Rekans ysh, Mungkin semua model memang ada batasnya: tradisi, budaya lokal, monarkhi, demokrasi, kadang logika.
Bahwa pembahasan "keistimewaan Jogja" itu alot, sehingga memunculkan wacana "referendum." Tentu ada PRO/CONTRA yang sama kuat dan alot, berkepanjangan. Pertanyaan Koko sesungguhnya wajar: apanya yang istimewa? Masyarakatnya? Rajanya? Kalau pikiran saya sebagai awam dan bukan warga Jogja. Keistimewaan itu ada pada budaya. Pola hubungan raja dan masyarakat yang kuat. Ada social capital yang sangat kuat, dengan tradisi-tradisi yang layak dilestarikan sebagai kekayaan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika ini. Sepanjang sejarah sultan juga menunjukkan keteladanan dalam "mengayomi" masyarakat. Namun sejarah berjalan, banyak perbahan politik, ekonomi, sosbud, lingkungan, teknologi - yang saling mempengaruhi. Sehingga dalam membaca keadaan akhirnya Sultan memilih untuk "partisan dan mencalonkan diri". Bahkan sempat ada kumpul-kumpul sultan/raja se tanah air. Hal ini saya pikir yang membuat orang bertanya-tanya tentang "status keistimewaan." Pembahasan "keistimewaan" di tengah suasana menjelang Pemilu yang lalu tentu bukan saat yang pas, sehingga interpretasi macam-macam. Tapi itu pilihan beliau, yang tentunya sudah tahu +/- nya. Kita, orang awam politik sekarang kuatir kalau "referendum" dan sejenisnya akan mahal, potensi rusuh. Kekuatiran itu wajar, tapi sekali lagi, daerah lain juga mengalami hal yang sama, kalau tak setuju, jangan cuma untuk Jogja. Kalau orang Jogja yakin beliau memang pilihan istimewa, mestinya ya referendum justru membuktikan bahwa beliau, dan keistimewaan Jogja memang istimewa. Kalau teman-teman membandingkan dengan monarkhi Inggris, Belanda, Jepang. Jelas posisi mereka dalam dunia budaya, tidak partisan, tidak nyalon jadi perdana menteri. Jadi sesungguhnya pilihan kembali kepada beliau dan rakyat Jogja. Tapi referendum juga baru wacana bukan? Saya merasa mendapat menfaat dari lontaran Koko, bagus untuk menguji konsistensi berfikir kita sendiri. Bukan untuk ikut Pro/Con. Demokrasi, tradisi, monarkhi, logika ada batasnya. Tapi fairness, keadilan, transparansi, akuntabilitas sebaiknya dijunjung bersama. Salam, Risfan Munir Pada Sab, 23 Jan 2010 12:19 CST Harya Setyaka menulis: > >Kalau semua itu ada batasnya, alias tidak kekal.. Apa dan dmana batas suatu >Monarki? >Mengapa situ yakin demokrasi ada batasnya, sosialisme ada batasnya, namun >giliran Monarki - Yogyakarta lain opini.. > >Mungkin dengan referendum ini kita bisa menguji: apakah monarki sudah >melampaui masanya? > >Di Yogyakarta; siapa yg istimewa? Rakyatnya atau Sultannya? >Seseorang menjadi istimewa bukan karena dibelenggu keterpaksaan dan ketiadaan >pilihan.. Justru orang yg istimewa adalah yang berdaya karena punya pilihan. >Mengenai apa yg ia pilih nantinya persoalan lain. > >Sultan HBX bisa memilih untuk ikut menjadi Kader Golkar (partai politik yg >hanya kontekstual dalam demokrasi) dan mencalonkan diri jadi Presiden (lagi2 >demokrasi). >Mengapa rakyat Yogyakarta tidak boleh memilih apakah sudah saatnya Gubernur >dipilih melalui Pilkada atau tidak? > >Juga sangat lucu kalau lantas kediktatoran (sbg negasi dari demokrasi) >dibenarkan atas nama kemakmuran yg diukur dengan multi-indikator sekalipun. >Tidak ada seorang pun yg bisa menjadi makmur (atau tidak makmur) di DIY tanpa >berada di dalam Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, >Kab. Gn. Kidul... Tapi