1. Susah juga kalau mbangun infrastruktur untuk para poorest of the poor tanpa mencegah orang yang lebih sejahtera untuk menikmatinya,...
2. Susah pula membangun infrastruktur tanpa menghindari adanya migrasi ke urban area dan meninggalkan kawasan terpencil menjadi semakin sepi,... 3. Maka saya tidak mengerti permasalahannya di mana dari dua fenomena tersebut di atas,.... karena kalau ada orang kaya jadi freerider, ya tidak masalah bukan,masih banyak cara untuk memastikan poorest of the poor mendapatkan benefit sedikit atau banyak...... adanya migrasi ke urban area juga tidak ada masalah, kalau memang mamapu meningkatkan taraf hidup orang itu.... 4. Maka pula saya pikir tidak perlu menutup mata pada kemungkinan effisiensi dan efektifitas dari sebuah aglomerasi dan urbanisasi .... dan juga kemungkinan ketidakefisiensian (halah, panjang) dan ketidakefektifitasan (halah lagi,...) dari sebuah urbanisasi yang memang dipertanyakan ketika fenomena pemindahan kemiskinan desa terpencil ke kota yang dikemukakan Pak ekoBK malah cenderung terjadi, .... 5. Memangbanyak ketidak efisienan biaya pembangunan infrastruktur karena pengaruh jarak dan cakupan pelayanan yang jauh dan luas,..... dan kalau secara logika sederhana memang keliatan efektifnya pemecahannya adalah pemekaran, dan pembentuka aglomerasi baru di luar sistem aglomerasi induknya,... Maka saya senang nih ketika Kota Tangerang Selatan terbentuk disetujui oleh parlemen, .. paling tidak saya tidak perlu jauh2 lagi mengurus administrasi utk segala pelyanan ..... Dan juga pemekaran kabupaten yang terjadi di provinsi NTT dan NTB yang dalam 3 tahun terakhir sudah bertambah 6-9 kabupaten baru,... karena banyak daerah2 terpencil memang tidak terlayani akrena sistem aglomerasi yang ada sebelumnya tidakpunya kapasitas (atau tidak cerdas ??) untuk mendeliver pelayanan sampai ke desa-desa terpencilnya,... masalah cost efisiensi dan cost efektifitas dari pemekaran itu memang masalah lain,... Tapi paling tidak, pusat jadi memang harus turut pula bertanggung jawab terhadap aglomerasi-aglomerasi daerah terpencil itu,.... karena memang tidak ada cara lain barangkali untuk mempush pusat untuk mengembangkan daerah2 terpencil itu,... 5. Saya malah penasaran dengan usulan pak BTS untuk menggunakan pendekatan pembiayaan melalui anggaran belanja daerah untuk daerah2 terpencil itu,...... apakah ada studi empirisnya, pengalaman sekilas,... Tapi emmang pernah dibahas dulu, bahwa yang penting adalah daerah terpencil itu adalah emndapatkan pelayanan umum yang paling standard ajah dulu,.. baru berpikir ambisius "mengembangkan" daerah terpencil itu,.... paling tidak sektor kesehatan dan pendidikan dan ketahanan pangannya,.... saya pikir anggaran belanja daerah untuk ketiga sektor itu memang yang sangat krusial,... dan harusnya bisa diutak-atik oleh pemda sekreatif mungkin,... mungkin perbanyak anggaran untuk belanja daerah untuk gaji bidan dan dokter desa, tambahan honor untuk dokter PTT, tambahan gaji dan honor untuk penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, sekolah keliling, puskesmas keliling, perpus keliling, honordan gaji guru keliling, kelas desa, pos yandu,perkuat sistem askeskin, kelompencapir, dll.... tak perlu bangun2 infrastrukutr yang kadang kita lupa mengukur efesiensi dan efektifitasnya ketika bikin design nya,.... maaf cuman komentar ngawur. heheheh salam dari jakarta,.. eh salah, dari Rempoa, Tangerang Selatan, Banten dwiagus Eko BK <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pak Aunur, Pak BTS, dan Bung Muli, Senang juga topik ini diangkat kembali. Kalau Pak Aunur dan Bung Muli tidak keberatan melihat kembali posting2 terdahulu, topik ini sudah banyak juga saya dan Pak BTS tulis... Bung Muli tidak sepenuhnya salah (dan Pak BTS tidak sepenuhnya benar) ketika dikatakan bahwa Planner lebih condong pada (istilah Pak) BTS: "region based development"... mengapa? lihat saja di RTRWN, yg dibahas adalah "kawasan andalan", "kawasan tertinggal", dsb... jadi fokusnya pd kawasan/ region nya, bukan pd "orang" nya... pdhal dlm kawasan2 andalan dan tertinggal tersebut terdapat: 1. orang kaya dan orang miskin. 