Assalammualaikum Wr Wb Dunsanak sa Palanta Yml Untuk yang suka membaca tulisan Bung RA
klik disini http://www.netralitas.com/kolom/read/12065/retak-gading-kinerja-kabinet-kerja Semoga bermanfaat Salam Hanifah (netralitas.com) - Berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh Kabinet Kerja selama dua tahun ini dapat diibaratkan sebagai "gading" dari segerombolan gajah jantan yang besar dan perkasa. Dalam konteks "material value", nilai dari gading tersebut tidak saja setara dengan jumlah total APBN 2015 dan 2016, melainkan juga harus ditambah dengan nilai investasi asing yang berhasil diaktualisasikan selama 2 tahun ini dan tentunya juga nilai Tax Amnesty yang telah berhasil dikumpulkan menjadi devisa hingga 20 Oktober ini. Gading tersebut juga perlu diapresiasi secara khusus sejalan dengan fakta objektif yang menunjukan membaiknya beberapa indikator ekonomi makro; seperti naiknya cadangan devisa negara, serta menguatnya nilai Rupiah. Di sisi lain, perihal "nilai pengorbanan" yang harus ditanggung bangsa ini dalam mewujudkan "gading" tersebut, untuk sementara waktu biarlah menjadi bahan renungan kita bersama. Adapun perihal "tingkat kepastian" dari manfaat dan "resiko" yang akan diperoleh serta harus ditanggung dari "gading" tersebut biarlah menjadi "pekerjaan rumah" bagi para akademisi dan cerdik-cendikia lainnya dalam menegakan integritas keilmuan yang mereka miliki untuk memprediksi dinamika sebab akibat yang akan muncul di masa datang. Pepatah "tak ada gading yang tak retak" mengisyaratkan tentang adanya ketidaksempurnaan dalam bagian kehidupan manusia, dan juga ditujukan untuk mendorong manusia agar sadar dan jujur akan kekurangannya, serta agar berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Terlepas dari semua hiruk pikuk penilaian yang diberikan banyak pihak terhadap kinerja dari Kabinet Kerja, maka barangkali ada baiknya jika kita mencerna dan menikmati fenomena berbangsa dan bernegara yang terjadi selama dua tahun ini. Agar tidak terlalu melebar, maka barangkali ada perlunya jika kita setuju untuk menelusuri "retak gading" itu dengan menggunakan "roh" Kabinet Kerja itu sendiri -- yaitu jargon Revolusi Mental -- sebagai salah satu tolok ukurnya. Marwah Kepemimpinan Kerendahan hati adalah salah satu tonggak penting dalam membangun Marwah Kepemimpinaan. Hal ini telah dimiliki oleh Presiden Jokowi secara alamiah. Wajah beliau yang sejuk dan kegemaran beliau untuk blusukan adalah modal dasar untuk eksisnya marwah beliau sebagai pemimpin. Namun demikian, di sisi lain sepertinya Marwah Kepemimpinan beliau berulang kali menjadi ternoda oleh "perilaku" Ahok yang menjadi sohib beliau, dan perilaku sebagian "Projo" yang cenderung melewati batas dan membabi buta dalam membela Presiden atas berbagai kritik yang ada. Ada pertanyaan besar di tengah masyarakat, yaitu : "Mengapa Presiden tidak bisa mengatur Ahok yang menjadi sohib nya ?". Anak dan istri Presiden saja begitu "terkontrolnya" dalam berperilaku, kok Ahok malah melewati batas berkali-kali ? Tidak berlakukah revolusi mental bagi Ahok? Dalam konteks kritik dan "hujatan politik", sejarah bangsa ini menunjukan bahwa barangkali tidak ada Presiden lain yang mengalami "penghujatan" yang begitu hebat dan vulgar melewati batas selain yang pernah dialami Presiden SBY. Saat itu, perilaku vulgar dan tidak terpuji pendemo tersebut dijawab oleh Presiden SBY dengan melahirkan terminologi "politik santun". Dibandingkan dengan pengalaman Presiden SBY tersebut, maka sungguh menjadi mengherankan bagi masyarakat, mengapa Presiden Jokowi hingga kini hanya membiarkan adanya barisan pembela beliau