Profil / Biografi SUSNO DUADJI
Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji Kabareskrim Polri yang sudah
mengundurkan diri menjadi sorotan media belakangan ini. Nyaris tiap hari media
membahas kasus mantan kapolda Jawa Barat ini. Publik juga penasaran tentang
profil pati bintang tiga tersebut.
Susno Duadji lahir di Pagar Alam, Sumatra Selatan 1 Juli 1954. Anak ke-2
dari depalan bersaudara ini lulus akpol tahun 1977. Ketika menjabat sebagai
Kapolda Jabar suami dari Ny. Herawati ini, dikenal berdedikasi tinggi dalam
memberantas pungli dan korupsi.
Berikut riwayat karir Susno Duadji sebelum menjabat sebagai Kabareskrim
Polri.
PAMA POLRES WONOGIRI (1978)PAMA POLRES WONOGIRI (1978)
KABAG SERSE POLWIL BANYUMAS (1988)
WAKA POLRES PEMALANG (1989)
WAKA POLRESTA YOGYAKARTA (1990)
KAPOLRES MALUKU UTARA (1995)
KAPOLRES MADIUN (1997)
KAPOLRESTA MALANG (1998)
WAKAPOLWILTABES SURABAYA (1999)
WAKASUBDIT GAKTIP DIT SABHARA POLRI(2001)
KABID KORDILUM BABINKUM (2001)
KABID BID RAPKUM DIV BINKUM POLRI (2002)
PATI (DALAM RANGKA TUGAS LUAR) FORMASI MABES POLRI WAKIL KEPALA PPATK)
(2004)
KAPOLDA JABAR (2008)
Berikut juga petikan wawancara Pikiran Rakyat dengan pria yang telah
berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar menguak korupsi tersebut.
PR: Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau
korupsi?
Susno: Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja
sebagai seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang
kan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh
karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis.
Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di
antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, enak
sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, terpatri di
benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang dimiliki
oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan memberantas
korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas saya yang paling berkesan selama
ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang
memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin.
PR: Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang
melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?
Susno: Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau
pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah korupsi.
Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman
Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup.
Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya
sendiri korupsi.
Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru
membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, dan
lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya korupsi,
tamatlah republik ini.
Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya,
yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di Polda.
Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya.
Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda
Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas
di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, atau petugas
kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan tetapi, dimulai dari
pimpinan tertinggi di kantor itu.
Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam,
seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha,
mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh
karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau
kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka.
PR: Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan
karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana?
Susno: Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.
PR: Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai
kapan?
Susno: Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita
menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama kita
jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam.
Kita tidak akan jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau
polisi berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran. Dan,
anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang saya harus
kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya pecat gara-gara
korupsi, kenapa tidak.
Apa yang harus ditakutkan. Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi
bebas dari korupsi. Polisi itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya
justru merasa lebih tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya
banyak korupsi.
PR: Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus
korupsi bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda
Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu kajian
yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?
Susno: Hahaha.. (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh
lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus
pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya,
seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan lainnya.
Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal,
uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana
uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling
melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala proyek, dan rekanan. Itu saja. Jadi,
kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas
korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. Harus diakui, itu (memberantas
korupsi) memang susah karena korupsi itu nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah
jabatan.
Contohnya saja posisi Kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi Kapolda.
Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang.
Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau saya,
jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa sih duit
banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja sekarang sudah
besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan ini-itu. Sudah lebih
dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. Bahkan, gajinya lebih besar
dari saya.
PR: Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat
mengungkap kasus
korupsi?
Susno: Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah
bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan menjadi
salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus korupsi biar Jabar
bergetar.
Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut
kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti mau
membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga bisa diberi
kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" bagaimana bisa dipercaya.
Kalau orang sudah percaya sama kita, maka banyak kasus yang masuk.
Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi
digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib
administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara berbasis IT
yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? Agar kita tahu setiap
ada perkara yang masuk.
Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah
perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu isi
perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada klasifikasi
perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, dan polsek. Untuk
polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor boleh di mana saja.
Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan mengirim
surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik ini, ini, dan ini.
Kemajuannya dilaporkan secara berkala.
Ini akan menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui
semua ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka
yang pabaliut- pabaliut.
windede.com
Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliutitu enak karena sesuatu yang tidak
tertib administrasi itu paling enak untuk diselewengkan. Benar tidak?
PR: Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar
kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan anggaran
yang minim. Menurut Anda?
Susno: Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau
anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. Mencari
klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. Siapa yang suruh?
Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis untuk menyidik. Kita tidak
perlu sok pahlawan.
Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu
ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat serse setor
ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani kapolda. Jangan
pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem
setoran.Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga
karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau bukan
dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha judi, dan
penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp 5-6 juta. Menurut
saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin kaya. Kalau ingin
kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha.
PR: Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di
lingkungan kepolisian?
Susno: Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas
mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas
dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Titik.
Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan
dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat
dengan pujian palsu.
Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang
dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu
juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara
rakyat macet. Itu juga korupsi.
Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya
korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya dengan
pelacur. Sumber : Okezone ; Rusdimathari Blog
--
.
Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. Email besar dari 200KB;
2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
