Ysh. Pak Eko Pemikiran kita persis sama. Hanya cara pengungkapan berbeda. Anda telah melengkapi. Terima kasih klarifikasinya.
Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Eko BK To: [email protected] Sent: Sunday, May 06, 2007 3:39 AM Subject: [referensi] Primacy Kota? (2) tanggapan utk Pak BTS Pak BTS dan rekan ysh, Agak terlambat tapi saya ingin menanggapi protes Pak BTS thd sistem kota2 (SKK) sbb: 1. Rasanya dlm tulisan Pak BTS mencampur adukan antara fenomena hirarki dan sistem kota2 dlm negara demokrasi dg penggunaan sistem tsb dlm pembangunan ekonomi. Hirarki dan sistem kota2 adalah gejala yg regularitas spasial nya dipelajari antara lain oleh Zipf... sedangkan kaitannya dg pembangunan ekonomi ditengarai a.l oleh Williamson (sdh disebut jg oleh P. Risfan), Berry, Richardson, dll. yg melihat regularitas ini dpt digunakan sbg basis kebijakan pemb... 2. Hirarki dan sistemkota sebg fenomena jelas ada, sbg mana hal yg lain secr nature... bahkan dlm skala global pun (global/ world cities) juga ada hirarki... Namun saya mengerti yg bapak maksud adalah penggunaan SKK bagi pemb ekonomi, bukan fenomena SKK... bagaimana dg penggunaan SKK bagi pemb ekon? nomor2 berikut argumentasi saya.. 3. Saya tdk tahu basis berpikir NUDS, tetapi menurut saya SKK tdk bisa diciptakan, kecuali dlm negara komunis... Mengapa tdk bisa diciptakan? banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan kota yg berada di luar wewenang pemerintah negara demokrasi: globalisasi, bentuk negara unitary/ federalis, external economies nya Marshalian, kecenderungan konsentrasi infrastruktur, geographical advantages, dll... jadi menciptakan SKK menurut hemat saya agak naif (termasuk PKN, PKW, PKL nya RTRWN), kecuali fungsi administratif pemerintahan...atau (sekali lagi) negaranya komunis.. kesimpulan: saya setuju dg bapak, tdk perlu diciptakan SKK dlm konteks eknomi... 4. Saat ini sudah umum diketahui scholar planning dan geography bahwa hipotesis Zipf jelas salah. Utk Jerman dan US mungkin benar, tapi tdk berlaku utk negara2 berkembang, dan negara maju spt Inggris, Perancis, Belanda.. mengapa? karena primacy dipengaruhi faktor2 di atas: globalisasi, agglomerasi ekonomi, unitary vs federasi, dsb..jd ya utk apa dipakai sebagai basis policy? 5. Williamson, Berry, dan Richardson jg disanggah di mana2... Jerman, Belgia, Italy, index primacy nya relatif stabil sejak miskin sampai kaya... sebaliknya Perancis dan Inggris index primacy nya tetap tinggi walau sudah kaya... jadi SKK tdk selalu terkait stages of devt... jadi buat apa dijadikan basis policy? 6. Saat ini ada argumen dari Scott dan Storper dr UCLA school utk mendorong kota2 tertentu utk memajukan perekonomian nasional, terkait jg dg globalisasi... mereka dr kelompok heterodox terkait erat (banyak mengutip) pemikiran2 French Regulation School terutama dr Lipietz... berbeda dg Cornell dan Illinois yg orthodox...eh saya mengkategorikan diri saya juga dlm kelompok heterodox ini :) Tapi pemikiran orang2 UCLA ini tdk terkait pembuatan SKK secara paksa... 7. Pak BTS planner macam apa? Karena meragukan perlunya menciptakan SKK dlm negara demokrasi, maka menurut saya Pak BTS adalah planner yg BENAR.. juga saya hehe... alam, Eko. --- Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > HIRARKHI KOTA-KOTA ATAU SISTEM KOTA-KOTA TIDAK PERLU > > Ysh Pak Aby dan rekan milis sekalian. > > Judul di atas adalah sikap saya. Pak Aby pasti tahu karena pernah > saya lontarkan kira-kira setahun lalu dan saya tidak keberatan kalau > Pak Aby menyebut saya sebagai Planner macam apaan yang tidak percaya > pada Teori Keruangan yang disebut dengan Hirarkhi Kota-kota atau > Sistem Kota-kota. > > Dulunya, ketika saya bekerja di proyek NUDS bersama almarhum Pak > Sugijanto 22 tahun yang lalu, saya juga penganut Sistem Kota-kota > yang sangat fanatik. Bahkan strategi NUDS itu sendiri basisnya adalah > Sistem Kota-kota (SKK) dengan apa yang disebut dengan National > Development City (NDC), Inter-regional Development City (IRDC), > Regional Dervelopment City (RDC), dan Local Development City (LDC). > Waktu itu memang logis karena seluruh manajemen pengembangan wilayah > diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat > melalui kebijakan fiskalnya akan bisa mengatur mana kota-kota yang > mau dikembangkan (dipromosikan) sesuai dengan fungsinya (NDC, IRDC, > RDC, dan LDC). Walaupun kewenangan Pemerintah