Mas Dwiagus ysh, Terus terang diskusi ini sudah cukup panjang antara saya dengan Bpk Gunawan Somadiningrat. Beliau penggagas hal tersebut. Sebenarnya ada beberapa modus yang pernah ditelorkan oleh pemerintah Indonesia :
1. KUT atau kredit usaha tani. Ini mekanisme micr credit yang cukup bagus, namun ternyata problemnya bukan disitu. Bargaining position petani ternyata sangat rendah. Hal ini terutama dikaitkan dengan pasok saprodi dan pemasaran. Akibatnya petani dipermainkan pasar. Ada usaha yang sangat positip oleh Bantul. Bupatinya berfungsi sebagai market buffer. Hasilnya sekarang harga padi bagus di Bantul dan ekonomi petani terangkat significant. 2. Sistem anak asuh yang dikembangkan dari 2,5% sisa usaha BUMN. Waktu itu terkumpul dana 2,4T. Namun kembali karena yang menangani adalah BUMN secara langsung, dampak agregatifnya rendah. Dalam hal ini bila daerah diajak kerjasama akan menghasilkan efek dorong ekonomi yang bagus. Nyatanya tidak. 3. Pemanfaatan CSR sebagai implementasi peraturan pemerintah ttg CSR yang baru. Tetapi instrumentnya tidak tersiapkan. Jadi masih belum jalan. 4. Sekarang menggunakan PT. ASKRIDA. PT. ASKRIDA adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh seluruh propinsi di Indonesia. PT ini bergerak di sektor jasa asuransi. Dalam hal ini saya mempunyai hipotesa bila daerah tidak dilibatkan secara langsung, jelas akan menghasilkan kondisi yang sama seperti yang lain. Kunci permasalahan itu adalah : responsibilit diletakkan di pemerintah daerah dan diawasi. Pemerintah daerah lebih tauh dibandingkan dengan pemerintah pusat. Cilakanya pemerintah pusat, wa khususon para planner dari pusat begitu yakin lebih tahu tentang daerah dibandingkan dengan orang yang sehari-hari tinggal di daerah tersebut.... ini anehnya Indonesia. Seorang survey dengan waktu hanya 2 minggu atau katakan sebulan belum akan mampu mengetahui chemistry dari wilayah tersebut. Ini tambahan informasi saja Salam bambang sp
