PDRI, Sumpur Kudus dan Sjafruddin Prawiranegra
(Memperingati  64 Tahun Lahirnya PDRI)
Oleh: Afrinaldi Sumpur*
Sejarah memerlukan peristiwa.
Peristiwa memerlukan tokoh.
Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa.
Bagi yang tak tewas dalam peristiwa, 
nasibnya akan dipertimbangkan lewat sejarah.
(Prof. DR. Mestika Zed)
Mengapa Sejarah? Mengapa PDRI? Mengapa Sumpur Kudus? Pertanyaan-pertanyaan yang 
diawali denganmengapa, selalu menerbitkan liur setiap orang untuk ingin tahu 
dan mengetahui lebih 
jauh apa yang melatarbelakangi sesuatu “terjadi” dan “menjadi”. Seluruh 
pertanyaan historiografi selalu diawali dengan pertanyaan mengapa dan mengapa. 
Bukan pertanyaan yang diawali oleh kata bagaimana dan macam mana sesuatu 
“terjadi” dan “menjadi”.
Mengapa Sumpur Kudus dipilih menjadi salah satu tempat basis perjuangan pada 
masa PDRI. Mengapa Sumpur Kudus terletak jauh tersuruk di lembah bukit 
barisan.  Mengapa keadaan Sumpur Kudus tetap menjadi nagari yang lengang dan 
miskin setelah setengah abad lebih Indonesia merdeka, kendatipun 
punya andil dalam satu atau dua peristiwa sejarah. Mengapa dan mengapa. 
Silakan ajukan pertanyaan bernada mengapa dan mengapa!!!
Ibarat 
anak yang hilang, PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), Sumpur Kudus 
dan beberapa daerah yang terakait dengan peristiwa PDRI beberapa 
tahun belakangan kembali disebut-sebut, setelah sekian lama sejarahnya 
ditimbun dibawah rezim penguasa yang sengaja menyembunyikannya. 
 Bukittinggi, Koto Tinggi, Halaban, Bidar Alam dan Sumpur Kudus adalah 
beberapa nama tempat yang tidak bisa dipisahkan jika orang menelusuri 
sejarah PDRI.
Sekilas Sejarah PDRI (1948-1949)
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara 
pemerintahan 
Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, dipimpin 
oleh Sjafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. 
Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta ditangkap 
Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat 
dan memberikan mandat kepada SyafruddinPrawiranegara untuk membentuk 
pemerintahan sementara.
Namun mandat itu tidak pernah sampai kepada Sjafruddin Prawiranegara. Barulah 
setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota 
Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik 
Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Sjafruddin Prawiranegara 
bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, 
mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris 
Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga 
mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, sebuah daerah yang terletak 
sekitar 15 Km di selatan kota Payakumbuh.
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul 
di 
Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara 
lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. 
Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. 
Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, 
Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden 
Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep 
yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk 
membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Dari 
peristiwa inilah perjalanan sejarah PDRI dimulai, yang kemudian 
meninggalakan kenangan nostalgis disetiap daerah yang pernah dilalui dan 
dijadikan tempat basis perjuangan oleh para pejuangnya. Berbagai kisah 
suka-duka telah tersimpan dalam memori para pejuang dan masyarakat yang 
hidup pada masa itu.  Kendati dikemudian hari, berbagai peristiwa itu 
ada yang ditulis dan diketahui oleh publik, dan ada juga yang tidak 
ditulis yang hanya dituturkan oleh beberapa kelompok masyarakat secara oral 
history. Seperti halnya di Sumpur Kudus, begitu banyak cerita-cerita masa 
perjuangan PDRI yang berkembang, yang barangkali juga layak untuk 
dituliskan. Karena akan menjadi nuansa tersendiri ketika sejarah ditulis dari 
sudut pandang masyarakat bawah (grass root), yang barangkali luput dari para 
ahli dan pakar sejarah.
Kronologi Perjuangan PDRI di Sumpur Kudus
Sebelum kita membahas kronologis perjuangan PDRI di Sumpur Kudus, alangkah 
baiknya penulis menuturkan sekilas tentang Sumpur Kudus. Sumpur Kudus 
yang dijuluki Makkah Darek (Makkah Daratan) merupakan salah 
satu daerah yang terdiri dari beberapa nagari, yang terletak di 
Kabupaten Sijunjung bagian Utara,  daerah paling Timur Propinsi Sumatera Barat, 
dengan posisi koordinat 00 – 26,49 Lintang Selatan dan 100 – 
54,29 Bujur Timur. Dengan ketinggian 365 Meter dari permukaan laut dan 
luas 8.880 Ha. Sumpur Kudus terbentang di lembah sempit sepanjang Sungai Batang 
Sumpur yang mengalir dari Unggan,  Silantai sampai ke Sisawah 
yang diapit oleh dua Bukit Barisan Timur dan Barat.
Barangkali 
dengan letak geografis Sumpur Kudus yang jauh tersuruk di lembah Bukit 
Barisan dan pihak musuh akan sulit untuk bisa sampai ke Sumpur Kudus, 
makanya Sumpur Kudus dipilih sebagai salah satu basis perjuangan. Tentu 
hal ini tidak mudah kita jawab. Sekalipun bisa jadi itu juga menjadi 
salah satu pertimbangan para pemimpin PDRI pada masa itu.
