Kalau di baco-baco, tagalak-galak sengeang se membandingkan situasi politik Indonesia tahun 1996 jo kini, beberapa nan tasabuik namonyo di bawah, alah ma apik kapalo harimau kini....ha...ha... (Paguno juo pepatah di palanta RN ko)
Salam andiko sutan mancayo From: John MacDougall <[email protected]<[email protected]?subject=re:%20IN:%20RPK%20-%20Syarwan:%20Kekuatan%20Mereka?&in-reply-to=%[email protected]%3e>> Received: (from apaka...@localhost) by explorer2.clark.net (8.8.4/8.7.1) id TAA19008; Mon, 30 Dec 1996 19:45:47 -0500 (EST) Subject: IN: RPK - Syarwan: Kekuatan Mereka? Tak Ada [Republika Online] [Image] [Image] Minggu, 29 Desember 1996 Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid: Kekuatan Mereka Sekarang sudah tak Ada! Sebagai pelengkap catatan akhir tahun, Republika meminta Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid memberikan refleksi kehidupan sosial politik tahun 1996 -- tahun yang menurut banyak pihak ditandai dengan suhu dan dinamika politik nasional sangat tinggi. Wawancara dengan pria asal Riau ini berlangsung di Mabes ABRI jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/12). Wawancara berlangsung satu setengah jam (07.15 - 08.45), didampingi hidangan menu pagi Kassospol hari itu (teh manis, goreng singkong, pisang, bakwan). Juga hadir pada sebagian waktu wawancara, Asyawan Kassospol ABRI Mayjen TNI Slamet Sugiardjo. Pewawancara dari Republika: Nasihin Masha, Purwadi Tjitrawiata, Hersubeno Arief, Arys Hilman, dan fotografer Teguh Indra. Dalam wawancara itu juga hadir wartawan Gatra. Berikut petikan wawancara: Awal 1996 Anda mengatakan adanya penyusunan kekuatan antikemapanan. Bagaimana Anda melihat keadaannya saat ini? Peluang mereka saat ini sudah tidak ada. Mereka mau menggunakan apa? Kekuatan-kekuatan mereka sudah terdeteksi semua. Saat ini mereka bersembunyi. Kalaupun ingin bersuara, mereka menumpang orang lain. Bisakah dikatakan klimaks dari gerakan tersebut adalah kasus 27 Juli? Kasus itu akumulasi dari macam-macam konflik. Ada ini, ada itu. Kelompok seperti PRD adalah salah satu yang menumpang dalam situasi itu. Tapi yang lebih tepat, insiden 27 Juli itu adalah antiklimaks. Karena setelah itu mereka cooling down. Apakah hanya kelompok-kelompok seperti PRD saja yang mampu menggerakkan massa. Soalnya seperti kejadian di Purwakarta, ternyata massa juga bisa ... Ya tapi itu kan massa spontan. Kalau yang terorganisasi itu ndak banyak. Kalau massa spontan itu biasanya lebih mudah cair. Bila kasusnya sudah ditangani, ya tak akan terjadi apa-apa. Ini berbeda dengan gerakan yang punya tujuan secara konsepsional. Insiden-insiden itu bagi mereka hanya sasaran antara. Itu semua dijadikan alat untuk menimbulkan simpati. Sasaran lebih jauhnya ada. Misalnya saja, PRD. Mereka itu, seperti terbaca lewat manifestonya, menginginkan susunan masyarakat berdasarkan demokrasi kerakyatan. Pancasila tidak masuk di sana. Itu tujuan mereka. Dan sebelum tujuan itu tercapai, kejadian apapun di masyarakat akan mereka manfaatkan. Ada pendapat bahwa PRD itu hanya semacam titik masuk bagi militer, dan bahwa sebenarnya ada persoalan lain yang lebih besar yang dituju militer? Apa misalnya? Misalnya apakah militer hanya ingin mengejar anak-anak muda itu, atau ingin menghancurkan penyusunan kekuatan yang disebut-sebut sebagai 'aliansi pelangi'-nya PRD? Sementara ini, hanya itu. Tak ada lagi. Kalau ada yang besar seperti yang Anda katakan itu, kita tak tahu. Ada analisis soal peristiwa 27 Juli bahwa pemerintah sekali tepuk dapat dua: PDI kena; sementara persoalan tidak di PDI