Oleh : Nofrins Napilus

Pendiri dan Sekjen MPKAS

 Padang Ekspres • Senin, 12/08/2013 13:12 WIB

[image: Nofrins Napilus]

*Kereta *Api (KA) sudah menjadi suatu keharusan di Sumatera Barat (Sumbar),
karena mayoritas topografi Ranah Minang berupa bukit dan gunung. Jalan raya
berada di lereng-lereng dan melipir di antara bukit dan gunung tersebut.
Dengan kenyataan seperti itu, maka daya dukung tanahnya sangat lemah.



Apalagi kalau dilewati ken­daraan berat melebihi tonase yang diizinkan
negara. Getaran truk-truk kelas berat itu bisa mele­mahkan kekuatan jalan
ra­ya, dan kerusakan yang di­aki­bat­­kannya membuat biaya pe­ra­watan
jalan menjadi ting­gi.



Selain topografi berbukit dan gunung, Sumbar sebetul­nya juga kesulitan
menam­bah ja­lur-jalur (jalan) baru. Kalaupun dibuat, bia­yanya sangat
ma­hal dan bahaya longsor selalu mengan­cam jalur-jalur ter­sebut.
Contohnya jalan baru Padang-Bu­kittinggi lewat Si­cincin – Malalak.



Masalah lain, penambahan jalan raya sering bertabrakan dengan hutan lindung
dan pembebasan lahan. Ini sering jadi momok dalam pembangunan di negeri
ini. Contohnya, jalan tembus Kambang, Pesisir Selatan ke Muaralabuh, Solok
Selatan. Demi hutan lindung, negeri ini tega membiarkan masyarakat Solok
Selatan terisolir di pedalaman dan terhambat percepatan ekonominya.



Contoh lain, jalan raya yang persis di depan air terjun Lembah Anai,
Tanahdatar, sangat berbahaya bagi wisatawan dan pengendara yang melintasi
jalan Padang-Bukittinggi itu. Su­dah 10 tahun lebih rencana pe­mindahan
atau menggeser ke se­belahnya, tapi terhambat isu hu­tan lindung. Akhirnya,
dibiar­kan dan bahaya selalu mengintai pengunjung dan pengendara.



Di negara seperti Jepang, jalan raya dan rel KA bisa melalui hutan lindung
dan lingku­ngan­nya tetap terjaga dengan baik, tidak rusak. Melewati area
hutan lindung itu pun, kita justru bisa melihat pemandangan yang indah dan
menawan.



Menyikapi persoalan itu, Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) sejak
terben­tuk September 2006, selalu men­dorong agar KA diaktifkan di Sumbar
guna mendukung trans­portasi publik (massal), dimulai dari KA Wisata
Sumbar. Se­lain revitalisasi aset KA, ini ber­dam­pak postif bagi
pariw­i­sata Sum­bar. Idealnya, KA Wisa­ta itu memanfaatkan ger­bong dan
pe­layanan khusus untuk wisata­wan yang membayar de­ngan harga khusus pula.
Wa­laupun belum sampai ke kondisi ideal itu, setidaknya sekarang sudah ada
per­hatian dan loko­motif di Sim­pangharu, Padang, sebagian sudah bisa
diaktifkan lagi.



Kita punya 20 buah Loko­mo­tif di stasiun Simpang­haru yang “mati suri”.
Sebanyak 12 unit merupakan “Baby Benz” alias lokomotif diesel termahal di
Indonesia yang dulu digu­nakan menarik gerbong-ger­bong batu bara melalui
rel bergigi.



*Keputusan Politik*

* *

Memang, mengaktifkan kem­bali KA di Sumbar tidak mudah dan sesederhana yang
kita pikirkan. Perlu keputusan politik bersama pemerintah dan wakil rakyat
serta dukungan swasta untuk itu. Karena kalau sudah bicara KA untuk
angkutan publik, maka harus siap dengan subsidinya.



Dalam operasionalnya, KA di dunia ini tidak ada yang un­tung, karena
tugasnya me­mang tidak untuk mencari keuntu­ngan jika dimanfatkan bagi
transportasi publik. “Itu tang­gung jawab negara, karena ber­tujuan
memindahkan massa dalam jumlah besar dari suatu tempat ke tempat lain
dengan cepat dan waktu yang terukur. Sekaligus mengurangi beban jalan raya
terhadap mobil dan motor agar tetap terjaga kenya­manannya bagi pengguna
lalu lintas,” kata Prof Emil Salim, suatu ketika.