sangat kuat untuk > menciptakan SKK, toh tidak berhasil lantaran matra sektoral (sesuai > UU sektoral masing-masing) waktu itu sangat kuat daripada matra > spasial. Akibatnya sektor-sektor kunci bagi pengembangan wilayah > bukannya menyebar, malah mengutub. Kota-kota besar semakin membesar > dan menguat (primacy), kesenjangan antar wilayah terus melebar, dan > urbanisasi terus mengarus ke kota-kota besar tak bisa dibendung. > > Ketika memasuki Repelita V, kesadaran ruang mulai muncul. Setidaknya > ada Bab khusus soal Pembangunan Daerah (kalau nggak salah Bab VII). > Buru-buru Departemen Pekerjaan Umum menyusun Strategi Nasional > Pengembangan Tata Ruang (SNPTR) dan di Bappenas sendiri kemudian > dibentuk Deputi Regional. Hal ini semakin mantap setelah disahkan UU > No. 24/1992 tentang Penataan Ruang. Toh pengarusutamaan pada spasial > ini ternyata tidak menghasilkan SKK yang diinginkan. Mengapa? Soalnya > ada perkembangan baru, yaitu peranan swasta, khususnya > industrialisasi subtitusi impor mengemuka daripada peran fiskal dalam > mewujudkan SKK. Dalam rangka mempertahankan iklim investasi itu, > pembangunan prasarana juga didikte maunya si investor. Ujung-ujungnya > primacy kota-kota besar semakin unggul saja. > > Setelah gagal berkali-kali, fanatisme SKK tidak juga surut. Kegagalan > menciptakan SKK bukan ditengarai oleh adanya eksternalitas ekonomi > yang baru, tetapi ditengarai karena tidak idealnya distribusi kota > besar, kota menengah, dan kota kecil. Para Planner berhipotesis bahwa > ada gap antara kota-kota besar dan kota-kota kecil dan solusinya > adalah menciptakan kota-kota menengah. Jadi ada semacam kepercayaan > tentang "Rank Size Rule" sebagai resepnya. Rupanya para planner tidak > juga mau belajar perkembangan ekonomi dan hubungannya dengan tata > ruang atau sebagai planner-economist, tetapi condong terus menjadi > planner-geographer. Lagi-lagi "Rank Size Rule" terus dikibarkan dan > SKK terus ingin direkayasa dalam iklim yang sudah berubah. Paling > tidak demikian yang lantas disusunkan NUDS-II berbasis geografi yang > sekarang menjadi Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (SNPP) - > dengan derivasinya seperti hubungan kota-desa, agropolitan, Kapet, > dsb. Berhasilkah? > > Secara pribadi saya mulai kutak katik kota-kota kita, ada apa dengan > SKK? Betulkah ada SKK? Benarkah ada hirarkhi kota-kota seperti > orde-1, orde-3, orde-3 dsb? Mulailah melihat sebaran kota-kota di > peta, mulailah mengkaji RTRWN, dan RTR-RTR lainnya. Sungguh saya jadi > tidak mengerti mengapa saya dulu percaya dengan SKK, padahal sebaran > kota-kota di Indonesia itu sangat spesifik, tidak se-simplisistik > model SKK ataupun "Rank Size Rule". Begitu juga mekanisme ekonomi > pasar sudah merasuk, teknologi transportasi dan komunikasi sudah > majunya, matra spasial sedikit demi sedikit sudah tereliminasi, > sistem moneter semakin canggih. Pemasaran hasil produksi perdesaan > tidak sesederhana sebagai produsen konsumen, kota kecil tidak harus > transit ke kota menengah (bisa langsung), kota-kota besar tidak lagi > mengandalkan daerah burit (hinterkand), tetapi bisa dengan mudah > mengimpor, dsb,dsb yang semuanya semakin ruwet tapi straight. Kalau > saya lihat hirarkhi di KTI dengan Malassar sebagai NDC yang > membawahkan kota-kota IRDC dan RDC seperti Manado, Kendari, Palu, > Ambon, dan Juga Jayapura, ternyata khirarkhi yang dirancang itu bukan > realitas, tapi menyerupai rute pesawat terbang saja. Pada kenyataan > hubungan Manado - Surabaya; Kendari - Surabaya jauh lebih intensif > daripada dengan Makassar-Manado dan Makassar-Kendari. Jadi Makassar > tak lebih dari Manado dan Kendari yang sama-sama berorientasi ke > Surabaya. > > Keraguan demi keraguan terus menguat. Akhirnya terjadi perubahan > besar dalam sistem pemerintahan yaitu otonomi daerah. Pusat, sesuai > kapasitas fiskal yang semakin terbatas tidak lagi mampu untuk > mempromosikan suatu kota apakah itu menjadikan kota besar menjadi > semakin besar, atau menciptakan kota-kota menengah. No way! Kekuatan > Pusat tinggal sebagai regulator saja. Nah apakah kekuatan regulator > ini mampu menciptakan SKK atau perkembangan wilayah pada umumnya > tanpa kekuatan fiskal yang dimiliki (seperti sebeumnya)? Koq ya tidak > ya.. So,.... SKK atau hirarkhi kota-kota semacamnya, tidak lagi > pas, obsolete, ..... > > Planner macam apaan ya saya