yang berkata dan berperilaku kasar dan tak terpuji dalam merespon kritik yang dialamatkan pada Presiden. Tidak berlakukah "revolusi mental" sebagai dogma bagi mereka ? Pepatah negeri ini mengatakan "sesalah-salah yang kecil, maka yang salah adalah yang besar". Meskipun Ahok hanyalah Gubernur penerus Pak Jokowi di DKI, dan meskipun "projo" adalah bukan bagian dari struktur Lembaga Kepresidenen, namun adanya hubungan sejarah dan emosional Presiden dengan Ahok dan "Projo" menjadikan citra Presiden juga ternodai oleh perilaku mereka. Keganjilan yang senada juga tampak pada barisan "projo" yang tergolong intelek, maupun yang bergelar Doktor dan/atau Professor. Tidak hanya berkaitan dengan "posisi-empuk" yang mereka duduki tak sesuai dengan kompetensi mereka, melainkan juga dalam hal performa mereka dalam berbagai debat serta diskursus yang mencuat. Tonton-ulanglah kembali perfoma-performa mereka di berbagai acara talkshow di media TV. Jika dicermati dengan seksama, janganlah Presiden menjadi heran jika ternyata banyak diantara mereka yang gagal "membela" serta melindungi Presiden secara terhormat. Umumnya mereka hanya bermain semantik, lemah dalam substansi masalah, "nicht klasse" (tidak berkelas) dalam teknik berdebat, mencuri panggung untuk diri sendiri, dan diuntungkan oleh "framing" acara yang memang sudah disiapkan oleh TV terkait. Atas hal itu semua, maka menjadi sulit untuk menghindari munculnya pertanyaan kritis di tengah masyarakat tentang makna revolusi mental pada mereka. Jangankan mewujudkan revolusi mental, sedangkan integritas dan kompetensi akademis serta profesionalitas mereka saja terlihat rapuh dan berkarat. Pembangunan Infrastruktur Secara mendasar, tentunya tidak akan ada rakyat di negara ini yang akan mengatakan bahwa bangsa ini tidak perlu mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk memajukan perekonomian berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, ada 2 pertanyaan penting yang barangkali perlu dijelaskan kepada rakyat secara terbuka dan objektif, yaitu: a). Apakah semua memang harus seketika ini juga dan semua harus serentak pula, serta b). Apakah investasi asing dan hutang LN hanya satu-satu nya jalan untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan tersebut, serta apakah model investasi yang ada tersebut sudah adil untuk rakyat dan bangsa sendiri dimasa kini hingga masa mendatang ? Semangat "semua harus seketika dan serentak" kenyataannya telah masuk dalam perangkap "besar pasak dari pada tiang". Pemotongan APBN yang dilakukan sampai dua kali, tidak saja mengindikasikan adanya peristiwa "cacat perencanaan", melainkan juga bisa diterjemahkan masyarakat sebagai bagian dari dinamika "nafsu besar tenaga kurang". Atas fenomena ini, maka secara teoritis bisa diduga ada 2 opsi kutub penyebab, yaitu : a). Para pembantu Presiden "absolutely-misleading" dalam berkinerja, atau b). Presiden "terperangkap" dalam ego impian kejayaan nya sendiri. Memaknai pola investasi asing yang sedang terjadi saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seorang Presiden, maka ada 1 pertanyaan penting yang patut diajukan kepada beliau, yaitu : "apa sesungguhnya market-rezime yang sedang beliau jalankan?" Selama dua dekade terakhir, secara global masyarakat dunia sesungguhnya telah meninggalkan rezim "consumer driven market" secara cepat, dan berpindah total melancarkan "resources driven market" secara masif. Atas hal itu, mengapa Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi malah menjadi "terperangkap" dan "tersiksa" oleh tingkah polah "buyer" dan investor-asing yang memainkan langgam "consumer driven