Apalagi untuk mengaktifkan ja­lur KA Padang-Bukit­tinggi, saat ini kendala
utamanya ada­lah rel dari Padangpanjang ke Bukittinggi sudah banyak
digu­na­kan masyarakat. Telah banyak berdiri rumah dan toko di atas rel.
Bahkan, di Padang­panjang, ada rel yang sudah digunakan menjadi pasar dan
jalan raya. Sebagian besar atas izin dan kontrak dengan PT KAI. Seba­gian
lagi, tanpa izin. PT KAI pu­nya hak penuh dan kekua­tan hu­kum atas semua
lahan terse­but. Bagi yang me­ngon­trak sudah ada kesepa­katan tertulis,
jika se­wak­tu-waktu PT KAI memer­lu­kannya, mereka ha­rus berse­dia
meninggalkan lo­kasi tersebut tanpa peng­gantian dari PT KAI.



Masyarakat sudah harus diimbau atau diberikan sosia­lisasi, agar
bersiap-siap menyi­kapi situasi itu, jika Kemen­hub memutuskan
membangkitkan kem­bali KA ke Bukittingg hingga Payakumbuh. Kebijakan itu
mesti dilihat dari sisi kepen­tingan Ranah Minang, bukan untuk PT KAI
semata.



Saat pertemuan MPKAS dengan Gubernur Sumbar yang dihadiri beberapa kepala
dinas terkait di Kantor Gubernur awal 2007, soal itu sempat dibahas. Ada
pertanyaan waktu itu, kena­pa jalan raya disubsidi, tapi rel KA tidak.



Menurut Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemu­ki­man (Prasjal Tarkim),
tidak ada sub­sidi jalan raya, yang ada ha­nya biaya perawatan jalan raya
yang berjumlah ratusan mi­liar rupiah per tahun. Dengan biaya se­besar itu,
maka untuk topo­grafi normal, sebetulnya sudah bisa membangun 10-30 km rel
KA per tahun.



Tokoh muda Minang, Indra J Piliang pernah menyebut, jika Amerika Serikat
tidak memulai membangun Rel KA 300 tahun lalu, belum tentu mereka akan
se­maju seperti sekarang. Begi­tulah fakta sejarah bagai­mana KA
mempercepat perekono­mian. Menurut data BPS, inves­tasi di Sumatera terus
menurun persentasenya tiap tahun. Salah satu kendalanya adalah karena tidak
adanya sarana KA seperti di Pulau Jawa.



Asosiasi Logistik Indonesia, bertahun-tahun menyua­ra­kan kalau biaya
angkutan ko­moditas dengan truk jauh lebih besar, dibanding dengan KA.
Belum lagi ketepatan wak­tu dan pungu­tan liar (pung­li) di jalan raya yang
sama sekali tidak bisa dikontrol nilai uang­nya. Akibatnya, kon­su­men dan
pemerintah dae­rah di Su­ma­tera harus memikul be­ban eko­nomi biaya tinggi.



Lalu kenapa China sampai merasa wajib membangun ri­buan kilometer rel KA
hingga melalui puncak pegunungan? Kenapa ikut-ikutan membuat KA cepat?
Karena mereka ber­pikir, itu akan memberikanmultiplier effect sangat besar
bagi perekonomian negeri tersebut. Mereka membuat KA cepat dengan tujuan
agar rakyatnya tidak menumpuk tinggal di dalam kota-kota besarnya.



Dengan KA, rakyat memiliki sarana transportasi yang tepat waktu dan
terukur, dalam berba­g­ai aktivitas. Contoh paling gam­pang, kita lihat
pula Singa­pura. Bayangkan kalau mereka tidak punya transportasi massal
ber­basis rel atau mass rapid transit (MRT), akan berapa juta mobil dan
motor membanjiri negara yang tidak seluas Indonesia itu. Betapa kacaunya
jalan raya di sana dilanda kemacetan, dan belum tentu negeri itu bisa
semaju seperti sekarang. Kalau lalu lintasnya kacau, tentu wisa­tawan jadi
tidak. Jakarta karena tidak memiliki metro system, akhirnya sudah hampir
lumpuh menanggung beban sekitar 4 juta mobil dan 8 juta motor roda dua.
Plus sekarang menanggung predikat menjadi salah satu kota terburuk di
dunia, karena tingkat polusinya yang sudah sangat tinggi dan tidak sehat
untuk warga. Sementara di banyak kota-kota besar dunia, motor sudah
dilarang masuk pusat kota dan umur mobil dibatasi, karena pemerintahnya
tegas.



