Dear pak Aby, apa kabar, sudah lama juga ga utik-utik referensi, Saya sepakat bila pak Aby khawatir atau curiga kepada tulisan dalam suatu media, karena saya juga mengalami bahwa pewarta kadang-kadang dapat memberitakan kembali suatu pernyataan dengan makna yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh sumber beritanya.
Namun walaupun saya tidak mengikuti acara tersebut (untuk menggelitik atau mengobok-obok pemikiran pak Aby, he he...maaf) saya sepaham dengan basis pemikiran sumber berita aslinya (Emil Salim). Menurut saya, pak Emil menyatakan kesalahan penataan kota dalam konteks "ecological footprint". Saya juga selalu menyatakan bahwa "suatu kota merupakan kota penyangga kota lain", adalah suatu kesalahan, karena (dalam konotasi negatif) penempatan status tersebut menagndung konsep "eksploitasi" oleh yang disangga (center) terhadap yang menyangga (pinggiran, footprint). Apalagi kalau yang lemah justru yang harus menyangga yang kuat hanya karena yang disangga tersebut memiliki status lebih penting. Teori "trickle down effect" adalah teori ekonomi yang egoistis (dukung saya, jadikan saya kaya dulu agar saya bisa membagi makanan buatmu...tetapi tanpa mengurangi posisi saya sebagai penentu), hedonik, ....yang dianut oleh sementara punggawa atau pengatur bangsa selama ini. Kita boleh merencanakan suatu kota unggul, tanpa menempatkan kota atau daerah lain menjadi kantong uang atau pijakan kakinya. Semoga pusat pertumbuhan baru yang pak Aby konsepkan tidak melahirkan kota-kota penyangga dalam konteks negatif tersebut, tetapi justru kota-kota dan daerah-daerah lain yang sama-sama tumbuh dan berinteraksi dalam keragaman potensi dan integratif serta setara dalam mentransfer kekayaan sumber daya masing-masing. Jangan sampai dengan dalih multiplier effect, bachward-forward linkage, yang berkembang adalah backwash effects. Bukan hirarkhi ekonomi-fisik-politis tetapi sinergi peningkatan kualitas dan kapasita unsur jaringan eko-antroposistem yang diharapkan. . Salam, Abimanyu 2008/8/20 hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> > > > > Ada yang ingin wacana planologi / perencanaan kota masuk dimedia…… > > Tapi apa jadinya kalau media memilih menulis sendiri dengan selera > sendiri dan seperti assaal?........ > > Sepotong-sepotong dan serba tak jelas konteksnya…. > > Mencerdaskan masyarakat?....Atau bukankah malah membingungkan > masyarakat?........Atau jangan2 Kompas malah seperti mengobok2 > planologi?........ > > > > Pada dasarnya 'kota penyangga' bukanlah konsep ruang yang "akan selalu > pasti salah"….. > > Ketika pertamakali Indonesia menggeliat dari 'negara agraris' ingin menjadi > 'negara industri'….. atau itu artinya dari mayoritas masyarakat agraris > sebagian > dari masyarakat Indonesia ingin bergeser menjadi 'masyarakat industri'…… > > Jelas bahwa untuk itu sebagai "langkah awal" strategi industrialisasi > yang praktis diperlukan "kebutuhan ruang" berupa "konsentrasi perkotaan" > (untuk langkah awal strategi pengembangan potensi pasar serta efisiensi > industri) … dimana untuk itu diperlukan city size tak hanya 'metropolitan' > namun juga nyatanya bahkan juga 'megapolitan'..…….. > > Benar bahwa ketika (megapolitan) Jakarta telah berkembang pesat namun > tak kunjung dikembangkan pusat pertumbuhan baru lain "yang setara"…… > utamanya diluar Jawa….. maka sejak itu "sistem kota kita secara nasional" > menjadi tidak sehat… dan saya sepakat kalau Kompas mengatakan itu sebagai > "ketidakmampuan pengambil kebijakan mendistribusikan pusat pertumbuhan"……. > > Tetapi selanjutnya ketika "para pendapat" mulai dan masih tetap saja > bicara > "jawa sentrisme" terus….. maka itu menjadi tak tepat lagi kalau dikaitkan > dengan "sistem kota secara nasional"….. karena Jawa hanya 6.7% saja luas > wilayah nasional kita…… > > Bicara "sistem kota secara nasional" logikanya harus lebih bicara > tentang ruang nasional yang 93.3% itu........ > > Kalau tidak ini tak bedanya pola pikir jawasentrisme itu juga sama saja > seperti "meng-obok2" sistem kota secara nasional juga........ > > Berikut dibawah adalah satu kutipannya dari Kompas……. > > > > aby > > > > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > > > > PEMBANGUNAN > > *Kota Penyangga Kekeliruan Berkota* > > Rabu, 20 Agustus 2008 | 03:00 WIB > > > > Bogor, Kompas - Perpindahan penduduk dari desa ke kota, khususnya ke ibu > kota Jakarta, yang terus-menerus menunjukkan ketidakmampuan pengambil > kebijakan mendistribusikan pusat pertumbuhan. > > *Penciptaan kota-kota penyangga* seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan > Tangerang untuk metropolitan Jakarta juga menunjukkan *kekeliruan cara > berkota*. Demikian dikemukakan pengamat masalah ekologi Emil Salim yang > juga mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Jakarta > saat dihubungi Kompas, Senin (18/8). > > "*Urbanisasi tidak terbendung* mengakibatkan daya dukung ekologi kota > penyangga juga makin terbatas. Kalau pengembangan kota seperti itu > diteruskan, akhirnya nanti *kota-kota penyangga itu juga membutuhkan kota > penyangga lainnya*," kata Emil. > > Emil mencontohkan, ketika daya dukung ekologinya melemah, Bekasi akan butuh > Cirebon sebagai kota penyangga. Demikian halnya, Bogor juga butuh kota > penyangga Sukabumi dan Tangerang membutuhkan kota penyangga Rangkasbitung. > "Apakah akan seperti itu?" kata Emil. > > > > Planolog perkotaan Budhy Tjahjati S Soegijoko dari Institut Teknologi > Bandung (ITB) secara terpisah mengungkapkan kekeliruan para pengambil > kebijakan masalah pertumbuhan perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. > > Rencana pengembangan jalan tol trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi > memicu pertumbuhan sejumlah wilayah yang dilaluinya menjadi daerah > permukiman dan industri baru. > > "Pada akhirnya terbentuk island city atau kota-pulau Jawa dengan lahan > produktif pertanian di Jawa menyempit. Dari keinginan untuk meningkatkan > produktivitas sejumlah daerah melalui rencana tol trans-Jawa, yang terjadi > kondisinya bisa berbalik. Berbagai krisis masyarakat akan terjadi," kata > Budhy Tjahjati. > > > > *Kesuburan tanah* > > Emil Salim mengungkapkan hal senada. Tingkat kesuburan tanah di Jawa sangat > tinggi. Kesuburan tanah di Jawa delapan kali lipat tanah di Kalimantan dan > enam kali lipat jika dibandingkan dengan kesuburan tanah di Sumatera. > > "Kalau lahan pertanian di Jawa hilang 1.000 hektar untuk konstruksi jalan > tol trans-Jawa, dibutuhkan pengganti 8.000 hektar di Kalimantan atau 6.000 > hektar di Sumatera," kata Emil. > > Emil mengatakan, jangan meniru proyek Gubernur Jenderal Hindia Belanda > Herman Willem Daendels (1762-1818) yang pernah membuat Jalan Raya Pos > Anyer-Panarukan. Jalan raya itu dibuat sebelum kereta api ada. > > "Setelah pembuatan Jalan Raya Pos itu, pertumbuhan kota di Jawa diarahkan > Hindia Belanda dengan kereta api," katanya. > > Pengembangan, kata Emil, sudah benar. "Semestinya sekarang yang dilakukan > itu meningkatkan fungsi kereta api yang lebih hemat tanah," kata Emil. > > Menurut Emil, kita hanya perlu meneruskan atau menambah intensitas > jalur-jalur yang pernah ada jika mau mengembangkan perkeretaapian di Jawa. > > Pilihan pengembangan jalan tol hanya akan memakan tanah dan menyiapkan > masyarakat di Jawa menghadapi krisis pangan, air bersih, dan krisis energi > listrik maupun bahan bakar minyak. > > Budhy Tjahjati menambahkan, wujud sistem kota harus menunjukkan keterkaitan > yang bermanfaat bagi semua pihak. Berbeda dengan pengembangan kota > penyangga, pengembangan kota semestinya menjalin keterikatan dengan pedesaan > untuk mendukung kota. (*naw*) > > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > > > > > > > > > > > > > >
