Mungkin yang lebih menyedihkan daripada simpulan dari analisis berjudul satire di bawah adalah mandulnya sebagian (besar?) dari para aktivis mahasiswa penentang Orba ketika mereka sudah keluar dari kampus.
Idealisme yang sudah bertemu dengan realitas hidup ternyata cenderung berubah menjadi pragmatisme. Salam, MAB Sent from my AXIS BlackBerry® -----Original Message----- From: "daengrusle" <[email protected]> Date: Sat, 26 Sep 2009 13:43:28 To: Milis ID-BB mks<[email protected]>; Panyingkul Milis<[email protected]>; Jurnalisme milis<[email protected]>; BUGINESE Milis<[email protected]>; Milis IA ITB Jkt<[email protected]>; Kuyasipil milis<[email protected]> Subject: [milis kuyasipil euy] KPK "Pantas" Diamputasi!! KPK "Pantas" Diamputasi 26/09/2009 17:25 Luky Djani Polemik mengenai keberlangsungan agenda pemberantasan korupsi dan independensi KPK seyogyanya segera diakhiri. Para penentang tak paham tentang big picture dari penguasa. Ya, sebagai pemenang pilpres satu putaran, pemimpin tertinggi bangsa ini tinggal selangkah lagi untuk menyempurnakan transisi demokrasi. Masalahnya, KPK (dan agenda antikorupsi) berpotensi menghalangi trajectory penguasa. Huru-hara yang dialami KPK--kecuali kasus yang dihadapi mantan ketua KPK--adalah langkah rasional yang diambil. Alasan valid atas langkah institusi kepolisian dan kejaksaan serta sikap pemerintah dalam mengeluarkan Perppu patut dikemukakan. Di sinilah big picture dari prahara KPK diletakkan dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Mari kita kembali menyimak pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa tahun lalu: "Pemberantasan korupsi jangan menimbulkan ketakutan yang besar dan membuat ekonomi ambruk" (Koran Tempo, 5 Desember 2006). Kegalauan Wapres sangat beralasan dan juga diamini penyelenggara negara lain. Apakah pernyataan ini hanya isapan jempol? Pandangan ini memiliki "akar rasional" secara akademis. Pada akhir dekade 60-an sampai awal 80-an, beberapa akademisi, pengamat politik-ekonomi serta pandangan lembaga keuangan internasional ataupun lembaga kerjasama pembangunan, seperti Bank Dunia, memandang korupsi mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (Huntington, 1968 dan Leff, 1964). Argumentasinya, pertama, korupsi memotong atau memperpendek prosedur birokrasi sehingga melancarkan dunia usaha (Bardhan, 1997). Kedua, melalui lobi dan kickback, kelompok bisnis dapat "menyakinkan" pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Myrdal, 1964). Ketiga, mampu menyeimbangkan pasar karena memperbanyak pemain yang memperoleh kesempatan bisnis (Tilman, 1968). Terakhir, dengan memberikan imbalan materi, pengusaha mendapatkan proteksi sehingga mengurangi ketidakpastian dalam berusaha dan investasi (Leff, 1964). Argumentasi di atas berlandaskan kalkulasi politik-ekonomi jangka panjang, ketika hubungan patronase politik-bisnis hanya bertumpu pada kelompok yang mampu mengelola bisnis secara inovatif dan efisien sehingga akan menopang proses industrialisasi (Leff, 1964). Selain itu, diyakini, keuntungan ekonomi dari bisnis masih dapat menutupi biaya suap (Nye, 1967). Salah satu contoh sukses adalah Korea Selatan, ketika industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dalam kerangka patronase penguasa dan chaebol (konglomerat). Diakui pula, korupsi politik sangat tergantung dari orientasi kekuasaan dan kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap jabatan publik. Walau demikian, pengamat Barat masih meyakini penguasa negara ketiga akan memilih kebijakan dan keputusan yang berorientasi menguntungkan publik (Leff, 1964). Bahkan, Samuel Huntington mengatakan, dalam dosis terbatas, korupsi diyakini dapat berperan sebagai bagian dari modernisasi (dikutip dalam Harris, 2003). Pendek kata, korupsi "berguna" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan rumah rezim SBY-Boediono di ranah politik adalah melakukan konsolidasi dan memupuk stabilitas politik. Pertikaian dan kompetisi antar kelompok politik tentu tidak akan menelurkan kebijakan yang bijaksana. Gontok-gontokan politik hanya akan memperlambat