AssWrWB,
Wah, bicara ttg eko kerakyatan adalah menarik," menarik yg memberi dan punya
suara", pertanyaan nya bgmn implementasi nya? UUD tinggal UU, bgmn
perinciannya?Bgmn lankag konrit nya?

Pendapat saya, eko kerakyatan juga di imbangi dgn sistem politik yg
merakyat, atau demokrasi ekonomi . Bgmn rakyat selalu di ikut sertakan dlm
pengambilan keputusan, secara transparansi. Itu lah yg kita namakan
pemerintaha dr rakyat, utk rakyat dan utk rakyat. Kepiawaian tetua/nenek
moyang  kita telah dibuktikan dgn icon2 nya spt,

 "lamak di awak katuju dek urang, anak di pangku kemanakan di bimbiang,
urang kampuang di patenggangkan." Hati gajah samo di kacak, hati nyamuak
samo di cacah", dll.

Bgmn implementasi nya yg konkrit lah yg harus kita ciptakan segera mungkin,
DIANTARNYA, perlu nya UU/Perda Keterbukaan,
UU/Peraturan ttg Keterlibatan Rakyat dlm Process Pembangunan., mis: adanya
public hearing, debat publik ttg Pembangunan yg sdg akan atau sedang
dilaksanakan, siapa mendapat apa, apa untung rugi nya, apa dasarnya
membangun ini itu apa,..dll?

Itulah yg belum ada bg kita, policy/kebijakkan pembangunan dan arah nya
diserahkan saja pada Executive bersama Legislative,..
rakyat badarai dicuekkan saja,..apakah rakyat badarai bisa mengetahui nya?
jauh panggang dari api>

Contoh nyata: Apakah pembangunan Mesjid Agung yg menggunakan 100 milyar ABPD
dan memindahkanSPMA ke L:ubuk Minturun, harusnya  ada  debat publik, paling
tidak adanya pertanyaan2 publik yg dijawab Pemda.

Apakah mesjid Nurul Iman, Raya Muhammadiyah di Pasar, mesjid Ganting dall
sdh penuh benar? Sehingga diperlukan mesjid baru?
krn tidak adanya dengar publik, debat publik tentu ralyat boleh menduga"
pembangunan Mesjid Agung itu utk "legacy nya Gubernur". Atau sebaliknya,
bgmn dana 100 milyar itu digunakan utk pengembangan UKM/credit mikro dll, yg
berkaitan lansung dgn sebagian besar process perekonomian rakyat. Apakah ada
debat ttg hal itu? God knows best.

Apakah ada diskusi atau debat dgn trakyat ttg akuisisi Semen Padang oleh
SemenGersik dulunya, dan kmd oleh Perusahaan Global  dari Mexico?  Untung
ADA "Maklumat Rakyat Sumbat" sehingga akuisisi itu tidfak terjadi. Yaa
begitu lah manis nya
kekuasaan tsb, segalanya bisa di kangkangi, tanpa mau berbagi dgn rakyat.
Jangan di harap ada referendum tth setuju/tidaksetuju nya Semen Padang itu
di jual ke asing?

Jadi wacana ttg perekonomian rakyat kalau tidak diikuti dgn system
perpolitikan utk rakyat/memihak rakyat , kelihatnnya sbg
wacana utk mendulang suara rakyat waktu Pemilu saja.. OK..walaupun kita
suspicious .....apa2 dan. mari kita lihat "track record "nya yg
mengumandangkan eko kerakyatan tsb? Mari diajak mereka berdebat? Undang
mereka memaparkan ekonomi kerakyatan tsb?

'Talk is cheap, we need a proven action and implementation, man,.."

Terakhir adalah utk mendukung eko kerakyatan kita perlukan anggota
Legislative yg kuat utk membuatkan UU/Perda yg kita sebut kan diatas memihak
rakyat ,,,serta diperlukannya Organisasi2 kemasyarakatan/Social yg kuat utk
men petisi Pembanguan2 yg diduga melenceng
dari kepentingan rakyat.... jangan berharap pd yg berkuasa utk
mempertanyakan kpd rakyat " Apakah ini perlu dibangun dulu dsb?

Antalah sanak,..ala lamo awak mendeka, ala lamo reformasi,.. tp awak taruih
berinsuk bantuak iko....

Wass. Muzirman Tanjung.














2009/6/24 <[email protected]>

> Membangun Ekonomi Pro Rakyat dalam save our Nations with Prabowo.
>
> Dalam beberapakali menyimak dialog ekonomi pro rakyat yang dibeberkan
> prabowo dan satu kali melihat secara live diskusi tersebut waktu acara
> HIPPI,terdapat kosistensi yang tinggi akan isu2 yang diangkat.
>
> Secara teori isu yang diangkat membumi dan harapan tentunya.Seperti
> pendekatan isu :
>
> 1. Peningkatan kapasitas produksi pertanian dengan pendekatan indonesia
> sebagai negara agraris.
>
> 2.Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kekayaan negara dan utamanya
> menekan tingkat kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara.
>
> 3. Proteksi alokasi pendanaan perbankan untuk konglomerat dan penggunaan
> maksimal untuk UKM.studi kasusnya penggunaan anggaran tidak fair salah satu
> bank pemerintah yang basis nasabahnya adalah petani tapi mengalokasikan
> pendaan selama ini untuk pembiayaan middle to up.
>
> 4. Pengembangan energi alternatif.
>
> Saya melihat potensi ekonomi pro rakyat ditangan Prabowo bisa dijadikan
> perhitungan untuk menentukan pilihan tanggal 8 juli nanti.
>
> Perlu juga diingat bahwa pasangan nomor satu ini saat berkoalisi capresnya
> mengatakan bahwa peran ekonomi akan dominan dipegang prabowo.
>
> Dan juga bisa kita perhatikan komitmen tertulis dari pasangan ini saat
> kampanye akan jauh lebih mudah untuk menagihnya.
>
> Selamat memilih,
> Pro Rakyat atau Lebih Cepat Lebih Baik.
>
>
>
>
> Ups jangan lupa Lanjutkan, tapi apa yang dilanjut kan ?
>
> Salam Hormat
> Ronal Chandra
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
> >
>

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat 
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
===========================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] 
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke