"..bagi pembangunan, yang lebih penting daripada "investasi produktif" adalah investasi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Tanpa itu, berlaku "lingkaran setan". Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan (anak-anak) orang miskin sehat dan pintar, Erhard Berner (2005) [1]
"Belajar(lah) ke Padangpanjang," tulis Editorial Singgalang, Rabu, 20 Juli 2011 menyoroti kebijakan Pemkot Padangpanjang yang mengratiskan pendidikan 12 tahun. Mulai dari SD sampai SLTA tak peduli kaya atau miskin, gratis. Jika belajar di sekolah swasta dibantu SPP Rp50ribu/orang/bulan. Untuk kuliah dibantu uang pangkal Rp700 sampai Rp2,5 juta/orang. Bahkan untuk 2011/2012 ini semua anak Padangpanjang sudah bisa masuk sekolah negeri. Walikota Suir Syam mengeluarkan kebijakan mengharuskan sekolah negeri menerima semua anak Padangpanjang. Bahkan sepatu, pakaian seragam juga dibantu BAZDA setempat. Yang masuk PTN dibantu Rp2,5 juta (PTN favorit) dan Rp750 ribu/orang untuk PTN non favorit. Hebatnya lagi, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu juga tak harus menanggung beban seragam baru, sepatu dan buku. BAZ (Badan Amil Zakat), partai politik, ormas dan pihak-pihak lainnya juga siap membantu mereka. BAZ misalnya, badan tersebut punya program Padangpanjang Cerdas, yang fokusnya untuk pendidikan. (lengkapnya di: http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=7445) Kita tahu Padangpanjang tidak hanya mengratiskan pendidikan 12 tahun, tetapi juga merupakan pionir dalam mengasuransikan kesehatan seluruh penduduknya. Di Sumatra Barat waktu ini hanya di Kota Padangpanjang dan Kota Solok orang miskin "boleh sakit". Kayakah Kota Padangpanjang, tentu saja tidak. Wikipedia tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa kota Serambi Makkah ini "termasuk kota yang biasa-biasa saja tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan" Menurut padangmedia.com 16/11/2010, PAD Padangpanjang hanya Rp26,3 miliar, atau 7,6% dari anggaran pendapatan dalam tahun 2011 yang berjumlah Rp345,8 miliar. Dari data yang diangkat padangmedia.com dapat disimpulkan Kota Padangpanjang menganut kebijakan anggaran berimbang, Pendapatan = Belanja. Dari anggaran belanja Rp345,8 miliar, sebanyak Rp188,1 miliar (54,4%) digunakan untuk Belanja Operasi (pegawai dan biaya langsung lainnya) dan Rp157,7 miliar (45,6%) untuk Belanja Modal. Angka 54,4% untuk untuk Belanja Operasi cukup mencengangkan, karena mayoritas pemkab/kot di Indonesia berada pada kisaran 70%. Dari sinilah berawal rencana pemerintah untuk melakukan moratorium penerimaan PNS selama satu tahun. Kota Padang termasuk Pemkot yang kebesaran beban pegawai (70% belanja daerah). Dengan kata lain, birokrasi di Pemkot Padangpanjang sangat sangkil (efisien). Belajarlah kepada Padangpanjang, kenapa tidak? Di samping pacak memanfaatkan sumber keuangan yang terbatas, Pemkot Padangpanjang ternyata juga berhasil menggalang dukungan dana masyarakat, antara lain, melalui Badan Amil Zakat. Tetapi apakah Pemkot Padangpanjang berhasil karena Padangpanjang hanya sebuah kota kecil? Belajar kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang, Solo penduduknya lebih dari 10 kali penduduk Padangpanjang, tetapi kota ini berada di peringkat teratas dari 10 kota terbaik tahun 2010 menurut penilaian Kemendagri yang dilakukan dengan memakai 173 indikator, antara lain, penyusunan APBD tepat waktu, laporan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian, pelayanan publik, peningkatan daya saing, serta dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Artinya Padangpanjang sendiri masih harus belajar ke Solo, Yogya dan kota-kota otonom yang dikelola dengan baik lainnya di Indonesia. Eniwe, apa yang telah dicapai Walikota Suir Syam dan jajarannya di Padangpanjang tetap saja fenomenal, terutama pada saat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota----nyaris tanpa kecuali---- dalam mengelola kehidupan beberbangsa dan bernegara yang semakin jauh meninggalkan amanat dan semangat konstitusi yang digariskan oleh para pendiri Republik, dan pada saat bersamaan semakin khusuk mengamini (salah satu) 'mantra' neoliberalisme: " pressuring the poorest people in a society to find solutions to their lack of health care, education and social security all by themselves -- then blaming them, if they fail, as "lazy." (Martinez dan Garcia, 1996). Suatu hal yang kasat mata dan sangat mudah ditemui saat ini, seperti berlarust-larutnya pengesahan Rancangan Undang- Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta semakin tidak murahnya biaya masuk sekolah negeri dan supermahalnya biaya masuk perguruan tinggi negeri 'favorit'. Tapi, siapa pulalah awak ini. Wassalam, HDB St Bandaro Kayo (L, 68), asal Padangpanjang, suku Panyalai, tinggal di Depok [1] seperti dikutip Ivan A Hadar, Kompas, Senin, 25 Juli 2011, http://cetak.kompas.com/read/2011/07/25/03081684/janji.para.presiden -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
