Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Kampung halaman kita -- Sumatera Barat -- adalah bagian dari 'peta kemiskinan'
ini, terutama para sanak yang hidup dari sektor pertanian dan berdiam di
nagari-nagari. [Kalau yang berdiam di kota-kota, dengan penghidupan dari sektor
formal, kelihatannya sudah bisa hidup lebih baik]. Kita yang hidup di Rantau,
dengan setia telah mengirim bantuan a la kadarnya untuk para sanak kita yang di
kampung, sekedar mengurangi beratnya beban hidup..
Namun rasanya sama pentingnya dengan kiriman bantuan itu adalah meningkatkan
kemampuan para sanak kita itu sendiri untuk 'tegak di atas kakinya sendiri'.
Kuncinya, antara lain, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan
otonomi daerah yang bertitik berat di daerah tingkat dua, maka kunci
penyelesaiannya berada di tangan para bupati [dan walikota], serta para anggota
DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
Saya doakan semoga para pejabat pemerintahan ini sadar akan beratnya tanggung
jawab serta amanah yang dipercayakan kepada beliau-beliau, khususnya oleh
karena 'kefakiran akan mendekatkan orang kepada kekufuran'.
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, masuk 72 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED];
[EMAIL PROTECTED]
Kemiskinan Gagal Diatasi
Suara Pembaruan, 24 September 2008.
[JAKARTA] Janji Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan jumlah rakyat
miskin hingga tinggal 18,8 juta tahun 2009, sesuai Perpres 7/2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), gagal total. Hal itu mengingat
hingga saat ini, jumlah rakyat miskin masih mencapai 36,8 juta jiwa.
"Dalam sisa waktu kurang dari satu tahun anggaran ini, bagaimana mungkin
pemerintah bisa merealisasikan janji menurunkan jumlah rakyat miskin dari 36,8
juta menjadi 18 jutaan. Gagal total dan mustahil jumlah rakyat miskin turun,
malah meningkat tajam," kata anggota DPR, Sutradara Gintings, di Jakarta, Senin
(22/9).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
itu menambahkan, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan
jumlah kemiskinan meningkat tajam.
Ketika awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada 2005, jumlah
penduduk miskin mencapai 35,1 juta. Tetapi, akibat kenaikan harga BBM dua kali
tahun 2005, (30 persen pada Maret, dan 120 persen pada Oktober), menyebabkan
jumlah rakyat miskin meningkat menjadi 39 juta pada 2006.
Menurut Sutradara, angka kemiskinan turun menjadi 37 juta tahun 2007, dan
hingga Maret 2008 menjadi 34,8 juta, adalah tidak tepat. Sebab, data itu
diperoleh berdasaran survei yang dilakukan kenaikan harga BBM hingga 28 persen
pada Mei 2008. Dia memperkirakan, jumlah rakyat miskin mencapai 35,8 juta.
Jumlah itu diperoleh dari perhitungan meningkatnya kemiskinan hingga hampir 4
juta jiwa akibat kenaikan harga BBM 2005 (sampai 120 persen). Bila pada Mei
2008 BBM naik 28 persen (sekitar 25 persen dari kenaikan harga BBM pada 2005),
mengakibatkan jumlah rakyat miskin bertambah 1 juta (25 persen dari 4 juta).
Bahkan, berdasarkan perhitungan Universitas Gadjah Mada, jumlah rakyat miskin
hingga September 2008 mencapai 36,8 juta.
Belanja Meningkat
Hal yang lebih penting, menurut Sutradara, adalah peningkatan belanja negara,
yang dalam APBN 2005 mencapai Rp 397 triliun, dan pada tahun anggaran 2008
meningkat dua kali lipat lebih, yakni mencapai Rp 989 triliun. "Kalau belanja
yang meningkat dua kali lipat itu, tetapi jumlah rakyat miskin tidak turun,
apakah itu namanya perubahan? Jelas kegagalan total," tegasnya.
Dia juga sepakat dengan kritik sejumlah kalangan mengenai standar kemiskinan
yang digunakan pemerintah yang jelas tidak realistis. Dari segi pengeluaran,
nilai US$ 1 per kapita per hari sudah sangat jauh dari memadai. Itu bisa
dilihat dari perbandingan harga barang-barang yang meningkat, seiring dengan
laju inflasi.