market". Pembantu Presiden tidak kompeten, kah ? Kuku Kekuasaan Hadirnya fenomena "kuku kekuasaan" dalam Kabinet Kerja ditandai masyarakat disaat KemenKumHam memainkan lakon kekuasaan untuk "memporak-porandakan" partai-partai politik yang sedang masuk dalam perangkap pertikaian. Meskipun dalam teori dan kancah politik praktis hal tersebut mudah untuk dijelaskan, namun dalam konteks revolusi mental hal tersebut sulit untuk diterima dan dipahami disaat semua itu hanya dibiarkan oleh Presiden. Secara sepintas, strategi kepemimpinan yang menggunakan pola "kuku kekuasaan" tersebut nampak sangat efektif. Koalisi Merah Putih runtuh tak berbekas dalam sekejap dan senyap, sedangkan Golkar telah "sangat berani" untuk secara sangat dini menyatakan bahwa akan mendukung Presiden Jokowi kembali pada Pemilu 2019. Meskipun sikap Golkar tersebut secara teoritis dapat diterjemahkan sebagai (maaf) "dagelan politik", namun demikian apapun juga hal tersebut tetap harus dicatatkan dengan tinta khusus dalam Sejarah Politik Indonesia. Bukankah Presiden Soeharto pun pada masanya tidak pernah mengalami dukungan seperti itu ? Sesungguhnya dinamika "kuku kekuasan" adalah alamiah dan selalu akan terjadi dalam setiap kancah politik, namun demikian tentunya roh "revolusi mental" tetap harus bertanggungjawab atas dinamika tersebut, yaitu agar tidak ikut menimbulkan "luka" dan "cacat" yang tak tersembuhkan pada bangsa dan negara. Jika sadar tentang hal itu, maka ada dua pertanyaan yang sulit untuk kita hindari timbulnya di tengah masyarakat, yaitu: a). Apa wujud hadirnya "roh revolusi mental" dalam dinamika deregulasi-masal dan simplifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianggap sebagai penghalang pembangunan, dan b). Apa pertanggungjawaban "roh revolusi mental" dalam melihat KemenHumHam melanggar UU untuk memberikan status kewarnegaraan RI kembali kepada Archanda Tahar dengan begitu cepatnya? Ada banyak substansi hukum dan kebijakan yang harus dibenahi untuk menyongsong masa depan negeri ini adalah benar, namun demikian dari kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyebabkan banyak pihak menjadi sangat meragukan tujuan deregulasi dan simplifikasi berbagai peraturan dan kebijakan yang dilancarkan oleh Kabinet Kerja. Untuk menyongsong masa depan kah, atau hanya untuk memuluskan skenario cengkraman "kuku kekuasaan" ? Keraguan tersebut bertambah besar dengan hadirnya kasus penetapan kewarganegaraan RI kembali bagi Archandra Tahar. Tidak kah KemenHumHam menginjak-injak undang-undang? Diskresi kah ? Jika iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah "dimana sesungguhnya batas dari suatu diskresi ?". Tanpa penjelasan yang jujur dan objektif, maka semua dinamika tersebut di atas tentu akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Pungli dan Korupsi Di satu sisi, kesaktian KPK barangkali dapat kita pandang dari semakin banyaknya keberhasilan OTT yang dilakukan KPK. Namun demikian di sisi lain, terus berlanjut nya peristiwa korupsi selama berbilang tahun kehadiran KPK adalah harus dimaknai lebih dalam dari sekedar hanya mencanangkan berbagai gagasan hukuman dengan pola "efek-jera". Kabinet Kerja perlu untuk segera keluar dari perangkap jargon-jargon kebijakan dan manajemen (maaf) "murahan" seperti "efek jera" dan mekanisme-menkanisme E-government yang hanya menghabiskan devisa untum membeli teknologi bangsa asing itu. Kabinet Kerja harus mampu menunjukan keluhuran nilai "revolusi mental" sebagai roh dari gerakan pembangunan yang sedang dipimpinnya. Gerakan bebas pungli juga bisa menjadi indikator kesungguhan Presiden untuk membenahi korupsi