Bung Nofend, izin share ya? 8 Feb 2015 11:53, "Nofend St. Mudo" <[email protected]> menulis:
> Http://hariansinggalang.co.id/demokrasi-minang-di-tubir-jurang/ > <http://hariansinggalang.co.id/demokrasi-minang-di-tubir-jurang/> > Demokrasi Minang di Tubir Jurang > <http://hariansinggalang.co.id/demokrasi-minang-di-tubir-jurang/>February > 7, 2015 > > Akmal Nasery Basral — Demokrasi memang topik yang nyaris abstrak, tetapi > sesungguhnya bisa diukur. Mungkin tak banyak publik tahu, kini ada Indeks > Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun Lembaga Penelitian Psikologi > Universitas Indonesia (LPPsi UI) bersama Perhimpunan Pendidikan Demokrasi > (P2D). > > > IDI 2013 sudah diumumkan pada Mei 2014. Sambil menunggu keluarnya hasil > pengukuran IDI terbaru (2014) yang mungkin akan dipublikasikan pada > trimester kedua tahun ini, ada baiknya kita teroka kembali salah satu > dimensi IDI 2013, khususnya Indeks Demokrasi Per Provinsi (IDPP) dimana > Sumatera Barat berada di dalamnya. > > > Dari 30 provinsi yang disurvei, Sumatera Barat meraih skor 64 dalam skala > 0-100, sehingga berada di peringkat 15 dengan kategori “Agak Demokratis.” > Skor ini sedikit lebih tinggi dari nilai rerata nasional yang memiliki skor > 61. Tetapi jangan dulu berbahagia karena untuk Sumatera, peringkat Sumatera > Barat berada di posisi kelima (dari 10 provinsi) setelah Lampung, Sumatera > Selatan, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. > > Secara umum hasil IDI 2013 menunjukkan hasil mengejutkan tersebab hanya 20 > persen provinsi (atau hanya enam provinsi saja) yang berstatus > “Demokratis,” yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, > Maluku, Sulawesi Utara, dan Lampung, dengan skor bervariasi dari 72 sampai > 79. Setelah itu 60 persen provinsi termasuk “Agak Demokratis”, sedangkan 20 > persen sisanya tergolong “Kurang Demokratis,” yakni Jawa Timur, NTT, Bali, > Riau, Papua Barat, dan DKI Jakarta dengan skor terendah 41. > > > Elemen demokrasi > > > John Gastil (1993) dan Kenneth A. Bollen (1993) menyatakan ada dua ciri > pokok demokrasi yakni hak-hak politik (political rights) dan kebebasan > sipil (civil liberties). Hak-hak politik terlihat pada kesediaan dan > kemampuan warga berpartisipasi dalam politik, sedangkan untuk kebebasan > sipil salah satunya dilihat sejauh mana persaingan yang sehat untuk > menduduki jabatan publik bisa dijamin. > > > Sementara Dahl (1971) menjabarkan demokratis tidaknya sebuah pemerintahan > ke dalam delapan ciri ada tidaknya jaminan pemerintah bagi kebebasan warga > negara untuk: (1) Membentuk dan ikut serta dalam organisasi; (2) > Berekspresi atau berpendapat; (3) Menjadi pejabat publik; (4) Melakukan > persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam > rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik yang penting; (5) Memberikan > suara dalam pemilihan umum; (6) Adanya pemilihan umum yang jujur dan adil: > (7) Adanya sumber-sumber informasi selain yang diberikan pemerintah; serta > (8) Adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung > pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan oleh > sebab itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik agar setiap > kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan > dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum. > > > Dari dua ciri pokok demokrasi dan Gastil dan Bollen serta delapan ciri > pemerintahan demokratis yang disebutkan Dahl, elemen-elemen IDI > diformulasikan menjadi tiga dimensi yang berkelindan satu dengan yang lain, > yakni (1) Kualitas pemerintahan daerah, (2) Partisipasi politik warga, dan > (3) Kebebasan sipil. > > > Ketiga elemen IDI itu kemudian dipecah menjadi 19 komponen yang dijadikan > indikator pengukuran, mulai dari pelaksaan pilkada secara teratur; > pemerintah daerah yang bekerja sesuai aturan; perempuan dan laki-laki > mendapat kesempatan yang sama di berbagai bidang; sampai penerapan hukum > yang tidak pandang bulu. > > > Dengan 19 komponen itulah dilakukan survei dengan teknik multistage random > sampling terhadap 2.367 responden (sampling error 1,98 persen) dari 30 > provinsi di Indonesia yang mengisi kuesioner dengan pilihan jawaban skala > Likert (‘sangat buruk’, ‘buruk’, ‘baik,’ ‘sangat baik’). Adapun hasilnya > untuk Indeks Demokrasi Per provinsi sebagai berikut: Sulawesi Selatan (79) > Kalimantan Timur (78), Kalimantan Barat (76), Maluku (75), Sulawesi Utara > (73), Lampung (72) Kalimantan Selatan (71) Sulawesi Tengah (69), NTB (69) > dan kesepuluh Jawa Barat (68). Sedangkan Sumatera Barat berada di posisi 15 > dengan nilai 64. Sedang posisi terakhir DKI Jakarta dengan nilai 41. > > > Masih di persimpangan jalan > > > Kendati skor rerata IDI 2013 adalah 61 yang termasuk dalam kategori “Agak > Demokratis,” namun hasil ini seperti memberikan konfirmasi atas studi > global Freedom House “Countries at the Crossroads 2012,” yang menempatkan > Indonesia pada kategori dengan kualitas demokrasi “di persimpangan jalan.” > > > Bukan hanya di bidang demokrasi, di bidang ekonomi pun Freedom House > menunjukkan peringkat daya saing ekonomi (economic competitiveness) > Indonesia berdasarkan laporan World Economic Forum anjlok