Nakan Afda sarato Sanak Sa Palanta Nan Ambo hormati Sarupo kito ketahui, pembentukan koridor-koridor ekonomi nan anam ko ko merupokan strategi pengembangan wilayah nan ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 nan dicanangkan Presiden SBY pada Mei 2001, sebagai pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Pusat. Dengan demikian yang memutuskan suatu daerah masuak koridor ekonomi Sumatra ko hampie sapanuahnyo barado di /merupakan domain pemerintah pusat, sesuai jo konsep visi sarato misi MP3EI ko.
Sarupo dijalehkan Pamarentah, melalui MP3EI ko, Indonesia ka manjadi negara 10 besar dunia pada 2025 dan enam besar pada 2050. Sesuai jo paparan Kementerian Koordinator Perekonomian sarupo dikutip Kompas.com s 3 November 2010 *] dissabuikkan baraso dua dari enam koridor ekonomi yang akan dikembangkan adalah Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut serta Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut meliputi tujuh titik utama, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, (Bandar) Lampung, Serang, dan Jakarta. Adapun Koridor Pantai Utara Jawa memiliki empat titik utama, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya (Kompas.com, 3 November 2010). Master plan koridor Sumatera meliputi antara lain pembangun megaproyek jaringan rel kereta api lintas Sumatera, perluasan pelabuhan laut sepanjang pantai timur Sumatera dari Aceh hingga provinsi Lampung. Masih manuruik Kompas.com, ado sekitar 44 proyek yang ditawarkan kepada para investor untuk Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut dan 65 proyek lainnya untuk Koridor Pantai Utara Jawa. Pengerjaannya akan dibagi dalam dua periode, yakni 2010-2014 serta 2015-2025. Walaupun Padang, Bengkulu, Sibolga dan kota-kota di pesisir Barat Sumatra nanti akan diinterkoneksikan dengan kota-kota di titik koridor Timur (khusus Padang akan dihubungkan dengan Pekanbaru melalui jalan tol yang akan dibangun oleh investor dari Korea), berada di luar koridor ekonomi--paling tidak dalam jangka pendek-- Sumatra Barat dirugikan, yakni tidak menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur (pelabuhan, jalan, jembatan, jaringan kereta api, listrik, telekomunikasi, air, sanitasi dan lain-lain). Hal ko taraso bana katiko suliknyo Pemprov mengatasi dilemma yang timbul dari kasus hampir ambruknya jembatan Pasa Usang di jalur Padang-Bukittinggi yang sangat strategis itu. Nmun dalam jangka panjang ceritanya mungkin saja berbeda. So what? Tidak sukar untuk memahami, bahwa MP3EI yang sangat berorientasi pertumbuhan (tinggi) ini, merupakan pembangunan yang "beridelogi pasar" (penghalusan dari istilah neoliberalisme), pembangunan yang tidak ada kaitannya dengan pemerataan atau demokratisasi ekonomi sebagai mana yang diamanatkan oleh konstitusi RI serta "last but not least", bernuansa pencitraan. Apakah MP3EI ini akan berhasil atau meleset dari sasaran yang ditetapkan yang kedengarannya sangat ambisius: menjadikan Indonesia negara 10 besar dunia pada 2025 dan enam besar pada 2050 hanya waktu yang akan membuktikan Berhasil atau meleset, selalu ada harga yang harus dibayar suatu wilayah dengan pertumbuhan tinggi yang prosesnya diserahkan kepada mekanisnya pasar: ketidakmerataan pendapatan, marginalisasi masyarakat adat dan kerusakan/kehancuran lingkungan. Dengan segala kedaifan saya, saya percaya, dengan atau tanpa MP3EI, perekonomian Sumatra Barat tetap dapat tumbuh secara berkeadilan--sesuai dengan visi pembangunan yang dicanangkan Pak Gubernur--dengan cara yang sesuai dengan budaya, karakter serta kearifan dan sistem nilai masyarakat adat Sumatra Barat sendiri. Ada tiga syarat penting di sini: pimpinan daerah yang visioner, penguatan (kembali) masyarakat sipil melalui peningkatan kapasitas nagari-nagari serta dukungan pemikiran, dana serta aksi nyata para perantau sarupo nan dirintis Gebu Minang, YPRN/LPM Marapalam, MPKS dan MAPPAS. Tentu tidak perlu dikatakan bahwa untuk melakukan hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan kalau gagal, Sumatra Barat/Minangkabau nantinya bisa tinggal nama atau catatan sejarah belaka. Wallahualam bissawab Wassalam, HDB St Bandaro Kayo (L, 68+), asal Padangpanjang, tinggal di Depok Alam Takambang Manjadi Guru *] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/03/13373416/Inilah.Koridor.Eko nomi.Indonesia ================== Re: [R@ntau-Net] Kutipan Hari Ini Posted by: "Afda Rizki" [email protected] Thu Dec 15, 2011 6:39 pm (PST) Maaf Mamanda, Ambo kurang obeh jo masalah koridor ekonomi ko. Apokah domain memutuskan suatu daerah masuak koridor ekonomi sumatra ko ado di pemerintah pusat sajo, atau lewat lobi-lobi dari pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah (DPD) di pusat? Mohon pencerahan ..... Salam hangat, Afda Rizki Piliang Lk/33/BL On 12/16/2011 9:33 AM, Darwin Bahar wrote: -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
