Sebuah papan pengumuman di sebuah masjid menarik perhatian saya. Masjid ini berlokasi di Kota Wisata, Cibubur, dengan jamaah yang selalu membludak. (Untuk shalat Subuh saja bisa tembus 200 orang jamaah). Pengumuman itu seperti lazimnya dengan pengumuman panitia qurban di banyak masjid lain. Bedanya hanya satu: seluruh panitia di masjid ini dari Ketua Panitia Kurban sampai jabatan pada baris terbawah, hanya ditampilkan "Bapak + Nama Lengkap". Tak ada gelar akademik atau gelar haji dicantumkan. Penasaran dengan bentuk yang tak lazim itu, usai shalat Jumat pekan lalu saya tanyakan pada salah seorang pengurus. "Apakah tak ada panitia yang haji? Kenapa semua ditulis nama lengkap saja tanpa embel-embel titel sedikit pun?"
Panitia itu tersenyum kecil, menjawab takzim. "Alhamdulillah, ini kesepakatan kami, bapak. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam Al Qur'an bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa? Pembagian jabatan kepanitiaan hanyalah pembagian tugas biasa, tak ada hubungannya dengan jabatan akademis, meski alhamdulillah banyak sekali jamaah kami yang sudah S2, S3 bahkan ada beberapa orang Profesor. Juga pembagian tugas itu tak ada kaitannya dengan apakah sang jamaah sudah menjadi haji atau bukan," katanya dengan santun. Saya kira pengurus itu benar. Sekiranya gelar "haji" disyariatkan dalam Islam, mengapa kita tak pernah mendengar ada H. Abu Bakar As Shiddiq r.a, H. Umar bin Khattab r.a., H. Usman bin Affan r.a, atau H. Ali bin Abi Thalib r.a., dan ratusan/ribuan sahabat dan para tabiit tabiin lain? Banyak orang Indonesia tak paham, bahwa pencantuman gelar haji di depan nama lebih bersifat (warisan) politis. Adalah Sir Thomas Stamford Raffles dalam "History of Java" (1817) yang sudah menuliskan agar pemerintah kolonial Inggris berhati-hati dengan para haji yang baru kembali dari Tanah Suci, karena mereka "berbahaya", bisa mencetuskan pergerakan dan pemberontakan untuk melawan kolonialisme setelah bertemu dengan umat Islam lain di seluruh dunia. Ketakutan Raffles ini diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam kebijakan yang tercantum dalam Staatsblaad voor Nederlandsch-Indie (1859). Sehingga setiap orang yang baru pulang haji, harus mengikuti "ujian haji" yang dilakukan seorang bupati dan kiai yang ditunjuk pemerintah kolonial! Jika dianggap "lulus", maka kepada orang itu (yang sebetulnya sudah melakukan rukun haji), barulah boleh dipakaikan gelar "haji", baru boleh memakai pakaian haji, dan ketika bepergian dengan kereta api, harus duduk di gerbong kelas 2. Tidak boleh di gerbong kelas 3 bagi rakyat biasa, atau gerbong kelas 1 bagi kaum Eropa atau etnis lain yang disetujui pemerintah kolonial. Artinya, para haji adalah "komunitas yang diawasi" karena mereka dianggap "berbahaya" -- bagi kepentingan kolonialisme. Tapi lama-kelamaan, apalagi belakangan ini, gelar haji tak menjamin sang pemakai punya ilmu agama yang tinggi. Gelar haji tak menjamin sang pemakai menjadi "agen perubahan sosial" seperti pernah ditakutkan pemerintah kolonial Inggris dan Hindia Belanda. Bahkan tak sedikit gelar haji/hajjah dipakai untuk show-off, pamer, riya'. Aktris atau aktor X ingin menikah, langsung sambil berhaji. Politikus atau pejabat Y bersama keluarga, sepulang ke tanah air skandal korupsinya terbongkar. Jadi saya kira kebijakan pengurus masjid di Kota Wisata untuk hanya mencantumkan nama lengkap jamaah (yang mendapat amanah di kepanitiaan) tanpa embel-embel gelar akademis atau haji, sungguh-sungguh merupakan pencerahan yang patut ditiru pengurus masjid lain. Jika ingin melihat langsung dengan mata kepala sendiri, silakan datang ke Masjid Darussalam, Kota Wisata, yang lokasinya bersebelahan dengan Sekolah Fajar Hidayah. Dijamin bapak/ibu akan merasakan kesegaran baru, melihat bagaimana sepotong informasi sederhana bisa mendatangkan kebahagiaan kita yang membacanya: karena ternyata tidak semua orang Indonesia gila titel, sehingga harus memasangnya di setiap kesempatan, bahkan untuk urusan ibadah. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
