Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dari sekian banyak yang di bikin masalah dalam pilpres ini, persoalan DPT lah yang membuat kami2 penyelenggara Pilpres paling bawah yaitu petugas TPS, RT, RW merasa kami2 lah yang dipersalah kan
Sebagai ilustrasi waktu pemilu legislatif seluruh Indonesia terdaftar sebanyak 170 juta pemilih di DPT Pileg, ada tuduhan 45% penduduk Indonesia tidak terdaftar dan dizalimi, suatu tuduhan yang luar biasa tapi bagi saya juga tuduhan yang tidak ada dasarnya. Sebab kalau tuduhan itu benar berarti jumlah pemilih akan menjadi 240 juta, bandingkan dengan DPT tahun 2004 yang cuma 120 juta, dalam 5 tahun penduduk Indonesia bertambah 100%.!!!!!. Sementara konon katanya jumlah penduduk Indonesia sekarang juga cuma 225 Juta. Ha ha semua anak2, bayi2 dan termasuk yang mau lahir kita daftarin baru jumlah itu bisa dicapai. DPT Pilpres berasal dari DPT Pileg yang dijadikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang di pajang ditiap papan pengumuman RT dan tempat strategis lainnya selama 10 hari, sementara itu petugas RT secara sukarela juga datang dari rumah ke rumah untuk melengkapin data tadi. Setelah dianggap semua warga sudah terdaftar langsung dilaporkan ke PPS (Petugas Pemilihan Tingkat Kelurahan). Dengan cara begini DPT untuk Pilpres tercatat sebanyak 175 Juta dan seperti biasa tuduhan2 masih mengalir, sekian puluh juta lagi penduduk Indonesia tidak terdaftar. Dan untuk dimaklumi petugas PPS itu cuman ada 1 (satu) orang yang dibayar 300 ribu rupiah perbulan untuk mengurusin keperluan pemilu ini untuk satu kelurahan (belakangan Lurah menambah petugas dengan biaya dari Lurah) jadi bisa kita maklumin SDM seperti apa yang kita dapatkan dan yang mau jadi petugas PPS itu, konon katanya anggaran yang disetujuin DPR iya se gitu2 nya Kalau masalah pemilih ganda memang tidak bisa dihindarkan ini disebabkan lebih dari 50% warga di tempat kami mempunyai KTP lebih dari satu dan sudah bisa dipastikan mereka juga tedaftar di tempat KTP mereka di terbitkan, tapi bagi kami2 adalah kewajiban untuk mendaftarkan mereka karena mereka berdomisili di tempat kami dari pada dikomplain kalo mereka tidak didaftarkan. Memang sebagai petugas TPS kami2 dibayar 200 rb rupiah untuk sekali pemilu yang harus bekerja ber hari2 siang dan malam. Mengambil dokumen yang tidak boleh diwakilkan, menandatangani ratusan undangan dan kertas suara yang juga tidak boleh diwakilkan,belum lagi mengisi dan tanda tangan formulir2 yang jumlah nya puluhan. (malah dalam pileg dalam satu hari ribuan tanda tangan dan kerja sampai tengah malam) Kadang2 dalam obrolan sesama petugas keluar juga komentar, untuk apa kita kerja seperti ini buat orang2 yang tidak pernah mau tau apa lagi menghargai kerja sukarela kita2 ini, malah yang ada mengkambing hitamkan DPT dan dengan gampangnya mengklaim ada kecurangan di TPS2. Saya sendiri memang meng Amin i komentar itu, buat saya uang 200 rb itu cuma seperberapa gaji saya satu hari, dan uang itu juga dijadikan bonus untuk petugas keamanan yang lebih memerlukan. Untuk makan, kopi, kue2 malah harus keluar lagi uang dari kantong. Tapi ada kenikmatan lain yang didapat yang tidak bisa di hargain dengan uang. Menjelang Pilpres dua pasangan Capres dengan ketua Muhamadiah, ketua NU mendatangi KPU, tetap dengan tuduhan yang sama dan juga memberi tekanan kepada MK untuk menyetujui penggunaan KTP sebagai pengganti DPT untuk yang tidak terdaftar. Kami2 cuma beranggapan mereka2 ini tidak memahami apa yang mereka persoalkan dan yang sangat disayangkan ketua2 organisasi seperti Muhamadiah dan NU pun ikut2 an, padahal mereka harus mengayomi semua umat Ternyata pada hari pelaksanaan di TPS2 sekitar juga tidak terbukti adanya pemilih yang tidak terdaftar datang ke TPS untuk memilih, mungkin di tempat lain ada beberapa tapi bisa dipastikan jumlahnya di seluruh Indonesia konon kurang 1 juta, sangat jauh dari yang selama ini di dengung kan beberapa tim sukses. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kami2 bersyukur proses pemilihan sudah selesai dan mudah2 an juga proses berikutnya juga bisa berjalan lancar dan kita punya pemimpin untuk memimpin negara ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kami2 tidak pernah meminta untuk di beri penghargaan, siapapun yang terpilih itu adalah pilihan rakyat, cuma satu permintaan janganlah kami2 yang dijadikan kambing hitam atas kekalahan bagi calon2 yang belum berhasil. Kalau tidak ada lagi yang mau secara sukarela untuk jadi petugas tingkat paling bawah ini apa pemilu2 untuk pesta demokrasi ini masih bisa kita jalankan Wassalam Tan Ameh Petugas TPS 03 Jaticempaka - Bekasi --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
