Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Saya forward berita hr Kompas pagi ini tg 25 Juli 2008 sekedar masukan bagi
wacana kita tentang pemimpin muda versus pemimpin tua untuk menyambut Pilpres
2009 yang akan datang. Sebagian besar pemberi komentar kelihatannya
menyimpulkan bahwa wacana mengenai soal ini sesungguhnya merupakan suatu
non-issue. Yang lebih penting adalah mencari seorang pemimpin yang mampu
memimpin Indonesia dengan segala kompleksitasnya.
Sudah barang tentu tidak pada tempatnya di sini untuk membahas teori
kepemimpinan. Namun menurut penglihatan saya kemampuan memimpin tersebut bisa
dididik dan dilatih. Hal itu sudah berjalan secara rutin di kalangan bisnis dan
militer, hanya koq kelihatannya agak langka di kalangan politisi.
Secara pribadi saya sangat tertarik dengan kebiasaan membentuk shadow
government di Australia, yaitu penunjukkan tokoh-tokoh partai oposisi di
Parlemen untuk menangani bidang-bidang pemerintahan yang sama dengan jabatan
menteri di kabinet Tentunya bukan asal mengeritik, tetapi benar-benar mempunyai
kemampuan profesional yang sama, dengan menyiapkan kebijakan alternatif yang
didasarkan pada visi kenegarawan yang andal dan analisa yang mendalam. Jika
partai mereka nanti memenangkan pemilihan umum, tidak terlalu susah mencari
calon dari kalangan shadow ministers itu.
Nah, mengapa para presidential hopefuls muda yang ada sekarang ini tidak
langsung saja membentuk semacam Indonesian Shadow Government ini, bekerjasama
-- misalnya -- dengan Lemhannas, Institut Prasetya Mulia, atau Seskoad ?
Siapkan diri untuk maju pada Pemilu 2014 nanti. Kan akan lebih siap.
Sudah barang tentu gagasan ini tidak bermaksud melarang para calon muda yang
merasa sudah siap untuk maju. Tapuang sajo.
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, 71 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]
Polemik soal Umur Mengisyaratkan Kelangkaan Negarawan
Kompas, Jumat, 25 Juli 2008 | 00:50 WIB
Jakarta, Kompas - Polemik calon presiden dari kalangan tua atau muda, wajah
lama atau baru, mengisyaratkan kelangkaan negarawan. Fenomena ini tak berarti
harus disemangati antigenerasi tua dan juga menunjukkan partai politik belum
berhasil melakukan regenerasi.
Ketua Departemen Politik Pertahanan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera Al
Muzzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua DPP
Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber menyampaikan pandangan itu secara
terpisah, Kamis (24/7).
Menurut Al Muzzammil, perdebatan soal capres tua, muda, wajah lama atau baru,
yang diikuti dengan fenomena besarnya angka golput dalam pemilihan kepala
daerah rata-rata 40 persen, mengisyaratkan masyarakat di Indonesia sedang
mengalami kelangkaan figur pemimpin.
”Pemimpin yang langka tersebut adalah negarawan yang mampu menghadapi tantangan
berat RI saat ini,” ujarnya.
Atas dasar itu, perdebatan kepemimpinan nasional 2009 akan lebih produktif
kalau pakar dan kampus turut menggiring diskusi tersebut secara obyektif ke
arah kemunculan figur-figur mumpuni sehingga publik mendapatkan alternatif
pimpinan berkualitas.
Anas berpandangan, usia calon presiden bukan isu yang relevan. Kompetisi pemilu
presiden yang terpenting adalah kompetisi siapa yang paling mampu dan dipercaya
rakyat. Isu dikotomi tua-muda juga kurang sehat karena saling memperhadapkan
secara ekstrem. Ini juga bagian dari politik dendam yang seharusnya kita kubur
dalam-dalam.
”Regenerasi sangat penting, tetapi tak perlu disemangati spirit antigenerasi
tua. Lebih baik disemangati spirit perbaikan dan persiapan menjadi pemimpin
yang lebih baik,” kata Anas.
Djafar Badjeber sependapat bahwa fenomena ini menunjukkan langkanya negarawan.
Menurut dia, kehadiran figur muda pada 2009 tak harus dipaksakan. Terlebih lagi
persoalan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit
menyatakan, pemimpin tua dan muda perlu berkompromi dalam mengelola negara..
”Regenerasi kepemimpinan nasional tetap harus dilakukan, tetapi nasib rakyat
tidak boleh dikorbankan hanya demi perebutan kekuasaan,” katanya.
Kompromi harus dilakukan karena budaya paternalistik dan oligarki partai di DPR
masih sangat kuat. Pemaksaan kehadiran tokoh muda dalam kepemimpinan nasional
rentan diganjal partai politik di lembaga perwakilan. Walaupun tokoh muda siap
hadapi oligarki partai tersebut, tindakan ini akan membuat kepentingan rakyat
justru terabaikan.
Besarnya sumber daya yang dimiliki parpol membuat mereka mampu membalik
persepsi masyarakat tentang pemimpin muda. Tokoh muda yang semula dielu-elukan
masyarakat dapat dimalafungsikan perannya di masyarakat oleh parpol.
Karena itu, dalam masa transisi ini, lanjut Sukardi, seharusnya tokoh tua dan
tokoh muda disatukan. Untuk Pemilu 2009, tokoh tua dapat menduduki posisi
presiden dan tokoh muda menjadi wakilnya. Sedangkan menterinya seharusnya
didominasi kaum muda dengan umur 40-an tahun. (sut/mzw)
- Beri Rating Artikel - ---------- Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