lagi, tapi beralih ke PRD? Orang bisa saja menganalisis. Tapi bagi kita, lihat sisi positifnya. Mau sekali tepuk tiga malah bagus, hemat energi. Saya melihat itu semacam blessing in disguise (rahmat di balik petaka -- red). Dengan kejadian itu akhirnya PRD, walaupun saya bilang kecil, memperlihatkan sosok yang lebih jelas dari dinamika sebelumnya. Gambaran mengenai mereka menjadi lengkap sekali. Unjuk rasa yang mereka kembangkan punya ciri-ciri khas. Tidak sekadar tuntutan sesaat, tapi selalu berkembang. Itu karena mereka punya konsep. Mereka juga menyebarkan selebaran-selebaran yang isinya membangun opini tentang apa yang terjadi pada tahun 1965. Mereka bilang, dua juta rakyat dibantai saat itu. Selebaran-selebaran semacam itu kami dapati banyak sekali menjelang kasus 27 Juli. Opini-opini semacam itu akan menimbulkan antipati, dendam. Selain itu ada banyak pula buku-buku yang beredar yang ingin mengubah citra tentang PKI seperti yang telah diceritakan selama ini. Coba baca bukunya Haryo Ketjik, Oei Tjoe Tat, statemen-statemen Pramudya [Ananta Toer]. Untungnya masih hidup orang-orang seperti Pak Muchtar Lubis, Taufik Ismail, yang dulu yang menjadi korban [PKI]. Mereka membantah. Namun sasaran kelompok-kelompok itu sebenarnya generasi yang tumbuh dengan keawaman terhadap kejadian itu. Mereka itu yang mungkin lama-lama bisa mulai ragu-ragu dengan kisah mengenai PKI selama ini. Dengan gambaran itu Anda ingin memberikan semacam bantahan bahwa ABRI terlalu membesar-besarkan persoalan PRD? Besar-kecil itu relatif. Itu tergantung kita mengukurnya dengan apa? Misalnya saja, walau secara kuantitas banyak, kriminalitas di Indonesia itu mungkin belum bisa dianggap besar. Sebaliknya dalam hal ini, walau jumlahnya kecil, tapi karena orang-orangnya punya konsep mengubah tatanan ke arah tatanan yang tidak cocok dengan tatanan kita, itu bisa dianggap ancaman. Karena kalau mereka berhasil, mereka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ini. Mereka ini kan ingin merombak sistem? Dan orang yang punya konsep takkan pernah berhenti. Dia pasti akan berusaha agar konsep itu berjalan. Bagi dia, pertanyaannya adalah bagaimana membangun kekuatan agar konsep itu terwujud. Sejarah telah membuktikan itu. Lihat saja dulu sebelum merdeka ada seorang Snevliet (orang Belanda yang mendirikan organisasi ISDV -- red). Dia masuk ke Syarikat Islam (SI), sehingga SI pecah jadi SI Merah, yang akhirnya tahun 20 menjadi berhaluan komunis. Tahun 26 mereka sempat memberontak. Lalu Muso yang dari Uni Sovyet membangun kekuatan juga, sampai pada 1948 ia dengan teman-temannya memberontak. Itu ditumpas. Tapi muncul DN Aidit membangun kembali PKI yang waktu itu hitungannya tinggal lima ribu. Mereka membangun kekuatan terus. Bagaimana mereka membangun memang macam-macam, sampai akhirnya berhasil membuat Bung Karno mengeluarkan konsep Nasakom. Bagi mereka itu payung untuk legitimasi kehadiran mereka. Dengan konsep Nasakom, mereka punya legitimasi. Di desa pun, kalau tidak ada 'kom'-nya dianggap tak benar. Sampai 1965, hitungan kuantitas PKI mencapai 23 juta orang -- bukan kader tapi massa. Di ABRI pun dia berhasil menyusup. Untung misalnya. Mereka merasa kuat, tapi kemudian ditumpas lagi. Mereka membuat basis kembali di Merapi, di Blitar Selatan. Mereka masih bergerak terus, karena kadernya kan tidak habis? Mungkin dalam bentuk yang minimal sekali: OTB (Organisasi Tanpa Bentuk). Istilah OTB dari mereka, bukan dari kita. Cara bergerak mereka beragam. Kalau satu orang bagaimana, kalau dua orang ada model belati. Kalau tiga orang ada model