GM PLN Diusir

DPRD Sumbar Tuntut Kompensasi 3 Bulan

 Padang Ekspres • Sabtu, 31/08/2013 11:21 WIB • Redaksi • 108 klik

*Padang, Padek*—DPRD Sumbar memanggil general manager PT PLN Sumbar dan 
jajaran kemarin (30/8). Dalam rapat dengar pendapat  Komisi III dengan 
pimpinan PLN Sumbar di gedung DPRD Sumbar itu, berlangsung panas. Para 
wakil rakyat mencecar pimpinan perusahaan setrum pelat merah di Sumbar itu 
yang dinilai pasrah dengan keadaan.     

 

Anggota DPRD Sumbar  menuntut PLN Sumbar memberikan kompensasi berupa 
pembebasan membayar listrik selama tiga bulan. Kompensasi ini sebagai 
konsekuensi buruknya pelayanan PLN. Bila selama ini PLN sewenang-wenang 
melakukan pemutusan listrik bila pelanggan menung­gak tiga bulan, kini PLN 
terkesan menu­tup mata terhadap jeritan konsumen.

 

“Pemadaman listrik ini kan mur­ni kelalaian PLN, karena tidak mempunyai 
persiapan matang mengantisipasi kelangkaan lis­trik. Supaya adil, saya 
minta PLN memberi kom­pen­­sasi pada pelanggan dengan menggratiskan biaya 
lis­­trik selama tiga bulan,” ujar anggota Komisi III DPRD Sumbar, Zulkifli 
Jaelani. Gratis pembaya­ran lis­trik diprioritaskan pada pelanggan 900 Kwh 
ke bawah.

 

Ketua Yayasan Lem­baga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Dahnil Aswad yang 
hadir da­lam pertemuan itu, juga sepa­kat soal pemberian kom­pen­sasi 
tersebut. Dia pun meminta gu­bernur Sumbar dalam rakor gu­bernur 
se-Suma­tera, mem­perjuangkan aspirasi masya­rakat Sumbar ke presiden. 
Begitupun anggota DPR dan DPD asal Sumbar, diminta melakukan hal serupa di 
pusat. 

 

”Sudah patut PLN mem­be­rikan kompensasi kepada pe­langgannya. Dalam SK 
(su­rat keputusan) direksi kanjuga ada penegasan seperti itu. Kita juga 
mengimbau gubernur, 14 anggota DPR RI, dan 4 orang anggota DPD RI asal 
Sumbar turut menyuarakan ini ke pre­siden,” tegasnya.

 

Dalam pertemuan itu, Gane­­ral Manager (GM) PT PLN Wi­la­yah Sumbar, Wasito 
Adi dicecar habis-habisan oleh pa­ra legislator. Wakil Ketua Ko­­misi III M 
Nurnas misalnya, me­­nilai PLN tak adil terhadap pe­madaman bergilir. 
Masya­ra­kat kecil dikorbankan, masya­rakat menengah ke atas di­manjakan.

 

“Di mana pula keadilan PLN, pelanggan menunggak daya MW tak diputus. 
Se­dang­­kan masyarakat kecil nunggak tiga bulan, langsung di­putus. Ini 
patut diper­tanya­kan, bu­kan­kah masyarakat ke­cil p­e­langgan PLN juga,” 
se­butnya.

 

Kritikan pedas juga dilon­tarkan anggota Komisi III, Ar­kadius. Dia 
mengklaim Sum­bar rugi besar akibat inter­ko­neksi pembangkit listrik di 
Ko­topanjang ke Riau. Di sisi lain, PLTA Kotopanjang juga tak pernah 
menyetor pajak air dan permukaan ke Sumbar.

 

“Sumbar juga tidak mem­peroleh pajak penerangan ja­lan umum yang dibayar 
pe­lang­gan kepada PLN. Atas kon­disi da­rurat seperti ini, se­h­a­rusnya 
PLTA Kotopanjang le­­bih me­ngutamakan kebu­tuhan listrik Sumbar dan 
meng­hen­tikan interkoneksi,” kritik­nya.

 

Ketua DPRD Sumbar, Yul­tek­hnil meminta perusahaan-perusahaan dan 
hotel-hotel besar yang mempunyai genset dan pembangkit sendiri agar 
mengoperasikannya dalam kondisi sekarang. “Ini sudah da­r­urat. Jadi, 
inilah langkah te­p­at untuk menangani kon­disi darurat ini,” aku politisi 
Demokrat ini.

 

Soal kompensasi, Wasito mengaku itu kewenangan pu­sat. “Itu kewenangan 
pusat, nan­ti kita usahakan menyam­pai­kannya ke pusat,” katanya.

 

Namun, suasana rapat tiba-tiba bertambah panas ke­tika Wasito Adi 
me­nyinggung soal tarif dasar listrik (TDL). Wasito menyebut PLN sangat 
dirugikan atas keputusan DPR soal TDL karena biaya yang di­keluarkan PLN 
per KwH men­capai Rp 1.500, sedang­kan harga jual ke pelanggan hanya Rp 650.

 

Wasito lalu meminta ang­gota Komisi III DPRD Sum­bar dari Fraksi Demokrat 
agar me­nanyakan persoalan TDL itu ke Fraksi Demokrat DPR RI. Merasa 
dilecehkan atas ucapan itu, Nofrizon mengusir Wasito ke luar ruangan. 
Beruntung sua­sana panas itu cepat dire­dam Ketua Komisi III Yulman Hadi.

 

“Tolong Anda jangan se­but-sebut fraksi saya, saya bi­cara di sini atas 
nama insti­tusi. Kalau tidak keluar Anda (Wa­sito Adi) dari ruang ini. 
Kare­na saya juga berhak berbicara di sini,” tegas Nofrizon.

