Assalamualaikum ww para sanak sapalanta,
Berikut ini bukan OOT, oleh karena Partai Demokrat/SBY memperoleh > 80% suara
pemilih dalam Pemilu/Pilpres 2009 di Sumatera Barat.[Mengalahkan PG/JK].
Dalam kolom di bawah Prof Saldi Isra memberikan lampu kuning buat SBY.
Harap maklum.
Wassalam,
Saafroedin Bahar Soetan Madjolelo
(Laki-laki, Tanjung, masuk 74 th, Jakarta)
Taqdir di tangan Allah, nasib di tangan kita.
Kesempatan Terakhir SBY
Kompas, Rabu, 26 Januari 2011 | 04:24 WIB
Oleh Saldi Isra
Sejumlah skandal yang mengguncang jagat penegakan hukum gagal dijadikan sebagai
momentum untuk menggerakkan energi perubahan. Jangankan berubah, penuntasan
skandal lama terbelenggu dan terimpit oleh munculnya skandal baru. Banyak
kejadian menunjukkan, munculnya skandal baru seperti sengaja didesain untuk
menutup skandal lama.
Dalam tenggat sekitar dua tahun terakhir dapat dicatat sejumlah megaskandal
yang bisa menggambarkan bagaimana sebuah skandal menutup skandal lain.
Menjelang pertengahan 2009, misalnya, publik dikejutkan oleh skandal pembunuhan
yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar. Sejauh ini, meskipun secara hukum
skandal itu sudah tuntas, bagi sebagian publik kejadian yang dialami Antasari
masih menyisakan banyak pertanyaan.
Ketika sejumlah pertanyaan yang tersisa belum terjawab, publik harus
memindahkan mata dan perhatian ke skandal baru, yaitu kriminalisasi terhadap
pimpinan KPK. Kejadian ini benar-benar membuka mata publik, sesungguhnya KPK
tak dapat dukungan memadai dari sejumlah lembaga negara. Bahkan, ketika
kriminalisasi ini bergerak bak gelombang besar yang hendak meluluhlantakkan
KPK, Presiden SBY kelihatan tak serius melakukan penyelamatan. Karena itu,
kejadian tersebut sering dipahami sebagai langkah lebih lanjut untuk membunuh
KPK.
Gumpalan misteri di pusaran kriminalisasi pimpinan KPK belum terkuak, skandal
Bank Century menyeruak ke permukaan. Ibarat panggung raksasa, skandal ini
benar-benar membius publik. Selama panggung terbuka, jangankan menguak misteri
kriminalisasi pimpinan KPK, negeri ini seperti berhenti bergerak demi
penyelesaian skandal Century. Namun ujung semuanya, politik transaksional yang
keluar sebagai pemenang.
Ibarat berenang dalam lautan megaskandal, belum sempat menelisik bagaimana
bekerjanya politik transaksional ini, skandal Century tertutup oleh skandal
mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Patut diduga, ujung penyelesaian
skandal Gayus akan mengalami nasib tak jauh beda dengan skandal-skandal lain.
Takut risiko
Salah satu penyebab terjadinya tumpukan megaskandal adalah lemahnya dukungan
Presiden untuk menyelesaikannya secara tuntas. Dalam banyak kejadian, SBY
seperti tak mau ambil risiko untuk menuntaskan skandal yang terjadi. Paling
tidak, ketidakberanian itu dapat dilacak dalam penyelesaian skandal
kriminalisasi pimpinan KPK. Jika Presiden melakukan langkah berani, KPK tak
akan tersandera dalam waktu lama. Padahal, hasil investigasi Tim 8 telah
menyatakan tak cukup bukti untuk melimpahkan kasus BibitChandra ke pengadilan.
Sulit dibantah, ketidakberanian ini muncul lagi dalam penuntasan skandal Gayus.
Buktinya, ketika pelesiran Gayus ke Bali tersingkap ke permukaan, Presiden
memerintahkan Kapolri mengungkap latar belakang kejadian ini. Dalam praktiknya,
jangankan menguak, yang terlihat, kecenderungan melokalisasi pada pelesiran
Gayus ke Bali saja. Padahal, telah jadi pengetahuan umum, Gayus meninggalkan
rutan hampir 70 kali. Ketika sejumlah pelesiran Gayus ke luar negeri terungkap,
Presiden kehilangan nyali meminta pertanggungjawaban semua institusi terkait.
