  Jawabnya yaaa dan tidak... tergantung darimana
melihatnya dan ditanyakan pada siapa?  Bagi mereka yang berpikiran terbuka
dan progressif jawabannya adalah yaa.. dan bagi kawan kawan yang sudah
merasa  nyaman dengan kondisi sekarang atau dalam artian pro status quo
jawabannya sudah pasti tidak..



Dan dalam peta politik nasional sekarang ini, terlihat kawan kawan yang
berpikiran dan  berslogan NKRI adalah harga mati, NKRI adalah final, Negara
kesatuan merupakan sesuatu hal yang absolut dan jika bukan dengan negara
kesatuan, maka negara Indonesia akan hancur, masih sangat dominan dan
mayoritas.. Ini terbukti dari gagalnya exsperimen politik PAN-nya Amien
Rais dengan konsep negara federal yang ngak laku terjual.. PAN walaupun
dikomandoi tokoh utama reformasi ngak tembus 10%. Ada beberapa kemungkinan
penyebabnya. Kemungkinan pertama adalah timing jualan negara federalnya
belum tepat, kelas menengah Indonesia masih kebanyakan produk penataran P4
ditambah meliter/purnawirawan yang championnya adalah negara kesatuan.
Kedua adanya distorsi pemahaman masyarakat yang melihat negara federal sama
dengan negara bhoneka buatannya Van Mook. .Ketiga barangkali karena belum
pd dan inferiornya tokoh dan elit daerah untuk bisa mengatur dirinya
sendiri.



Bagi kita kita Masyarakat Minang, kondisinya tidak jauh berbeda dimana
penganut paham  Negara Kesatuan masih yang dominan dan pemikiran akan
bentuk Negara federal tidak mendapat sambutan, bahkan di Palanta Rantau net
inipun menurut pengamatan saya sedikit sekali yang melirik lontaran opini
dan pemikiran Pak MN, dan itupun didominasi yang memandang skeptis..



Agak mengherankan, masyarakat Minang yang terkenal berpikiran progresif,
independent, egaliter, pragmatis dan suka tantangan dan perubahan (dengan
budaya marantau) tidak antusias dengan bentuk Negara Federal yang pada
hakekatnya memberikan kesempatan yang lebih luas pada mereka untuk mengatur
dirinya sendiri dan dapat lebih leluasa mempertahankan dan mengembalikan
budaya asli daerahnya yang dikenal dengan konsep ABS-SBK yang hampir
tenggelam.



Begitu juga kalau dilihat dari perjalanan historis, seharusnya dan logicnya
masyarakat Minang “leaning” pada federalisme, karena  PRRI yang dimotori
dan ditulang punggungi orang Minang pada awalnya adalah gerakan protes
daerah terhadap pengabaian pemerintah pusat yang sibuk berpolitik dan
 project mercu suarnya. Andai kata waktu itu Sukarno dan pemerintah pusat
cukup bijak memberi konsesi, authority atau bahasa sekarangnya
“enpowerment” pada daerah untuk mengatur  dirinya sendiri tentunya PRRI
tidak akan bedarah darah.. Dan hasilnya barangkali Sumatera Tengah jauh
lebih maju.. Barangkali sudah ada jalan empat jalur dari Padang- Pekanbaru-
Dumai- Jambi.  Pekanbaru mungkin sudah berubah jadi Houstonnya Asia
Tenggara dan Padang-Pariaman-Bukittinggi barang kali bisa secantik  San
Francisco dan Bay Area. Dilain pihak Jakarta tentunya tidak akan super
padat seperti sekarang, karena tidak ada lagi penumpukan kekuasaan, modal,
project dan prestise di jakarta, tapi sudah tersebar keberbagai pusat
negara bagian.

Tapi apadaya Sukarno dan pemerintah pusat memilih jalur meliter untuk
 meredam  ketidak puasan dan protes daerah yang diabaikan… Hasilnya seperti
yang kita lihat sekarang, kita kehilangan waktu berharga untuk membangun
yang dipakai untuk penyembuhan luka phisik dan mental akibat perang.



