Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Di bawah ini saya posting resensi buku Reinventing Local Government: Pengalaman
dari Daerah,yang dikarang oleh Ir Fadel Muhammad, pengusaha yang juga sukses
sebagai gubernur. Saya menganggap pengalaman beliau layak kita pelajari
bersama, oleh karena bukan saja secara ideologis saya anggap pandangan beliau
correct, tetapi juga dalam pelaksanaannya dalam kenyataan memberikan manfaat
bagi Rakyat banyak, khususnya bagi masyarakat Gorontalo. [Sekedar catatan:
masyarakat Gorontalo juga menganut doktrin: adat bersendi syarak, syarak
bersendi Kitabullah, seperti juga Bengkulu, Riau, Brunei Darussalam, dan
Minangkabau.].
Beliau berpegang teguh terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945. Bersamaan dengan mendukung hak sipil dan politik beliau juga
memperjuangkan perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara pribadi, saya
sangat mengharagai kritik Fadel terhadap kecenderungan neo-liberalistik dari
kebijakan Pemerintah yang sekarang, yang selain terlalu menyerah kepada
kekuatan pasar, juga tidak terlalu banyak berfihak kepada kepentingan Rakyat
banyak yang secara konstitusional harus disejahterakannya.
Ringkasnya, kalau saya ditanya, Bung Fadel Muhammad ini layak
dipertimbangkan sebagai salah satu calon presiden dalam Pemilu 2009 yang akan
datang, tentunya kalau beliau bersedia.
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, 71 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]
Keseimbangan Demokrasi Harus Dijamin
Demokrasi Kita Baru Sebatas Demokrasi
Kompas, Sabtu, 9 Agustus 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah harus mampu memerhatikan dan memberikan jaminan
terhadap hak-hak warga negaranya, tidak saja terkait hak sipil dan politik,
melainkan juga terkait hak-hak sosial dan ekonomi.
”Tidak cuma itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keseimbangan proses
demokratisasi, tidak hanya terkait demokrasi dalam konteks politik, melainkan
juga demokrasi secara ekonomi dan sosial,” kata Gubernur Gorontalo Fadel
Muhammad, Jumat (8/8), saat peluncuran buku karyanya, Reinventing Local
Government: Pengalaman dari Daerah, di Bentara Budaya Jakarta.
Turut hadir dan memberikan sambutan antara lain Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Ginandjar Kartasasmita, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama,
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, dan
mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
”Untuk bisa melakukan semua itu diperlukan falsafah dasar sebagai pemberi arah
pembangunan. Filosofi dasar itu tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945.
Konstitusi tidak mendasarkan dirinya sebagai liberalisme murni, yang hanya
mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik,” ujar Fadel.
Selain menjamin kebebasan politik dan sipil, konstitusi seharusnya juga
menjamin kebebasan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya.
”Sayangnya, sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia dinilai masih belum
menjalankan ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang telah dibuatnya sendiri,”
ujar Fadel.
Dalam sejarahnya, pemerintahan di Indonesia masih seolah berjalan dari kanan ke
kiri, dari penerapan ideologi yang sangat liberal serta kapitalistik dan bahkan
sempat pernah menjadi bentuk pemerintahan yang otoriter dan represif.
”Sekarang pun terkesan kuat kebijakan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang ada
cenderung berjalan secara sangat liberal,” ujar Fadel.
Padahal, liberalisme lebih menginginkan semakin dikurangi dan diperkecilnya
peran negara, sementara kebebasan pasar diselenggarakan secara sebebas-bebasnya
sehingga diharapkan kemudian akan terjadi semacam keseimbangan di masyarakat.
Demokrasi ”ngomong”
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior yang juga Pemimpin Umum Harian
Kompas, Jakob Oetama, menyoroti keberadaan demokrasi di Indonesia, yang masih
terhenti sebatas bentuk demokrasi ngomong (talking democracy), bukan demokrasi
yang bekerja (working democracy).
”Kelemahan sebagian masyarakat kita masih sekadar ngomong doang dan belum
melaksanakan. Jadi tidak heran demokrasi kita pun masih talking democracy dan
bukan working democracy,” ujar Jakob.
Pendapat senada disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, salah
seorang pembahas buku tersebut. Menurut dia, demokrasi di Indonesia akan selalu
mendapatkan tantangan, terutama dari kalangan masyarakat sendiri, khususnya di
tingkat bawah (akar rumput).
”Dalam kondisi seperti itu justru para pemimpin di tingkat lokal yang memiliki
beban berat untuk menjawab tantangan masyarakatnya,” katanya. (DWA)
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
