--- On Tue, 8/25/09, Mochtar Naim <[email protected]> wrote: > From: Mochtar Naim <[email protected]> > Subject: KEMBALI KE PANGKAL JALAN KEMBALI KE JATI DIRI > To: "RantauNet Fitr Tanjuang" <[email protected]>, "rahmi naska" > <[email protected]>, "Gusti Ramli" <[email protected]> > Cc: "Mochtar Naim" <[email protected]> > Date: Tuesday, August 25, 2009, 7:28 AM > Kawan2 di RN, > Mungkin yang saya tuliskan ini adalah > alternatif jalan keluar dari kemelut sistem pemilu yang > dilakukan secara langsung seperti yang baru saja kita lalui. > Coba Anda soroti pula. Kita berbagi pendapat. > Mochtar Naim HP 0813 1719 8778 > > > KEMBALI KE PANGKAL JALAN > KEMBALI KE JATI DIRI > > DARI PEMILU LANGSUNG > KEMBALI KE SISTEM > PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN > YANG DIAMANATKAN OLEH > SILA KE 4 PANCASILA > DAN PREAMBULA UUD NRI TAHUN 1945 > > Mochtar Naim > Anggota DPD-RI Utusan Sumbar > > I > > PESTA besar > demokrasi di Indonesia ini baru saja usai. Dengan dua tahun > persiapan dan ratusan triliunan dana dihabiskan, calon-calon > jadi anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, dan > calon jadi presiden dan wakil presiden yang akan datang, > ketahuan sudah. Akhir September dan awal Oktober 2009 yad > ini mereka yang di pusat akan diambil sumpah untuk > dikukuhkan untuk masa jabatan 5 tahun yad, sementara di > daerah pengukuhan sudah mulai berjalan. > Coba bayangkan! Kalau setiap lima tahun > sekali pesta pora demokrasi seperti ini akan terus berjalan, > di samping rata-rata 4 hari sekali setiap tahunnya juga > terjadi yang namanya pilkada (pemilihan kepala daerah) di > ruang lingkup ranah daerah di Indonesia yang luas ini, maka > hitunglah berapa biaya dan tenaga yang dikuras dan > dihamburkan, demi melaksanakan ajaran demokrasi yang kita > tiru mentah-mentah dari Barat itu. Rasanya demokrasi tidak > ‘nges’ dan tidak cukup syaratnya manakala pemilihan umum > tidak dilakukan secara langsung seperti yang kita lakukan > itu. Mata dunia Barat ditakutkan akan melotot melihat kepada > kita manakala kita tidak melakukan cara yang mereka lakukan > itu. > > II > Coba setiap kita atau secara bersama > kita melakukan hitung-hitungan sederhana, berapa dana secara > total-general dan secara nasional yang telah kita keluarkan > untuk melaksanakan pesta pora demokrasi yang tanpa itu > demokrasi dianggap tidak sah dan tidak sempurna itu. Berapa > dana yang dikeluarkan oleh pemerintah atas nama negara yang > berarti seluruhnya adalah wang rakyat, untuk melaksanakan > pesta demokrasi ini setiap kali. Berapa yang dikeluarkan > oleh partai-partai, yang juga berarti di belakangnya > kong-kaling-kong main mata dengan para pengusaha dan > konglomerat yang menguasai jaringan ekonomi negara ini. > Berapa pula yang langsung dikeluarkan oleh para kontestan > yang dikeluarkan dari kocek mereka sendiri-sendiri. > Memikirkan itu saja, ngeri sudah. Ratusan triliunan rupiah > yang dikuras dari kekayaan negara, rakyat dan pengusaha > untuk sekali trip pemilu dan pilkada saja. Berapa lalu > perbandingannya dengan APBN yang kita keluarkan tiap tahun > sehingga > pengeluaran untuk pemilu ada legitimasinya dan masih bisa > terterima dan ditoleransi demi tegaknya demokrasi. Tetapi > jika dalam perbandingan itu biaya pemilu menjadi ‘besar > pasak dari tiang’ maka waktunya kita berpikir ulang; satu, > demi keuangan negara saat ini yang penuh dililit hutang luar > negeri, di tengah-tengah kemiskinan rakyat yang tak kunjung > teratasi; dua, demi urutan prioritas dalam membangun negeri > dalam rangka mengejar segala macam ketertinggalan; dan tiga, > dengan mengingat tingkat kecerdasan dan kesadaran berpolitik > dari rakyat sendiri, dengan pertanyaan: apakah rakyat sudah > cukup mengerti dengan gimik-permainan demokrasi dengan > sistem pemilihan langsung ini, dan adakah mereka sadar bahwa > sesungguhnya mereka tidak lebih dari obyek yang didatangi > sekali lima tahun yang suara mereka bisa dibeli dengan harga > segobang, puas dengan hanya 10-20 ribu rupiah per envelop > per kepala, dengan baju kaos, nasi bungkus, dan segepok > iming-iming janji > gombalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka > ... ‘kalau saya terpilih nanti ...’ > > III > Soalnya: apa iya memang harus begitu > caranya kita berdemokrasi? Bukankah dalam berdemokrasi itu > tidak satu jalan ke Roma? Sementara filosofi demokrasi itu > ada di mana-mana dan setua umur manusia itu sendiri. > Demokrasi ada di Barat, ada di Timur, ada di Indonesia > sendiri, dari dahulu sampai sekarang. Cuma caranya bisa > berbeda-beda, sementara filosofi dan prinsip dasarnya adalah > sama. Demokrasi artinya, negara yang kekuasaan tertinggi itu > ada di tangan rakyat. Demos artinya rakyat, cratos artinya > kekuasaan. Ini yang membedakannya dengan negara yang > kekuasaan itu ada di tangan orang seorang (diktator, raja, > fasis), sekelompok orang (feodalisme, oligarki-oligopoli, > aristokrasi, militerisme), dengan istilah dan corak yang > berbeda-beda itu. Tapi yang secara fundamental yang > membedakan satu dari yang lainnya itu adalah, apakah right > is might, ataukah might is right. Demokrasi yang benar > itu adalah kekuasaan oleh rakyat yang menegakkan kebenaran, > kebersamaan > dan keadilan untuk semua. > Demokrasi yang dengan pemilihan > langsung dan dengan pesta pora dan intrik-intrik kampanye > segala macam rupa yang biayanya sangat mahal ini asalnya > memang dari Barat. Tapi itupun hanya sekarang, dan > belakangan, ketika Barat seperti sekarang seluruhnya telah > mengandalkan filosofi kehidupannya kepada materialisme, > hedonisme, pragmatisme, yang telah meninggalkan pertimbangan > moralitas dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, sambil > mengganti orientasi filosofi kehidupan berpolitik dari > “right” ke “might.” Yang dicari bukan lagi siapa > yang “benar (right),” tapi siapa yang “kuat > (might).” Maka berlakulah, yang kuat yang menguasai > sedikitnya suara separoh tambah satu adalah “right,” > kendati yang ditegakkan adalah kezhaliman dan kemungkaran, > bukan kebenaran, kesetaraan dan keadilan serta kebersamaan > – seperti di zaman Orde Baru itu. Makanya segala cara bisa > dilakukan dalam menuju kekuasaan itu, karena “might is > right,” bukan lagi: “right > is might.” Dan kekuasaan itu karenanya bisa dibeli, > melalui segala macam cara intrik dan manipulasi. Yang > berlaku: tujuan menghalalkan segala macam cara. > Itulah yang kemarin baru saja kita > lakukan dan saksikan, di mana kita meniru dan menerapkan > mentah-mentah cara demokrasi ala Barat itu. Yang terjadi > adalah pembelian suara dengan segala macam cara: dari hadiah > bujukan berupa “ang pao,” uang di envelop, baju