Bupati ternyata melalui pilkada.. > >Having said that; apa gunanya DPRD DIY? Jangan2 cuma rubber stamp nya Sultan >HBX (yg kader Golkar). > >Makanya lebih baik refrendum untuk menuntaskan semua ini.. Kalau memang toh yg >dipilih adalah kembali ke Monarki artinya memang Monarki DIY adalah Monarki yg >tahan dan teruji oleh waktu.. > > >Salam, >-K- > > > >Pedal Powered BikeBerry > > >-----Original Message----- >From: Wanto None <[email protected]> >Date: Fri, 22 Jan 2010 23:09:48 >To: <[email protected]> >Subject: Re: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > >Dear temens, >Dear temans, >Saya kok kurang sejalan dengan meributkan demokrasi. Demokrasi hanyalah sebuah >propaganda, thesis besar untuk menuju sebuah negara ideal. Sama dengan thesis >tentang sosialisme oleh Karl Max yang mempunyai daya jangkau dan tempo >terbatas. artinya bahwa tidak bisa di terapkan di setiap tempat ato di >sepanjang waktu kehidupan. Kita bangsa Indonesia hendaknya menggali sendiri >sistem ideal merencanakan pembangunan kita sendiri. >Kalo saya lebih condong kita meributkan cara2 pemda menangani pelayanan >publik. karena bicara planning ujungnya pelayanan publik. Kalau memang >kediktaktoran ternyata lebih memakmurkan kenapa kita hindari. Kenapa harus ada >pemilihan gubernur jogja kalo memang masyarakat sebenarnya sudah merasa aman >dan tenteram dengan rajanya sekaligus sebagai gubernur? Namun kemakmuran >adalah bahasa yang sulit di ukur, toh meski pendapat perkapita meningkat belum >tentu masy merasa makmur. Jalan tiada ujung ini kita isi dengan usaha kecil >yang manfaat buat sekitar kita. >Sekian,KUSWANTO > >--- On Sat, 1/23/10, Sugiono Ronodihardjo <[email protected]> wrote: > >From: Sugiono Ronodihardjo <[email protected]> >Subject: FW: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta >To: "[email protected]" <[email protected]> >Date: Saturday, January 23, 2010, 6:05 AM > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >From: sugion...@hotmail. com >To: refere...@yahoogrou ps.com >Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta >Date: Sat, 23 Jan 2010 03:51:53 +0000 > > > >Pak Kuswanto yang sedang jauh menuntut ilmu dan rekan-2 ysh; >Terima kasih atas urun rembugnya, sepertinya kita di negeri seribu pulau ini >memang sedang pada bingung mencari jati diri dalam ber'demokrasi' . Mungkin >karena itu budaya dari luar sehingga kita butuh waktu untuk ber-akulturasi >dengan 'bhineka tunggal ika'. Orang 'Amrik' kalau tidak salah juga bekas >jajahan United Kingdom alias Kerajaan Inggris, mungkin mereka juga terus >mencari model demokrasi Republik bukan Kerajaan. Apa NKRI mungkin bisa belajar >dari proses berdemokrasi model Amrik ? Mungkin masih perlu waktu panjang untuk >proses akulturasi berdemokrasi (bukan demo-crasy lho..), memang butuh >kesabaran. Saya jadi ingat penggalan sajak 'Deru campur debu' nya alm. Chairil >Anwar : Aku (baca: NKRI) ingin hidup seribu tahun lagi..., sepertinya waktu >masih panjaaaang. >Wassalam, >Onnos > > > >To: refere...@yahoogrou ps.com >From: kus_...