kalau yang ini cukup pintar, tidak korupsi karena dananya jelas dari APBN yg disahkan, meskipun yang dikorbankan adalah anggaran subsidi.
wassalam, harman st.idris ----- Forwarded Message ---- From: Harman <[email protected]> To: mediacare <[email protected]> Sent: Mon, February 1, 2010 11:36:17 AM Subject: Kenaikan Gaji Pejabat Sengsarakan Rakyat Kecil ''Alokasi kenaikan gaji mengambil jatah belanja subsidi dan modal. Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin. Pejabat berfoya-foya di atas kesengsaraan orang miskin,'' Ia melihat kecenderungan menaikkan belanja pegawai, termasuk pejabat negara, sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga kini komentar: untuk subsidi katanya membebani APBN tapi untuk peningkatan fasilitas, remurasi, Toyota Crown Royal Saloon tidak membebani krn sudah dianggarkan, mantab.... wassalam, harman http://koran.republika.co.id/koran/45/102738/Kenaikan_Gaji_Pejabat_Sengsarakan_Rakyat_Kecil Jumat, 29 Januari 2010 pukul 08:18:00 Kenaikan Gaji Pejabat Sengsarakan Rakyat Kecil Oleh Indira Rezkisari JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, kenaikan gaji pejabat eksekutif menyengsarakan masyarakat kecil. Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran untuk masyarakat miskin. ''Alokasi kenaikan gaji mengambil jatah belanja subsidi dan modal. Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin. Pejabat berfoya-foya di atas kesengsaraan orang miskin,'' kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Yuna Farhan, Kamis (27/1). Pemerintah, sambungnya, mengalokasikan kenaikan dari belanja pegawai sebesar Rp 133,7 triliun menjadi Rp 160,3 triliun (versi Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz, sebesar Rp 158 triliun--Red). Kenaikan gaji ini mengakibatkan belanja pegawai mendominasi APBN 2010. Ini menjadi fenomena baru karena selama ini dominasi belanja APBN cenderung jatuh pada belanja barang dan modal. Belanja pegawai pada tahun anggaran 2010 senilai Rp 158 triliun juga mengalahkan anggaran subsidi sebesar Rp 157 triliun. Ibaratnya, ujar Yuna, pekerjaannya menurun (dari komponen belanja barang dan modal), tetapi ongkos tukangnya (belanja pegawai) naik terus.''Di sini ironinya,'' kata Yuna, Kamis (28/1). Kenaikan gaji pejabat dan PNS mengakibatkan pemerintah menggeser alokasi belanja subsidi dan modal ke pos belanja pegawai. Padahal, tanpa subsidi, masyarakat kecil tidak terlindungi dari dampak kenaikan harga yang sering kali muncul karena ada kenaikan gaji PNS. Subsidi yang Yuna maksud juga bukan di bidang energi. ''Subsidi nonenergi berupa penghapusan obat generik yang anggarannya dulu senilai Rp 350 miliar,'' ungkapnya. Juga, subsidi pupuk dan benih senilai hampir Rp 4 triliun bagi petani serta subsidi pangan Rp 1,5 triliun. Termasuk, pengurangan belanja bantuan sosial yang di dalamnya terdapat BOS, Jamkesmas, PKH, dan PNPM yang dikurangi Rp 8,3 triliun. Yuna menyayangkan alasan kenaikan gaji yang didasarkan alasan inflasi. Hal ini karena ketika jajaran pegawai eksekutif terlindungi dari inflasi, masyarakat kecil justru kian menderita setelah obat murah, subsidi pupuk, dan juga benih diturunkan. Dalam pandangannya, semestinya pemerintah justru menaikkan belanja subsidi untuk masyarakat miskin. Terlebih, kondisi saat ini, perbaikan ekonomi belum menggapai kesejahteraan di segala lini. Ini dilakukan sebagai pelindung sosial (social buffer) bagi rakyat kecil.''Pejabat harus tahu diri,'' tegasnya. Menilik dari laporan kekayaan penyelenggara negara (LKPN), kecenderungan pendapatan pejabat publik juga meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian dari pejabat publik itu memiliki sumber penghasilan dari tempat lain. ''Kenapa masih harus mengeruk uang rakyat?'' tanya Yuna. Lebih lanjut, Fitra menduga, kenaikan gaji sebagai modus baru. ''Ini semacam legalisasi perampokan uang rakyat.'' Yuna mengungkapkan alasannya. Ia melihat kecenderungan menaikkan belanja pegawai, termasuk pejabat negara, sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga kini. Kenaikan gaji bagi pejabat negara berjumlah Rp 11 triliun dari anggaran keseluruhan. ed:dewo Peningkatan Fasilitas Pejabat 1. Gaji presiden/wakil presiden, menteri, dan pejabat lainnya dinaikkan sekitar lima persen. Anggaran gaji naik dari Rp 132 triliun menjadi Rp 158 triliun. 2. Fasilitas mobil mewah Crown Royal Rp 126,795 miliar. - Pajak Rp 62,8 miliar. - Pengadaan mobil Rp 63,99 miliar. 3. Pengadaan pesawat presiden Rp 200 miliar. 4. Renovasi pagar Rp 22,5 miliar. Sumber: ICW dan berbagai sumber Subsidi dan Anggaran Rakyat yang Dikurangi APBNP 2009 APBN 2010 ----------------------------------------------------- Total Subsidi Rp 158,117 T Rp 157,820 T Subsidi Energi Rp 99,409 T Rp 106,5 T Berkurang: -BBM Rp 52,3 T Rp 68,7 T -Listrik Rp 47,5 T Rp 37,8 T Subsidi Non-Energi Rp 58,17 T Rp 51,2 T Berkurang: -Pangan Rp 12,98 T Rp 11,3 T -Pupuk Rp 18,532 T Rp 14,7 T -Benih Rp 1,61 T Rp 1,56 T -Pajak Rp 18,6 T Rp 16,8 T -Obat generik Rp 0,350 T - Bantuan Sosial Rp 77,93 T Rp 69,58 T Sumber: Fitra -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