kaos, > janji membangun mesjid, sekolah, jalan desa, irigasi, dsb, > kalau terpilih. Sementara segepok duit juga ditinggalkan > untuk meyakinkan rakyat agar memilih dia. Sementara para > konglomerat, pedagang dan pengusaha, pada panen raya karena > membikinkan balihoo dengan segala macam ukuran, di > tempat-tempat strategis di kota dan desa, sampaipun ke > desa-desa terpencil, sehingga nyaris tiada pohon dan tiang > listrik sepanjang jalan yang tidak dihinggapi oleh balihoo, > poster dan pamflet, sementara perusahaan-perusahaan surat > kabar, majalah, radio, televisi juga panen besar karena > mereka ketiban rezeki dengan banjir permintaan akan > jasa-jasa mereka. > Yang rakyat sendiri, pada gilirannya, > cepat pula belajar cerdik dari kenyataan itu. Karena yang > datang kepada mereka bukan hanya satu-dua calon dari partai > yang sama, tapi dari berbagai partai dan berbagai sosok yang > menjanjikan macam-macam, rakyat pun cepat pintarnya. Mereka > bertengger di atas semua itu, dan bahkan mempermainkan > partai-partai dan calon-calon itu. Kami akan pilih kamu > kalau kamu ..., yang ujungnya adalah juga duit ang pao, > untuk pribadi, untuk kampung, dsb. > Kita lalu menyaksikan sebuah > permainan politik ciptaan budaya demokrasi ala Barat yang > sangat asyik dan menarik dengan sistem pemilihan secara > langsung itu, tapi yang dampak negatifnya juga sangat > mengerikan. Demokrasi dengan sistem pemilihan langsung lalu > menjadi barang dagangan dan obyek pertaruhan. Negara dan > rakyat jadi buntung, penguasa dan pengusaha konglomerat > beruntung, dan dunia neo-liberal kapitalis pasar bebas yang > mengaut keuntungan bersih -- karena nanti mereka akan > berkawan dengan anggota-anggota terhormat di bidang > legislatif dan eksekutif pilihan baru yang dapat mereka > keloni dan kendalikan. > > IV > > Efek beruntun dari cara pemilu langsung > ini adalah, bagaimana caranya setiap calon jadi itu harus > mengembalikan semua pengeluaran yang telah dia keluarkan, > yang jumlahnya bukan lagi jutaan, tapi miliaran, atau secara > kolektif berpartai: triliunan! Bukankah semua ini akan > mendorong dan merong-rong setiap calon jadi untuk melakukan > segala macam cara dan upaya, untuk mengembalikan modal > dasarnya itu selama masa dia menduduki kursi itu. Dan > bukankah ini yang namanya: jalan lempang ke pujuk rayu > koruptif melalui berbagai macam cara yang seluruhnya menjadi > tidak halal dan bertentangan dengan kaedah hukum dan > keadilan? > Secara jujur saja: Bagaimana caranya > seorang calon presiden & wakil presiden terpilih, atau > pada gilirannya: gubernur terpilih, bupati/walikota > terpilih, anggota dewan terpilih dari pusat sampai ke > daerah-daerah, bisa mengembalikan duit yang telah > dikeluarkannya dan partainya untuk menempati kursi empuk itu > kecuali dengan melakukan segala macam cara yang nama generik > keseluruhannya adalah “korupsi” dengan berbagai cara > yang kadang tak terbayangkan bisa begitu. Sementara orang > mau duduk di kursi empuk itu bukan hanya sekadar untuk > kebanggaaan, masuk ke dalam catatan sejarah pribadi, tetapi > untuk menjadi kaya dan berkuasa, sambil mengembalikan segala > pengeluaran yang tidak lagi berjut-jut, tapi ber-em-em, dan > bahkan secara berpartai ber-te-te. Tegasnya, siapa pula > manusianya yang mau mengeluarkan sedemikian banyak dana yang > tujuannya