Padang Ekspres • Kamis, 16/06/2011 Padang, Padek—Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang digagas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumbar saat berdiskusi di redaksi Padang Ekspres, Selasa (14/6), direspons positif berbagai kalangan. Mulai dari pengamat, praktisi, pelaku pariwisata hingga wakil rakyat.
Pengamat pariwisata, Yulnofrins Napilus mengaku telah menunggu sejak lama pembentukan badan tersebut di Sumbar. Namun, dia melihat masih banyak keragu-raguan untuk fokus mendukung industri pariwisata, sehingga tidak pernah terwujud. ”Nah, sekarang jika visi kita sudah sama bahwa peluang terbesar peningkatan ekonomi Sumbar berasal dari sektor pariwisata, maka BPPD menjadi suatu keharusan. Apalagi pak gubernurnya (Irwan Prayitno, red) saat di Komisi X DPR ikut membidani lahirnya UU Kepariwisataan yang salah satunya mengamanatkan pembentukan BPPD itu,” ujar Yulnofrins kepada Padang Ekspres, kemarin. Badan independen tersebut, kata Nofrins, dibentuk untuk mendampingi regulator, operator dan konsumen terkait pariwisata. ”Dengan adanya BPPD, kita harapkan orientasi pembangunan, aktivitas promosi dan kegiatan di dalam dan luar Sumbar akan terstimulus dengan lebih baik lagi dan profesional,” jelas pendiri komunitas Masyarakat Peduli Pariwisata Sumbar (Mappas), itu. Sudah saatnya, kata Sekjen Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) tersebut, kita tinggalkan paradigma lama dalam konsep pengembangan pariwisata. Semua orang berkata pariwisata Sumbar memiliki keindahan alam luar biasa dan kekayaan budaya yang banyak. ”Tapi, industri pariwisata kita masih saja jalan di tempat, jauh tertinggal. Ini yang mesti disinergi dengan berbagai pihak melalui BPPD nantinya,” katanya. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Elfindri, mengungkapkan potensi besar pariwisata Sumbar selama ini belum berdampak pada perekonomian masyarakat akibat tidak dikelola dan dikemas secara tidak baik. Diharapkan kehadiran BPPD, imbuh Elfindri, perekonomian masyarakat sekitar objek wisata bisa meningkat. Juga, terjalin sinergi antara pemerintah daerah dalam pembenahan infrastruktur pendukung objek wisata, dengan BPPD untuk mempromosikannya. ”Dengan begitu, terjadi peningkatan jumlah wisatawan,” katanya. Dihubungi terpisah, anggota DPRD Sumbar, Muslim M Yatim berharap, BPPD itu secepatnya dibentuk seperti dilakukan Bali. Pihaknya juga siap memperjuangkan penganggaran untuk kegiatan promosi wisata yang dilakukan BPPD nantinya melalui dinas terkait. ”Apalagi, kegiatan BPPD itu sangat berdampak pada pengelolaan pariwisata yang profesional dan peningkatan kunjungan wisatawan ke Sumbar, selaku salah satu daerah tujuan wisata utama Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar itu. Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran optimistis BPPD mampu mendorong stakeholders jadi profesional mengelola pariwisata, baik sisi pembenahan objek dan promosi. ”Sekarang masih banyak tempat wisata yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya lokal belum diketahui masyarakat luas,” katanya. BPPD merupakan gabungan dari berbagai pihak yang berkecimpung di sektor pariwisata dan pihak terkait lainnya sebagaimana diatur BAB X UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, seperti perwakilan dari PHRI, Asita, akademisi, bundo kanduang, tokoh masyarakat, budayawan dan pemerintah. Penasihat PHRI Sumbar Aim Zein yang dihubungi Padang Ekspres kemarin mengatakan, BPPD berfungsi sebagai koordinator promosi produk dan destinasi pariwisata daerah. Selama ini pelaku wisata dan pemerintah daerah jalan sendiri-sendiri. ”Jika sudah ada BPPD, maka promosi wisata ke luar Sumbar menjadi lebih terkoordinasi, mudah dan tepat sasaran,” tambah Aim Zein yang disebut-sebut didukung kalangan pelaku wisata sebagai calon kuat ketua BPPD Sumbar. Selama ini, katanya, badan itu sulit terbentuk karena terbentur kementerian atau dinas terkait di pemerintahan yang mengurusi kepariwisataan. Mereka khawatir anggaran ’proyek’ promosi mereka terganggu. ”Padahal, bisa kita lihat berapa besar anggaran promosi pariwisata yang digelontorkan pusat dan daerah, lalu sejauhmana pengaruhnya bagi peningkatan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat ,” kata tokoh pariwisata Sumbar, itu. Terpisah, Wakil Ketua Asita, Ian Hanafiah menyatakan, ide pembentukan BPPD ini sebetulnya sudah lama dan ditungu-tunggu pelaku wisata. Tapi, belum juga terbentuk sehingga pengelolaan pariwisata Sumbar masih jalan di tempat. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam mengaku, pembentukan BPPD sekarang ini sedang dalam pembahasan. ”Sedang dalam pembahasan,” katanya singkat. (e) [ Red/Redaksi_ILS ] http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=6318 Wassalam Nofend | 34+ | Cikasel Sent from Pinggiran JABODETABEK® -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
