Manolah Angku Abraham; Ambo pun cuma tahu saketek-sakatek mengenai ilmu ekonomi (makro) dari nan ambo palajari labieh dari 40 tahun silam---indak talampau mandalam sabab nan ambo palajari, dulu namamo ekonomi perusahaan---baparui senek-senek sesuai dengan kebutuhan karajo. Dulu nan dipalaraji pun anyo PDB/PNB. Saingek ambo, PDRB baru diintrodusir di awal pemerintahan Orba, itupun perhitungannya masih dilakukan dengan metode alokasi. Jadi kok ado pandapek ambo nan salah, mohon cerdik pandai di Palanta ko nan labieh menguasai masalah ko dapek mangoreksinyo.
Seperti diketahui bersama PDB/PDRB, nilai dan pertumbuhannya merupakan indikator macro utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Semakin tinggi pertumbuhan (ril)nya semakin baik; semakin besar nilainya semakin bagus, karena semakin besar potensi wilayah; Hal itu juga berhubungan dengan PDB/PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan, merupakan indikator mengenai tingkat kemakmuran masyarakat sebuah wilayah (walaupun sebenarnya sangat bersifat agregatif). Lebih lanjut, semakin besar sumbangan sektor-sektor `modern' (dianggap) semakin kuat struktur perekonomian wilayah tersebut. Pertanyaannya dari dulu ialah, siapa yang menikmati kue pertumbuhan tersebut? Kalau sektor pertanian memberi makan kepada hampir dua pertiga penduduk, seyogyanya pembangunan ekonomi daerah berpihak kepada sektor ini. Saya sendiri belum pernah membaca RPJ-P dan RPJ-M Sumbar, karena itu tidak mengetahui seperti apa kebijakan perekonomian daerah Sumbar. Tetapi saya tahu provinsi Sulsel ketika dipimpin Prof A Amirudin 1983 – 1993 (dua periode) mempunyai visi, sasaran dan program yang bagus di bidang pertanian, yaitu setiap kabupaten di Provinsi tersebut diarahkan untuk mengembangkan hanya budi daya pertanian yang paling sesuai dengan karakter wilayah di kabupaten yang bersangkutan. Pemerintah membantu, antara lain, melalui pembangunan infrastruktur. Ketika terjadi krismon 1997/98, provinsi ini malah memperoleh keuntungan dengan meningkatnya nilai rupiah dari ekspor produk-produk pertanian yang disebabkan oleh terjadinya apresiasi dollar yang tajam terhadap rupiah. Provinsi Jawa Timur di bawah Gubernur Imam Utomo pernah mengkopi program tersebut, tetap kurang berhasil. BTW, PDB/PDRB perkapita sebagai indikator kemakmuran memang penuh "jebakan", karena PDB/PDRB bila dihitung dengan pendekatan pendapatan (income approach) [1], merupakan penjumlahan dari imbalan faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu negara/region yang bersangkutan . Balas jasa tersebut adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja , sewa untuk lahan, bunga untuk modal dan keuntungan untuk kewiraswastaan/perusahaan. Jadi kalau di suatu wilayah banyak perusahaan/industri yang besar-besar maka kue pertumbuhan dimiliki oleh segelintir orang pemilik perusahaan. Apalagi kalau perusahaan tersebut milik orang-orang yang bukan penduduk negara/region tersebut, keuntungannya akan pergi keluar negara/region tersebut, sesuai dengan pengertian (d)omestik dalam PDB/PDRB [2]. Oleh sebab itu dalam beberapa dekade terakhir ini dikembangkan indikator-indikator lain yang lebih komprehensif untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Yang paling terkenal adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di indonesia yang secara spesifik menetapkan IPM sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan wilayahnya. Saya tidak tahu bagaimana Sumbar. Wallahu a'lam Wassalam, HDB-SBK (67-) [1] Sampai saat ini BPS belum menyajikan perhitungan PDB/PDRB dengan pendekatan pendapatan (income approach) seperti di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. [2] Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota sampai saat ini belum bisa dilakukan perhitungan pendapatan penduduk provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan saja (PRB). karena masih belum tersedianya data/mekanisme yang dapat menghitung arus pendapatan yang mengalir antar daerah. --- In [email protected], Abraham Ilyas <abrahamil...@...> wrote: > > *Menurut data tahun 2005, sektor pertanian menyumbang 23,6 persen terhadap > PDRB dan memberikan lapangan kerja bagi 60,8 persen penduduk Sumbar. > * > Pak Darwin Yth. > > Ambo indak tahu ilimu ekonomi, tapi membaco data nan ditampilkan, ambo baru > paham bahwa petani (bidang pertanian) hanya memberi sumbangan kecil pada > PDRB. > > Mungkin iko nan manjadi alasan dek "pengambil kebijaksanaan pamarintah" > untuak memasarkan jenis jenis karajo lain (nan katonyo bisa mendatangkan > banyak pitih secara cepat). ...... > > Salam > > Abraham Ilyas > anak nagari Tanjuang Sungayang > > -- -- . Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting - Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
