--- On Fri, 5/28/10, Mochtar Naim <[email protected]> wrote:
From: Mochtar Naim <[email protected]> Subject: Re: MOCHTAR NAIM: SIAPKAN KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DLM MENANGKIS PENGUASAAN JALUR KUNING Bls: Undangan Kongres Budaya Minangkabau 2010 ---> Thema-thema Utama Kongres. To: [email protected], "asmun sjueib" <[email protected]>, "Dr.Saafroedin BAHAR" <[email protected]> Cc: "mohcholilbaridjambek" <[email protected]>, "zulhasril nasir" <[email protected]>, "Ir. Raja Ermansyah YAMIN" <[email protected]>, "Farhan Muin DATUK BAGINDO" <[email protected]>, "Amri AZIZ" <[email protected]> Date: Friday, May 28, 2010, 5:21 AM Pak Saf, Pak Asmun, dkk, Program ekonomi kerakyatan yang berbentuk koperasi syariah tidak harus menunggu lima tahun lagi baru akan dibicarakan dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau berikutnya (2015). Saya sependapat dengan Pak Asmun, program ekon kerakyatan harus dikonsepkan dan ditangani segera tanpa menunggu apa2. Sudahlah darat habis tandas diserahkan kepada kekuatan ekonomi jalur kuning, sekarang tiba lagi gilirannya potensi laut yang juga dikuasai oleh jalur kuning dan akan diserahkan pula kepada mereka selanjutnya jika tidak ada penangkalan dari sekarang untuk menuju kepada ekonomi kerakyatan di bidang kelautan. Jika kita tidak hanya sekadar ngomong berhura-hura dengan KKM ini, maka sudah harus ada konsep yang disiapkan bagaimana bentuk ekonomi kerakyatan berbadan hukum dan berbentuk koperasi syariah itu dijelmakan dan diterapkan dalam masyarakat Minangkabau, di darat dan di laut. Saya melihat ekonomi kerakyatan berbadan hukum dan berbentuk koperasi syariah itu basisnya harus di Nagari. Dan Nagari itulah yang diberdayakan untuk menjadi korporasi berbadan hukum dan berbentuk koperasi syariah itu. Mari kita mengajak para pakar ekonomi kita, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luarnya untuk segera menyiapkan konsep ekonomi kerakyatan dimaksud. Yang penting adalah, baik lembaga eksekutif pemerintahan di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Kecamatan dan Nagari, maupun lembaga legislatif masing2 perlu dilibatkan secara aktif. Contoh Kabupaten Agam yang berhasil menggerakkan badan BMT di seluruh Nagari di Kabupaten Agam dan menjadikan BMT menjadi bahagian yang integral dan terkait langsung dengan kegiatan ekonomi kerakyatan dan sekaligus lembaga pemerintahan, adalah bukti nyata bahwa pemerintah bisa langsung terlibat dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan itu tanpa menunggu aba2 dari atas. Bukankah melalui otonomi yang diberikan kepada Kab/Kota tiada apa2 yang harus ditunggu kecuali adalah inisiatif dan kerjasama dari berbagai pihak. Majelis Adat dan Syarak -- atau apapun istilah lainnya yang disepakati di Kongres nanti -- dapat menjadi inisiator untuk mengajak semua unsur dan potensi masyarakat di Nagari untuk menjelmakan konsep ekonomi kerakyatan dimaksud. Mochtar Naim 28/05/10 --- On Fri, 5/28/10, Dr.Saafroedin BAHAR <[email protected]> wrote: From: Dr.Saafroedin BAHAR <[email protected]> Subject: Re: Bls: Undangan Kongres Budaya Minangkabau 2010 ---> Thema-thema Utama Kongres. To: [email protected], "asmun sjueib" <[email protected]> Cc: "mohcholilbaridjambek" <[email protected]>, "zulhasril nasir" <[email protected]>, "Ir. Raja Ermansyah YAMIN" <[email protected]>, "Mochtar Naim" <[email protected]>, "Farhan Muin DATUK BAGINDO" <[email protected]>, "Amri AZIZ" <[email protected]> Date: Friday, May 28, 2010, 3:24 AM Waalaikumsalam w.w pak Asmun, Saya telah membaca saran masukan Bp, dan faham akan isinya. Saya kira semua warga Minangkabau akan sepakat bahwa masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat -- yang amat amburadul ini -- harus menjadi perhatian utama kita semua. Itulah sebabnya mengapa dalam