2. orang2 tsb bisa saja migrasi...seringkali kita beranggapan bahwa people stay di sana terus... Akibatnya: 1. program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ke kawasan2 tertinggal, misalkan, sering tidak memberikan benefit pd the poorest of the poor... malah yg diuntungkan orang2 kaya di kawasan2 tsb... 2. dengan terbukanya suatu kawasan yg terjadi seringkali migrasi dari kwsn tsb ke perkotaan yg membuat kawasan tsb menjadi semakin tertinggal... beberapa kabupaten di Madura adalah contoh nyata... mungkin juga Garut Selatan... dan masih banyak implikasi lainnya... Topik ini sebetulnya topik lama dalam dunia akademik... pertamakali dilemparkan oleh Louis Winnick di tahun 1966: "Place Prosperity vs People Prosperity" (sayangnya papernya tdk dpt saya temukan di internet)... kemudian diangkat lagi oleh Roger Bolton dlm artikel di jurnal Urban Studies (hard copynya bisa di copy di perpus PL ITB yg mengkoleksi jurnal pd tahun tsb)... http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/curs/1992/00000029/00000002/art00003;jsessionid=4l56isb4umgc4.victoria Di internet, masalah ini juga dibahas di blog ini: http://planningresearch.blogspot.com/2007/02/place-based-vs-person-based-community.html Contoh negara yg pernah menerapkan place prosperity adalah Perancis dg Amenagement du territoire nya, yg menggabungkan usaha pembangunan ekonomi regional dan nasional dg pembangunan spasial...tetapi penerapan kebijakan ini pun sangat terkait dg pemenang politik di negara tsb... kebijakan amenagement du territoire ini dimulai oleh pemerintah Perancis ketika sosialis memegang tampuk pemerintahan bahkan diangkat di bawah kantor perdana menteri... Namun Pemerintah Perancis memang lebih serius, beberapa hal yg dipengaruhi kebijakan ini antara lain pembangunan TGV, pemberian insentif pajak bagi pengusaha yg invest di luar Paris, pengembangan 8 metropolitan penyeimbang Paris (pernah saya diskusikan panjang dg Pak Aby di milis ini), dll...di Indonesia kita baru sebatas penetapan kawasan andalan, tertinggal, kapet, dan sedikit dana pembangunan... semoga kantor Pak Aunur bisa menambah serius program ini... namun kembali, program place prosperity atau region based devt ini program yg mahal...lebih efisien menyuruh masyarakat utk migrasi spt saran Bung Muli... tapi seperti diskusi saya dg Pak Aby ttg migrasi, tdk semudah itu menyuruh, mendukung orang utk melakukan migrasi, banyak faktor mulai dari institusi, kultur, yg membuat orang enggan bermigrasi... lagi pula urbanisasi berupa migrasi ke urban pun tdk terlalu banyak gunanya tanpa transformasi kultur, pola pikir, sikap, sistem produksi dari pola rural ke pola urban... tanpa itu, yg terjadi hanya urbanisasi semu, hanya memindahkan kemiskinan desa menjadi kemiskinan kota... Mengapa saya senang topik ini diangkat kembali? Karena saya masih penasaran dg jawaban, dan ingin belajar, paling tdk pengalaman empirik dari bapak2... Indonesia adalah negara unik, kepulauan yg luas dg penduduk yg tersebar membuat pembangunan region based menjadi mahal, tetapi di sisi lain umumnya setiap suku memiliki keterkaitan kuat secara adat, kultur, dg place di mana mereka berasal yg membuat region based devt tdk bisa dikesampingkan, karena akan membuat kecemburuan antar suku dan keinginan memisahkan diri dari NKRI muncul... so bagaimana jawabannya? tidak dapat dicari di literatur karena keunikan bentuk Indonesia...semoga bapak2 tdk berkeberatan membagi ilmu... terimakasih.. salam dari Savannah..eh Paris...hehe.. Eko... --- Aunur rofiq <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > milister ysh > Saya senang dengan wacana tentang "region based development" vs > "people based development", untuk membangun daerah tertinggal, karena > saat ini sedang ada debat diantara para birokrat dalam upaya > mengurangi "kemiskinan", apakah harus dengan pemberian bantuan > langsung pada masyarakat (BLM) seperti yang akan dilakukan melalui > PNPM mandiri. Atau kita harus melalui pendekatan region based > development lebih dahulu atau dua-duanya...... atau PNPM mandiri > hanya sebuah upaya jangka pendek bagi keperluan "politik" atau memang > PNPM cocok untuk membangun daerah tertinggal ? Saya ingin memperoleh > pencerahan tentang kedua "term" diatas. Mudah2an bung BTS atau bung > Muli mau menjelaskan lebih lanjut > salam > > > ----- Original Message ---- > From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> > To: [email protected] > Sent: Tuesday, September 18, 2007 8:46:14 PM > Subject: Re: [referensi] Membangun Daerah Terpencil > > > Ysh Muli dan milister lainnya. > > Halo Muli apa khabar? > > Memang mencengangkan kalau sebagian besar APBD itu untuk mendanai > urusan pemerintahan, yaitu rata-rata 63% untuk belanja rutin dan > operasional. Dan hanya sekitar 18% untuk investasi publik. Tetapi > tidak usah terlalu risau sebab dari 63% tersebut, sekitar 30% adalah > untuk menggaji guru dan paramedis (jadi tidak hanya untuk birokrat, > tetapi juga untuk pelayanan). Kemudian sekitar 25% memang untuk gaji > pegawai dan pemeliharaan, dan sekitar 