dari peringkat 46 > (dari 142 negara, 2011) menjadi peringkat 50 (dari 114 negara, 2012). > Dengan total jumlah negara yang disurvei menurun jauh, maka penurunan > peringkat Indonesia pun sesungguhnya lebih buruk dari sekadar penurunan > empat tingkat seperti yang terbaca. > > > Jika ke-30 provinsi dikelompokkan ke dalam 5 (lima) pulau dan wilayah > besar yakni: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian > Timur (Bali, Maluku, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat), maka skor rerata > tertinggi diraih Sulawesi (71), berturut-turut diikuti Kalimantan (69), > Sumatera (61), IBT (59), dan Pulau Jawa (56). > > > Posisi Sumatera persis “di pertengahan jalan” ini dalam pengukuran > demokrasi Indonesia ini juga perlu mendapat perhatian khusus karena sebagai > wilayah yang memberikan kontribusi besar unsur kemelayuan bagi pembangunan > republik — terutama dari bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa > Indonesia modern — dan tradisi egaliter dalam praktik bermasyarakat yang > menjadi ciri utama masyarakat Melayu selama ini, meski pernah pada satu > ketika mereka juga hidup dalam sistem kerajaan di pelbagai wilayah Sumatera > sebagaimana layaknya banyak kerajaan lain di wilayah Nusantara. > > > Perbedaan skor rerata yang tipis antara Sumatera dan kawasan IBT akan > betul-betul menjadi bencana besar jika pada publikasi berikutnya > menunjukkan nilai rerata Sumatera bisa dilewati IBT, karena hal itu > terlihat lebih mudah dilakukan dibandingkan Sumatera melewati nilai rerata > Kalimantan yang memiliki perbedaan skor lebih jauh. > > > Alarm mulai memekik > > > Opini saya di harian ini pada Sabtu, 10 Januari 2015 yang berjudul “Geliat > Ekonomi Syariah,” memaparkan posisi Sumatera Barat di peringkat ke-4 dari > 10 provinsi Sumatera untuk DPK di bank syariah berdasarkan pemantauan OJK. > Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang juga di peringkat 4 dibandingkan > tetangga-tetangganya di Pulau Andalas, ditambah dengan indeks IDI ini yang > menunjukkan dimensi tata kelola pemerintahan (*Good Corporate Governance*), > ibarat alarm yang mulai memekik untuk membangunkan kesadaran para pemangku > kepentingan di mana pun berada: baik ranah maupun rantau. > > > Kondisi Sumatera Barat kini sudah berbeda jauh dengan jejak kegemilangan > masa silam. Sumatera Barat kini, berdasarkan tiga pengukuran di atas, > adalah provinsi medioker yang bahkan untuk ukuran Pulau Sumatera pun sudah > terlihat kepayahan mengejar kemajuan provinsi tetangga, apatah lagi untuk > berkilau di tingkat nasional. Tentu kondisi ini bukan hanya tercipta dalam > 1-2 tahun terakhir, melainkan akumulasi dari beragam permasalahan yang tak > tuntas ditangani dari para gubernur sebelum petahana. > > > Karena itu momentum pilkada yang akan berlangsung tahun ini di Sumatera > Barat merupakan momen krusial yang akan mendefinisikan wajah provinsi ini > ke masa depan. Dengan sedikit imajinasi kita bisa membayangkan betapa > sedihnya para Bapak Bangsa yang juga para kampiun demokrasi seperti Bung > Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, jika melihat tanah kelahiran mereka > yang pernah begitu memukau seluruh Nusantara pada satu masa dan menjadi > acuan demokrasi ala Nusantara, kini secara perlahan kehilangan cerlang > cahayanya. > > > Demokrasi Minang di pinggir jurang. Jika kondisi ini tak diperbaiki secara > sistemik dan menyeluruh, bukan tak mungkin Sumatra Barat menjadi pariah > bahkan di kalangan provinsi tetangga Pulau Sumatra sendiri. Saatnya segenap > pemangku kepentingan Sumatra Barat untuk bersinergi dan membuat prioritas > tindakan yang akan kembali meninggikan marwah bersama secara bermartabat, > elegan, sambil tetap berpegang teguh pada falsafah ABS SBK. > > > (Penulis Ketua Forum Akselerasi Masyarakat Madani Indonesia, pengamat > masalah sosial, politik dan ekonomi syariah) > >> > > > > -- > > > > *Wassalam* > > > > *Nofend St. Mudo38th/Cikarang | Asa: Nagari Pauah Duo Nan Batigo - Solok > SelatanTweet: @nofend <http://twitter.com/#!/@nofend> | YM: rankmarola * > > *https://www.facebook.com/nofend <https://www.facebook.com/nofend>* > > -- > . > * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain > wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ > * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. > =========================================================== > UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: > * DILARANG: > 1. Email besar dari 200KB; > 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; > 3. Email One Liner. > * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta > mengirimkan biodata! > * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting > * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply > * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & > mengganti subjeknya. > =========================================================== > Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: > http://groups.google.com/group/RantauNet/ > --- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "RantauNet" di Google > Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. > -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