Ketakutan akan terhambatnya prosses dan keleluasaan merantau orang Minang
dinegara Federal jelas tidak ada dasarnya. Faktanya dari berapa negara
federal yang ada, seperti Canada, Amerika dan tetangga terdekat Malaysia
pergerakan antar negara bagian tidak ada kendala.  Orang Kelantan bebas
saja buka toko dan usaha di johor. Bahkan orang asingpun di Malaysia  bebas
buka usaha dan beli property dengan status freehold (hak milik). Ketakutan
untuk mandiri karena Sumbar minin sumber daya alam juga lebih mencerminkan
mentality inferior  dari pada fakta. Singapore yang tidak punya apa apa,
bahkan sumber airpun tidak punya masuk dalam jajaran negara berpendapaatan
tinggi. Apalagi Sumbar yang tanahnya subur dan indah dan sumber daya
manusianya berkemampuan  tentunya bisa lebih dari maju dari singapore kalau
mau dan diberi kesempatan.



Kalau boleh berandai andai dan bermimpi. Saya melihat negara bagian Sumbar,
yang kalau perlu ganti nama jadi negara bagian  Minangkabau dalam NPRI
istilah pak MN sebagai salah satu negara bagian terbaik di Indonesia..
Dengan kekuatan Diaspora/Perantaunya ditambah dengan  konsep ABS-SBK
peluang untuk maju besar sekal. Dengan authorisasi yang ada UU  anti
maksiat umpamanya tidak mengalami hambatan untuk disahkan dan diterapkan
oleh pemerintah Negeri.. Sumbar berkembang jadi pusat pendidikan, industri
otak, pariwisartta islami, dan centra produksi makanan halal, sayur sayuran
dan perikanan “barangkali”.



Pastinya, karena kepanjangan banyak yang protes tapi karena sudah terlanjur
ceritanya mengalir begitu saja susah untuk di setop. Intinya saya mengamini
pendapat Pak MN untuk melihat bentuk federasi sebagai suatu alternative
yang cocok untuk Indonesia. Bagi para pemimpin, calon pemimpin, dan tokoh
masyarakat konsep nengara federal ini cukup berharga untuk dipertimbangkan.
Ibarat sebuah bangunan Negara Kesatuan hanya punya satu tiang  penyangga
besar, kalau tiang ini keropos dimakan anai anai hancurlah bangunan itu.
Beda dengan konsep federal, tiang utamanya ditopang oleh beberapa tiang
lainnya, andai tiang utama rusak bangunan masih dapat dipertahankan dan
lebih mudah diperbaiki. Dan bagi orang Minang, rasanya konsep ABS-SBK
akanlebih berkembang di bentuk negara federal.



Telebih tekurang mohon maaf..



Hasil orat oret sambil nunggu junior yang lagi main basket di  The Summit,
Subang Jaya, Selangor, Malaysia.