7% untuk DPRD, sisanya untuk > lain-lain urusan pemerintahan. Kalau tercatat untuk pendidikan itu 5% > masih lumayan, saya pernah menghitung rata-rata hanya 3%. Jadi kalau > untuk pendidikan dari 3% atau 5% dinaikkan menjadi 20%, maka akan > sangat merepotkan bagaimana mengaturnya. > > Soal distribusi penduduk yang cenderung "take for granted" memang > rada aneh. Kalau mau efisien memang lebih baik di"aglomerasi"kan. > Tapi pemikiran semacam ini tidak "main-stream" ya. Malah Departemen > Nakertrans mau membangun banyak (120?) kota terpadu mandiri (KTM) di > kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan biaya Rp 7 > triliun pada TA 2008. Menkesra juga mau mbangun kota-kota baru di > daerah-daerah terpencil. Itu khan "blunder"? Ditjen Tata Ruang juga > terus mengembangan tata ruang daerah-daerah remote..entahlah "..dream > comes true" atau "... true goes dream". Di Departemen Kelautan dan > Perikanan juga ada Direktorat Penataan Ruang Daerah Pesisir (bukankah > sebagian besar pesisir adalah daerah remote?). > > Ya entahlah, kita monitor dan evaluasi saja, seberapa jauh kinerja > program yang dibuat. Semoga berhasil. > > Thanks. CU. BTS. > > ----- Original Message ----- > From: Mulya Amri > To: [email protected] > Sent: Tuesday, September 18, 2007 3:52 PM > Subject: Re: [referensi] Membangun Daerah Terpencil > > > Pak Bambang & rekan-rekan ysh, > > Terkait dengan judul "membangun daerah terpencil" (walaupun pak BTS > khusus membahasnya dari aspek fiskal), mungkin ada referensi yang > menarik, yaitu dokumen/laporan yang terkait dengan program > Bappenas/UNDP di Tanah Papua, yaitu People-centered Development > Programme (PDP). [ http://www.undp. or.id/papua/, lalu klik reports] > > Dalam "Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in > Papua" (2005), saya agak tercengang membaca paragraf berikut: > "Penggunaan kapasitas keuangan daerah ... sangat bervariasi antar > daerah, tetapi pada umumnya porsi terbesar dipakai untuk belanja > rutin/operasional. Pada tahun 2002, rata-rata 63% dari jumlah > penerimaan digunakan untuk belanja rutin/operasional. .. rata-rata 5% > digunakan untuk pendidikan.. . rata-rata 2% untuk kesehatan." > > Bagaimana tanggapan Pak Bambang tentang ini? > > Selain itu, saya mau angkat pertanyaan yang mungkin agak > kontroversial/ nyeleneh. Gak apa2 ya... Sorry, soalnya kaitannya > lebih ke tata ruang :) Selama ini, kok kita cenderung take for > granted tentang persebaran penduduk di daerah terpencil? Kesannya, > karena kondisi ini adalah given, kita (mungkin lebih tepat > pemerintah) HARUS melayani semua orang/penduduk, bahkan ketika hanya > ada segelintir penduduk di pucuk gunung sana. Akibatnya, biaya untuk > melayani segelintir orang itu sangat mahal. > > Kembali dalam laporan sintesis pembangunan Papua di atas, saya > menemukan berulang kali kalimat seperti ini: "Sebagian besar anak > kampung SD tidak dapat melanjutkan ke SMP karena letak sekolah yang > jauh." "Guru yang berkualitas enggan bertugas di kampung." "Pelayanan > kesehatan belum menjangkau seluruh warga mengingat wilayah yang luas, > dan permukiman penduduk yang tidak terkonsentrasi; diperlukan > prasarana dan sarana pelayanan dan pemberian pembiayaan yang optimal > disertai ketenagaan dengan jumlah dan kwalitas memadai." "Minimnya > infrastruktur membatasi akses pedagang melakukan perjalanan atau > komunikasi ke daerah terpencil, membatasi akses ke pasar..." > > Loh, yang letaknya jauh itu SMP-nya atau kampung-nya? Mana yang lebih > "baik" (baik dalam arti apapun): menyediakan layanan dan > infrastruktur sampai ke kampung-kampung (artinya > membangun/meng-"kota"-kan wilayah desa), atau memindahkan > kampung-kampung - yang mungkin isinya cuma puluhan orang - ke daerah > kota (artinya membangun/meng-"kota"-kan orang desa, sambil membiarkan > wilayah desa tetap jadi wilayah desa)? > > Memang, ini pertanyaan lama. Tapi saya masih penasaran. > > Salam, > Muli > > > On 9/5/07, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] id> wrote: > > > > > > > > > __________________________________________________________ > Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search > that gives answers, not web links. > http://mobile.yahoo.com/mobileweb/onesearch?refer=1ONXIC __________________________________________________________ Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=graduation+gifts&cs=bz B. Dwiagus Stepantoro Jakarta, INDONESIA http://bdwiagus.blogspot.com Just be open,... who knows lightning will strike!! --------------------------------- Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today!