segitiga pemutus. Itu ditemukan oleh Pak Tambunan. Waktu itu dia Pangdam di Manado. Ia mempelajari bagaimana menemukan jaring-jaring. Dia yang mengajarkan saya ketika di Bogor, tahun 1975. Secara khusus, dalam waktu empat bulan, ia mengajarkan bagaimana melacak gerakan di bawah tanah. Dari mana Pak Tambunan mendapatkan data? Dia termasuk orang yang rajin. Dia menemukan itu. Misalnya bila kita menemukan 'orang mereka', jangan melakukan interogasi jalur cepat. Pertama yang ditanyakan adalah "kapan kontakmu berikut?". Itu ditanyakan sampai dia mengaku. Itu penting karena mereka punya ketentuan bahwa bila pada kontak berikutnya salah seorang tidak ada, berarti ada satu yang tertangkap. Karena itu, sel mereka pecah. Jadi pertanyaan pertama adalah, kapan kontak berikut. Kalau jamnya masih di depan, kita bisa menangkap kelompok sel itu. Tapi kalau sudah lewat jamnya, pecah sel itu. Dalam pengadilan kasus PRD itu sendiri digunakan pasal anti-subversi yang banyak dikritik orang... Saya bukan orang yang diberi kewenangan menggunakan undang-undang itu. Itu untuk penegak hukum. Tapi Anda lihat penggunaan UU Antisuversi itu selama ini selektif sekali. Hanya untuk beberapa kasus khusus. Tapi selama belum ada yang lain, itu masih kita gunakan. Betapapun itu akan terus mengundang reaksi? Kalau Anda harus memilih antara melihat negara ini bubar atau melihat sekelompok orang dihukum, Anda pilih yang mana? Saya yakin kita semua akan berpikir tentang keselamatan negara lebih dulu. Tentu saja kita ingin yang enak-enak saja. Tapi kalau sudah terpaksa, ya kita akan gunakan secara selektif. Orang-orang itu memang sudah susah sekali berubah cara pandangnya. Cobalah diskusi dengan mereka. Saya pernah diskusi dengan Andi Arief (Ketua Umum SMID), sebelum Insiden 27 Juli. Saya pernah tanya bagaimana SMID. Waktu itu sedang berkembang cerita-cerita tentang kiri baru (new left). Mereka menjawab, "Kami menganggap sistem yang ada ini takkan mampu menyejahterakan negara. Karenanya bagi kami, sistem ini harus dibongkar dulu." Saya tanya, "Lalu bagaimana nanti negara ini akan dibangun?" Dijawab, "Akan ada dengan sendirinya secara alami." Ada Pak Amien Rais di situ, ada Pak Dasron Hamid, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kata saya, "Kalau begitu pikiranmu, kamu lebih buruk dari PKI, kamu bermain dengan nasib bangsa. PKI saja masih punya konsep. Kamu ndak." Tapi sebenarnya saya yakin dia punya konsep, yang waktu itu dia tak mau sebut. Akhirnya itu terlihat dalam PRD, di mana SMID menjadi salah satu onderbouw-nya. Dia bilang waktu itu, "Motto kami hanya satu: perlawanan untuk perubahan." Itu sudah setahun lalu saya tahu. Kalau kita lihat secara jernih kehidupan politik saat ini, Anda lihat ada progress dalam semua hal. Bahwa ada kekurangan, ya, karena pertumbuhan selalu menghasilkan kesenjangan. Tapi bukankah kehidupan politik kita bertambah baik? Rumah bangsa ini sebenarnya sudah terbangun dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kalau memang ada kekurangan bukan berarti rumahnya yang dibongkar. Kekurangannya kita perbaiki, tapi bangunannya mesti dipertahankan. Kalau Anda bongkar lagi, rumah yang baru belum jelas kayak apa. Kerjanya hanya bongkar pasang. Yang sengsara pasti rakyat. Kalau memang ada indikasi bahwa PRD itu memang komunis, mengapa itu tak muncul di pengadilan? Begini, kalau empat itu tak mesti kita bilang empat. Bisa satu. Tambah satu, tambah satu lagi, tambah satu lagi akhirnya kan empat. Apa mesti kita bilang empat? Sejumlah tokoh mereka kini dalam tahanan. Apakah, menurut Anda, kekuatan