Mungkin belum banyak yang menyadari, karena kema­cetan yang sangat rentan
ke Padangpanjang dan Bukittinggi seperti yang terjadi saat liburan dan
Lebaran saat ini, banyak kegiatan yang berdekatan de­ngan hari tersebut,
akhirnya selalu dipindahkan ke Padang. Salah satunya pertemuan Forum
Saudagar Minang. Sampai-sam­pai Jusuf Kalla pun juga me­nyerah jika harus
ke Bukit­tinggi sampai 13 jam perjalanan dari Padang. Setiap akhir minggu
saja, kalau mau ke Bukittinggi, sudah cukup mengkhawatirkan hingga 4-5 jam
dan Lebaran kian parah, waktu tempuh hingga 12 jam. Belum lagi jika ada
satu saja kendaraan yang mogok di ruas jalan tersebut. Benar-benar tidak
ada jaminan waktu sama sekali.



Isu ini jadi momok dan me­nu­runkan keinginan orang un­tuk ber­kunjung ke
kota yang sudah ja­di ikon pariwisata Sum­bar ter­sebut. Jika tidak,
kerugian be­sar buat Sumbar dari berbagai sektor.



Gubernur Sumbar semasa Gamawan Fauzi awal Desember 2006 mendukung
revitalisasi KA di Sumbar dan langsung ko­munikasi ke Presiden. Presi­den
SBY juga mendukung. Se­mua kepala daerah yang dila­lui KA pun idem dito.
Beberapa kali pertemuan dengan para kepala daerah dilakukan untuk itu.
Februari 2007, MPKAS bersama Gu­bernur Gamawan Fauzi meng­­ha­dap Dirjen
Perke­reta­pian, sehingga akhirnya dapat 10 unit gerbong baru senilai Rp 30
miliar dan Railbus senilai Rp 15 mi­liar. “Jika daerah tidak pro­aktif
memperjuangkannya, kita di pusat kadang juga sulit mem­buat prioritas,”
kata Soe­mino, Dirjen Perkeretaapian saat itu.



Gubernur Sumbar Irwan Prayitno termasuk orang yang kha­watir dengan jalan
raya yang han­cur di mana-mana, sehingga be­risiko tinggi dan cukup
mena­kutkan pengguna jalan raya lainnya, karena truk tronton dan tangki
besar-besar meng­angkut barang melebihi tonase yang diizinkan. Industri
pariwisata jadi ikut terganggu. Maka, Irwan Pra­yitno sudah cukup jauh
ke­inginannya, yakni menyiap­kan trans­portasi KA hingga perba­tasan dengan
Jambi.



Imbas positif lainnya, ang­kutan batu bara dan minyak sawit yang cukup
besar jumlah­nya, dialihkan ke KA Logistik yang sekaligus bisa menekan
biaya angkutan, dan tidak meru­sak jalan.



Beberapa bulan lalu, Ketua MPKAS Kurnia Chalik dengan Brig­jen (Purn) Mazni
Harun, su­dah presentasi di depan Wa­men­hub Bambang Susan­tono
me­­maparkan kondisi per­kere­ta­apian di Sumbar, ter­masuk me­nyam­paikan
isu shortcut In­darung – Solok hingga Dhar­masraya.



Jika jembatan tersebut sege­ra aktif, walaupun cukup satu kali seminggu, KA
Wisata bisa menjalani rute Padang – Lem­bah Anai – Padangpanjang –
Singkarak – Solok – Sawah­lunto secara rutin.



Jalinan kerja sama dan per­sa­­maan persepsi antara pem­da, DPRD serta
pemerintah pusat sangat diharapkan, terma­suk secepatnya meng­operasikan
railbus ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Sebetul­nya Sumbar
menjadi yang perta­ma menggunakan KA ke Ban­dara, tapi kini kalah cepat
dari Bandara Kualanamu.



Mari kita untuk tidak melu­pa­kan dan belajar dari sejarah. Tan­pa KA yang
dulu lebih dike­nal dengan sebutan Mak Itam hing­ga Emma Haven (Te­luk
Ba­yur), Sumbar belum tentu akan ber­kembang dan dikenal dunia be­gitu
cepat. Apakah akan kita biar­kan saja KA hilang dari Ra­nah Minang dan
membiarkan anak cucu kita bermacet-macet dan berisiko tinggi di jalan raya?
Ti­dak cukup hanya beberapa orang saja yang peduli untuk ini. Ba­samo-samo
mangko man­jadi! *(*)*

[ Red/Administrator ]

http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3761

-- 
*
*
*Wassalam

*
*Nofend St. Mudo
37th/Cikarang | Asa: Nagari Pauah Duo Nan Batigo - Solok Selatan
Tweet: @nofend <http://twitter.com/#!/@nofend> | YM: rankmarola
*

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup 
Google.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.


Kirim email ke