 

“Tolong saudara untuk ti­dak emosi. Saya pemimpin di sini,” timpal Yulman 
Hadi. Wasito sendiri di akhir rapat meminta maaf kepada Nof­rizon.

 

*Di Luar Dugaan*

 

Dalam penjelasannya, PLN Sum­bar tampak pasrah de­ngan keadaan. Lagi-lagi 
Wa­sito meng­kambinghitamkan kerusakan generator di PLTU Om­bilin sebagai 
pemicu pe­ma­daman. Terutama generator unit 2, rusak sejak Oktober 2012 dan 
selesai Oktober men­da­tang. Sedangkan generator unit 1 rusak pada bagian 
transformer.

 

Menyikapi kerusakan unit 1 ini, PLN memindahkan trans­­former generator 
unit 2 ke unit 1. Sekarang ini pihak pem­bangkit juga sudah mem­per­baiki coir 
bar dan core iron. Meski demikian, hasilnya juga tak akan maksimal 
mengingat usianya sudah 20 tahun. Se­suai rencana, unit 2 akan di­ganti 
awal tahun depan.

 

Wasito menyebut daya di luar beban puncak di Sumbar defisit sebesar 55 MW. 
Kondisi itu akibat berkurangnya ke­mam­puan ketiga PLTA di Sum­bar. PLTA 
Singkarak, Ma­nin­jau, Kotopanjang hanya mampu menghasilkan 181 MW dari 
kebutuhan 353 MW. Pasokan itu sudah termasuk pasokan listrik dari Sumbagsel 
sebesar 117 MW.

 

“Sedangkan aliran daya waktu beban puncak (18.00-21.00 WIB), mengalami 
defisit sebesar 34 MW. Soalnya, tiga pembangkit tersebut hanya menghasilkan 
389 MW dari kebutuhan 436 MW, termasuk tambahan pasokan dari Sum­bagsel 
sebesar 68 MW,” ka­tanya.

 

Wasito juga pasrah dengan elevasi air di bawah normal yang menyebabkan PLTA 
di Sumbar tidak bisa beroperasi maksimal. “Sebenarnya PLTA bisa dipaksakan 
beroperasi, na­mun ini jelas akan ber­pengaruh pada lahan perta­nian 
masyarakat sekitar,” se­but Wasito.

 

Dia mengklaim sudah me­ngurangi beban industri di luar waktu beban puncak 
sebesar 16,5 MW. Kemudian, menggu­nakan captive power PT Semen Padang 
hingga 6,5 MW. “Mudah-mudahan adanya ca­da­ngan listrik dari PLTU Teluk 
Sirih, masalah ini bisa kita mi­nimalisir. Kami beren­cana me­ma­sang 
kapasitor di Kili­ran­jao, Sijunjung guna men-supply pasokan lebih banyak 
lagi dari selatan dan penye­lesaian PLTU Ombilin Oktober men­datang,” 
katanya.

 

*Gubernur ”Menyerah”*

 

Sementara itu, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno me­ngaku tak bisa berbuat 
banyak ter­hadap pemadaman listrik. “Saya sudah berulangkali me­manggil  
dan mendesak PLN agar memecahkan masalah listrik ini. Tapi sampai 
seka­rang, tetap saja belum teratasi. Saya juga sudah mendorong me­reka 
mempercepat per­baikan pembangkit. Sekarang saya mau disuruh ngapain lagi  
terhadap PLN,” ujar Irwan usai peresmian pengoperasional PT Jamkrida Sumbar 
di Auditorium Gubernur, kemarin (30/8).

 

“Mau saya apakan lagi PLN. Kalau untuk memecat pimpinan PLN di Sumbar, 
tentu saya tak bisa karena itu bukan kewenangan saya. Paling bisa dilakukan 
masyarakat adalah minta agar pim­pinan­nya diganti,” tuturnya.

 

Kekesalan warga terhadap pemadaman listrik diluapkan dalam berbagai 
tindakan. Di Sawahlunto, warga mendemo DPRD agar mendesak PLN Sum­bar tidak 
melakukan pe­ma­daman di Sawahlunto kare­na memiliki PLTU Om­bilin. Demo 
yang dipra­karsai man­tan anggota DPRD Sawah­lunto, Andrio An Sidi Marajo, 
Zainal Syamza, Gannofalis, Yong Hendri, Ketua LSM Kam­­pak Leo Trisman itu, 
me­maksa DPRD Sawahlunto me­minta PLN  Sumbar tidak mematikan listrik di 
Sa­wah­lunto.

 

Itu sesuai surat per­nya­taan PLN P3B Wilayah Su­matera yang 
ditan­datangani De­den Ruhdani pada 3 No­vem­ber 2009, tidak akan 
me­matikan arus listrik di Sawah­lunto. Pasalnya, Sawahlunto sebagai 
penyuplai arus listrik hanya butuh listrik sedikit, 3,4 MW.

 

Pada bagian lain, Koalisi Mas­yarakat Sipil Sumbar (KMSS) dan YLKI sepakat 
me­la­yangkan somasi kepada PLN atas kegagalannya mem­berikan pelayanan 
prima kepa­da masya­rakat sesuai UU Kete­na­galis­trikan. Kese­paka­tan itu 
di­hasil­kan setelah KMSS d­i­wa­kili Tota­litas, Walhi, PAHAM Sum­bar, dan 
LBH Pers Padang me­nga­dukan PLN ke YLKI. Selain itu, KMSS mendorong YLKI 
mela­kukan gugatan class action ke­pada PLN. (*zul/ayu/hry)*

 

[ Red/Administrator ]

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup 
Google.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.

Kirim email ke