Wass
Sfd, 51, KL

2013/2/28 Mochtar Naim <[email protected]>

> **
> **
> *Pro: Pak Saf, Sdr Armein Zulkarnain, Andi Jepe, Taufiqurrahman, Syaff.al,
> *
> *Zhendif, Syafruddin Syaiar, Syamsir Syarif, Zulkarnain Kahar, Lies
> Suryadi, *
> *dan semua kawan2 di Palanta RN.*
> * *
> *Untuk ditelaah bersama!*
> * *
> *NKRI versus NPRI *
> *Jilid 2*
> *Mochtar Naim*
> 28 Februari 2013****
> * *
>    D****
> ALAM berbagai forum dan kesempatan, baik dalam maupun luar negeri, saya
> sudah mengemukakan konsep Negara Kesatuan dan Negara Persatuan dalam
> konteks sistem kenegaraan di Indonesia, terutama yang bersifat pilihan
> terbaik ke masa depan. Sementara sebelumnya, dalam perjalanan sejarah RI
> ini sejak dari hari pertamanya dengan diproklamasikannya NKRI ini tgl 17
> Agustus 1945, kitapun juga sudah mengalami gejolak politik yang berkaitan
> dengan ini. Walau sebentar, dengan hasil perundingan KMB (Konferensi Meja
> Bundar) di Den Haag, 1949, kita juga sempat punya Negara federal dengan
> nama RIS, Republik Indonesia Serikat, tapi berumur pendek. Tahun
> berikutnya, 1950, kita kembali ke NKRI.****
>             Sekarang setelah 2/3 abad, atau persisnya 67 tahun, berlalu,
> keinginan untuk kembali ke Negara federal makin menggaung karena pengalaman
> suka-duka dalam ber NKRI ini makin dirasakan keterbatasan dan kekakuannya
> dalam gejolak bernegara. Masalah pertama kita adalah karena kita cenderung
> menantang arus dari kecenderungan global yang terjadi di mana-mana.
> Kecenderungan globalnya itu adalah, makin besar Negara itu makin terasa
> perlunya Negara itu diatur secara federalistik. Di dunia ini hanya
> Negara-negara komunis dan diktatorial yang masih bertahan pada Negara
> kesatuan, sementara negara-negara besar dan sedang sekalipun, di manapun,
> dalam ukuran kependudukan dan luas wilayah, dan yang bercorak demokratis,
> cenderung memilih dan bertahan pada Negara Persatuan, bukan Kesatuan. Tak
> usah negara-negara sebesar USA, Kanada, Australia, India, Jerman, dsb,
> negara-negara tetangga kita saja, seperti Malaysia, Thailand, Filipina,
> yang ukurannya hanya sepersekian dari Indonesia, adalah Negara federal,
> bukan unitaris. Sementara Negara-negara berukuran kecil, seperti Singapura,
> Brunai, Vietnam, Srilanka, dsb, memanglah Negara kesatuan, bukan persatuan,
> yang alasannya adalah logis semata. Rata2 negara2 federal di manapun, dalam
> proses perjalanannya tidak ada yang ingin merubah diri untuk menjadi Negara
> kesatuan seperti Indonesia ini. Nilai lebihnya segera dirasakan, bukan
> hanya daerah-daerah lebih gampang mengatur diri sendiri, tapi juga
> demokrasi berjalan lebih efektif dan lebih merakyat.****
>             Dan yang aneh justeru kita ini. Indonesia adalah Negara nomor
> 4 terbesar di dunia ini, baik penduduknya maupun luas wilayahnya, apalagi
> Negara maritim terbesar pula di dunia, dengan belasan ribu pulau2, yang
> hambatan transportasi dan komunikasi memang sangat alami, tapi struktur dan
> system kenegaraannya adalah Negara Kesatuan *(unitary state)*, bukan
> Negara Persatuan *(federal state).* ****
>             Dari pilihan kita dengan Negara Kesatuan itu juga terlihat
> sekali betapa kita sebenarnya dikendalikan, bukan mengendalikan diri
> sendiri. Kita jadi obyek dari kepentingan negara-negara kapitalis adikuasa
> seperti Amerika, Cina, dllnya itu dalam menguasai dan mengendalikan
> ekonomi, politik dan sekaligus juga budaya kita sejalan dengan maksud dan
> keinginan mereka. Dengan mengumbar hutang sebanyak-banyaknya kita akan
> tetap menjadi selalu tergantung berhutang kepada mereka seperti yang kita
> saksikan sendiri sekarang ini. Apatah lagi mereka tahu bahwa Indonesia
> termasuk Negara dengan sumberdaya alam terkaya di dunia yang sejak semula
> menjadi inceran mereka. Kendati kita mampu menjaga GNP kita di atas
> ekspektasi dunia, tapi ketika kita bertanya: “siapa” yang menguasai dan
> mengendalikan ekonomi nasional kita itu, kita semua akan terperangah dan
> tersentak, bahwa ekonomi nasional kita dikuasai dan dikendalikan oleh
> korporasi kapitalis multi-nasional dengan kelompok konglomerat non-pri yang
> membantu mengelolakannya, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut dan
> udara. Nol-koma-delapan persen dari jumlah penduduk Indonesia yang adalah
> WNI non-pri konglomerat, menguasai delapan puluh persen dari kekayaan
> nasional Indonesia ini. Sementara sebaliknya, 80 % penduduk pribumi masih
> hidup di bawah 2 dolar per hari, yang berarti di bawah garis kemiskinan.
> Yang terjadi lalu adalah, Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh *the
> three collaborative triumvirates*: *multi-national capitalistic