Menurut Prof. DR. Mestika Zed di dalam bukunya Pemerintah Darurat Republik 
Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan (Jakarta, Pustaka Utama 
Grafiti, 1997), menulis bahwa pada tanggal 4 Mei 1949 
rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh. 
Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai 
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus.
Selanjutnya, baru pada tanggal 5 Mei 1949 Rombongan PDRI Sjafruddin 
Prawiranegara, 
secara lengkap juga tiba di Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI 
meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui 
nagari-nagari antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai 
Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti dan akhirnya tiba 
di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.
Di Calau, Sumpur Kudus rombongan Sjafruddin Prawiranegara tinggal di Surau 
Balai dan Rumah Gadang milik 
keluarga ayah Buya Ahmad Syafi’i Maarif. Rumah Gadang dan Surau Balai 
tersebut sampai saat sekarang masih bisa kita jumpai. Sedangkan Surau 
Batu Banyak yang terletak di tepi Batang Sami, yang dulu dipergunakan 
sebagai tempat radio atau sender PDRI telah lama roboh karena tidak 
dirawat, kini yang tersisa hanya tanah bekas bangunannya saja.
Pada tanggal 9 Mei 1949, rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan 
Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh sekian lama perjalanan, 
rombongan tiba disebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan 
dipecah tiga : Sjafruddin Prawiranegara ke Nagari Silantai, Stasiun 
Radio Sjafruddin ke Nagari Guguk Siaur dan rombongan Keuangan ke Nagari 
Padang Aur dan nagari-nagari lain sekitarnya. Di Daerah Ampalu, kru 
Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Nagari 
Tamparunggo, Sungai Naning dan nagari-nagari lain. Sejak saat itu, 
kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.
Pada tanggal 
14 – 17 Mei 1949, diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, 
Sumpur Kudus. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang 
berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI 
terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang 
ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno - Hatta). PDRI mengeluarkan 
pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Barulah 
pada tanggal 18 Mei 1949, Sjafruddin bersama seluruh anggota rombongan 
meninggalkan Silantai, Sumpur Kudus dan berangkat menuju Koto Tinggi.
Rumah tempat Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, sampai saat sekarang 
masih terawat dengan baik dan telah dijadikan sebagai situs cagar budaya oleh 
Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
Dari kronologis 
peristiwa sejarah diatas, kita bisa menyimpulkan betapa strategisnya 
posisi Sumpur Kudus pada masa itu, karena di Silantai, Sumpur Kudus 
sempat diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI, yang juga menentukan 
nasib bangsa ini, sekalipun PDRI hanya bermukim selama lebih-kurang tiga minggu 
di Sumpur Kudus.
Kemunculan para pejuang PDRI dan 
Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpinnya di Sumpur Kudus telah 
banyak meninggalkan cerita, yang ternyata dikemudian hari memberikan 
berkah tersendiri bagi nagari ini.  Sekiranya PDRI tidak pernah menjadikan 
Sumpur Kudus sebagai basis perjuangannya selama tiga minggu, penulis tidak bisa 
membayangkan apa mungkin pemerintah mau 
memperhatikan nagari yang tersuruk itu. Barangkali nagari ini akan tetap 
terisolir dan lengang, karena memang letaknya yang jauh tersuruk 
dilembah Bukit Barisan.
Barulah pada tahun 2005 pemerintah mulai 
memperhatikan nagari yang telah ikut memberi andil dalam masa perjuangan PDRI 
itu dengan memasukan jaringan listrik dan membangun sarana jalan, 
serta jaringan telkomsel untuk sarana komunikasi. Dengan demikian 
masyarakat Sumpur Kudus baru merasakan kemerdekaan setelah 56 tahun 
lebih peristiwa PDRI berlalu, mengutip apa yang di tulis oleh Buya Ahmad Syafii 
Maarif dalam tulisannya di Resonansi Republika.
Pembelajaran Sejarah
PDRI bukan hanya milik mereka yang pernah berjuang dan hidup pada masanya, 
PDRI adalah milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Kita harus 
bercermin dan mengambil pelajaran dari sejarah bangsa ini. Tidak boleh 
lagi sejarah dihapuskan dan diselewengkan demi kepentingan rezim dan 
penguasa. Jika kita ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, 
bangsa yang dihargai dan diperhitungkan dikancah dunia.
Sengaja 
penulis kutip tulisan Prof. DR. Mestika Zed diawal tulisan ini. Tak 
lebih sebagai seruan bagi kita, bahwa sejarah itu tidak bisa terlepas 
dari peristiwa, tokoh, ruang dan waktu. Semoga kita bisa menjadikan 
sejarah PDRI sebagai momentum untuk kembali menghargai dan melestarikan 
nilai-nilai sejarah. Mudah-mudahan dengan cara itu, Sumpur Kudus sebagai salah 
satu basis perjuangan PDRI disamping daerah-daerah lainnya  yang 
juga punya andil, serta Sjafruddin Prawiranegara sebagai salah satu 
tokohnya, kembali dikenang orang.  Semoga. Wallahu a’lam bi showab.
*Penulis adalah Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seorang peminat sejarah, 
bergiat di Sumpur Kudus  Institute. Sekarang tinggal di Pekanbaru.

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ 
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi:
* DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. Email One Liner.
* Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta 
mengirimkan biodata!
* Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
* Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
* Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/
--- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup 
Google.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke rantaunet+berhenti [email protected] .
Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.

Kirim email ke