Draft 16 Kesepakatan Bersama Kongres dicantumkan apa tolok ukur terwujudnya ABS SBK, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti yang diajarkan baik oleh adat maupun oleh agama Islam. Sekaligus diupayakan untuk meletakkan dasar-dasar tentang lembaga-lembaga dan program yang perlu ada untuk mewujudkan tujuan itu. Masalah yang menjadi perhatian kita dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah kenyataan riil, bahwa kita warga suku bangsa Minangkabau selain bukan saja belum cukup jernih pemahaman kita tentang ABS SBK itu sendiri, juga tidak atau belum mempunyai suatu lembaga kebersamaan yang mampu merancang pelaksanaan tujuan yang ingin diwujudkannya. Dalam hubungan ini tidaklah akan berkelebihan jika saya katakan, bahwa bahkan komunikasi sosial antara sesama warga Minangkabau sendiri sungguh amat buruk, sehingga wacana yang berkembang selama ini hampir selalu tentang sengketa soal harta pusaka, atau saling curiga antara sesama orang Minangkabau. Saya mengamati hal ini sejak tahun 1966, dan kelihatannya belum banyak perubahan sampai saat ini. Dengan kata lain, konsep-konsep yang demikian bagus mengenai pembangunan -- termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi yang harus kita prioritaskan -- hampir mustahil untuk kita wujudkan dalam waktu dekat, baik oleh karena tidak ada atau sangat kurangnya trust yang menurut Francis Fukuyama merupakan modal sosial yang amat penting; maupun oleh karena tidak adanya lembaga kebersamaan yang akan merupakan wahana institusional yang diperlukan untuk mengefektifkan modal sosial itu. Dua hal yang bersifat mendasar inilah yang ingin ditangani terlebih dahulu dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010, dengan thema pokok ABS SBK sebagai jati diri Minangkabau, yang kali ini dirinci dalam aspek 1) ajaran, 2) kelembagaan, 3) etika, dan 4) kebijakan, seperti yang dapat pak Asmun baca dalam Kerangka Acuan dan Draft `16 Kesepakatan Bersama. Sekedar catatan, saya sedang menyiapkan Draft 17, menunggu masukan dari tim IAIN Imam Bonjol Padang. Pengalaman selama lima bulan sosialisasi Kongres ini, baik di Sumatera Barat maupun di Jakarta dan Pekanbaru memang menunjukkan bahwa tidaklah mungkin ABS SBK yang secara umum sudah kita setujui itu untuk dilaksanakan secara langsung dalam kenyataan, oleh karena ada perbedaan faham dan tafsir tentang apa kandungan maknanya, apa lembaga-lembaganya dan bagaimana melaksanakannya. Syukur Alhamdulillah, setelah 12 kali turun ke lapangan, serta setelah mensosialisasikan substansi yang akan dibahas Kongres melalui Rantau Net serta Face Book, sudah mulai diperoleh semacam konsensus awal tentang apa yang dimaksud dengan ABS SBK itu dan bagaimana melaksanakannya. Apakah kita sudah bisa masuk membahas program secara langsung, mendalam, dan terinci dalam Kongres bulan Agustus besok, misalnya khusus dalam bidang ekonomi ? Saya rasa belum. Sebabnya ialah oleh karena waktu yang sangat sempit untuk membahas hal itu, yaitu hanya dua hari, tanggal 7-8 Agustus. Lagi pula, wawasan pembangunan ekonomi yang pak Asmun kembangkan belum kita sosialisasikan kepada peserta Kongres. Lantas bagaimana ? Menurut pendapat saya, sejak saat ini kita perlu menyiapkan rangkaian kongres-kongres kebudayaan Minangkabau mendatang, mungkin setiap lima tahun [seperti dahulu kita mengadakan sidang umum MPR], dengan thema-thema yang lebih khusus. Untuk kongres 2015 -- misalnya -- bisa kita siapkan kongres kebudayaan Minangkabau dengan thema utama bidang ekonomi, baik berdasar wawasan yang dikembangkan Yayasan Imam Bonjol/Koperasi MININC, atau gagasan badan usaha milik nagari dari pak Bachtiar Abna, ataupun pendalaman lembaga Baitul Mal wa Tamwil yang terbukti sukses di kabupaten Agam. Dengan perencanaan secara strategis ini insya Allah kita akan dapat menangani