3 Juli 2008, www.jatam.org
Sisi Lain Otonomi Daerah Maluku Utara
Oleh: Zulkifly A. Idris, aktivis lingkungan tinggal di Ternate
Berita konflik di Maluku Utara lebih terkenal dibanding isu lainnya.
Yang terakhir, pemilihan gubenur Maluku Utara yang berakhir ricuh dan
berlangsung berbulan-bulan. Berita mereka bahkan menutup masalah
utama di kawasan pulau-pulau kecil ini, yaitu kesenjangan sosial dan
keselamatan penduduknya. Padahal, belum tentu para gubenur terpilih
itu mampu mengurus hal itu.
Sementara itu, kekeringan, pencemaran air, udara, dan tanah yang
terjadi bersama naiknya laju perusakan hutan dan pertambangan tak
banyak diberitakan. Di pulau-pulau Morotai seperti pulau
Ngele-ngele, Koloari dan Tobo-tobo serta wilayah sekitar PT. Nusa
Halmahera Mineral (NHM), yakni desa Tabobo, Tiowor dan Bukit Tinggi,
terjadi intrusi air laut dan rusaknya sungai. Akibatnya, sejak
sepuluh tahun terakhir warga susah memperoleh air bersih.
PT NHM adalah perusahaan tambang emas yang sebagian besar sahamnya
dimiliki asing, Sejak 2003, berkali-kali warga sekitar PT. NHM
berdemonstrasi menuntut kembalinya hak-hak dasar mereka. Salah
satunya hak memperoleh air bersih, yang terganggu sejak air sungai
rusak akibat pertambangan. Akhirnya di desa Tiowor, Bukit Tinggi dan
Tabobo, PT. NHM membangun sumur pompa. Tapi sampai hari ini, sumur
itu tak bermanfaat karena sumber air mengandung zat garam. Padahal
dulunya, sumber air sumur di kawasan itu tidak mengandung zat garam.
Warga terpaksa mencari sumber air minum alternatif, pilihannya air
sungai. Padahal air sungaipun sudah terganggu karena PT NHM
mengalirkan limbah sisa pabriknya kesana.
Berita selengkapnya dapat dibaca di www.jatam.org
