Gadang arok awak nampaknyo. Tapi bilo sampai dan masuak ka Sumbar...? Malah rencana Jalan Tol bbrp waktu lalu di Sumbar kabanya ndak jadi atau diundur..? Nan di nagari urang jalan labiah dulu taruih nampaknyo. Ado yg bisa bantu pencerahan agak saketek..? Trims
Salam, Nofrins Sumber: http://www.bisnis.com/tol-trans-sumatra-penyertaan-modal-negara-rp2-triliun TOL TRANS SUMATRA: Penyertaan Modal Negara Rp2 Triliun Sri Mas Sari - Sabtu, 08 Juni 2013, 19:30 WIB BISNIS.COM, JAKARTA – Penyertaan modal negara sebesar Rp2 triliun kepada PT Hutama Karya dalam proyek jalan tol Trans Sumatra akan digunakan untuk membebaskan lahan. Selain itu, dalam dokumen nota keuangan dan RAPBN-P 2013 tertulis, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembuatan detailed engineering design (DED) dan pembangunan sebagian konstruksi ruas-ruas yang telah siap. Anggaran sebesar itu merupakan sebagian dari PMN kepada BUMN sebesar Rp7,71 triliun yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2013. Jika disetujui DPR, maka PMN kepada Hutama Karya dapat digulirkan tahun ini. PMN kepada PT Hutama Karya diberikan dalam rangka penugasan pemerintah untuk percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Latar belakang atas kebutuhan pembangunan jalan tol Trans Sumatra, a.l. untuk mendukung Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi. Selain itu, jalan tol dibangun dalam rangka penguatan konektivitas nasional dan kerangka strategis dan kebijakan penguatan konektivitas. Jalan tol Trans Sumatra menjadi prioritas untuk dibangun karena sekalipun secara finansial belum layak, tol sepanjang 2.628 km itu sangat layak secara ekonomi. Pembangunan proyek tersebut direncanakan berlangsung selama periode 2013-2025, terdiri atas 23 ruas, melewati 9 provinsi dengan rincian koridor utama 1.833 km dan koridor pendukung 770 km, serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim 25 km. Editor : Martin Sihombing TOL TRANS SUMATRA: PP Sudah Diteken Presiden Dimas Novita Sari - Kamis, 30 Mei 2013, 15:11 WIB BISNIS.COM,JAKARTA--Revisi Peraturan Pemerintah No. 15/2005 mengenai jalan tol telah diteken oleh Presiden untuk kemudian diturunkan menjadi Perpres sebagai landasan hukum penunjukan Hutama Karya untuk menggarap tol trans-Sumatra. "Yang saya dengar sih dari Pak Hermanto [Wakil Menteri Pekerjaan Umum] sudah ditandatangi," kata Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjajanto usai publik ekspose, Kamis (30/5). Dengan demikian, lanjutnya, perusahaan hanya tinggal menunggu perpres penunjukan perseroan untuk menggarap tol sepanjang 2700 km tersebut. "Kami hanya menunggu, yang jelas kami juga sudah siap-siap," ujarnya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan dirinya juga sudah mengetahui penekenan PP tersebut. "Tapi coba konfirmasi lagi ke kementerian yang bersangkutan. Yang saya dengar sebelum Presiden bertolak kemarin sudah ditandatangan," tuturnya. Editor : Ismail Fahmi DAHLAN ISKAN Bersikap Tegas ke Hutama Karya Soal Tol Trans Sumatera Thomas Mola - Jumat, 03 Mei 2013, 03:33 WIB BISNIS.COM, JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan BUMN Karya yang ditugaskan untuk menggarap ruas tol trans sumatra dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi di Pulau Sumatra atau dengan pihak lain untuk mempercepat proses pengerjaan konstruksinya. "Iya dapat bekerja sama dengan pemprov. Hutama Karya sudah bekerja sama dengan pemrov Sumatra Selatan untuk ruas Palembang-Indralaya," jelasnya di Jakarta, Kamis (2/5/2013). Dahlan memastikan BUMN Karya yang ditunjuk juga akan mengurus pembebasan lahan. Kerja sama dengan pemprov itu bertujuan mempercepat pembebasan lahan. Selain ruas Palembang-Indralaya, Dahlan mengungkapkan ruas Medan-Binjai juga sudah siap dikerjakan tahun ini. Di ruas Medan-Binjai, perseroan sudah bekerja sama dengan PT Perkebunan Nasional (PT PN). "Itu karena sebagian lahannya milik PT PN, nanti ganti rugi tanahnya dalam bentuk saham di jalan tol itu," paparnya. Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengungkapkan pembahasan masih terkait penugasan dan belum membahas pengoperasiannya nanti. “BPJT belum terlibat karena masih membicarakan penugasan pemerintah,” ujarnya singkat. Editor : Yoseph Pencawan -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