secara serius. Namun demikian di sisi lain, terjunnya Presiden secara langsung dalam hal itu juga bisa bermakna adanya indikasi "one man show", adanya indikasi "distrust", serta hadirnya indikator "lemahnya rantai komando" dan rendahnya kompetensi sub-ordinat Presiden untuk menyelesaikan hal tersebut. Pepatah kepemimpinan dunia yang berbunyi "Big Portion For Big Serve" mengisyaratkan ruang kinerja seorang Presiden (big portion) haruslah untuk suatu kinerja yang besar pula (big serve). Bukankah masih sangat banyak masalah lain yang memerlukan "porsi" Presiden untuk mengatasinya? Kinerja Aparatur Negara Jika kita cermati, sejak 20 tahun lalu semua pihak seperti didorong dan gemar untuk menjadikan Aparatur Negara (PNS, POLRI dan TNI) sebagai sumber dan penyebab banyak kesalahan di negeri kita ini. Korupsi lah, kedisiplinan lah, kualitas SDM lah, dan berbagai catatan buruk lainnya semua dicorengkan ke muka aparatur negara. Sejak reformasi, "coreng-moreng" wajah aparatur negara tersebut terus diungkap secara hiperbolis dan subjektif. Berbagai pihak juga cenderung terlalu bersemangat dalam menghalalkan berbagai cara untuk "membantai" dan "memarginalkan" semua lini aparatur negara. Atas nama kebutuhan memberantas korupsi, maka gezah Aparatur Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dipancung habis, untuk kemudian diambil alih dan didikte oleh KPK. Tanpa mengurangi arti KPK, maka ada beberapa pertanyaan kritis yang perlu kita jawab bersama, yaitu: a). Fungsi-kehidupan apakah yang sesungguhnya terjadi dalam suatu peristiwa korupsi ?, b). Apakah fungsi tersebut memang akan dapat diselesaikan oleh "mechanistic-function" yang dibebankan pada KPK ? Atas nama meningkatkan disiplin aparatur negara, mesin finger print diberlakukan tanpa pandang bulu. Harkat guru dan dosen pun "dilanyau" (dilindas) habis dengan penerapan sistem tolok ukur kinerja untuk kelompok "blue collar worker" itu. Hal tersebut memang tidak dimulai di zaman Kabinet Kerja, namun kenalilah apa yang dilakukan oleh Kabinet Kerja. Tidak ada lagikah hal lain yang lebih subtantif dan mendasar pada sektor pendidikan untuk dilakukan oleh MenDikBud daripada sekedar melahirkan kebijakan administratif tentang jam sekolah? Maknai pulalah isu perampingan Aparatur negara yang sedang dipaksakan untuk dilakukan oleh KEMENPAN-RB. Benarkah jumlah apartur negara yang ada saat ini memang melebihi ratio ideal terhadap jumlah penduduk? Jika dijawab IYA, maka jelaskanlah: a). ratio negara mana yang dicontoh, b). asumsi apa yang berlaku pada penerapan ratio tersebut, serta c). prakondisi dan kondisi apakah yang dimiliki negara yang dicontoh itu dalam menerapkan ratio tersebut? Tidak akan ada rakyat negeri ini yang akan menyangkal bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditata dalam sistem dan pola kerja aparatur negara. Tidak akan ada pula yang akan menolak fakta bahwa selama ini banyak kesalahan yang dibuat oknum-oknum aparatur negara. Namun demikian, Kabinet Kerja perlu menerapkan "revolusi mental" (baca : revolusi cara memaknai) dalam menemukan solusi atas semua fenomena negatif yang terjadi pada sistem aparatur negara selama ini. Janganlah salah dalam mendefinisikan aparatur negara sebagai "zat dan sifat" yang dibutuhkan dalam bernegara dan berbangsa. Jika negara ini diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka aparatur negara adalah bukan "kuman dan virus" serta "musuh" negara, melainkan ibarat "darah" dalam tubuh manusia. PNS adalah ibarat darah merah, sedangkan TNI dan POLRI adalah ibarat darah putih. Bayangkanlah apa yang akan terjadi pada diri manusia jika darahnya