> corporations, non-indegenous Chinese conglomerates, and the indigenous
> feudalistic bureaucrats. *Pantas kalau hasil sampingannya adalah juga
> meruyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang kaitannya adalah juga
> pada sistem Negara kesatuan itu. Yang melakukan praktek KKN itu ke depan
> kelihatannya adalah para birokrat tetapi yang di belakangnya adalah para
> konglomerat dan korporasi multi-nasional yang saling bersekongkol dalam
> kolaborasi triumvirat dalam menguasai ekonomi nasional Indonesia itu.**
>             Itu satu. Kedua, ada yang menganggap bahwa dengan kita ke
> depan merubah Negara Kesatuan menjadi  Negara Persatuan, maka kita akan
> kembali ke jaman *baheula*, di mana masing-masing kelompok etnik akan
> mengatur diri sendiri, yang kalau perlu punya pemerintahan otonomi
> sendiri-sendiri.  Kalau memang ke sana arahnya, maka di Indonesia ini,
> dari 34 provinsi yang ada sekarang ini maka akan ada sekian ratus provinsi,
> sebanyak jumlah kelompok etnik yang ada itu. Dan orang Minang yang selama
> ini suka merantau ke sana ke mari ke seluruh pelosok Indonesia ini, dari
> Sabang sampai ke Merauke, tidak akan bisa merantau lagi. Dan kalaupun
> merantau hidupnya akan susah sekali. ****
>             Kalau itu hanya sekadar *gujegan-berseloroh* atau karena
> kurangnya pemahaman tentang arti Negara persatuan, alias Negara federal
> itu, tidak apalah. Tapi  kalau itu dijadikan dalih beneran untuk menolak
> konsep Negara Persatuan, baru itu benar2 persoalan. Negara Persatuan itu
> tidak ke sana arahnya. Karena Indonesia tergolong ke dalam Negara besar,
> dan bahkan nomor 4 terbesar di dunia, plus Negara maritim terbesar di
> seluruh dunia, ke depan, tidak ada pilihan lain kecuali merubah struktur
> dan system kenegaraan ini dari Kesatuan ke Persatuan, artinya, dari Unitary
> State ke Federal State. Berangkat dari paradigma tersebut dan dengan
> memperhatikan kondisi obyektif Indonesia dari berbagai segi potensi dan
> kekayaan alam serta sosial dan budayanya,  paling2 Indonesia akan dibagi
> menjadi sejumlah Negara bahagian ataupun provinsi, yang tidak akan terlalu
> jauh dari pembagian geografis-demografis yang ada. Di zaman Sutami dahulu,
> wilayah pembangunan Indonesia dibagi ke dalam tujuh kelompok wilayah yang
> basisnya berpola kepada wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Bahwa
> masing2 dibagi lagi ke dalam beberapa provinsi sebagai wilayah kesatuan
> pembangunan, silahkan saja, dengan mungkin juga memasukkan unsur
> perhitungan wilayah sosial-budaya. Tetapi jelas tidak ke dalam pembagian
> wilayah adat dan sosial-budaya itu semata. Pendekatan integralistik dalam
> kemajemukan di sini sangat diperlukan.****
>             Persatuan Indonesia dengan be            ntukan Negara
> federal justeru akan mem-perkuat ikatan Negara berbangsa dan bertanah-air
> satu itu, seperti yang kita lihat prakteknya dengan negara2 federal di
> manapun di dunia ini. Sebaliknya, Negara Kesatuan seperti yang ada sekarang
> ini, seperti yang kita lihat dan rasakan sendiri, hanya menguntungkan
> mereka yang menguasai pemerintahan pusat, di samping mengandalkan pada
> kekuatan senjata dari kelompok militer. Dalam Negara kesatuan, daerah
> adalah untuk pusat, sementara dalam Negara persatuan, pusat adalah untuk
> sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah. *******
>
> --
> .
> * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
> wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~
> * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
> ===========================================================
> UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
> - DILARANG:
> 1. E-mail besar dari 200KB;
> 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi;
> 3. One Liner.
> - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
> http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/
> - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
> - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
> - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama &
> mengganti subjeknya.
> ===========================================================
> Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
> http://groups.google.com/group/RantauNet/
> ---
> Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari
> Grup Google.
> Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini,
> kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
> Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup 
Google.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.



-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup 
Google.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.


Kirim email ke