Milisters ysh, Sebenarnya pokok pangkal dari saya mendesak2kan terus urgensi masalah ‘hirarkhi ruang/ kota’ (utk menuju kata kunci ”kembangkan kota besar diwilayah”) itu adlh krn pembangunan wilayah (tertinggal, lbh dari 80% NKRI) itu pertama …mutlak memerlukan faktor migrasi SDM unggulan sbg ujung tombak human economic activities (plus pasangannya berupa investasi, dukungan lembaga keuangan, syarat mutlak kota besar yg nyaman sbg tapak dan environmentnya dsb..)….. dan kedua……. Faktor ‘spillover/ spread effect’ dari kegiatan kota amat besar (sbg hirarkhi tertinggi sistem kota) terbukti paling mampu menyegerakan pembangunan wilayah belakang/ pedalamannya (dibanding bila memulai pembangunan dari arah sebaliknya, walau 2 arah tentu perlu ) …… bahkan sampai radius ratusan km........... sehingga ketiga faktor taktis “tak terpisahkan” tsb (migrasi, SDM unggulan dan kota amat besar/ greater metropolis sbg ‘penggerak’ plus 'spread effect/ spill over effectnya) saya pandang merupakan kumpulan komponen paling efektif utk menyegerakan pembangunan wilayah (tertinggal)………dan faktor keempat adalah adanya ‘industri memimpin’ / ‘aktivitas memimpin’ (propulsive industries, leading activities) spt yg biasa selalu tak pernah ketinggalan disebut dlm textbook ttg studi pembangunan wilayah (model spt favorit pak Risfan Munir ttg pengembangan UKM lokal sih jelas bagus dan amat patut dihargai… … hanya saja karena tak jelas berkait dgn skenario pengembangan “kota besar” sebagai “economic engine” …… maka perannya utk menggerakkan migrasi kerah putih dan penciptaan aglomerasi baru luar Jawa sepertinya kurang kuat, padahal 'migrasi' itu juga kini amat mendesak)……….. Itu sebabnya mengapa saya mengusulkan 1) proyeksi pembangunan ‘Greater Makassar’ (sbg skala tapak, space, environment utk SDM kelas menengah/unggulan)... plus (2) skenario “migrasi SDM kelas menengah/ Unggulan” (unsur utama manusianya).... plus (3) “Filialisasi/ semai industri manufaktur memimpin” khas negeri kita (leading activities)… dan (4) sengaja berkonsentrasi mengembangkan “1 titik dulu” (dan bukan “serentak dimana2") utk menyegerakan terbentuknya aglomerasi kuat yg baru (utk kerangka countermagnet to primate city) ….. perlu dijadikan kerangka dasar pembangunan wilayah tertinggal…… dan..... Sebenarnya kita bukankah punya contoh lain faktual ttg “success story” pembangunan wilayah….. dgn faktor 4-in-1 tsb…… ialah Batam (500.000 jwa)….. Kalau kita perhatikan… bukankah (1) faktor migrasi (penduduk aslinya 13.000 suku laut dan oknum2 bajak laut..... (2) adanya peran SDM unggulan/ kerah putih/ leading acitivities/ leading industries (Habibie cs., Pertamina dsb)…. (3) faktor “Kota besar Singapore sedekat 20km sbg syarat environtment SDM kerah putih…. (4) industri manufaktur….(5) faktor daya spill over effect dari Singapura....... adalah kata kunci sukses pertumbuhan kawasan Batam (terlepas dari 1 ‘kelemahan’ sempitnya pulau Batam Rempang Galang sbg ‘pusat pertumbuhan’ regional ya prof. Abim)?....... dan sebaliknya kita juga memiliki cukup pelajaran berharga ttg “kegagalan strategi pembangunan wilayah” yg seharusnya cukup memalukan (atau sekedar memprihatinkan… atau biasa2 saja?) seperti ttg penetapan strategi “Kapet 13”..... lalu yg tewas 11?...... mana sudah begitu ada yg menyebut bahwa salah satu dari 2 yg hidup itu…… tanpa Kapetpun ia akan tetap tumbuh krn berbagai faktor lokal yg sejak awalpun memang telah mendukungnya…….. Tak bisa disangkal…… bbrpp faktor kegagalan Kapet adalah spt….. (1) ia direncanakan “serentak dan dimana2” (contrary to Perroux yg katakan bhw “pertumbuhan tidak terjadi serentak dan dimana2”)..…. (2) berbagai kebijakan lokasi Kapet itu samasekali tidak didukung oleh skenario mentah / matang ttg. pengembangan urban (bukan dominantly agrarian) sbg environment dari SDM kerah putih yg nantinya supposed dpt menjadi ‘kelas kreatif’ sbg penggerak perekonomian perkotaan lokal… (3) selain direncanakan “serentak dan dimana2”…. Tak adanya skenario pengembangan environment urban yg favourable (kota besar) bagi migrasi SDM kerah putih … menyebabkan tak mungkin munculnya migrasi SDM kerah putih kelokasi2 pusat Kapet tsb…..(4) tak ada pelibatan peran dari “industri nasional memimpin” yg kita sebenarnya punyai itu utk diminta aktif pada proyek2 Kapet tsb (tak ada skenario “semai industri manufaktur yg sdh berkembang pesat” spt industri spdmotor dgn 6,5 juta unit pertahun itu…. Dan Kapet terlalu pede dgn jurus “kembangkan SDA lokal” dan "agrarian" yg terbukti banyak gagal)..…… I I Dalam kaitan dengan “separation of powers”……. Dimana otoritas penataan ruang sama seperti pada sektor lain perlu ‘dibagi’ antara ‘eksekutif’ dan legislatif’….. dalam kaitan dgn ‘pembagian kekuasaan’ itu …… saya sih samasekali tidak terpikir ttg urgensi pengawasan oleh legislatif itu krn menyangkut ‘aspek anggaran atau kebocorannya atau korupsi’……. Sama sekali nggak gitu….. Tetapi saya lebih cemas ttg aspek potensi “ketidak tepatan pengambilan/ pemilihan strategi penataan ruang” oleh eksekutif (spt contoh diatas) yg tidak dpt dikoreksi secara memadai oleh legislatif yg sekedar terdiri dari para politisi rindu kursi…….. Benar sekarang ini “separation of powers” antara eksekutif/ pemerintah/ BKTRN dan turunannya sampai ke DJPR telah ada “partnership” dgn Komisi V DPR yg a.l. membidangi tata ruang…… tetapi bhw anggota parlemen adalah para politisi yg jarang mengerti ‘teknologi penataan ruang’ (dan kasarnya sekarang ini mereka secara darurat menghire ‘penasehat tata ruang’ yg itu tentu kurang memadai dan tak pasti mrpkn ‘jaminan mutu’ dan kurang terbuka pd masyarakat ) …… maka itu sebabnya…… seperti kenapa dibentuk KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transportasi) misalnya….. atau KPK,. KPPU dsb…. karena DPR (bahkan juga Presiden, utk nama baiknya) memerlukan “kepanjangan tangan” utk “partnership yg setara de\gn eksekutif” yg independen yg dapat bekerja lebih profesional dan lebih spesialistik tepat dibidangnya…… dan rakyat dapat kapan saja datang kesana……….... Salam,