pengambilan keputusan dan ujung-ujungnya penanganan masalah bangsa telantar. Bahkan pemikir sekaliber Huntington (2002) juga percaya korupsi di kalangan politisi dapat menjadi perekat yang akan menurunkan potensi konflik politik sehingga secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KPK jelas "berdosa." Langkah-langkah komisi ini menunda terjadinya pemusatan kekuasaan. Mengapa? Sebagai komisi negara yang independen, KPK tidak dalam "koordinasi" pemimpin tertinggi. Ini berbeda dengan institusi penegak hukum lain. Beberapa contoh kasus bisa dijadikan ilustrasi. Jika ada kepala daerah bermasalah secara hukum -- dan ditangani oleh institusi kejaksaan -- berlaku situasi kompromi. Proses hukum akan diambangkan jika yang bersangkutan membantu atau bergabung dalam gerbong partai politik berkuasa. Simbiosis ini membantu penguasaan pusat yang membutuhkan interlocutor di daerah dan memberikan proteksi politik buat politisi daerah (Devas and Delay, 2006). Kita tentu enggan menghadapi instabilitas politik. Preseden mani pulite (operasi tangan bersih) yang mengguncang tatanan politik di Italia akan menghambat konsolidasi demokrasi. Operasi pembersihan politisi nakal menelan korban lebih dari lima ratus orang, di antaranya perdana menteri, menteri kabinet, politisi, pejabat birokrasi, aparat kepolisian, jaksa, hakim dan konco bisnis mereka. Juga tidak ketinggalan empat partai koalisi pemerintah membubarkan diri atau bahkan "menghilang." Puluhan politisi dan pengusaha bunuh diri dalam tahanan atau guna menghindari jeratan hukum. Secara total, operasi tangan bersih menyeret dan menghukum 582 orang. Bayangkan jika kepala daerah, anggota dewan, menteri dihukum. Siapa yang akan bekerja untuk rakyat? Apakah kasus pengerdilan KPK akan berdampak bagi citra pimpinan tertinggi dan negara kita di kancah internasional? Rasanya tidak. Ingat, ini masa bakti kedua dan terakhir. Jadi, tesis bahwa politisi akan peka terhadap opini publik (Kriesi dkk, 1995) menjadi tidak relevan. Di masa terakhir berkuasa, politisi biasanya tidak terlalu risau akan tindak tanduknya, karena tidak perlu lagi bermuka manis kepada pemilih. Beberapa pihak masih khawatir dengan persepsi komunitas internasional atas prahara KPK. Tapi, pentingkah pandangan internasional ini? Beberapa lembaga donor tentu akan bereaksi. Tetapi jika dicermati "keinginan" hakiki mereka adalah negara kita dapat menjamin investasi dan operasi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi yang terpenting adalah terintegrasinya ke pasar global (De Maria, 2008). Agar tetap berkiblat pada good governance, kita bisa meniru trik jitu Filipina. Sejak 1950 sampai saat ini, Filipina telah memproduksi 14 lembaga anti korupsi (Gonzales dan Medoza, 2004) dengan life-span rata-rata dua tahun. Bahkan, semasa pemerintahan diktator Ferdinand Marcos, terdapat empat lembaga antikorupsi. Tak perlu repot, bikin saja lembaga baru demi mengikuti "anjuran" para donor. Alasan-alasan di atas adalah landasan rasional mengapa KPK menjadi penganggu kepentingan nasional jangka panjang. Sadar atau tidak, KPK telah mengganggu trilogi pemerintah (ini tidak ada kaitannya dengan trilogi pembangunan Orde Baru yang tersohor itu). Pemberantasan korupsi jelas menghambat pembangunan ekonomi, mempersulit konsolidasi, dan menciptakan instabilitas politik. Karena itu, KPK "pantas" diobok-obok. Penulis adalah mantan wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kini mahasiswa Ph.D di Asia Research Center, Murdoch University, Australia. salama' -- drusle' http://daengrusle.wordpress.com ::: People are enemies of what they don’t know - Imam Ali kw::: ------------------------------------ Media komunikasi kuyasipil ============================================================ http://kuyasipil.net/web/ < web kuyasipil http://kuyasipil.net/web/wp-login.php?action=register < daftar email command: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], admin: [email protected] ============================================================Yahoo! Groups Links ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
