ThanksDwiagus atas "majalah dinding elektroniknya". 
 
Ini namanya stimulus untuk menghadang krisis. Tak ada hubungannya dengan 
pemerataan, karena yang potensi krisis itu lokasi-lokasi aglomerasi. Pemerataan 
(oleh Pemerintah) hanya bisa dilakukan ketika pertumbuhan tinggi. Kalau 
pertumbuhan hanya 4-6% saja, ya bisanya cuma perkuataan pilar-pilar ekonomi 
yang ada, yaitu pusat-pusat aglomerasi itu-itu lagi, senang atau tidak senang.
 
Pengelolaan stimulus ini dilakukan terpusat melalui DIPA-K/L. Teman-teman di 
K/L akan sangat sibuk sekali tahun ini. Kalau di Bandara Su-ta, pasti akan 
bertemu banyak kolega di K/L nantinya. Buat kolega di K/L yang bertugas sebagai 
pengguna anggaran ataupun pembuat komitmen, mohon berusahalah bekerja dengan 
tulus, jujur, prudent, dan tertib karena BPK dan KPK sudah pasang kuda-kuda. 
Jaringan komunikasi hi-tech-nya sudah di install di dekat-dekat Anda. Hati-hati 
bagi yang mengelola di atas Rp 1 M per proyek. Harapan saya stimulus ini 
benar-benar still...mulus and good governance...bukan goods governance. Selamat 
Bekerja.
 
Thanks. CU. BTS.

--- On Thu, 2/12/09, Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> wrote:

From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]>
Subject: [referensi] Stimulus Fiskal, Menebar Sumber Penghidupan: Merata?
To: [email protected]
Date: Thursday, February 12, 2009, 2:38 AM








 
Dear rekans, 
 
unutk referensi,.. artikel di kompas, saya paste di bawah….. ttg stimulus2 yang 
diharapkan bisa mempermulus jalan pembangunan menghadapi krisis global,… 
 
Saya attach tabel dari kompas alokasi per sektor per provinsi…. 
 
Tersebar merata? Silahkan menilai sendiri…. Bisa diraba-raba nanti fokus 
sektornya apa,.. 
Seperti di Sumatera Utara dapet lumayan besar di sektor perhubungan, .. mungkin 
jadi mau mindahin polonia ya, cak Andri ??...
 
Di pulau jawa, bidang ke-PU-an masih dominan…. Karena mendapat stimulus lumayan 
besar,…. 
Sementara kawasan timur terutama maluku dan papua, gak begitu banyak kebagian 
jatah stimulus,.. mungkin dirasa sudah cukup banyak danabagi hasil DAK DAU dan 
lain-lain yan glari ke situ ya?
 
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
--------- --------- ----
 
Stimulus Fiskal, Menebar Sumber Penghidupan
February 6, 2009
Kompas,  Jumat, 6 Februari 2009
 
Proyek yang didanai anggaran stimulus fiskal untuk infrastruktur harus mulai 
dilaksanakan Maret atau April 2009 agar proyek itu bisa selesai paling lambat 
Desember. Untuk proyek infrastruktur itu disediakan anggaran stimulus fiskal 
senilai Rp 10,2 triliun.
 
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani 
Indrawati meminta kementerian dan lembaga nondepartemen melaksanakan 
proyek-proyek tersebut mulai Maret dan April 2009 agar realisasinya cepat,” 
tutur Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Susantono di Jakarta, Selasa (3/2).
Departemen teknis yang mendapatkan jatah anggaran stimulus fiskal bidang 
infrastruktur tersebut harus bisa melaksanakan proyek segera setelah dokumen 
daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) mereka terima.
Dengan demikian, tidak ada masa tunggu lagi setelah DIPA terbit. Seluruh 
anggaran stimulus fiskal disalurkan melalui departemen teknis. Ini karena 
memang merupakan proyek yang digelar pemerintah pusat.
Anggaran stimulus fiskal tidak diberikan kepada daerah. Alasannya, daerah yang 
sudah mendapatkan jatah dana infrastruktur pun masih banyak yang belum sanggup 
menggunakan jatah dananya itu.
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR pada 27 Januari 2009, pemerintah menyebutkan, 
total stimulus fiskal untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi global 
dianggarkan sebesar Rp 71,3 triliun.
Dari anggaran stimulus fiskal itu, sebesar Rp 10,2 triliun di antaranya 
dialokasikan untuk menambah anggaran infrastruktur yang telah ditetapkan dalam 
APBN 2009, yaitu senilai Rp 102 triliun.
 
Namun, dalam pelaksanaannya, dari anggaran Rp 10,2 triliun itu, hanya Rp 7,37 
triliun yang langsung untuk pembangunan infrastruktur. Selebihnya, sekitar Rp 
2,83, triliun, untuk kebutuhan lain, seperti subsidi minyak goreng dan obat 
generik.
 