lainnya masih ada? Di belakang mereka, ada lapisan lainnya. Jadi mereka tidak datang tiba-tiba. Pasti hasil binaan. Mereka tak pernah berhenti membangun kekuatan. Berarti ada semacam mentor Dugaannya begini. Di PRD, Budiman kan baru? Sebelumnya ada, orang dari Sangir Talaud (Syarwan kemudian menyebut nama). Dulu dia punya jabatan, saat nama mereka masih Persatuan Rakyat Demokrasi. Orang ini pernah di Kuba dua tahun; di Filipina satu bulan; mungkin belajar dengan guerilla expert NPA (sayap militer komunis Filipina -- red). Kerja mereka dalam rantai-rantai. Kalau dilacak terus pasti ketemu apa muatan awalnya. Namun untuk mencapai itu memang tak mudah. Mereka kan selalu menggunakan penghubung. Semakin pintar, semakin panjang penghubungnya. Kalau Budiman, dia bukan kader hebat. Dia cacing cau (pion -- red) saja. Kontak-kontak perorangan mereka kan belum 'diambil' oleh ABRI. Itu kan punya potensi untuk melakukan gerakan-gerakan serupa? Kita harus bicara soal prosedur hukum. Orang tak bisa 'diambil' begitu saja. Kalau kita bicara dugaan, mudah saja. Tapi kalau sudah pada tahap 'mengambil', harus jelas prosedur hukumnya. Budiman saja baru diambil setelah kasus 27 Juli. Jadi itulah, saya rasa peristiwa itu merupakan blessing in disguise. Mereka mungkin terlalu percaya diri, sehingga muncul dengan terang-terangan. Dita (Sekjen PPBI) misalnya, begitu jelas sekali membicarakan siapa mereka. Dalam catatan hariannya, dia mengomentari PRD, "Setelah 31 tahun, bangkit kembali ..." Itu apa maknanya? Asosiasinya jelas sekali, pasti PKI. Tapi kita juga tak bisa bertindak begitu saja. Harus selektif. Bahwa masih ada tokoh-tokoh yang terlibat bebas berkeliaran, itu merupakan indikator tindakan yang selektif tadi? Kalau dibiarkan, tidak mungkin. Tapi ada banyak pertimbangan. Bisa juga secara teknik dilepas, namun sebenarnya kita ingin lihat kontak dia siapa. Jadi dalam operasi intelijen, tidak selalu orang ditangkap. Kembali ke soal kelompok-kelompok yang tidak puas. Bisakah Anda klasifikasikan? Secara terbuka tidak bisa. Kita melihat saja kadar-kadar. Secara umum tidak puas kan tidak bisa kita salahkan? Orang tidak puas tidak salah. Tapi ada yang tidak puas, namun ketidakpuasannya menjadi permanen. Ada pula yang menginginkan perubahan, tapi tetap dalam sistem. Sementara ada yang bergerak di luar sistem, radikal. Selain PRD, yang di luar sistem ada yang lain? Kita tidak bisa hitam putih. Meskipun menunjukkan gejala-gejala yang mirip, apa yang ada di benak dia kita kan tidak tahu? Tentang keadaan politik dan keamanan kita selama 1996 ini, bagaimana pandangan Anda? Saya melihat, 1996 adalah tahun penuh dinamika. Secara positif kita melihatnya sebagai bagian demokrasi. Dinamika itu tidak akan muncul seandainya tidak dimungkinkan oleh peluang-peluang yang ada. Secara makro dinamika itu masih dalam batas-batas yang wajar. Meskipun dengan prihatin kita juga melihat bahwa saat diberi peluang, mereka yang semula dilarang kini ingin hidup kembali. Jadi ke depan, perkembangan ini harus selalu diamati. Kita jangan hanya bicara memberi peluang, namun tak pernah memperhatikan risikonya. Jadi kita perlu senantiasa waspada. Jangan terlalu terpukau hanya oleh kebebasan. Karena apa yang kita alami menunjukkan, begitu kebebasan diberikan, ada pihak-pihak yang melihatnya sebagai peluang untuk bisa muncul kembali dengan kemasan-kemasan populer seperti masaah HAM dan kesenjangan. Selalu begitu. Mereka tak mungkin muncul dengan tema-tema yang melawan arus. Itu tak mudah kita simak. Karena mereka berjalan dalam gendang-gendang. Kita baru