adalah untuk merugi, dan bukan untuk beruntung? > Kecuali satu-dua tentunya manusia-manusia ‘sinting’ yang > masih mau > menegakkan demokrasi secara jujur dan bersih, apalagi > dengan niat ibadah dalam berpolitik. > Kepada calon presiden dan wakil > presiden terpilih, SBY dan Budiono, misalnya, kita secara > jujur bisa bertanya langsung: dari sekian miliar atau > triliun yang dikeluarkan oleh partai pendukung, dan Anda > sendiri masing-masing, bagaimana Anda akan mengembalikannya > atau menimbulkannya kembali. Ataukah itu akan dianggap > sebagai wang hilang semata? Kalau iya, alangkah mustahilnya, > tak termakan oleh akal sehat biasa yang penuh curiga dan > tanya-tanya. > Kita sebagai warga pantas bertanya > jujur kepada mereka: Akankah Anda diamkan saja pengeluaran > Anda yang sedemikian besarnya untuk merebut kursi singgasana > yang demikian menggiurkan itu, sementara gaji Anda hanya > sekian per bulan dan sekian per tahunnya, yang di atas > kertas hanya sepersekian dari gaji seorang gubernur > BI? Jika dikumpulkan semua gaji yang Anda terimakan > selama 5 tahun memegang jabatan kenegaraan itu, belumlah > akan seberapanya, atau hanya sepersekiannya, jika > dibandingkan dengan pengeluaran yang Anda dan partai Anda > keluarkan selama kampanye pilpres ini untuk mendapatkan > kursi empuk kepresidenan itu. Bagaimana logika cost-profit > ataupun cost-benefit sederhananya untuk melakukan legitimasi > terhadap bisnis politik seperti ini? > Dan kalau boleh lagi bertanya jujur: > Berapa seestunya Anda berdua atau masing-masing Anda dan > partai yang mendukung Anda telah mengeluarkan dana pilpres > kemarin ini yang telah memungkinkan Anda sampai ke anjung > kedudukan yang Anda inginkan itu? Jawabnya tentu ada pada > Anda walau Anda karena sesuatu dan lain hal tidak mungkin > untuk mengatakan atau mengatakan yang sebenarnya. > Pertanyaan yang sama juga bisa kita > alamatkan kepada semua calon jadi, baik di eksekutif maupun > legislatif, dari pusat sampai ke daerah-daerah? Dengan > memikirkan itu, maka terbayanglah, demokrasi ala Barat > dengan sistem pemilihan langsung inilah yang menjadi salah > satu penyebab pangkal bala dengan makin terpuruknya > Indonesia ke dalam jurang korupsi, dan korupsi menjadi > budaya kehidupan politik yang melilit dan membelat-belit > kehidupan kita secara bernegara dan berbangsa. Korupsi > menganakkan korupsi, dan beranak-pinak. Sedang KPK dan Tim > Tipikor dan lembaga yudikatif lainnya dari pusat sampai ke > daerah-daerah yang diciptakan untuk memerangi korupsi, eh > ternyata, lembaga yang sama dengan tujuan luhur inipun, > manusia-manusianya tidak kurangnya juga digerogoti oleh > budaya korupsi, yang semua kita tahu dan mengikutinya dengan > gemes dan sakit hati. Mereka adalah juga, seperti polisi, > kejaksaan, pengadilan dan alat negara lainnya, bagai pagar > makan tanaman. > Jadinya, korupsi menjalar bagaikan virus ke setiap jajaran > kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan pangkal > bala dari semua ini, sekali lagi, adalah karena kita > memperlakukan ‘might’ sebagai ‘right.’ Bukan > ‘right’ is ‘might’ karena ‘right is right.’ > > V > > Nah, sekarang, bagaimana > lalu? Maju tak gentar, dan hadapi segala macam risiko dan > konsekuensi dengan menegakkan demokrasi ala Barat dengan > sistem pemilihan langsung? Ataukah surut selangkah ke > belakang, kembali ke jati diri, kembali ke pangkal jalan. > Ibarat kata pepatah: “Sesat di ujung jalan, kembali ke > pangkal jalan.” > Indonesia sesungguhnya kaya dengan > budaya demokrasi. Jauh sebelum kemerdekaan, dan bahkan jauh > sebelum penjajah Barat masuk ke Indonesia ini, rakyat dan > masyarakat-masyarakat adat di Indonesia telah mengenal dan > menjadi bahagian dari budaya sosial-komunal mereka: “ur > demokrasi. Demokrasi asli, dan asli Indonesia.” Dan semua > itu kita lestarikan dalam wadah Indonesia merdeka sekarang > ini ke dalam Sila ke 4 Pancasila kita: “Kerakyatan yang > dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan > Perwakilan,” dan kita tancapkan dalam Pembukaan UUD NRI > Tahun 1945. > Ini berarti demokrasi > “permusyawaratan perwakilan” dan bertahap. Jika > demokrasi ala Barat yang kita terapkan sekarang ini adalah > dengan sistem pemilihan langsung, setiap rakyat dan warga > negara yang sudah punya hak pilih memberikan suara > pilihannya kepada sederet nama panjang berjela-jela dari > pusat sampai ke daerah, yang nyaris merekapun tidak tahu > siapa sosok-sosok calon itu sesungguhnya, bagaimana > kualifikasi dan kemampuan intelektualnya, apa merit dan jasa > yang telah diberikannya kepada bangsa dan negara selama ini, > bagaimana akhlak, etika dan jatidirinya, dsb. > Ibaratnya, karena keterbatasan yang juga ada dari pihak > rakyat sendiri, karena rakyat > kita, bagaimanapun, rata-rata atau > kebanyakan baru melek huruf dan belum melek politik, mereka > hanya membeli kucing dalam karung. Mereka menjadi > bulan-bulanan dari petugas-petugas partai dan perorangan > untuk mengelu-elu dan mengelus-elus mereka untuk memberikan > suaranya kepada yang datang > mengguyunya. Pilihan mereka bukan karena kesadaran tapi > karena pujuk-rayu dengan imbalan dan janji-janji gombal > politik itu. > Siapapun akan menyaksikan di semua TPS > yang ada, betapa bingungnya rakyat pemilih kebanyakan > untuk membubuhkan contrengannya pada nama yang tepat yang > dia ingini dari berjibun nama dan muka-muka yang terpampang > di sehelai kertas besar. Kebanyakan, atau bahagian terbesar > dari mereka, atau asal pilih atau dikendalikan oleh bisikan > siluman dari pujuk rayu kampanye pemilu kemarin > sebelumnya. Dengan pemilu pilpres, mendingan, karena > cukup memilih satu dari tiga pasangan saja. > Nah, sekarang, kalau memang dengan cara > demokrasi yang diimpor dari luar ini, lebih besar pasak dari > tiang, dan cenderung meninggalkan sisi-sisi moralitas > kemanusiaan karena ‘might is right,’ dan bukan ‘right > is might’, dan karenanya cenderung menguntungkan bagi > kelompok penguasa dan pengusaha, alternatif jalan keluar > bagi kita rakyat Indonesia ini tidak lain adalah “kembali > ke jati diri.” Tegasnya: Demokrasi Indonesia, yang > esensinya adalah seperti bunyi Sila ke 4 Pancasila itu: > Permusyawaratan Perwakilan. > Caranya adalah dengan sistem > bertingkat, seperti dalam pepatah adat: “Berjenjang naik > bertangga turun.” Yang di bawah memilih yang di atas. Dan > yang di atas memilih yang di atas lagi, sampai ke ujung > anjungannya. Jadi yang duduk di atas itu adalah pilihan dari > rakyat yang di bawahnya. Dan pilihan itu bertingkat. > Ini artinya, pilihan langsung > satu-satunya, karena keharusan konsekuensi alamiahnya, > adalah rakyat di tingkat terbawah, yaitu Desa, memilih > secara langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di tingkat > DPRD Kabupaten. Wakil-wakil rakyat dari Desa yang duduk di > DPRD Kabupaten ini, pada gilirannya memilih melalui proses > musyawarah-mufakat Bupati dan wakil-wakil Kabupaten yang > akan duduk di DPRD Provinsi. Wakil-wakil rakyat di DPRD > Provinsi, pada gilirannya memilih melalui proses > musyawarah-mufakat, Gubernur dan wakil-wakil rakyat Provinsi > yang akan duduk di DPR dan DPD, dan sendirinya MPR, karena > anggota MPR adalah gabungan dari anggota-anggota DPR dan > DPD. Wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR inilah, seperti > sebelumnya dilakukan, yang memilih, melalui proses > musyawarah-mufakat, Presiden dan Wakil Presiden. > Bayangkan, betapa berbedanya cara > demokrasi melalui proses pemilihan langsung yang kita > lakukan sekarang ini dengan cara demokrasi asli yang > semangatnya kita ambilkan dari khazanah budaya politik > bangsa sendiri, yang lalu kita tuangkan dan pateri ke dalam > Sila ke 4 Pancasila kita dan kita rekam dalam Preambula atau > Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dan yang lebih fundamental > lagi ialah, dengan kita mengikuti pemilihan secara langsung, > kita mau tak mau harus ‘menjual diri’ kita > Dengan demikian, kita kembali ke > pangkal jalan, kembali ke jati diri, dengan cara yang tidak > kurang demokratisnya, dengan melalui pemilihan > permusyawaratan secara bertingkat itu. > Dengan cara itu, triliunan rupiah wang > negara, wang rakyat, wang pengusaha, dsb, bisa kita hemat. > Hanya persentase kecil, mungkin di bawah 5 % dari cara > pemilihan langsung, yang bagaimanapun harus kita keluarkan > untuk keperluan teknis-administratifnya secara nasional dan > regional. > Dan semua itu dengan juga mengingat > sederet kenyataan yang kita hadapi: (-) negara yang dililit > hutang, (-) urutan prioritas pembangunan yang seharusnya > mendahulukan kepentingan pengentasan kemiskinan, > keterbelakangan dan kebodohan sebagian besar rakyat, (-) > proses pembodohan politik yang terjadi dengan sistem pemilu > secara langsung, (-) pemutar-balikan might sebagai right, > (-) mencuatnya budaya riya-ananiyah-egosentrisme dengan > menjual-jual diri dan menyebut-nyebut kelebihan dan > kehebatan diri untuk mendapatkan dukungan dari rakyat untuk > mendapatkan kursi itu, (-) dsb. > > VI > Sebagai penyudahi, marilah kita secara > bernegara dan berbangsa melakukan renungan kaji-ulang > tentang praktek pelaksanaan pemilu langsung seperti yang > baru saja kita lalui dan alami. Kita kaji untung-ruginya, > dan kita bandingkan pula dengan sistem demokrasi > musyawarah-mufakat berperwakilan yang tumbuh di bumi persada > Indonesia sendiri, tapi yang selama ini kita lecehkan dan > abaikan karena kita terbuai dengan pujuk rayu sonata alunan > demokrasi Barat itu yang ternyata tidak cocok di telinga > budaya kita. > Dan tentunya, wakil-wakil rakyat yang > terpilih sekarang ini, perlu membawakannya ke forum parlemen > di tempat tegak masing-masing dan mengambil keputusan: Pilih > yang mana dalam mempertaruhkan nasib Indonesia ke masa > depan? *** > > > __________________________________________________ > Do You Yahoo!? > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam > protection around > http://mail.yahoo.com > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
