http://koran.republika.co.id/koran/28/103666/Beban_Bangsa_Terasa_Semakin_Berat_Saja
Selasa, 09 Februari 2010 pukul 08:45:00
Beban Bangsa Terasa Semakin Berat Saja
Oleh Ahmad Syafii Maarif
Orang tidak perlu terlalu bermimpi muluk-muluk tentang bangsa ini. Bagi rakyat
banyak, sekiranya cukup pangan, sandang, papan, anak bisa bersekolah, dapat
berobat dengan biaya terjangkau, sudah merupakan kebahagiaan tersendiri.
Cobalah tengok kantong-kantong kemiskinan di desa dan kawasan perkotaan,
sungguh memilukan. Jumlah desa tertinggal menurut data tahun 2006 masih sekitar
45 persen dari 70.611 jumlah desa di seluruh Nusantara. Sekarang, angka itu
belum banyak berubah.
Berdasarkan data BPS 2010, di seluruh Indonesia masih terdapat 199 kabupaten
tertinggal dengan jumlah desa terkebelakang sejumlah 32 ribu. Angka ini tinggi
sekali. Jika demikian, apa yang kita bangun selama ini? Lingkungan kemiskinan
pedesaan adalah salah satu faktor pemicu utama bagi maraknya migrasi dari desa
ke kota, dengan segala dampaknya yang ruwet. Jakarta adalah contoh yang paling
buruk bagi migrasi ini sehingga ibu kota negara ini sudah sangat sumpek.
Kemacetan lalu-lintas dan langganan banjir tampaknya sudah sangat sulit
diatasi. Maka, tidak mengherankan jika sebagian penduduknya mengalami gangguan
saraf, termasuk polisi lalu-lintas.
Dengan demikian, selama empat tahun berjalan, kondisi ranah pedesaan tidak
kunjung membaik. Sebagian lokasinya sangat terisolasi, sulit dijangkau, tetapi
penduduknya masih merasa bangga sebagai bagian menyatu dalam bingkai
keindonesiaan. Sekalipun bahasa Indonesia mereka belum tentu selalu teratur,
alat komunikasi ini masih cukup efektif untuk saling menyapa antarberbagai suku
di negeri ini. Alangkah sentralnya fungsi bahasa Indonesia sebagai salah satu
pilar utama bagi kepentingan integrasi nasional. Bahasa yang berasal dari
bahasa Melayu ini adalah sumbangan suku minoritas Riau yang teramat penting
bagi Indonesia. Ki Hajar Dewantara, budayawan Jawa yang piawai, sudah semenjak
tahun 1916 mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan lingua franca (alat
komunikasi) bagi suku-suku di Nusantara, padahal saat itu Indonesia sebagai
bangsa belum lagi muncul.
Masalah lain yang kurang digemari publik adalah masalah swasembada pangan yang
dulu pernah ditunjukkan Indonesia, sekarang semuanya itu sudah menjadi masa
lampau. Dua negara raksasa dari segi jumlah penduduk: Cina dan India ternyata
mampu berswasembada pangan. Artinya, penduduk besar tidak merintangi sebuah
negara untuk menghentikan impor pangan karena dengan kebijakan yang tepat dan
berani, upaya swasembada bukan sesuatu yang mustahil. Kelemahan Indonesia bukan
terletak pada rumusan kebijakan, melainkan dalam proses pelaksanaannya yang
tidak dikawal dengan ketat. Kenyataan ini tetap saja berlangsung: antara
rumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dibiarkan menempuh jalannya
masing-masing. Bukankah ini sebuah pertanda semakin merapuhnya pilar-pilar
kultur bangsa. Membiarkan ketimpangan ini sama saja dengan membiarkan bangsa
ini menggali kuburan masa depannya.
Kita ambil contoh yang lebih konkret. Sejak tahun 2001, pemerintah telah mulai
menyosialisasikan gerakan serbaorganik: beras organik, kacang, jagung, sayur
organik, dan lain-lain. Gagasan ini sungguh mulia karena hasil tanaman yang
diperoleh dengan pupuk kimiawi, pasti membahayakan kesehatan manusia. Sekarang,
sudah berjalan sembilan tahun, upaya itu sama sekali tidak mencapai sasaran
yang berarti, sementara sebagian masyarakat sedang gandrung-gandrungnya untuk
beralih kepada produk yang serbaorganik itu, sekalipun dengan harga tiga kali
lipat. Maka, berlaku lagi kenyataan ini: perencanaan hampir selalu terempas
dalam pelaksanaan.
Contoh-contoh di atas semuanya serbakonkret dan dapat diukur. Bagaimana dengan
penerjemahan ide-ide besar yang lebih abstrak dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, seperti Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya, politik bebas-aktif,
bhinneka tunggal ika yang mengajarkan prinsip pluralisme yang tidak mudah
diukur? Di ranah ini telah terjadi penyimpangan sangat jauh, yang justru
dilakukan oleh pemimpin negara dan elite politik sejak kita merdeka. Sila
keadilan sosial yang mengunci Pancasila, siapa yang masih hirau dengan itu?
Presiden sekarang tampaknya sudah berat lidahnya untuk menyebut Pancasila, kita
tidak tahu mengapa demikian. Pancasila memerintahkan kejujuran, ketulusan;
Pancasila anti keculasan dan kepalsuan. Untuk menegakkan kejujuran itulah,
sumpah jabatan diperlukan. Beban bangsa ini akan semakin tak tertahankan, jika
ide-ide besar di atas tetap saja dilecehkan dalam praktik penanganan
masalah-masalah konkret di negara ini.
--
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