masalah-masalah keminangkabauan secara lebih mendasar,lebih melembaga, dan lebih berkesinambungan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini saya setuju jika bahan-bahan yang telah disiapkan Yayasan Imam Bonjol/Keperasi MININC dapat dibagikan kepada para peserta Kongres, yang direncanakan akan berjumlah 1.500 orang. Sekedar catatan, oleh karena panitya sedang sibuk menggalang dana -- yang masih amat minim pada saat ini -- akan sangat membantu kalau pak Asmun dapat memperbanyaknya sendiri. Wassalam, Saafroedin Bahar (Laki-laki, Tanjung, masuk 73 th, Jakarta) --- On Fri, 5/28/10, asmun sjueib <[email protected]> wrote: From: asmun sjueib <[email protected]> Subject: Bls: Undangan Kongres Budaya Minangkabau 2010 To: [email protected], [email protected] Cc: "mohcholilbaridjambek" <[email protected]>, "zulhasril nasir" <[email protected]> Date: Friday, May 28, 2010, 4:25 PM Aww. aaa) Menilik dan mengacu kepada Tentative Program KBM 2010 sebagaimana tersebut dalam siaran pers serta masukan yang kami peroleh dari Panitia, kiranya tidak berkelebihan PRESENTASI UTAMA dapat diisi dengan Topik "Ketahanan ekonomi untuk masa depan kesatuan bangsa-Membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman" yang dapat terdiri dari Pemikiran MN tentang badan hukum Nagari yang menurut pendapat kami adalah suatu pokok pemikiran yang sangat diperlukan dalam menghadapi pengaruh buruk/negatif hantu Globalisasi baik langsung tidak langsung kepada IPOLEKSOSBUDKAMTIB rakyat Minangkabau dimasa depan. bbb) Walaupun sudah beberapa kali menjadi usulan rakyat Minangkabau di perantauan (Yayasan Imam Bonjol/LPM Imam Bonjol/Kop Mininc.) kepada terutama sang pejabat Provinsi masalah ketahanan ekonomi rakyat di Kanagarian nampaknya belum mendapatkan perhatian yang diharapkan sebagaimana mustinya. ccc) Dari beberapa kali diskusi bersama MN, SB, ZN dan kawan2 lainnya bersama MCB dan ASM dapat disimpulkan bahwa "visi" ditingkat Pemda dan mungkin juga dengan Duns di Swasta Nasional sekalipun belum dapat melihat "urgensi" strategis Ekonomi Rakyat di Sumatera Barat (Minangkabau), apalagi dengan bertiup kencangnya arus Kuning dengan membawa serta ajaran2 keagamaan diluar ABS-SBK "mengerikan" ddd) Seandainya SC/OC sependapat dengan kami bahwa masalah Ekonomi Rakyat di SUmatera Barat seyogyanya dibongkar habis sedemikian rupa dan dengan networking yang sangat luas Duns dipenjuru dunia dapat menjadi stakeholder yang positif dan mendorong kemajuan ekonomi rakyat anak nagari ; eee) Kami percaya bahwa beberapa pokok pemikiran yang sudah dan sedang berjalan saat ini dengan Koperasi MININC misalnya dan beberapa usaha keterkaitan usaha nasional, regional dan internasional, Insya Allah terobosan KBM 2010 dapat berhasil langsung kepada Kesejahteraan Anak Nagari. fff) Bersama ini dengan hormat turut terlampir kami teruskan power point dan CV yang ada, Insya Allah segala sesuatunya akan dilengkapi dengan pokok-pokok pemikiran rekan-rekan lainnya yang PEDULU kepada Minangkabau! Merdeka 100%! terbebas dari Arus Neolib-Arus Kuning dan Arus-arus lainnya yang telah memporakporandakan ekonomi rakyat. Bangkitlah Rakyat Minangkabau dari keterpurukan total! Wassalam dan mOhon maaf kami, Aspermato, MA Note: 1. Mohon maaf untuk MCB Dt.Rajobasa dan Prof.Dr. ZN sekiranya berkenan memberikan sumbangsih kita. 2. Promotion of SME's dan Koperasi Provinsi SUmatera Barat akan kami lengkapi dalam waktu dekat. 3.Pak MN, konsep Promotion SME's dan Koperasi kami yl. mohon konsep kenagarian dengan dasar hukum yang bapak buatkan dapat menjadi patokan kita selanjutnya mendudukkan PIER (Pusat Informasi Ekonomi Rakyat) di setiap Kenagarian.Insya Allah detil keterkaitan bisnis luar negeri (ekspor) untuk kemajuan SUmatera Barat right away kita kerjakan. -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