ini? > > Thanks. CU. BTS. > > > > > > > > > > > ----- Original Message ----- > From: Elkana Catur Hardiansah > To: [email protected] > Sent: Monday, April 16, 2007 10:23 AM > Subject: Re: [referensi] re: Mengapa Takut Dengan Primacy Kota? (2) > > > menurut saya problemmnya bukan pada kota itu primate or not > primate... tapi lebih kepada hubungan desa-kota itu eksplotitaif atau > tidak... > Ukuran kota menurut pengamatan saya tidak ada kitan dengan > menyeimbangkan anatar urban dan rural... yang lebih penting ada tata > niaga dan aksesibilitas antara keduanya..persoalan kemiskinan di > perdesaan di Indonesia lebih banyak terjadi akibat tata niaga, > dibandingkan ukuran kota. > kenapa kota kecil dan menengah.. karena lebih mudah membentuk tata > niaga yang sehat antara desa dengan kota kecil-menengah diobandiong > dengan kota-kota primate. kota primate memili,ki kecendreungan > eksploittaif apabila langsung berhubungan dengan desa.. untuk itulah > perlu adannya bufer di kota kecil dan menengah.. ketidak mampuan kota > kecil dan menengah untuk menjadi lokasi yang menarik membuat kegiatan > ekonomi perdesaan terekploitasi ke kota metro or besar... > dari logika ini jelas, hirarki kota diperlukan... tapi > mengembangkan kota samapai tingkatan primate jelas bukan pilihan.. > untuk konteks wilayah pengembangan kota kecil dan menengah, tetap > menjadi pilihan,. bukan untuk menjadi besar dan primate, tapi lebih > kepada membentuk buffer yang lebih menarik... > meraksasakan kota cenderung membuat kedudukan kota menjadi superior > dan meminmalisir daya tawar petani, yang ujungnya tidak meningkatkan > kesejahteraan tentunya... > saya punya gambar aliran barang dan jasa yang dikemukakan oleh > fawcet > > -catur- > > > > > On 4/15/07, Haryasetyaka <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Maaf Pak Aby, > > Membengkaknya harga produk pertanian di Kota-2 Besar lebih > disebabkan oleh biaya transportasi dan 'biaya pindah tangan'... > > Dengan tata niaga seperti itu, saya pesimis me-raksasa-kan kota > akan memperbaiki nasib petani.. contoh saja beras.. meskipun harganya > tinggi di kota-2 besar, tidak ada perbaikan nasib petani padi .. > yg ada juga komprador nya BULOG yg tambah buncit. > > Hirarki kota sih oke-2 saja, tapi pembangunan kota (apalagi kalau > pembangunan direduksi mjd 'fisik' saja) tidak perlu besar... > yg penting optimal; efektif dan efisien. > kegagalan pasar dan tata niaga yg tidak berpihak pada kaum > miskin, mungkin tidak bisa diselesaikan dengan membengkakkan kota... > > salam, > -K- > > > Harya Setyaka > Duren Tiga Selatan 89 > Jakarta INDONESIA > > > > ----- Original Message ---- > From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> > To: [email protected]; [EMAIL PROTECTED] > Sent: Sunday, April 15, 2007 11:47:38 AM > Subject: [referensi] re: Mengapa Takut Dengan Primacy Kota? (2) > > ....dan ini justru saya kira telah memenuhi banyak dari harapan > pak BSP tentang "perimbangan pendapatan rural-urban" seperti tertuang > pada kalimat (3) : > > (3) "....... Mengapa kita harus berkonsentrasi pada pengadaan > kota besar. Apakah kita tidak lebih baik mengarah kepada penciptakan > perimbangan pendapatan antara urban dan rural. ........" > > * * * > Menyerap hasil pertanian dari desa........ . dalam rangka > "perimbangan pendapatan antara urban dan rural" tetapi "cukup dengan > pengembangan kota-kota kecil saja"?....... . seperti yang diinginkan > oleh pak BSP?........ . apakah itu benar bisa dilakukan oleh > kota-kota kecil?...... ...... > ....Kota kecil itu pada umumnya penggunaan ruangnya masih > bersifat semi urban atau sebaliknya ...semi rural...... Kota sekali > ya tidak... tetapi desa sekali ya tidak juga .......... > Dikota kecil.... orang masih leluasa menanam-nama apa saja > dihalaman depan atau belakang rumah..... baik sayuran, buah-buahan, > kelapa, bumbu-an seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit dsb. atau > memelihara ternak ikan, ayam atau itik......Jadi kecuali untuk produk > pangan seperti beras...... menjajakan barang pertanian untuk konsumsi > kota kecil diwilayah adalah sesuatu yang sia-sia ...... Jadi dikota > kecil ....... hasil-hasil pertanian tidak dapat banyak diserap..... . > atau dengan kata lain interaksi desa-kota dikota kecil tidak dapat > terjadi secara ideal....... > === message truncated === __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
