Milisters ysh,
Belum lama saya dpt email dari seorang sahabat….. menanggapi posting saya
“Polisi Petakan Kawasan Rawan Preman” per 29-12-08….. menyangkut paragraf saya
:
“……..Benarkah dikawasan ‘maju’ cukup dilakukan ‘pengendalian’ secara
pro-pasif atas praktek implementasi penataan ruang oleh industri keruangan
komersial yang spatially dan technically sudah sesuai prinsip design ruang
tetapi sociologically abaikan atau arogan pada simiskin …. lalu tak
diperlukan tindakan ‘intervensi proaktif’ seperti dengan "kreativitas
tanpa henti" pihak pemerintah utk adakan “urban space for the poor”
walau sangat minimalis dan simbolik sekalipun?…..
Ataukah "pembiaran" itu sendiri sebenarnya adalah bentuk perwujudan
sikap sementara pihak pemerintah dibidang keruangan yg memang tak peduli atau
no idea tentang penanggulangan kemiskinan, job creation dan masalah pembangunan
ekonomi pada umumnya?....... karena pemahaman bahwa wilayah
kompetensinya "hanyalah wilayah perencanaan fisik keruangan
semata"..... dan bukan yang lainnya?....... “.
Kata teman itu…….
Paragraf saya diatas mengingatkannya pada satu pertemuan di PL-ITB pada suatu
tahun/bln/tgl….. yg mempertanyakan proses dan produk revisi RUUPR yg sedang
berlangsung di DPRRI….
Disitu seorang alumnus senior katanya berseru :
"…..bukankah kita belajar di planologi itb ini diajarkan tentang physical
planning?.... karena itu untuk urusan2 sosial and the whole all goddam things
itu buat apa ada Menko Kesra?...buat apa ada Dep.Sos ? Sooo....apa yang salah
kalau dalam menyusun UUPR itu kita hanya memikirkan urusan fisik saja?........"
Teman saya ini ngaku sedih.... karena katanya yg ngomong itu adalah seniornya
(walah.. azas senioritas di PL kenceng betul rupanya….. mirip seperti azas
budaya jawa aja…. Yg lahir belakangan harus hormat dan ngalah terus pada yg
lahir duluan… walau yg duluan lahir tak tahu diri sekalipun…. alias yg lahir
duluan boleh seenak pusernya sok kuasa pada yg lahirnya belakangan …. Padahal
senioritas dan yunioritas khan tak ada korelasinya dengan wisdom khan ya?....
yg tua tak tahu diri juga banyak… yg muda tapi temuwo/ matang dan bersikap
dewasa juga banyak)…….
Teman saya ini lanjut lagi…. katanya :
Ia ingat.. dulu PU punya kegiatan namanya “Proyek Sosial Pengembangan Area &
Kota”…. bantuan dari UNICEF, yang sangat diappresiate oleh berbagai Departemen
dan Pemerintah Daerah yang dilibatkan dalam kegiatan Training nya.
Beberapa ex peserta selalu ingat manfaat training tsb yang merupakan
pembelajaran yang sangat berharga sampai mereka bisa mencapai jabatan sebagai
Bupati, Walikota, malah ada yg lebih tinggi lagi dari itu katanya……
Program Unicef itu oleh sementara pihak dianggap tak bergengsi…. katanya mosok
PU kok ngurusin hal-hal terkait dengan segala pendidikan lah, pertanian lah,
kesehatan lah, kesejahteraan keluarga lah........ PU itu kan pantesnya ngurusin
urusan besar2 terkait membangun jalan, mbangun jembatan, mbangun gedung,
mbangun TPA…….
Ngapain katanya DJCK dengan DTKTD (nama cikal bakalnya Ditjen Taru jadoel yang
ada di DJ. Cipta Karya) itu ngurusin segala tetek bengek dengan sebutan 'small
is beutiful' segala.... ga ada grip nya ! Sudahlah ga usah lah dikerjakan di
DTKTD lagi.
Maka pindahlah sang UNICEF ke Depdagri.... dan denger2 hasilnya tidak sesukses
spt waktu di PU…… karena memang di PU-lah dicoba diintegrasikan "the whole
goddam things” itu dengan physical planning…….
Yah… komentar saya sih singkat saja…….
Utk urusan sosial menyangkut aspek financenya…. Tentu diperlukan ahli keuangan,
akuntansi, ekonomi…. Utk urusan sosial menyangkut aspek humanismenya….
diperlukan rohaniwan, psikolog, sosiolog…… urusan sosial menyangkut aspek
medisnya diperlukan ahli kesehatan….. urusan sosial menyangkut aspek
logistiknya diperlukan ahli transportasi….. menyangkut masalah keamanan tak
cukup diperlukan hansip…. Tapi juga polri dan tentara….. sehingga untuk urusan
fisikel plening dari masalah sosial…. Saya pikir ya tentu planolog lah punya
kompetensi….. lalu untuk urusan estetiknya fisikel plening tentu diperlukan
arsitek… dan utk urusan strength of construction atau pertimbangan geologiknya
tentu perlu dilibatkan tukang insinur sipil, geolog dsb…..
Kalau semata PU urusannya hanya mau fisik saja…… saya pikir sih amat sangat
boleh saja…kenapa tidak…. Hanya saja caranya biar yg terbuka….… setidaknya
pertama katakan ke presiden…. PU tuh maunya hanya fisik saja…. Sekali lagi
hanya mau fisik saja….. nggak mau lainnya… dan saya kira itu juga mudah saja
bagi presiden….. jadi agar jelas bahwa para menteri lain juga agar baik2
berurusan dengan PU…..
jadi kalau mau bikin jalan misalnya……. Saya kira menteri keuangan tinggal
nanya…. Butuhnya batu kali berapa…aspal berapa.. mesin giling berapa… nanti
menteri keuangan bisa nunjuk bagian pembelanjaan…. Lalu ngirim materialnya ke
PU atau langsung ke lokasi juga boleh……. Lha nanti tinggal PU yang kerjakan…….
Dengan itu mungkin PU juga tidak perlu segala planner.. dan urusan begituan
saya kira cukup diserahkan pada insinyur sipil plus arsitek saja……
Kalau semua departemen berpikirnya kelewat amat mono sektoral begini.. saya
pikir dagang kacamata kuda bisa laku juga ’kali ya?........
Salam,
aby