bisa memahaminya bila kita melihat dengan hati-hati, cermat. Saya cepat melihat. Anda mungkin kurang cepat. Apalagi yang lain, pengamat awam, lebih kurang cepat lagi. Jadi jangan apriori kalau saya -- saya ABRI -- menuduh ini itu. Tak ada gunanya sembarang menuduh. Salah-salah kita tak disukai orang. Sebenarnya secara pribadi saya nggak suka, nggak enak. Tapi kalau itu dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, bagi saya nggak ada masalah. Kalaupun untuk itu saya dituntut di sana-sini, itu kecil. Karena taruhannya besar. Tentang prospek politik 1997, kita melihat persaingan semakin keras karena ada pemilu. Bagaimana perhitungan ABRI? Persaingan keras apanya? Biasa. Menurut saya takkan sampai jadi crowded. Masih tetap dalam aturan. Jadi takkan sampai berdarah-darah seperti Insiden 27 Juli? Ndak. Wanhankamnas sudah mengeluarkan pernyataan tentang kampanye dengan porsi sama, di TVRI dsb. ABRI sendiri, meskipun dalam konstitusi netral, kan mempunyai hubungan historis dengan Golkar. Bagaimana ABRI akan menyesuaikan diri? Dari awal saya selalu menyampaikan bahwa pemilu harus lebih bagus, berkualitas. Indikator kualitas adalah bila pemilu berjalan sesuai aturan. Kalau kita melihat keadaan sekarang, ya lumayanlah. Pada pemilu yang lalu, baru tahap pendaftaran pemilih saja sudah ndak karuan. Sekarang, dalam pendaftaran pemilih, begitu ada kekeliruan, langsung diperbaiki. Jadi dibanding pemilu sebelumnya sekarang lebih baik? Ya begitu. Ini soal tahapannya dulu. Nanti kampanye kita lihat. Sekarang aturan sudah disampaikan, agar semua pihak bertindak seobjektif mungkin. Nanti misalnya kita akan pantau per-pulau, apakah masing-masing OPP memiliki kesempatan sama. Jadi akan ketahuan apakah saat PDI seharusnya kampanye, kesempatan itu memang diisi mereka dan bukan oleh Golkar. lalu ada pula kampanye dialogis. Melalui cara itu, diharapkan ada kedalaman kampanye. Tapi banyak pemain-pemain yang tak masuk dalam OPP. Tidakkah mereka akan memanfaatkan keadaan? Di daerah sudah ada daftar mereka yang nakal-nakal. Dari sekarang sudah ada. Dulu karena merasa pandai, mereka merasa takkan terdeteksi. Ya, satu dua kali tak terdeteksi bisa saja. Tapi tak bisa tak terdeteksi terus. Dalam ABRI saja punya trouble maker. Kalau ada apa-apa, biasanya yang membuat ulah orangnya itu-itu juga. Kembali soal ABRI menempatkan diri dalam pemilu. Wanhankamnas memberikan formula semua OPP diberi porsi yang sama. Bagaimana sikap ABRI? Aturannya sudah dibicarakan bersama. Bila ada kelompok yang merasa kepentingannya dirugikan, kita bisa merujuk pada aturan-aturan itu. Kalau aturannya sekarang minggu pertama di pulau ini, yang lain ndak bisa. Peraturannya sendiri sudah memperkecil peluang. Kalau toh secara manusiawi ingin menyalahgunakan, sudah ditangkal oleh aturan itu. Dalam fakta, meskipun mungkin ini kasuistis, penyimpangan terjadi. Tentu saja pasti akan ada juga pelanggaran. Di negara manapun pemilu penuh manipulasi. Namun kita berharap dengan aturan sistem pengawasan yang lebih terbuka, kontrolnya semakin tinggi. Karena itu kalau bicara kualitas, pemilu kali ini akan lebih bagus. Salah satu kesimpulan Yapusham pada 1996 ini, pelanggaran oleh aparat mencuat ... Saya tidak punya bahan pembanding: tahun sebelumnya berapa, sekarang berapa. Tapi bagi ABRI, setiap pelanggaran yang dilakukan aparat selalu dikaji. Misalnya yang menyangkut HAM, di Liquisa atau Timika. Juga kasus Situbondo, Bupati Aceh Tengah maupun Ujungpandang. Hasilnya bisa macam-macam. Ada yang dipenjara, dipecat. Itu diharapkan secara preventif membuat yang lainnya