Propinsi | Kamis, 13/10/2011 06:46 WIB Padang, (ANTARA) - Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa 2009 di Sumatera Barat senilai Rp3,3 trliun lebih masih kabur, karena belum jelas pos anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Tim Pengawasan Penanggulan Bencana Alam (PPBA) DPR asal daerah pemilihan (Dapil) Sumbar dengan Gubernur Irwan Prayitno di gubernuran, Rabu malam. Hadir dalam pertemuan itu, Koordinator Tim PPBA DPR, Refrizal, Nudirman Munir, Dasrizal Basir, Hermanto, Mohammad Ichlas El Qudsi dan Zumiat serta sejumlah kepala dinas provinsi. Gubernur Irwan Prayitno memaparkan dana untuk rehab-rekon infrastruktur perkantoran dan fasilitas umum lainnya itu, sudah diusulkan pada 2012 senilai Rp600 juta dan tahun berikutnya dengan nilai yang sama. Namun, baru sebatas pengusulan dan belum ada kesepakatan yang konkret dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian keuangan. Upaya untuk menggolkan anggaran ini, tambahnya, sudah tiga kali mengirimkan surat dan bahkan telah pernah langsung ke Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan alokasi anggaran tersebut. Akan tetapi belum juga adanya kepastian alokasi anggaran untuk rehab-rekon gedung pemerintahan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Kendati demikian, berkaitan dengan rehab-rekon rumah masyarakat yang rusak berat dan sedang sudah dianggap selesai. Pada tahap III --sedang berjalan-- sudah tersedia anggaran Rp300 miliar. Rehab-rekon perumahan harus tuntas pada tahun anggaran 2011, makanya pada tahap IV nanti dananya sudah jelas dijanjikan pemerintah dan sama besaran jumlahnya dengan tahap III. Karena itu, kata Irwan, sangat diharapkan dukungan anggota DPR RI asal Dapil Sumbar mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan, karena daerah tak memiliki anggaran untuk rehab-rekon infrastruktur tersebut. Selain itu, pos anggaran rehab-rekon infrastruktur tersebut tetap diminta pada pemerintah pada satu pintu, artinya bukan melalui kementerian dan lembaga yang ada. Gubernur mengatakan, dalam ketentuan pada kemnterian dan kelembagaan tidak ada yang namanya pos anggaran untuk bencana. Makanya pengalokasiannya melalui BNBP agar satu pintu. Dana Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumbar, merinci kebutuhan rencana aksi pasca gempa 30 September 2009 untuk infrastruktur dan fasilitas umum sebesar Rp3,3 triliun lebih. Meliputi untuk rehab-rekon senilai Rp2,2 triliun, bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi senilai Rp484 miliar. Bangunan gedung SKPD kabupaten/kota senilai Rp1,4 triliun lebih. Rehab-rekon gedung Perguruan Tinggi senilai Rp79 miliar, rehabilitasi air minum dan sanitasi senilai Rp75 miliar, Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp210 miliar. Kemudian untuk mitigasi senilai Rp1,1 triliun, pembangunan jalan evakuasi sebesar Rp671 miliar dan gedung tempat evakuasi (shelter) senilai Rp315 miliar serta Shelter Menara berjumlah Rp130 miliar. Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa dan tsunami Mentawai sudah dialokasikan pemerintah pusat. (*/wij) http://www.antara-sumbar.com/id/berita/propinsi/d/1/190937/anggaran-rekonstruksi-sumbar-rp33-triliun-masih-kabur.html ============ DPR akan Pertanyakan Anggaran Rekonstruksi Infrastruktur Sumbar Padang, (ANTARA) - Anggota DPR RI tergabung dalam tim Pengawasan Penanggulangan Bencana Alam (PPBA) Sumatera Barat akan mempertanyakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa 7,9 SR pada 2009. Tim PPBA dipimpin Refrizal kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar dan menggelar pertemuan dengan Gubernur Irwan Prayitno serta jajarannya guna melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009, berlangsung di gubernuran, Rabu malam. Dalam pertemuan itu, hadir tim PPBA DPR, Nudirman Munir, Darizal Basir, Hermanto, Mohammad Ichlas El Qudsi, Zumiat dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Asharullah serta sejumlah kepala dinas provinsi. Para anggota tim PPBA DPR terlihat kaget ketika Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memaparkan tentang belum jelasnya alokasi anggaran rehab-rekon untuk sektor infrastruktur dan fasilitas umum itu. Pada pertemuan itu, tim PPBA DPR dengan gubernur Sumbar menyepakati pos anggaran satu pintu, artinya melalui Daftar Isian Anggaran (DPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP). Refrizal menyakatan, tim minta dukungan Badan Anggaran (Banggar) DRP untuk pengalokasian anggaran rehab-rekon infrastruktur provinsi dan kabupaten yang rusak akibat gempa dua tahun lalu itu. Bahkan, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Banggar pada awal pekan depan, guna mencarikan solusi anggaran tersebut. Pasalnya, ada dana optimalisasi sekitar Rp6 triliun yang berpeluang dapat dialokasi untuk rehab-rekon sebelum dibagikan ke kementerian. Justru itu, katanya, gubernur Sumbar agar menyegerakan membuat surat kembali tentang usulan dana rehab-rekon ke pimpinan DPR, ditembukan ke Banggar dan tim PPBA. Nurdirman Munir menambahkan, anggota DPR Dapil Sumatera Barat akan diminta komitmen bersama dalam bentuk pernyataan sebagai bentuk dukungan percepatan anggaran rehab-rekon fasilitas umum dan gedung pemerintahan itu. Pasalnya, sekitar 100 orang anggota DPR asal Dapil Sumbar berada di parlemen atau sudah hampir sepertiga dari seluruh anggota DPR RI, tentu punya kekuatan untuk dapat menggolkan anggaran tersebut. Selama ini, tambahnya, laporan data yang diperoleh tim PPBA sebelumnya tidak terinci dan perkembangan tindaklanjut dari upaya BNPB tak diketahui tim. Jadi, selama ini terjadi miskomunikasi dan diharapkan setelah adanya data dan laporan yang kompreheshif ini, tim akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk pengalokasian anggaran itu. "Kita dapat memaklumi kondisi anggaran pemerintah, tapi kalau infrastruktur pemerintahan, sarana pendidikan dan fasilitas umum dibiar lama tak direkonstruksi berdampak terhadap pelayanan masyarakat," katanya. Gubernur Sumbar melaporkan, rincian kebutuhan rencana aksi pasca gempa 30 September 2009 untuk infrastruktur dan fasilitas umum sebesar Rp3,3 triliun lebih. Meliputi untuk rehab-rekon senilai Rp2,2 triliun, bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi senilai Rp484 miliar. Bangunan gedung SKPD kabupaten/kota senilai Rp1,4 triliun lebih. Rehab-rekon gedung Perguruan Tinggi senilai Rp79 miliar, rehabilitasi air minum dan sanitasi senilai Rp75 miliar, Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp210 miliar. Kemudian untuk mitigasi senilai Rp1,1 triliun, pembangunan jalan evakuasi sebesar Rp671 miliar dan gedung tempat evakuasi (shelter) senilai Rp315 miliar serta Shelter Menara berjumlah Rp130 miliar. Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa dan tsunami Mentawai sudah dialokasikan pemerintah pusat. (*/wij) http://www.antara-sumbar.com/id/berita/propinsi/d/1/190936/dpr-akan-pertanyakan-anggaran-rekonstruksi-infrastruktur-sumbar.html -- Wassalam Nofend/34+ CKRG -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
