Demokrasi Uang
Kompas, Kamis, 8 Mei 2008 | 00:55 WIB
Teten Masduki
Kekuatan uang dalam politik nasional mutakhir semakin menunjukkan pengaruh yang
luar biasa. Pengaruh itu dapat kita saksikan dalam bekerjanya fungsi-fungsi
parlemen dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi negara, dan sektor
swasta.
Tidak kalah kuatnya, hal yang sama dapat dirasakan dalam dinamika politik
internal partai politik (parpol), khususnya dalam penentuan calon partai dalam
pemilu atau pilkada.
Kasus-kasus politik uang yang melibatkan hampir semua parpol di parlemen, baik
yang mengarah ke korupsi maupun pelanggaran aturan dana politik. Hal ini akan
senantiasa mengemuka dan memperburuk wajah perpolitikan nasional di tengah
dinamika persaingan dan pergantian politik yang cepat di setiap tingkatan
dewasa ini.
Kebebasan media, peran watchdog, dan mulai bekerjanya hukum ke wilayah politik
memberi andil besar dalam menyingkap political buying yang sejauh ini tertutup
dengan berbagai kedok.
Wajah yang lain, segala bentuk resistensi yang dilakukan para politisi guna
menyelamatkan buruk rupa mereka kian meneguhkan pandangan sosiolog Richard
Robison dan Vedi Hadiz (2004), yang melihat mereka sebagai oligarki elite yang
membajak lembaga demokrasi hasil gerakan reformasi. Berbagai sentimen negatif
dari masyarakat atas parpol dan lembaga DPR dapat dijejaki dari berbagai survei.
Politik dan uang
Pendeknya, legitimasi parpol dan parlemen sebagai instrumen demokrasi modern
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kini berada dalam titik nadir. Betul
bahwa kehidupan politik hanya ladang perburuan rente ekonomi dan bukan kegiatan
produktif (Diamond, 1995).
Masyarakat yang sadar politik disandera oleh dua pilihan yang sulit, yaitu
tuntutan untuk memperkuat lembaga demokrasi atau melupakannya sama sekali.
Meningkatnya angka golput dari waktu ke waktu atau menggunakan pemilu untuk
menghukum politisi busuk adalah suatu kenyataan yang barangkali mencerminkan
keadaan itu.
Namun, upaya ini diakui sulit. Mengapa sulit, karena bukan hal mudah melawan
kekuatan uang. Demokrasi uang adalah surga bagi mereka yang berkantong tebal.
Ini melahirkan kondisi persaingan politik yang tidak imbang (unequal
opportunity). Bukan suatu kebetulan jika semakin banyak saudagar atau pejabat
kaya, entah dari sumber halal atau haram, yang meraih kursi kekuasaan politik,
yang pada masa lalu mungkin mereka hanya sebagai donatur politik.
Kian intimnya hubungan politik dan uang mungkin akan semakin melanggengkan
korupsi investif. Memang ini bukan fenomena Indonesia saja. Namun, celakanya,
di sini transaksinya adalah antara calo politik dan calo bisnis, yang keduanya
secara teori tidak ada kepentingan untuk membangun infrastruktur politik,
sosial, dan ekonomi yang sehat untuk kepentingan pembangunan nasional
berkelanjutan, tetapi sekadar cash and carry.
Peran kekuatan uang
Mengapa kekuatan uang memegang peran penting? Yang nyata untuk membiayai parpol
dan kampanye memerlukan biaya yang besar. Apalagi postur partai yang boleh ikut
pemilu tergolong raksasa, harus memiliki 75 persen pengurus di tiap tingkatan
wilayah dan tidak ada pembatasan belanja kampanye. Parpol gagal membangun
sumber pendanaan internal mereka atau tidak mencukupi. Jadi, masuk akal perlu
dana besar untuk menggerakkan birokrasi dan konstituen partai. Maka, selain
donatur eksternal, tekanan terhadap subsidi negara untuk dana parpol yang
memiliki kursi di DPR adalah fenomena baru setelah Soeharto (Mietzner, 2007).
Dalam sistem pemilu sekarang, biaya politik untuk pemenangan pemilu lebih ke
kas kandidat, bukan partai, sehingga praktis mereka harus memperluas sumber
pendanaan. Kandidat anggota legislatif atau kepala daerah yang sebagian melamar
parpol peserta pemilu harus mengeluarkan ongkos sebanyak dua kali untuk
memenangi "pemilu internal" partai dan kampanye pemilu di daerah pemilihannya.
Meski kini calon independen untuk pilkada sudah dimungkinkan, tidak dengan
sendirinya biaya politik akan berkurang banyak karena mereka akan menghadapi
pemilih dan kekuatan politik di parlemen yang telanjur digerakkan uang.
Faktor ideologi mungkin bukan lagi daya tarik politik karena warna ideologi
hampir tidak terlihat dalam dunia perpolitikan nasional, selain hanya sebagai
politik identitas. Lihat, apa beda warna mereka dalam pembahasan APBN atau
APBD? Atau mungkin pemilih tidak peduli dengan urusan ideologi. Di mata rakyat,
kebanyakan belum ada contoh nyata hubungan politik dengan kesejahteraan umum.
Maka, jangan disalahkan jika masyarakat lebih pragmatis menuntut benefit
pribadi yang langsung daripada perbaikan kebijakan umum.
Meski demikian, perkembangan terakhir dalam kasus Pilkada Jawa Barat dan
Sumatera Utara, misalnya, kekalahan calon-calon incumbent atau mantan pejabat
dari partai besar membersitkan sedikit harapan baru lahirnya pemilih yang
rasional sekaligus mengingatkan partai-partai besar untuk tidak mengabaikan
perilaku politik yang bermoral dan memihak rakyat banyak. Sudah tepat rakyat
menggunakan pemilu untuk menghukum penguasa yang tidak berprestasi, apalagi
yang busuk.
Teten Masduki Koordinator ICW
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet.
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting.
- Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur
pribadi.
- Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta
maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