Dana Rp 7,37 triliun tersebut disalurkan ke tujuh departemen, yakni Departemen 
Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Departemen Perdagangan, 
Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Departemen 
Pertanian.
Pemerintah menetapkan secara rinci alokasi setiap anggaran berdasarkan 
daerahnya.
 
Tersebar
 
Alokasi stimulus fiskal infrastruktur per daerah sudah ditetapkan di Kantor 
Menko Perekonomian.
 
Untuk Sumatera, misalnya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendapat Rp 
18,9 miliar, Sumatera Utara Rp 385,49 miliar, Sumatera Barat Rp 132,13 miliar, 
Riau Rp 74,375 miliar, Kepulauan Riau Rp 165,58 miliar, Bangka Belitung Rp 46,7 
miliar, Sumatera Selatan Rp 137,72 miliar, Lampung Rp 105,84 miliar, Jambi Rp 
26,25 miliar, dan Bengkulu Rp 6,955 miliar.
Adapun di Pulau Jawa dan Bali dialokasikan untuk Provinsi Banten Rp 269,159 
miliar, DKI Jakarta Rp 482,414 miliar, Jawa Barat Rp 897,196 miliar, Jawa 
Tengah Rp 650,896 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 161,143 miliar, Jawa 
Timur Rp 624,737 miliar, dan Bali Rp 37,595 miliar.
 
Di Pulau Kalimantan dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Barat Rp 127,15 
miliar, Kalimantan Tengah Rp 68,5 miliar, Kalimantan Timur Rp 139,838 miliar, 
dan Kalimantan Selatan Rp 94,45 miliar.
Di wilayah Indonesia tengah, Provinsi Sulawesi Utara mendapat Rp 129,23 miliar, 
Gorontalo Rp 58,05 miliar, Sulawesi Tengah Rp 63,046 miliar, Sulawesi Barat Rp 
35,45 miliar, Sulawesi Selatan Rp 764 miliar, Maluku Utara Rp 26,884 miliar, 
Maluku Rp 46,2 miliar, dan Sulawesi Tenggara Rp 62,5 miliar.
 
Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi Rp 259,8 miliar dan Nusa 
Tenggara Timur Rp 371,295 miliar.
 
Adapun wilayah Indonesia timur, Provinsi Papua Barat mendapatkan jatah Rp 
94,658 miliar dan Provinsi Papua Rp 104,212 miliar.
 
Lapangan kerja
 
Seluruh stimulus fiskal ini diharapkan bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja 
langsung.
Dengan demikian, bisa diperhitungkan setiap satu lapangan kerja baru 
membutuhkan investasi senilai Rp 7,37 juta. Dengan dasar perhitungan itu, bisa 
diperhitungkan sebaran lapangan kerja baru yang akan tercipta di setiap daerah.
 
Contohnya, di Provinsi NAD yang mendapatkan alokasi stimulus fiskal senilai Rp 
18,9 miliar diperkirakan akan tercipta 2.564 lapangan kerja baru.
Adapun di Jawa Barat, sebagai daerah penerima alokasi terbesar, dengan jatah 
stimulus fiskal Rp 897,196 miliar, diharapkan tercipta 133.947 lapangan kerja 
baru. Ini belum memperhitungkan lapangan kerja baru tidak langsung yang 
jumlahnya bisa mencapai dua kali lebih besar dari lapangan kerja langsung..
”Sebagai gambaran, dalam proyek jalan, yang dimaksud lapangan kerja langsung 
adalah buruh cangkulnya. Adapun lapangan kerja yang tidak langsung, misalnya 
warung- warung kecil yang dibuka di lokasi proyek itu,” ujar Bambang.
 
Menurut ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, stimulus dalam pembangunan 
infrastruktur merupakan cara yang efektif untuk mendorong permintaan agregat. 
Dengan demikian, perekonomian tetap tumbuh meskipun ada dalam tekanan krisis.
 
Namun, lanjut Fadhil, yang akan menjadi hambatan adalah implementasi di 
lapangan. Kemampuan pelaksana di departemen teknis dalam menyerap tambahan dana 
sebesar itu akan menjadi kendala.
”Sebagai contoh, anggaran infrastruktur tahun lalu masih banyak tersisa. 
Apalagi, sekarang ditambah keraguan terhadap penyerapan yang rendah semakin 
besar,” ujar Fadhil.
 
Oleh : Orin Basuki
------------ --------- --------- -----
 
 
Best Regards,
 
Benedictus Dwiagus S.
http://bdwiagus. blogspot. com
http://bdwiagus. multiply. com 
 
"The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to 
watch somebody else doing it wrong, without comment."  - T. H. White
 
:::... Indo-MONEV ...:::
Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere 
in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on 
monitoring and evaluation and other related development issues including 
development aid works, particularly in Indonesia.
Join in by sending an email to:  indo-monev-subscrib e...@yahoogroups. com 
Find also Indo-MONEV in facebook: http://www.facebook .com/group. 
php?gid=34091848 127&ref=ts 
 















      

Kirim email ke