jadi lebih berhati-hati. Tapi yang penting kami mempelajari mengapa itu terjadi. Dari waktu ke waktu, dinamika itu kita pelajari untuk menyesuaikan diri. Supaya bisa mencegah kasus, atau meningkatkan kemampuan pembinaan. Kelompok Mega masih melakukan manuver, menentang DPP Soerjadi. Sebetulnya kelompok itu tidak besar. Secara kuantitatif kecil. Misalnya ada yang berkata, "Kayaknya Soerjadi ditentang di mana-mana." Persoalannya, di mana-mana itu di mana saja? Coba secara konkret jelaskan. Apakah Wonogiri representasi dari Jawa Tengah? Apakah Cianjur dan Bogor representasi dari Jawa Barat? Apalagi representasi dari Indonesia? Sebut di Aceh, ada ndak? di Sumut ada ndak? Juga di Riau, Sumbar, Sumsel, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ada ndak? Kalau bicara Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi beberapa kejadian kecil sesungguhnya bukan representasi dari gambaran PDI. Ndak bisa itu didramatisasi, seolah-olah Soerjadi ditentang di mana-mana. Mereka yang beberapa orang ini, kalau bisa kita imbau ya kita imbau. Tapi kalau melakukan kesalahan, ditindak di lapangan. Apa sih kemungkinan terburuknya? Mungkin dia tidak ikut pemilu. Berapa orang jumlahnya dari 100 juta orang lebih? Kemarin mereka menggembok rumah Soerjadi yang dijadikan kantor DPP PDI. Itu kriminal namanya. Kalau masih begitu modenya memperjuangkan ide, itu saya kira cara yang tak bermutu. Kalau ingin memperjuangkan yang benar, bikinlah catatan yang simpatik, bertarung kepemimpinan untuk periode yang akan datang, bukan terus ngotot pada periode ini. Pak Abdurahman Wahid juga omongannya patut disimak dalam kasus ini: "(Kasus PDI) melebar-lebar nggak karuan." Ada analisis yang perlu klarifikasi: mereka menyatakan diajari pemerintah, karena pemerintah mendudukkan Soerjadi Itu versi mereka. Mereka ngomong apapun, pokoknya yang penting nggak sejalan. Kalau yang seperti itu, sudah biasa didengar. Yang lebih jelek dari itu pun ada. Tapi apa mesti kita gubris semua? Yang penting legitimasi yang kita pakai. Ada patokan yang bisa kita pakai. Bukankah militer juga yang mendudukkan Mega dulu? Saya nggak ngomong begitu. Tak adakah pendekatan-pendekatan, agar mereka tak menggunakan cara-cara yang -- menggunakan istilah Anda -- tak bermutu itu? Apa sih maksudnya pendekatan itu? Supaya mereka jangan begitu? Apa mereka tak mengerti jangan begitu? Apakah mereka punya potensi untuk merusak pemilu? Tidak. ABRI yakin sekali pemilu akan mulus? Yakin seyakin-yakinnya. ABRI yakin berdasarkan hitungan, tahu persis di daerah itu seperti apa. Orang mengacau itu kan pasti ada kekuatannya, ada pembangunan kekuatannya. Sekarang mana kekuatannya? Katakanlah, paling buruk, ada pemberontakan. Apa bisa memberontak tiba-tiba. Membangun kekuatan itu perlu puluhan tahun. Baru kemarin saja PRD mau macam-macam kita sudah tahu. Walaupun dulu orang-orang ribut macam-macam: ABRI mau menutup kembali keterbukaan, ABRI mengada-ada, ABRI membuat musuh imajiner. Tapi saya tidak peduli, karena dengan mata pengalaman saya melihat. Bahwa Anda tak melihat, bisa dimengerti, lahirnya baru. Kalau ada gerakan besar, mau ada perombakan, harus ada people power-nya, grass root yang mendukung. Juga harus ada kekuatan yang terorganisasi bagus. Di Filipina, Ramos mendukung. Kuat sekali dia. PKI dulu ada Untung, tapi kecil dia. Dia over estimate, seolah-olah kalau di batalyon komandannya ikut, satu batalyon pun ikut. Tapi syarat-syarat Untung itu ada, Pemuda Rakyat misalnya. Yang seperti itu, ada nggak sekarang? -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
