Assalamualaikum ww para sanak sapalanta,
Rasanya belum banyak diberitakan kepada kita tentang konflik lembaga legislatif
dan lembaga eksekutif di Sumatera Barat hampir sebulan yang lalu, ditulis oleh
wartawan senior Hasril Chaniago dari Haluan. Mari sama-sama kita renungkan apa
maknanya bagi rakyat badarai, di Ranah dan di Rantau.
Ada tanggapan ?
Wassalam,
Saafroedin Bahar Soetan Madjolelo
(Laki-laki, Tanjung, masuk 74 th, Jakarta)
Taqdir di tangan Allah, nasib di tangan kita.
Lalu Siapa Lagi Mengurus Rakyat?
Jumat, 18 Februari 2011 02:39
Sungguh menarik membaca berita tentang ‘pertemuan gebrak meja’ antara Tim
Gubernur dkk. versus Tim Pimpinan DPRD Sumatera Barat sebagaimana kemarin
diberitakan beberapa suratkabar terbitan Padang, termasuk Haluan (baca:
“‘Soal Biaya Perjalanan Dinas: Gubernur – Pimpinan DPRD Sengit”, berita utama
edisi Kamis 17 Februari).
Dilaporkan, pertemuan penting tersebut tidak dilakukan di Kantor Gubernur atau
di Gedung DPRD, tetapi di sebuah rumah makan di Padang, hari Selasa (15/2)
malam lalu. Gubernur Irwan Prayitno hadir bersama
Wakil Gubernur Muslim Kasim dan Plt. Sekretaris Daerah Mahmuda Rivai. Pimpinan
DPRD hadir lengkap empat orang: Ketua Yulteknil dan tiga wakil ketua: Leonardy
Harmainy, H.M. Asli Chaidir, dan Trinda Farhan Satria.
Dalam pertemuan selama empat jam itu (gubernur pergi lebih dulu satu jam),
masalah pokok yang dibahas antara lain: pertama, soal mutasi pejabat eselon II
dan III yang belum juga dilakukan oleh gubernur padahal sebanyak 500 orang
pegawai sudah diuji potensi dasar; dan kedua, soal biaya perjalanan dinas
khususnya biaya tiket pesawat yang menggunakan sistem at cost (berapa harga
dibeli sebanyak itu pula dibayar) yang dianggap membatasi keleluasaan anggota
DPRD. Media lain mengatakan, juga dibahas malam itu soal kelanjutan
pembangunan dan operasional Gedung Balairung (gedung perwakilan Sumbar) di
Jakarta. Ada yang mempertanyakan, kenapa kalangan dari kelompok politik
tertentu saja yang menjadi pengurus (direksi dan komisaris) dalam perusahaan
pengelolanya.
Entah siapa yang memulai, demikian dilaporkan, pertemuan itu berlangsung panas
sehingga sampai saling menggebrak meja. Bahkan juga kata-kata tak pantas dengan
nada tinggi saling terucap. Namun tidak ada kesimpulan ataupun kesepakatan dari
rapat Gubernur dkk. vs. Pimpinan Dewan itu.
Beberapa kali saya menerima telepon dan pesan singkat (SMS) berkaitan dengan
peristiwa yang ternyata juga ramai dipergunjingkan di Kantor Gubernur dan
Gedung DPRD itu. Ada yang mengatakan ini memalukan. Ada pula yang prihatin. Ada
yang sangat serius. Tapi ada pula yang menanggapi dengan ‘bagarah’: “Buatkan
saja ring tinju antara kedua tim, biar rakyat dapat hiburan segar…” tulis
sebuah SMS.
Saya sendiri ingin membahasnya dengan serius, karena ini bukan hal yang bisa
atau perlu diper-‘garah’-kan. Lagi pula, tak patut kita melihat para pemimpin
seperti di atas panggung pertunjukan lawak.
Menurut Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (sudah beberapa
kali direvisi), Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, gubernur dan DPRD adalah sama-sama
unsur pemerintahan daerah. Jadi, pertemuan Gubernur, Wagub dan Sekda dengan
pimpinan DPRD adalah pertemuan para pimpinan pemerintahan daerah. Bukan
pertemuan sembarangan.