Terkait reaksi Presiden itu, dalam tulisan ”Tamparan Awal Tahun” (Kompas, 7/1),
dikemukakan bahwa ketika perjalanan misterius Gayus terungkap, Presiden
menyampaikan reaksi amat normatif, yaitu ungkap tuntas perjalanan Gayus ke luar
negeri. Reaksi normatif ini menunjukkan, betapa lembeknya Presiden untuk sebuah
peristiwa yang memberikan tamparan hebat dalam jagat penegakan hukum.
Respons itu jadi indikasi Presiden tak serius menindaklanjuti segala bentuk
penyelewengan dalam perjalanan misterius Gayus. Memang benar, dalam
perkembangan berikutnya, Presiden mengeluarkan instruksi kepada petinggi hukum
untuk memberikan sanksi administratif dan disiplin selain sanksi hukum bagi
pelaku.
Namun, setelah berjalan seminggu, inpres itu tak menunjukkan pergerakan
signifikan. Buktinya, dalam rapat skandal Gayus yang dipimpin Wapres Boediono,
belum ada penindakan terhadap pejabat Polri dan Kejaksaan yang diduga terkait
Gayus (Kompas, 25/1). Fakta itu membuktikan, batasan waktu seminggu yang
disampaikan Presiden tak bermakna apa-apa bagi kedua institusi. Selain
pengabaian tenggat waktu oleh Kepolisian dan Kejaksaan, yang sulit dipahami
dari inpres ini adalah memberikan wewenang pengawasan tindak lanjut inpres ke
Wapres.
Penyerahan tugas itu jadi bukti tambahan, Presiden tak berani ambil risiko
dalam penuntasan megaskandal yang terjadi dalam penegakan hukum. Padahal,
dengan ambil tanggung jawab langsung, pesan yang ditimbulkannya pasti lebih
kuat di mata para penegak hukum dan publik. Bagaimanapun, dengan kejadian ini,
Presiden tak pernah mau dan mampu menunjukkan bagaimana memimpin langsung
pemberantasan korupsi.
Kesempatan terakhir
Ketidakberanian Presiden ambil risiko dapat pula dilacak saat merespons
serangan banyak pihak atas Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Beberapa saat
setelah pembacaan vonis majelis hakim PN Jakarta Selatan, secara terbuka Gayus
menyatakan kekesalan kepada Satgas. Tak tanggung-tanggung, ia menuding Satgas
memanfaatkan kasusnya untuk kepentingan politik. Menghadapi kejadian itu,
Presiden tak memperlihatkan dukungan konkret kepada Satgas. Bahkan, sepertinya,
Presiden menghakimi Satgas dengan meminta penjelasan dalam batas waktu 1 x 24
jam. Bisa jadi, bagi Presiden, langkah meminta kejelasan itu memberikan makna
sebagai bentuk cepat tanggap. Namun, yang dibaca sejumlah kalangan, Presiden
melakukan cuci tangan.
Seharusnya, dalam situasi yang sangat tak menguntungkan ini, Presiden
memberikan dukungan terbuka kepada Satgas. Ini penting karena serangan kepada
Satgas tak hanya dari Gayus, tetapi juga dari sejumlah parpol. Jika dukungan
terbuka dilakukan, upaya mengobok-obok Satgas mungkin hanya terjadi dalam
intensitas rendah. Padahal, selama ini, dengan kewenangan terbatas, Satgas
mampu menyelamatkan dan mewakili ”wajah” Presiden dalam isu pemberantasan mafia
hukum.
Sebagai kepala pemerintahan yang mendapat mandat besar dari pemilih, SBY tak
boleh membiarkan negeri ini tenggelam dalam lautan megaskandal tanpa
penyelesaian jelas. SBY tak perlu takut dengan ancaman bahwa pemerintah akan
oleng jika jejaring Gayus dibongkar. Banyak kalangan percaya, membongkar sampai
ke akar-akarnya jauh lebih baik dan beradab dibanding mendiamkannya demi
kepentingan stabilitas semu.
Karena itu, penyelesaian skandal Gayus akan jadi kesempatan terakhir bagi SBY
untuk membuktikan bahwa ia mau dan mampu memimpin langsung pemberantasan
korupsi dan sekaligus mampu memimpin negeri ini. Apabila SBY gagal memanfaatkan
kesempatan yang terakhir ini, langkah konstitusional memperpendek masa jabatan
SBY pasti sulit dicegah.
Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara; Ketua Program S-3 Ilmu Hukum dan
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/
