Kamis, 07 January 2010

   Dharmasraya Bagai Madu dan Racun

*Syafruddin Dt. Sanggono *

*Padang, Singgalang*
Hari ini, kabupaten Dharmasraya genap berusia enam tahun. Salah seorang tokoh masyarakat setempat Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sanggono, M.Si., berpendapat, Kabupaten Dharmasraya itu, bagaikan lagu madu dan racun. Madu, bikin orang sering mengincar. Racun, bisa mengancam daerah itu sendiri. Kenapa? “Ya, begitulah. Orang luar mengenal Dharmasraya sangat potensial. Sumber daya alamnya kaya. Hutan banyak. Bahan tambang seperti emas dan batubara menjanjikan. Tapi sesungguhnya bukan begitu, hutan luas itu entah punya siapa, bahan tambang yang oke itu, siapa pula yang menikmati,” ujar wakil walikota Jakarta Utara ini kepada Singgalang, Rabu (6/1) di Padang. Ia melihat di lapangan, apa yang digadang-gadangkan itu, tidak ditemukan. Hutan luas, ternyata kini diserahkan kepada beberapa kelompok orang, dengan cara amat sederhana, pengakuan saja. Bahkan ada perorangan yang memiliki areal hutan hingga ratusan hektare. Mayoritas masyarakat Dharmasraya justru miskin. Cara ini, jelas tidak mendidik masyarakat. Oleh karenanya perlu digalakkan program sertifikasi tanah sehingga memberikan kepada investor yang minat berinvetasi. Ke depan, pun juga terhindar sengketa tanah. Begitu pula penambangan emas, yang kini merajalela. Tak bisa diberantas, legalZkan tanpa melabrak aturan dan kaidah lingkungan. “Anggapan Dharmasraya sebagai madu ini, menyebar ke mana-mana. Padahal tidak, masyarakat Dharmasraya banyak miskin. Minoritas masyarakat seperti pemilik kebun, pemilik izin tambang, memang demikian, tapi tak serta merta Dharmasraya kaya lho. Mungkin ada yang belum ke Padang,”ujar pamong senior yang mengawali karir birokrasi di Pemprov Sumbar. Sedangkan racun yang siap-siap mengubur Dharmasraya bila tidak disikapi secara arif dan kematangan birokrasi, banyak pula. Racun yang sangat menakutkan adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Di Indonesia, ada 148 kabupaten/kota yang sedang dievaluasi, termasuk Dharmasraya. Bila masuk kategori tanda kuning, kata ninik mamak yang dipercaya menjadi ketua di berbagai organisasi di Jakarta ini, pemerintah pusat memberi waktu paling lama dua tahun untuk membenahi. Tak mampu, Dharmasraya dilebur menjadi kecamatan. “Ini ancaman besar, apa yang kita cita-citakan bersama, masyarakat sejahtera tak terwujud, malah sengsara jadinya,” ucap dia. Pria yang sering menjadi ketua dewan juri pemilihan Abang None Jakarta ini dan dikenal sukses menjadi pemimpin di Jakarta Utara, berpendapat persoalan yang dihadapi Dharmasraya ke depan, mesti ditopang dengan komitmen kepala daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga memiliki sifat-sifat sesuai budaya Minangkabau, tigo tungku sajarangan. Seorang ninik mamak, cerdik pandai dan alim ulama. Dalam memimpin, pertanggungjawabanpun tidak hanya bersifat administrasi belaka, tetapi juga kepada masyarakat. Apalagi di era sekarang, pemerintah tak lagi sebagai penguasa melainkan fasilitator. Dengan demikian, anggaran yang sesungguhnya bersumber dari rakyat yang digunakan untuk pembangunan. Transparansinya wajib diamalkan. Keberpihakan kepada masyarakat tak sekedar lips service, tapi nyata. Tidak kalah penting, fungsi pelayanan yang dilakoni pemerintah, harus betul-betul melayani masyarakat. Terjun ke tengah masyarakat. Didengar benar aspirasi mereka. “Misalnya, di Dharmasraya, saya dengar Pulau Punjung termasuk angka kemiskinan cukup tinggi. Fokuskan ke sini, pacu dengan berbagai program. Kalau sudah berkurang, fokuskan lagi ke daerah lain yang menempati rangking berikutnya. Diselesaikan sekaligus, tidak akan selesai-selesai pengentasan kemiskinan tersebut,”ujar dia. Diakui, persoalan kemiskinan, di negara manapun pasti ada, hanya saja dalam penanganannya, jangan malah bertambah. Posisi stagnan saja, sudah dianggap tak berhasil. Oleh karena itu, penanganannya butuh pendalaman potret rill masyarakat. Jangan dikedepankan kebijakan semata, mesti sinkronkan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau ini semua diterapkan, Insya Allah, Dharmasraya takkan tertelan racun tersebut. Saat ditanya, apakah ada niat untuk maju dalam Pilkada di Dharmasraya, Juli mendatang, Syafrudin me ngatakan, pada awalnya ia hanya ingin menempatkan diri sebagai orang tua, tempat orang bertanya dan mengadu. Tapi akhirnya, berkembang setiap ia pulang, masyarakat berharap agar bangun pula Dharmasraya. “Kalau ketulusan ini muncul dari masyarakat, kenapa tidak,’imbuhnya. (101)

-- 
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat 
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. Email besar dari 200KB;
  2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan 
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe

Kirim email ke