Sato sakaki. Awal tahun 80-an dulu, Lembaga Manajemen FE UI pernah menyelenggarakan kursus "Evaluasi Proyek Aspek Makro". Hitungan-hitungan di bawah ini termasuk yang dikaji di sini, disebut sebagai biaya ekonomi eksisting atas suatu kondisi. Biaya ekonomi ini ada yang dapat diidentifikasikan dan ada yang tidak. Ada yang dapat dihitung dan ada yang tidak. Kalau melihat hitung-hitung di bawah, biaya ekonomi akibat kemacetan tersebut dapat lebih besar lagi. Misalnya berkurangan waktu produktif karena sering terlambatnya masuk kantor, bertambahnya biaya perawatan dan pengobatan akibat stres, etc. etc.
Pertanyaan tentu, apa solusinya? Dugaan saya, pindahkan ibu kota. Nah hitung-hitungannya di sini apakah manfaat ekonomi dari pemindahan ibukota lebih besar daripada biayanya. Pendekatan yang lazim digunakan adalah dengan memperbandingkan kondisi 'dengan proyek' dengan kondisi 'tanpa proyek'. Dengan adanya proyek pemindahan ibukota, maka biaya-biaya tersebut dapat ditiadakan (ada saving). Saving tersebut diidentifikasikan dan dihitung sebagai salah satu manfaat ekonomi dan setelah dijumlahkan dengan manfaat-manfaat lainnya, kemudian dibandingkan dengan biaya ekonomi (investasi barang modal serta biaya O&M), dihitung dengan satuan biaya ekonomi (biaya rill atau biaya oportunitasnya). Pertanyaan berikutnya kalau proyek pemindahan ibukota ini viable secara ekonomi (EIRR > social discount rate) mampukah bangsa ini untuk memikul biaya ekonomi pemindahan ibukota tersebut--yang pastinya tentu besar sekali, terutama jika pemindahan ibukota ini dilakukan 10 atau 20 tahun ke depan? Pertanyaan berikutnya adilkah? 'Beneficiaries' proyek pemindahan ibukota ini hanya penduduk Jakarta + sebagian penduduk Botadebek, sedangkan biayanya dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia melalui APBN. BTW, beberapa waktu yang lalu, Pak JK pernah menulis tentang solusi pemindahan ibukota guna mengatasi kemacetan ibukota (pernah saya lewakan di sini [*] ). Kesimpulan beliau: negatif, atawa itu bukan solusinya. Saya yang berpikir sederhana ini setuju sekali dengan pendapat Pak JK. Entah nanti, kalau Indonesia--minimal--sudah semakmur Malaysia. Sekian dan mohon maaf, Wassalam, HDB St Bandaro Kayo (L, 67+), Depok [*] Jakarta Mestinya Tidak Semacet Ini, Kompas, Rabu, 25 Agustus 2010 | 03:08 WIB (http://cetak.kompas.com/read/2010/08/25/03084877/jakarta.mestinya.tidak.sem acet.ini ) . <http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/message/139101;_ylc=X3oDMTJza2phZG9 rBF9TAzk3MzU5NzE1BGdycElkAzExMjAxMjcEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MzI5NzI5BG1zZ0lkAzEzOTE wMQRzZWMDZG1zZwRzbGsDdm1zZwRzdGltZQMxMzAwMzQ5MDQ1> [R@ntau-Net] Warga Jakarta Rugi Rp 43 Triliun per Tahun Akibat Macet Posted by: "Chalik, Kurnia(JKT-SSD)" <mailto:[email protected]?Subject=%20Re%3A%20%5BR%40ntau-Net%5D%20Wa rga%20Jakarta%20Rugi%20Rp%2043%20Triliun%20per%20Tahun%20Akibat%20Macet> [email protected] Wed Mar 16, 2011 11:25 pm (PDT) Sebuah tulisan menarik dari Uda Andrinof Chaniago. <http://www.detikfinance.com/read/2011/03/17/114457/1594024/4/warga-jakarta- rugi-rp-43-triliun-per-tahun-akibat-macet?f9911013> http://www.detikfinance.com/read/2011/03/17/114457/1594024/4/warga-jakarta-r ugi-rp-43-triliun-per-tahun-akibat-macet?f9911013 Jakarta - Kemacetan parah yang terjadi di Jakarta membuat warganya rugi yang nilainya mencapai Rp 43 triliun per tahun. Karena konsumsi BBM naik, serta jasa perbaikan kendaraan yang makin mahal. "Setahun itu bisa Rp 43 triliun total kerugian akibat kemacetan, kalau yang agregat itu sekitar Rp 28 triliun. Tapi 20 triliun itu sangat besar pemborosan," ujar Ekonom UI Andrinof Chaniago saat dihubungi detikFinance, Kamis (17/3/2011). Menurut Andrinof, dampak kerugian kemacetan Jakarta tidak begitu terlihat dalam ekonomi makro. Namun, dari segi konsumsi masyarakat, kemacetan dapat meningkatkan konsumsi warga Jakarta tetapi tidak meningkatkan pendapatannya. Pasalnya, kemacetan memaksa warga mengeluarkan pendapatannya untuk tambahan BBM, jasa perbaikan kendaraan, dan sebagainya. "Efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negatif. Kemacetan membuat pertumbuhan ekonomi tak berkualitas banyak pemborosan, bagi rumah tangga dan warga, konsumsi meningkat dibanding pendapatan untuk barang tertentu tetapi daya beli masyarakat menurun. Ini tanda perekonomian tidak efisien bagi pribadi dan keseluruhan," ujar Anggota Tim Visi Indonesia 2033. Meskipun, lanjut Andrinof, ada juga beberapa kalangan yang merasakan keuntungan dari kemacetan tersebut. "Memang untuk yang bermodal kuat, pengusaha IT, jasa IT, otomotif itu, apartemen itu untung. Bagi kalangan tertentu memberi keuntungan," ujarnya. Namun, Andrinof menilai pertumbuhan seperti tersebut bukan merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. "Tapi itu tidak berkeadilan, tidak mensejahterakan tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi secara agregat, tapi menambah konsumsi yang tidak produktif," pungkasnya. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
