Pak BTS dan Pak MAndriB. 1. Saya pikir sih dengan teknologi perbankan dan system administrasi perbankan yang sudah canggih2 mestinya tidak masalah kalau konseentrasi duitnya ada di Jakarta. Yang penting aksesnya saja. Kalau mau dan mampu dan tau, setiap orang di pelosok Indonesia bisa mengeksplore akses ke dana itu. Semisal si Bejo yang bejo (beruntung) bisa mengirim duit bulanan hasil dia bekerja di Jakarta, untuk mbangun rumah di kampungnya, toh nanti kalau dia mau dan mampu dantau caranya, keluarga dia di kampung bisa menggunakan rumahnya itu sebagai kolateral untuk mengakses dana 70%-80% yang ada di jakarta.... Begitu juga pemda di daerah,... kalau dia mau dan mampu dan tau caranya, serta kreatif dan inovatif,... mereka harusnya bisa mengakses dana 70-80% itu. Tak perlu berebutan 30% saja,... 2. Pertanyaan lain adalah, memangnya kalau duit itu disebar merata ke daerah-daerah, daerah2 itu, akan ada geliat pembangunan? …. Saya malah denger-denger semakin banyakya dana yang mengalir dari APBN melalui dana perimbangan /dekonsentrasi …. Tapi tidak diikuti kemampuan pemda tersebut untuk memanfaatkannya,….. Jadi pertanyaannya bukan “kok hanya 30% dana di daerah?” …. Tapi : “kalau nanti lebih dari 50% dana di daerah, pemda bisa bertanggung jawab untuk memnggunakannya tidak secara efektif danefisien,…?” Jadi masalahnya bukan sedikit atau banyak duit berputar di daerah atau di Jakarta,… Tapi masalah kemampuan menggunakan dana itu,…. Sekali lagi masalah kreatifitas,inovasi,dan kemampuan development financial management Seperti jeritan seorang di papua (ada di kompas beberapa hari lalu), yang mengeluh merintih karena tau semakin banyak dana dari pusat disalurkan ke papua, tapi sepercik hasil pembangunan pun tak terasa,….. Mungkin Cak Andri mau mengamati lebihjauh lagi daerah2nya,….. apa mereka mampu dan mumpuni untuk menggunakan dana itu sebaik2nya untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat,… Saya rasa pak BTS sudah menjelaskan dengan beberapa data, kalau sudah semakin banyak aliran dana ke daerah melalu berbagai jenis dana perimbangan ,…. Dan saya rasa sudah jadi rahasia umum,kalau di daerah banyak dana tak terserap, dan ngendap di BPD, dan akhirnya dilempar kembali ke SBI,…. Saya dengar sekarang sudah ada model LAKIP, laporan akuntabilitas berbasis kinerja,…. Saya gak tau ini, tapi akan lebih jelas lagi mendapat gambaran, bahwa bisa jadi kinerja penggunaan dana pembangunan yang ada itu masih sangat minim. Masih banyak dana tidak terserap terpakai untuk program pembangunan, atau malah dipaksakan untuk dihabiskan di penghujung tahun,….. B. Dwiagus Stepantoro Jakarta, INDONESIA http://bdwiagus.blogspot.com Just be open,... who knows lightning will strike!!
----- Original Message ---- From: Mohammad Andri Budiman <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Monday, October 22, 2007 12:00:01 PM Subject: [referensi] Re: Yang kampungan pendatang barunya atau Pemda DKI-nya? Pak BTS ysh, Uang kartal, menurut Mpu Peniti, jauh lebih gampang ditransaksikan dan dijadikan sesuatu (benda, manfaat, infrastruktur, dll.) bila rumah kita berada di sekitar BI atau badan manapun yang mempunyai hak oktroi. :-) Bila jarak rumah kita 2.500 km dari "pemusat kuasa oktroi", boleh jadi kita hanya akan beroleh uang giral, yang bukan merupakan alat pembayaran yang sah, sehingga siapapun boleh saja menolaknya. :-) Syukur-syukur bukan uang virtual, apalagi uang palsu ("uang ecek-ecek" kata Uda Eka), :-) yang artinya daerah-daerah sekali lagi hanya akan beroleh mimpi. :-) Yang - mudah-mudahan - tidak akan berubah menjadi nightmare, karena ternyata janji-janji itu hanyalah déjà vu nan mengasyikkan namun juga membosankan. :-) Salam, Andri "Bias-Bias Cak Andri" http://mandrib. kuyasipil. net/ http://mandrib. multiply. com/ Bambang Tata Samiadji wrote: Cak Andri dan milister lainnya. Memang benar bahwa sekitar 70-80% uang kartal (uang yang bisa ditransaksikan) ada di Jakarta. Akumulasi uang kartal di Jakarta ini bukan karena ikutan ekonomi, tetapi karena keterpusatan administrasi keuangan saja di mana 5-6 bank terbesar, termasuk BI yang mencatat uang Pemerintah, juga ada di Jakarta. Walaupun 70-80% uang kartal ada di Jakarta, tidak berarti sisanya, yaitu 20-30% diperebutkan 450 daerah. Konsentrasi 70-80% uang kartal yang ada di Jakarta itu ada yang "hard cash" berupa uang kertas/logam yang beredar di pasar konvensional, tetapi sebagian besar tercatat virtual di rekening bank-bank besar. Artinya, uang-uang itu bisa ditransaksikan atau dimobilisasi kapan saja dan di mana saja dan tidak harus di Jakarta. Siapa yang bisa memobilisasi ini? Yaitu investor (investor kecil maupun besar). Nah, jadi daerah-daerah itu tidak hanya bisa memperebutkan 20-30% uang kartal, tetapi seluruh uang kartal yang ada (tercatat di Jakarta), termasuk juga uang asing. Ibaratnya, akumulasi uang 70-80% seperti Tanki Air (kebetulan ada di Jakarta). Siapapun bisa memanfaatkan. Jadi tergantung pada daya saing daerah-daerah, seberapa besar daya saing daerah bisa memanfaatkan uang yang depositnya ada di Jakarta itu. Thanks. CU. BTS. __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
