aSSwRwB, "Gagalnya Kepeminpinan Jawa" ada yg menafsirkan berbau
"rasis",..utk sementara terusan tuilisan di Kompas ini jangan di tafsir kan
rasis dulu, mari kita diskusi kan apa implikasi/impak nya, kehipan kita
bernegara dan bersosialisasi lainnya,walaupun begitu saya menghargai hak
sanak2 utk menafsirkannya berbeda,,,"different opinion creates innovation".
Implikasi yg saya maksud adalah, bhw kepemimpinan Indonesia pada masa2
depan akan di dominasi oleh kultur Jawa, dari data yg saya ingat lebh 60
percent adalah penduduk Jawa,
dalam buku Suharto and Its General, terkesan sama saya 70 pertcent yg masuk
AKABRI berasal dari kultur Jawa, tempat saya di sebuah state di Amerika yg
banyak S2,S3 adalah
mereka yg berasal dari sono (rata2 lbh 70 percent selama saya ketahui).Mhs
undergraduate yg ada sekarang kebanaykan dari sono, tp mereka non pribumi.
Setleh membaca data diatas pertanyaan nya : Apa implikasi kepemimpinan
bangsa pd 20 tahun mendatang?? Disini lah assesment kita perlu kita
diskusi kan.
Gaya kepemimpian dan komunikasi sono yg sering di bicarakan akhir2 (kasus
Bibit -Cahndra)ini menambah wacana kita utk diskusi,..ada yg mengatakan sby
means slow, bias ,yuodon.t know. meminjam istilah pembaca Kompas.
Saya belum banyak punya induk semang, orang sono, tp bergaul dgn raang sono
, boleh juga dikatakan bisa diambil "Point2", krn saya biasa ceplos ceplos,
kelihatanya mrk kurang senang,
sistem komunikasi saya obah " pepaptah kita : iyo an nan dek inyo, laluan
nan dek awak", angguak anggak , geleng amuah". dll nya.
Tp saya yakin urang awak pandai bamiyak jo aie, teori dan komunikasi sebagai
bawahan dan atasan nya akan bisa di sesuaikan dgn system mereka.,
Dima kangik di junjuang, disina... ?(lupo ambo).
Masalahnya apakah kita akan di tuding "licik" *seperti di katakan wartwan
Tempo dulunya), dan syukur 2 kita tak di tuding "ngambang j, hypokrit dll.
But anyway, system dan cara yg sanak2 pilih adalah your ultimate rgiht, I
appreciate that.
Wass. Muzirman Tanjung
-----------------------------------------------------------------------------
Kultur Komunikasi Jawa
Kamis, 26 November 2009 | 03:14 WIB
Oleh *NOVEL ALI*
Akhirnya Presiden Yudhoyono menyampaikan sikap terhadap rekomendasi Tim 8
dalam proses hukum pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit-Chandra. Intinya, kasus
itu tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan.
Dalam benak masyarakat, ini berarti Presiden memberikan sinyal agar Polri
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan kejaksaan
menerbitkan surat keputusan pemberhentian penuntutan (SKPP). Sikap itu
mendapat perlawanan. Di lain pihak, sikap untuk menyelesaikan kasus di luar
pengadilan—SP3 dan SKKP—merupakan hal wajar.
*Kultur komunikasi*
Sikap Presiden yang dinilai sebagian warga sebagai tidak tegas itu justru
merefleksikan ketegasan Presiden untuk tidak mengintervensi proses penegakan
hukum, terutama dalam kasus Bibit-Chandra. Konsisten dengannya, maka dalam
konteks pro-kontra masyarakat atas sikap Presiden, disarankan agar para
pihak tidak melihat, membaca, atau mendengar pernyataan Presiden secara
sepotong-sepotong.
Mengapa? Jauh hari sebelumnya, juga sebagai introduksi pernyataan resminya,
berulang kali Presiden menyatakan, sebenarnya lebih suka menyerahkan
penyelesaian kasus itu lewat proses hukum. Tetapi, setelah mempertimbangkan
aspek sosial di luar hukum—khususnya opini publik—terbuka akses konflik
horizontal di masyarakat, kepatutan, pertimbangan kemanfaatan dibanding
kemudaratan, akhirnya Presiden memutuskan memilih penyelesaian di luar
pengadilan.
Atas sikap Presiden, sebaiknya kita memahami kultur komunikasi Jawa.
Presiden adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Karena itu,
amat wajar, Presiden terpengaruh kultur lingkungan sosial terdepan, terutama
dalam berkomunikasi dengan seluruh bangsanya.
Dalam kultur komunikasi Jawa, ada kecenderungan untuk tidak mempertentangkan
konsep dan empirisme negara hukum klasik dengan negara hukum modern,
terutama dalam aksentuasi peran negara dalam kehidupan bernegara, lebih
khusus dalam ranah komunikasi.