Dalam konsep ‘Negara Pengurus’ sebagaimana pernah diperkenalkan Bung Hatta,
mereka yang bertemu di RM Suaso itu adalah para ‘pengurus’ provinsi Sumatera
Barat, para pemimpin yang bertanggung jawab atas nasib buruk-baik daerah dan
rakyat Sumatera Barat. Saya justru rindu mereka para ‘pengurus’ rakyat bisa
berdebat, bersilang kata, adu pikiran dan konsep, untuk membicarakan kemajuan
daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk ini, kalau di antara mereka sampai
menggebrak meja demi memertahankan konsep dan keyakinannya untuk kebaikan
rakyat dan daerah, saya kira amat bisa diterima. Bahkan kita perlukan.
Tapi kalau yang mereka pertengkarkan adalah soal kepentingan sendiri-sendiri
–dukung-mendukung dan adu jago dalam pengangkatan pejabat, berlomba memakai
biaya dan fasilitas perjalanan dinas, atau berebut posisi yang berkaitan dengan
proyek dan ‘kepeng-kepeng’— tentu ini sungguh membuat kita prihatin.
Yang lebih membuat kita prihatin dan sedih, adalah hilangnya visi pembangunan
dan kerakyatan dari para pemimpin sejak era Reformasi. Mungkin banyak kesalahan
dan kelemahan pemerintahan Orde Baru zaman Soeharto. Tapi dalam melaksanakan
visi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Soeharto masih lebih
baik.
Tengoklah dalam penyusunan APBN dan APBD, misalnya. Di zaman Orde Baru ada
batasan yang jelas, bahwa biaya pembangunan (untuk rakyat) harus lebih besar
daripada biaya rutin. Biaya rutin (belanja pegawai dan operasional
pemerintahan) tak boleh melebihi 40 persen dari APBN atau APBD. Artinya, lebih
60 persen APBN dan APBD harus untuk pembangunan alias untuk dinikmati rakyat.
Sejak era Reformasi hingga saat ini, tak ada lagi indikator seperti itu.
Termasuk anggaran untuk rakyat pun mengalami ‘reformasi’. Karena sudah menjadi
pengetahuan umum bahwa anggaran negara (APBN dan APBD) lebih banyak disedot
untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan. Lihatlah postur
APBD Sumatera Barat tahun 2011 ini, misalnya. Dari total Rp2,19 triliun APBD
Sumatera Barat, tak sampai setengahnya untuk pembangunan (belanja langsung),
yaitu hanya Rp1,006 triliun (45,8%) saja. Yang lebih besar adalah untuk biaya
aparatur, gaji pegawai, tunjangan daerah, termasuk untuk biaya perjalanan
dinas pejabat dan anggota DPRD yang dipertengkarkan Tim Gubernur versus
pimpinan DPRD tempo hari.
Di mana-mana pun di muka bumi ini, pemerintah yang hanya mementingkan diri
sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat, adalah pemerintahan yang rapuh.
Rapuh karena perilaku para pejabat dan pemimpin itu sendiri. Kondisi seperti
ini nampaknya sedang dialami bangsa kita hingga ke daerah-daerah, yakni
rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan penyelenggara negara.
Bersamaan momentum peringatan 10 tahun Reformasi di Indonesia, tahun 2008
lalu, majalah Newsweek melakukan survei pendapat umum di negeri kita. Selain
menyebarkan angket Newsweek juga mewawancarai secara langsung sejumlah tokoh
masyarakat dan pejabat penting di tingkat nasional dan daerah. Gubernur Sumbar
saat itu, Gamawan Fauzi, termasuk yang diwawancarai. Salah satu pertanyaannya
berbunyi lebih-kurang begini: Menurut penilaian Anda, mana yang lebih baik
pemerintahan Soeharto dibandingkan pemerintahan sekarang?
Tahukah Anda, apa jawaban rakyat Indonesia? Lebih 60 persen menganggap
pemerintahan Orde Baru lebih baik.
Lalu, tahukah Anda apa sebabnya? Meskipun pemerintahan Soeharto lebih
otoriter, ada pelanggaran HAM, dan korupsi juga terjadi, tetapi rakyat
merasakan hidup lebih beradab, keamanan lebih terjaga, kesenjangan sosial dan
ekonomi terus diperkecil, serta harga sembako stabil dan terjangkau. Juga
masih lebih banyak pemimpin dan politisi yang memikirkan serta mengurus rakyat,
dan mereka lebih punya sopan santun sehingga ada rasa malu kalau sampai
bertengkar hanya untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Mereka masih malu
bila ditertawakan rakyat. (*)
HASRIL CHANIAGO
--
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/
