Assalammualaikum wr wb Angku, mamak, bundo & dunsanak sapalanta rantaunet yang saya hormati Terkadang saya sering mendengar pada masa reses anggota DPR RI sering mendapat bingkisan, hadiah, atau gratifikasi dari pejabat daerah. Malah kabarnya tiket pesawat pulang pergi sudah ada yang menalangi. Entah kabar itu benar atau tidak, namun menurut saya sebuah pemberian seperti bingkisan, gratifikasi kepada seorang anggota DPR RI tentu memiliki maksud tertentu. Cuma ini yang sulit dibuktikan, sebab pemberi dan penerima tentu saja tidak akan mempublikasikan hal itu.
Sebenarnya terjadi 2 lembaga yang bekerja bersamaan, DPRD Tk 1 dengan DPR RI yang mengawasi wilayah yang sama. Saya setuju dengan pendapat pak Abraham Ilyas. malah saya berpikir 560 Anggota DPR RI itu sebaik lebih diciutkan sehingga pegawasan daerah propinsi cukup dilakukan oleh DPRD tk propinsi, dengan demikian lebih menghemat biaya seperti, rumah dinas, gaji, tunjangan, mobil dinas, sekretaris dewan, gedung dll. Terkadang saya tertawa mendengar seorang anggota DPR RI dari kalangan artis yang mengatakan harus belajar lebih banyak lagi untuk menangani tugas-tugasnya sebagai legislatif. "Roem Kono : Realitasnya, anggota DPR hanya bisa memberi janji-janji tanpa realisasi kepada konstituennya, karena usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah realisasi minim," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini. Menyimpulkan bahwa selama ini kerjasama DPR RI & Pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, sudah seharusnya DPR RI meneruskannya pada Pemerintah, dimana pemerintah pusat akan membagi alokasi anggaran yang tersedia, dengan menentukan skala prioritas. Tentu saja DPR RI akan melakukan kontrol apakah alokasinya sesuai dengan ketentuan, karena fungsi legislatif salah satunya adalah kontrol terhadap pemerintah. Ibarat sebuah keluarga yang memiliki 5 anak, tentu semua anak memiliki keinginan sendiri-sendiri, namun sebagai orang tua kita harus menentukan skala prioritas mana yang lebih penting diantara permintaan ke 5 anak tadi. Berbeda apabila keluarga itu sangat mampu, mungkin bisa dipenuhi semuanya. Kembali kita harus bercermin, apakah Indonesia memiliki kemampuan seperti sebuah keluarga yang kaya. Reformasi sudah memiliki momentum yang tepat sesuai perkembangan demokrasi, sayang masyarakat & anggota partai politiknya belum siap & dewasa menghadapi arti reformasi itu. -- . Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting - Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