Studi negara hukum klasik memberikan gambaran betapa komunikasi publik
dipengaruhi secara ketat oleh peran negara, sebagai ”penjaga malam”, agar
”rakyatnya bisa tidur nyenyak, dan bermimpi indah”. Kultur komunikasi Jawa
memprioritaskan pemberian rasa aman buat (komunikator), dan penerima
(komunikan), secara setara dan berimbang kendati kepentingan negara menjadi
prioritas utama.
Kultur komunikasi Jawa cenderung membatasi peran komunikan (publik) jika
kepentingan negara dibutuhkan. Karena itu, tidak mengherankan jika sikap
resmi Presiden mengundang pro-kontra. Yang jelas, niat baiknya adalah tidak
melakukan intervensi dalam penegakan hukum karena dinilai akan merugikan
negara dan rakyat.
Kebebasan individu dalam konteks kultur komunikasi Jawa bukan ditiadakan.
Kebebasan individu dalam kultur komunikasi Jawa diberikan, sebatas kebebasan
itu benar-benar mampu digunakan untuk mengekspresikan sebesar-besarnya
kepentingan komunitas.
*Ruang publik*
Kultur komunikasi Jawa Presiden kentara sekali, terutama ketika menyatakan
tidak mau, dan tidak boleh, melakukan intervensi proses hukum yang menjadi
kewenangan lembaga negara. Presiden sadar, jika melakukan intervensi, posisi
negara (presiden sebagai kepala negara), dan pemerintah (presiden selaku
pimpinan pemerintahan), menjadi tidak benar.
Di sisi lain, kultur komunikasi Jawa sering memberi apresiasi tinggi
terhadap kecenderungan kesamaan kedudukan dan kesejahteraan antarorang yang
berkomunikasi. Namun, pada banyak aras komunikasi Jawa lainnya, pengaruh
feodalisme dan paternalisme tinggi sekali, mengakibatkan ketidaksetaraan dan
tidak seimbangnya peran penyampai dan penerima informasi.
Dengan kata lain, kultur komunikasi Jawa sering memberi peran negara lebih
besar dibanding ruang publik. Hanya, keberadaan negara terlampau suprem
sehingga rakyat terkooptasi aturan hukum, selain kekuasaan pemerintah cukup
dominan.
Salah satu indikator kultur komunikasi Jawa adalah saat peran
sumber/komunikator dinilai ”mewakili” kepentingan negara. Imbasnya, posisi
masyarakat (komunikan) terabaikan, terutama di pasar bebas informasi.
Berdasar kecenderungan itu, wajar jika dalam kultur komunikasi Jawa, atas
nama dan demi kepentingan negara, simbol-simbol kepentingan rakyat cenderung
dinomorduakan.
Kultur komunikasi Jawa memberi negara peran mengendalikan pasar informasi.
Namun, di balik posisi tidak seimbang itu, negara dituntut bukan hanya
berperan sebagai penjaga malam buat rakyatnya, tetapi juga bertugas
memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dilandasi paradigma negara
berorientasi kesejahteraan rakyat, melekat dalam berbagai simbol kearifan
kultur komunikasi Jawa.
Kultur komunasi Jawa cenderung tidak mengakses ajaran negara hukum modern
(negara hukum demokrasi), di mana pemerintah dan masyarakat saling membuka
diri untuk mengontrol dan dikontrol. Untung, kecenderungan itu tidak tampak
di balik pernyataan sikap resmi Presiden terkait kasus yang menghebohkan
itu. Salah satu indikatornya, meledaknya pro-kontra publik atas sikap
Presiden.
*NOVEL ALI* *Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Diponegoro.*
Ada 12 Komentar Untuk Artikel Ini.
*Lugas @ Kamis, 26 November 2009 | 11:28 WIB*
inggih... inggih.... matur nuwun (iya... iya... terima kasih), bahasa klise
menerima, duh ruwetnya bicara terbuka?
*orangIndonesia @ Kamis, 26 November 2009 | 10:02 WIB*
Rakyat butuh presiden Indonesia bukan presiden Jawa
*boy @ Kamis, 26 November 2009 | 08:33 WIB*
Ada benarnya komunikasi yg dilakukan sby komunikasi ala kultur jawa, tp itu
bukan satu2 nya faktor; kepribadian ybs, lingkung & situasional jg turut
berpengaruh
*alex @ Kamis, 26 November 2009 | 08:23 WIB*
sangat berbeda cara berkomunikasi Pak Harto dan SBY. PAk Harto sangat tegas.
Tidak membingunkan, kalau pejabatnya ga benar pasti langsung dipecat. SBY
ini ngamb
*eremem @ Kamis, 26 November 2009 | 07:01 WIB*
artikel ini bagus; masyarakat sekarang kurang sabar, maunya cepat-cepat
saja, sepertinya mereka lebih suka melihat komedi di DPR yang cuap-cuap
tanpa isi.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
===========================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected]
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
