No comment, bersorak para pakar meng kritisi dan rakyat akan ketidak setujuan Dana Aspirasi, tp ada Dana P4D, so What we can do ?, we have to weaken the strong and strenghen the weak, by voting for new small party. Antalah yuang, alah abih padi dek jawi, aka no ciluih ee. Wass. Muzirman Tanjung. 15/06/2010 - 17:47.
Golkar Jinakkan Semua Fraksi Akhirnya, Dana Aspirasi Disetujui DPR R Ferdian Andi R . *INILAH.COM, Jakarta - Dana aspirasi yang sempat mendapat penolakan kini dengan berganti nama menjadi Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) dan menjadi usulan resmi Badan Anggaran (Banggar). Bola kini berada di eksekutif. Bukti taktik Golkar canggih? * Baru sepekan lalu semua fraksi-fraksi di DPR kecuali Golkar menolak usulan dana aspirasi, melalui keputusan Rapat Banggar Selasa (15/6) menyetujui rencana itu. Hanya saja, kini dengan balutan yang berbeda yakni Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D). Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Harry Azhar Azis, usulan program percepatan pembangunan daerah itu kini menjadi domain pemerintah, bukan lagi urusan DPR. Terkait dengan besaran angka, Harry menegaskan disesuaikan dengan kemampuan APBN 2011. “Yang pasti angkanya rasional,” cetusnya dicegat seusai rapat Banggar dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Pjs Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6). Jika menilik keterangan Harry Azhar Azis, sejatinya tidak ada perbedaan antara dana aspirasi dengan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah (P4D) ini yang baru diketok di Banggar DPR RI. Bedanya, dalam usulan baru ini, DPR tidak mematok jumlah besarannya. Berbeda dengan sebelumnya, Partai Golkar mematok angka Rp15 miliar per anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan. “Kalau yang pertama kan itu usulan sudah dengan angka. Partai Golkar rasional, biar nanti pemerintah yang merumuskan,” tandasnya. Sementara Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku berterima kasih atas dukungan fraksi-fraksi atas usulan alokasi anggaran untuk percepatan daerah. Menurut Priyo, saat ini bola ada di tangan pemerintah. “Kita serahkan ke mekanisme selanjutnya. Kita tidak tahu apakah presiden seiya sekata, saya tidak tahu. Tapi kalau merujuk pidato presiden, ada uluran tangan bersahabat dari beliau,” imbuhnya. Priyo mengaku, perubahan sikap fraksi-fraksi di DPR tidak terlepas dari revisi konsep yang ditawarkan Partai Golkar. Menurut dia, perbaikan konsep diiringi penjelasan komprehensif membuat argumentasi Partai Golkar diterima fraksi lainnya. “Ada penjelasan utuh, akhirnya bisa diterima dengan berbagai argumen,” tegasnya. Sementara anggota Banggar dari Fraksi Partai Gerindra Desmon J Mahesa menegaskan, sejatinya di fraksi-fraksi belum deal atas usulan alokasi anggaran melalui program P4D. Hanya saja, dirinya tidak menampik jika hal itu telah menjadi kesepakatan fraksi di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. “Tapi kalau dukungan Setgab bisa jadi deal. Apalah artinya Gerindra,” ujarnya ditemui di sela-sela rapat Banggar. Partai Gerindra sambung Desmon belum mengambil sikap. Ia menilai masih perlu kejelasan apakah dengan alokasi dana P4D ini terjadi perimbangan antara Jawa dan luar Jawa atau tidak. Di poin inilah, Partai Gerindra belum menentukan sikap menerima atau menolak. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menegaskan pihaknya siap untuk membahas usulan dana P4D dalam proses penyusunan RAPBN 2011. Ia menyebutkan, memang di Panitia Kerja disepakati dana aspirasi itu tidak dibicarakan. “Kita sudah siap dalam proses penyusunan RAPBN 2011 lebih lanjut,” cetusnya dicegat seusai rapat dengan Banggar DPR RI. Rapat Banggar dengan Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI, sempat molor hingga tiga jam lamanya dari jadwal semula pukul 10.00. Banggar dan Menkeu, Kepala Bappenas maupun Gubernur BI melakukan pertemuan tertutup di ruang tunggu. Rencananya, hasil keputusan Banggar DPR akan dilaporkan dalam rapat paripurna Kamis (17/6) mendatang untuk selanjutnya dibawa oleh pemerintah untuk menjadi bahan penyusunan RAPBN 2011 yang akan dibacakan presiden pada pertengahan Agustus 2010 sebagai usulan resmi pemerintah. [mdr] -- . Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting - Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
