KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Penari dari Sanggar Tari Soeryo Soemirat Pura Mangkunegaran
Surakartamembawakan tari Batik saat mengikuti Karnaval Budaya di JalanSlamet
Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Selasa (18/8). Karnavalyang, antara lain, diikuti
kelompok kesenian, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum ini diadakan dalam
rangka peringatan Hari Kemerdekaan Ke-64 RI.
/
Jumat, 28 Agustus 2009 | 21:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Para budayawan memandang keliru
penilaian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik yang mengatakan
kurangnya penghargaan dan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Indonesia.
Justru, pemerintah dinilai budayawan tidak memperlihatkan keberpihakan yang
jelas terhadap budaya tradisi.
Pemerintah harus mendorong dan membantu secara konkret dan berkelanjutan
bagaimana tumbuh-berkembangnya kantong-kantong kebudayaan di berbagai daerah.
Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberi ruang hidup kepada seni budaya
tradisi.
Demikian benang merah yang dikemukakan budayawan Radhar Panca Dahana
(Jakarta), Edy Utama (Padang), dan budayawan Suryadi (Belanda), ketika
dihubungi Kompas, Jumat (28/8), menanggapi pernyataan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, seperti dimuat Kompas edisi
Jumat (28/8), halaman 12.
Radhar mengatakan, indikator yang menyebabkan Jero Wacik berkesimpulan
demikian tidak jelas dan tidak terukur. "Seni budaya tradisi mengalami
kemajuan yang sangat baik dan juga diapresiasi oleh publik. Hanya apresiasi
oleh pemerintah yang kurang, tidak saja terhadap kesenian itu sendiri tetapi
juga terhadap pelaku-pelaku kebudayaan itu sendiri," katanya.
Senada dengan itu, Edy Utama menilai pernyataan Jero Wacik tidak sepenuhnya
benar. Begitu banyak kegiatan mandiri masyarakat untuk memelihara dan
meneruskan tradisi budaya yang mereka wariskan. Justru perhatian dan apresiasi
pemerintah yang kurang. "Misalnya seperti di Pariaman, Sumatera Barat,
mereka membuat Alek Nagari, yang bisa berlangsung berhari-hari. Itu semua
merupakan ekspresi kecintaan mereka terhadap seni budaya tradisi yang mereka
warisi. Banyak suku bangsa lain di Indonesia yang berbuat seperti orang
Pariaman," katanya mencontohkan.
Suryadi, budayawan Indonesia yang jadi peneliti dan dosen di Leiden
University, mengatakan, pemerintah lupa membina berbagai aspek kebudayaan,
termasuk kesenian yang berasal dari kita sendiri. "Unsur pemerintah yang
terkait dengan pembinaan kebudayaan nasional tidak memiliki visi yang jelas.
Tidak mempunyai cetak biru yang implementasinya terlihat dalam praktik. Saya
kira harus ada revolusi dalam kementerian kebudayaan dan pariwisata,"
ungkapnya.
Beban berat
Perkembangan pesat kesenian di Indonesia tidak dibarengi kebijakan yang
berpihak kepada seniman. Seniman dengan kreativitas dan kemandiriannya sulit
untuk menampilkan karya-karyanya agar bisa diapresiasi masyarakat. Namun, untuk
ke arah itu seniman harus memikul beban berat.
Radhar mencontohkan, jika dulu untuk pementasan teater pakai gedung
pertunjukan tak bayar, sekarang jangankan untuk pertunjukan, untuk geladi resik
saja juga harus bayar. Baliho pertunjukan juga demikian.
Kesenian, seperti seni tari, sastra, teater, dan seni pertunjukan lainnya,
selama ini berkembang tanpa keterlibatan pemerintah. Pemerintah seperti
melepaskan tanggung jawab konstitusional. Bahkan, seniman dan karyanya lebih
banyak dihargai oleh public disbanding dihargai oleh pemerintah.
