Rekan-rekan Referensiers ysh., Berikut tulisan Bapak Rachmad Mekaniawan, Ciriajasa Group di milis Alumni Jurusan Teknik Sipil-ITB yang kami moderatori.
Di-forward atas seizin Pak RM. Semoga artikel beliau ini dapat menggugah kita semua memberantas KKN di NKRI yang - tentu saja - banyak berkaitan secara etika, filsafat, dlsb. dengan perencanaan pembangunan nasional. Plan-o-logi. :-) Mudah-mudahan diskusi ini tidak malah jadi monolog. :-) Terima kasih. Salam, Mohammad Andri Budiman "Bias-Bias Cak Andri" http://mandrib.kuyasipil.net/ http://mandrib.multiply.com/ ---discussion begins--- Korupsi Kelompok Tiga oleh: Rachmad Mekaniawan Saya lanjutkan pembahasan Korupsi yang kelihatannya kurang peminat, dan lebih tertarik masalah perpeloncoan :-) Korupsi dilakukan oleh kelompok ketiga seperti dalam posting saya terdahulu adalah sangat sulit diberantas. Hal ini bisa kita simak dalam banyak komentar misalnya :"Anda nggak tahu kehidupan PNS sih" atau "Saya sih diam aja, meski saya tahu mereka-mereka yang korup atau "Coba anda jadi PNS"."Pejabat" Indonesia bisa dibeli dengan harga murah dan banyak lagi. Semua ini muncul karena penghargaan berupa gaji dan fasilitasnya yang memang kurang dari cukup. Sebetulnya kalau mau berpikir normal, misal saat ini ada proyek nilainya 100%. di kick back 20 % kenapa nggak kita bikin aja proyek nilanya 80 % yang 20 % dibuat nambahin pendapatan PNS secara resmi, kan sama saja. Yang membedakan cuma cara uang itu mengalir menjadi resmi saja. Memang yang jadi masalah ketika gaji PNS naik, maka akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok naik begitu muncul rumor gaji PNS naik. Minggu kemarin saya terlibat diskusi dengan seorang pegawai Medco yang tugas di gurun pasir dengan gaji 5500 US $ baru lulus kurang dari 5 tahun dari elektro UGM, satu lagi dari BP Migas yang mengatur masalah penggajian tenaga kerja di perminyakkan. Memang secara gampang kita lihat bahwa teman-teman yang berkecimpung di perminyakkan mendapat gaji yang jauh lebih baik dibanding sektor lainnya. Namun untuk mendapat gaji sebesar yang di gurun tentu sangat mustahil di Indonesia, apa sebab, wong kerjanya sama kok. Cara berpikirnya yang saya tangkap demikian. Investor minyak menanggung seluruh biaya eksplorasi. Jika gagal dapat sumur minyak, maka biaya ini seluruhnya ditanggung investor. Jika berhasil, maka ada masa recovery untuk pengembalian investasi dengan pola 75 % investor dan 25 % Pemerintah, setelah lunas dan tetap berproduksi maka 25 % investor dan 75 % Pemerintah. Dengan pola yang demikian, maka Pemerintah akan berusaha menekan biaya investasi sekecil mungkin termasuk berapa banyak bule dan berapa besar gajinya harus disesuaikan dengan gaji Indonesia. Hal ini tak lain ditujukan agar periode pengembalian Investasi tidak panjang, tidak besar dan pada saat pemerintah dapat 75 % bagiannya sumur masih memiliki cadangan yang memadai untuk berproduksi. Dengan pola demikian maka mustahil tenaga ahli indonesia yang bekerja diperusahaan global akan memperoleh gaji dengan standard global di Indonesia. entar disambung lagi ..... Salam RM ---discussion ends---