"Jangankan menggunakan standar Bank Dunia, yakni US$ 2 per kapita per hari,
dengan standar BPS saja, kalau pemerintah jujur menunjukkan data kemiskinan
pascakenaikan harga BBM, jelas tidak ada penurunan jumlah rakyat miskin. Kalau
menggunakan standar Bank Dunia, sudah pasti jumlah orang miskin sangat besar,
bisa mencapai 90 juta jiwa," ujarnya.
Terkait hal itu, Sutradara mengkritik mekanisme bantuan langsung tunai (BLT),
yang seolah-olah dianggap sebagai pendapatan masyarakat. "Padahal, dana itu
dari hanya sementara. Sehingga ketika dihentikan, pasti rakyat penerima BLT
tetap miskin," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim yang dihubungi, Selasa (23/9),
mengatakan, pemerintah sebaiknya menjelaskan target pengentasan kemiskinan ke
masyarakat. Dengan demikian publik menjadi tahu kendala-kendala yang tengah
dihadapi pemerintah dalam program tersebut.
"Sekarang kan terjadi perdebatan seputar program itu. Seharusnya, pemerintah
terbuka saja, apakah program pengentasan kemiskinan itu berjalan sesuai target
atau sebaliknya. Jangan-jangan pemerintah memang gagal pada program pengentasan
kemiskinan," katanya.
Di tempat terpisah, Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota (Urban Poor
Consortium-UPC), Wardah Hafiz meminta pemerintah menaikkan standar angka
kemiskinan yang ada saat ini.
Menurutnya standar saat ini yang hanya Rp 182.636 per kapita per bulan sangat
tidak realistis dan menyesatkan. Ia mengusulkan standar garis kemiskinan
dipatok naik dua kali lipat. Namun, ia mengingatkan pemerintah pasti tidak akan
melakukan itu karena takut angka kemiskinan menjadi tambah banyak dan
pemerintah dinilai gagal.
Wardah menilai upaya pemerintah mengatasi kemiskinan belum serius. Ia mengakui
ada upaya mengatasi hal tersebut berupa program kartu masyarakat miskin (Gakin)
seperti beras miskin, bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, dan
sebagainya. "Tetapi, program-program itu hanya bersifat sementara dan belum
menyentuh persoalan yang sesungguhnya," katanya.
Sesuai dengan apa yang digelutinya selama ini, Wardah berpendapat, sektor
informal perlu mendapat perhatian lebih. Alasannya, masyarakat miskin lebih
banyak bergerak atau mencari pekerjaan di sektor informal. Sayang, yang terjadi
selama ini, tata kota yang memprioritaskan sektor informal diper- sempit dan
digusur. Dengan itu maka tidak ada keberpihakan ke masyarakat miskin..
Terbuka
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko Kesra, Tono
Supranoto menyatakan pihaknya terbuka terhadap usul penyempurnaan indikator
garis kemiskinan. Menurutnya, terlepas dari suka atau tidak suka terhadap
validitas serta akurasi data BPS mengenai kriteria kemiskinan, harus diakui
sekarang ini sumber data yang dimiliki pemerintah hanya itu yang ada.
Berdasarkan intruksi pemerintah, sumber informasi survei data kemiskinan
indikatornya harus menggunakan data BPS. "Karena itu, jika sekarang sejumlah
pakar, praktisi, dan masyarakat menilai indikator dan informasi data tersebut
harus disempurnakan, mari kita sempurnakan bersama," ujar Tono.
Mengenai perubahan indikator serta variabel garis kemiskinan, Tono mengatakan,
"Silakan Anda tanya langsung ke BPS. Mereka yang mengetahui metodologinya.
Sekarang ini data paling baik soal kemiskinan nasional hanya dimiliki oleh BPS,
dan ini yang jadi pedoman kami."
Ditambahkan, dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program BLT, BPS
telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang telah
disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. "Namun, indikator
ini bisa diperkaya oleh kearifan tiap-tiap daerah.
Misalnya, di NTT atau NTB, banyak yang rumahnya tak berlantai ubin, namun punya
200 ekor sapi. Mereka jelas bukan orang miskin. Indikator seperti ini juga
perlu dipertimbangkan," tukasnya. [M-15/E-5/RBW/ W-12]
Last modified: 23/9/08
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