Bahkan, di Bukittingi, seperti yang sempat dialami Kompas,
gara-gara jumlah pengunjung tidak menutup biaya produksi, pertunjukan kesenian
tradisional batal dipertunjukkan. "Kita dibebani biaya sewa tempat, bahkan
dari tiket pun dibebani pajak. Mestinya, untuk kepentingan pembinaan dan
pengembangan kesenian, pemerintah memberikan keringanan, bahkan kalau perlu
menyubsidi. Membantu sanggar-sanggar kesenian, yang jelas-jelas peduli
kesenian," kata Adek, seniman di Bukittinggi.
Edy Utama mengatakan, pemerintah tidak memperlihatkan keberpihakan yang
jelas terhadap budaya tradisi. Pemerintah juga belum memiliki strategi untuk
mengembangkan budaya tradisi yang kita miliki. Karena itu, kalau ada penilaian
bahwa seni budaya tidak berkembang secara baik, terutama pada generasi mudanya,
mungkin ini salah satu kendalanya.
Meskipun banyak program yang mereka lakukan atas nama budaya tradisi, hal
itu mereka kemas menurut selera birokrasi sehingga budaya tradisi itu selalu
mereka kreasikan dan pengelolaannya diserahkan kepada institusi baru seperti
sanggar. Sementara pelaku dan pemilik budaya tradisi seperti seniman
tradisional tetap saja ditinggalkan. "Akibatnya, semangat budaya yang dimiliki
masyarakat kadang-kadang juga ikut melemah. Begitu juga dengan industri budaya
yang dikembangkan, juga tidak memberikan ruang pada pelaku budaya tradisi itu
sendiri," paparnya.
Lantas apa yang perlu dilakukan pemerintah? Menurut Edy Utama, pemerintah
harus mendorong dan membantu secara konkret dan berkelanjutan untuk menumbuhkan
dan mengembangkan kantong-kantong budaya tradisi yang ada di dalam masyarakat.
Di kantong-kantong inilah budaya tradisi itu dikelola.
"Bayangkan kalau kegiatan-kegiatan kesenian dikelola secara otonom oleh
masyarakat di setiap desa atau nagari, atau lagai di Mentawai, misalnya, dan
ini difasilitasi secara baik oleh pemerintah, saya yakin budaya tradisi itu
akan bergairah kembali dan akan diapresiasi oleh masyarakat," tambahnya.
Untuk itu, menurut Edy Utama, yang mantan Ketua Dewan Kesenian Sumatera
Barat, itu pemerintah harus melepaskan paradigma berpikir mereka yang bersifat
sentralistik dalam pengelolaan budaya tradisi, terutama dalam membuat event-event
budaya tradisi itu sendiri. Seharusnya program-program budaya tradisi seperti
festival atau pekan budaya yang banyak dilakukan di berbagai daerah di
Indonesia harus diturunkan menjadi kegiatan masyarakat dan menjadikan
kantong-kantong budaya tersebut sebagai tempat wadah kegiatannya.
Jadi harus menggeser paradigmanya dari sentralisasi menjadi desentralisasi
kebudayaan sehingga pemilik budaya tradisi tidak lagi menjadi obyek, tetapi
subyek dari kegiatan tersebut.
Sementara itu, menurut Suryadi, pemerintah membina ruang-ruang publik di mana
seni budaya dapat dipertunjukkan oleh pendukungnya. Dengan cara begitu, secara
langsung atau tidak langsung, masyarakat akan tertarik mengapresiasi seni
budaya sendiri.
Di Kota Jakarta yang metropolis ini, misalnya, sulit ditemukan ruang-ruang
publik tempat pertunjukan rakyat bisa ditampilkan. Ruang-ruang publik sudah
diokupasi oleh kapitalis pemodal untuk mendirikan gedung-gedung dan mal-mal.
"Dulu di zaman kolonial ada alun-alun kota tempat banyak kelompok seniman
tradisi dapat mempertunjukkan berbagai macam kesenian," katanya.
NAL
http://oase.kompas.com/read/xml/2009/08/28/21002110/Pemerintah.Tidak.Perlihatkan.Keberpihakan.terhadap.Budaya..
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
