Beberapa minggu lalu saya pulang kampung. Ada sekitar empat hari saya di rumah. Cerita kampung halaman masih seperti nan taralah. Cerita kepahitan hidup masih mendominasi curahan hati sanak dan kawan-kawan. Terlebih sejak harga karet menukik tajam.
Karena kepulangan ini beberapa saat setelah pemilu. Perbincangan juga menyangkut politik. Cerita tentang caleg-caleg gagal. Dan beberapa orang yang berhasil. Bagaimana politik telah banyak membuat si anu dan si itu jadi terduduk. Dan, bagaimana cerita mereka telah menginyam uang dan bantuan para caleg. Sesuai janji pada diri sendiri, saya hanya akan banyak mendengar saja. Tak akan berkomentar banyak. Cap perantau bukanlah untuk membuat kita jadi hebat dan lebih pintar dari mereka. Hari-hari banyak saya habiskan di rumah orang tua. Saya ikut ke sawah. Malamnya hanya sekali ke lapau. Itu pun, sekadar mahampeh domino selama 2 jamang. Ketika jumatan. Pengurus masjid meminta untuk ada doa qunut. Meminta hujan. Sudah lama tak turun hujan. Sawah sudah banyak tak berair. Hampir seluruh lahan sawah di kampung, adalah tadah hujan. Beruntung kami punya mesin pompa air. Jadi sawah kami tak terlalu kering. Tapi biaya solarnya itu yang tidak kuat. Irigasi menjadi hal yang mendesak di nagari kami. Hanya satu provokasi yang saya sampaikan selama di kampung. Ketika jalan ke koto nagari kami. Ke kantor camat juga. Sangat parah rusaknya. Ketika ngobrol pada sebuah gotong royong persiapan pesta seorang dunsanak, saya meminta kepada mereka untuk datang saja yang muda-muda ini agak 30 orang ke kantor PU. Berteriak dari luar. Minta bertemu kepala PU. Kalau alasannya adalah anggaran belum disetujui Dewan. Bersama-sama dengan kepala PU, berarak ramai-ramai ke kantor DPRD. Ini berdasar komentar seorang aparat nagari. Katanya sekarang nagari yang tak punya anak nagarinya di DPRD, akan kurang diperhatikan. Mereka memberi contoh ke nagari-nagari tetangga. Periode ini, di nagari kami memang tak ada yang duduk di DPRD. Kalah tipis, 100 suara. Periode depan juga begitu. Kalah tipis lagi. Hanya 45 suara. Asumsi korelasi pembangunan dan anggota DPRD ini, diperkuat juga oleh seorang birokrat daerah ketika mereka berkunjung ke nagari kami. Padahal sejatinya bukanlah begitu. Pembangunan harus merata dan jika harus memilih. Tentulah mengikuti skala prioritas. Mudah-mudahan provokasi ini tak terjadi. Jalan segera diperbaiki. Kalaupun harus terjadi, jangan sampai terjadi kekerasan fisik. Wassalam MS Powered by Telkomsel BlackBerry® --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain harap mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned: - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama - DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