terus di marginalkan, dan zat serta fungsinya digantikan oleh "kantong-kantong darah donor". Imajinasikan pula lah apa yang akan terjadi ketika fungsi organ tubuh lainnya digantikan oleh "mesin cuci darah" (analogi KPK), oleh "mesin pacu jantung" dan "mesin insulin" sebagai analogi pembentukan berbagai institusi adhoc yang terus menggejala dan membengkak pada setiap rezim pemerintahan sesudah reformasi. Penyerapan Anggaran Belum optimalnya penyerapan APBN dari tahun ke tahun memang menjadi hal yang menggemaskan. Jika memanfaatkan uang yang sudah ada saja tidak bisa (secara baik dan benar tentunya), apa lagi mencarinya, bukan ? Saat ini di negeri kita kedua hal itu terjadi bersamaan, serapan anggaran nya belum optimal, dan sumber uangnya pun masuk dalam perangkap "hutang, hutang dan hutang". Jika dalam hal kuantitas serapan saja sudah begitu adanya, maka bisa dibayangkan bagaimana kualitas dan manfaat hasil pekerjaannya, bukan? Sebagai contoh, barangkali menarik bagi kita untuk merenungkan dinamika yang terjadi di Kementerian Pariwisata. Dalam 2 tahun terakhir, anggaran untuk kementerian tersebut telah mendekati 6 Trilyun Rupiah. Naik lebih dari 100 % dari apa yang dianggarkan pada zaman Presiden SBY. Meskipun fungsi organisasinya "dikerdilkan", tapi semua dukungan diberikan kepada kementerian tersebut. Anggaran diperbesar, bebas visa diberikan, semua kementerian didorong untuk mendukung kinerja kementerian tersebut, bukan ? Cermatilah kinerja nya dalam 2 tahun terakhir ini. Sebagian besar anggaran masih untuk aspek pemasaran dan promosi, itupun dipakai dengan pola "membuang garam ke laut" dan pola "rancak di labuah". Memasang videotron hingga ke New York, sedangkan "parking lot" dan WC diberbagai destinasi saja masih banyak sekali yang tidak tertata apik hingga saat ini, bukan ? Statistik angka kunjungan wisman memang bergerak naik, tapi apakah angka itu bisa dipercaya sepenuhnya? Bukankah dalam beberapa minggu terakhir ini sudah semakin terkuak berbagai kasus penyalahgunaan visa kunjungan ? PSK dari negara asing pun bebas berkeliaran menebar berbagai penyakit bagi masyarakat kita, bukan? Penutup Revolusi mental memang kita butuhkan dalam membangun bangsa dan negara kita ke depan, namun pemaknaan dan implementasinya perlu kita cegah dari hanya sekedar jargon manajemen. Kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah merupakan fungsi mekanistik seperti yang digaungkan para ahli manajemen dalam menjual berbagai produk jasa dan barang yang mereka banggakan dalam lingkaran satu Presiden. Motto Kabinet Kerja yang berbunyi "Kerja, Kerja dan Kerja" kiranya benar-benar perlu diterapkan secara disiplin dalam makna yang baik dan benar untuk segala aspek kehidupan secara ikhlas. Mari kita tinggalkan pragmatisme dan jargon murahan, serta mari kita suruh alam fikir, alam rasa, batin dan rohani kita untuk bekerja, bekerja, dan bekerja agar menghasilkan buah fikir yang mumpuni dalam membangun bangsa dan negara kita ke depan. Setelah itu, bismillah, marilah kita satukan langkah untuk bekerja, bekerja dan bekerja. Selamat bekerja. Salam. #Penulis adalah pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan cendekiawan Sumatera Barat. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, yang melanggar akan dimoderasi: * DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. Email One Liner. * Anggota WAJIB mematuhi peraturan (lihat di http://goo.gl/MScz7) serta mengirimkan biodata! * Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting * Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply * Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