@yahoo. com >Date: Fri, 22 Jan 2010 02:06:47 -0800 >Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > > > > > > > > >Pak Bambang, Pak Onos, Pak Risfan ysh, > > >Lama tidak urun rembug. Maklum mahasiswa tugsnya ya melototi buku2 dan >mendengarkan dosen. Selama 5 bulan di US ada banyak yang ak tangkap soal >demokrasi dalam perencanaan. Ini hanya pendapat ya mohon penyempurnaan. > > > > >Kesimpulan dari pengamatan saya selama ini adalah Amerika sendiri tidak >demokratis dalam perencanaan wilayahnya. Proses demokrasi sendiri dalam >perencanaan tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan para penganut Post >Modernist di US mengkategorikan urban planning disini belum demokratis. Para >planner seperti Hoch, Hokins, jacob mengkritisi sistem perencanaan di sini. >Bahkan sebuah survey menyebutkan bahwa fungsi zoning dan regulating mencapai >44% dan 40% sedangkan fungsi advokasi dan kolaborasi hanya 5% terbalik dengan >standard demokrasi dalam perencanaan yang regulating dan zoning seharusnya >cuma 5%. Proses perencanaan saat ini hanya berada pada level consultasi >dengan masyarakat bukan tahap partisipasi sebenarnya. Fakta lain bahwa >demokrasi perencanaan tidak absolut di US adalah bahwa tahun 1930 negara punya >power besar dalam perencanaan wilayah termasuk tata ruang dengan adanya Urban >Renewal Program. Dengan alasan menghapus slum area, negara > memisahkan keluarga para kaum kulit hitam dari kota2 dan terjadi diskriminasi > luar biasa yang mendorong Marthin Luther King Jr. menyerukan perjuangan hak > kaum kulit hitam pada tahun 1960-an. Sampe saat ini zoning yang di gunakan > serta prosedur2 kebijakannya masih jauh dari demokratis. Masalah lain yang > mungkin perlu di perhatikan bahwa di sini juga terjadi fragmentasi politik > yang menghambat koordinasi antar city, state, and federal government. > > > >Belajar dari situ naif apabila kita mengagungkan demokrasi dalam segala hal. >Untuk menuju kepada negara yang maju dengan masyarakat makmur, fokus sekarang >adalah revolusi birokrasi secara besar2an. Urban Planning itu adalah mata >politik, dan politik adalah badannya sedang birokrasi adalah kakinya. Kondisi >masyarakat yang sdah jenuh dengan kondisi yang ada, frustasi, misguide, loss >character adalah di sebabkan oleh kegagalan reformasi dan desentralisasi/ >democratisasi untuk memenuhi harapan tinggi masyarakat waktu itu. (maaf ini >hipotesis tanpa data, bagi para sosiolog boleh mengomentari dan meluruskan >yang ini). Politik boleh sudah berganti rezim tapi ternyata birokrasi masih >sama. kaki2 itu berat melangkah kepada apa yang di perintahkan oleh mata. >Politik malah terkontaminasi dengn birokrasi, dan kita akhirnya begini2 saja. >China tahun 1960an membangun ekonomi dengan merevolusi birokrasinya. Insya >Allah kita bisa dalam 10 tahun menikmati keberhasilan > pembangunan dengan konsisten pada revolusi birokrasi. Ide yang sulit di > laksanakan tanpa kepemimpinan yang tegas dan berani serta jujur. > > >Terima Kasih. > > > > > >--- On Thu, 1/21/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> wrote: > > >From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@hotmail. com> >Subject: RE: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta >To: "refere...@yahoogro ups.com" <refere...@yahoogrou ps.com> >Date: Thursday, January 21, 2010, 1:40 PM > > > >Pak Bambang SP, Mas Risfan M. ysh. >Nuwunsewu, wah senang juga dapat ikutan urun rembuk tentang fenomena demokrasi >dalam proses penataan ruang. Maksudnya mungkin buat konsep (makro s/d mikro) >untuk menghadapi perkembangan demokrasi (atau 'demo-crazy' ) yang semakin >marak di negeri seribu pulau ini. Sebetulnya sudah pernah dibuat PP (th >?) tentang 'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang', tetapi >kok sepertinya tidak jalan. Apa mungkin PP tsb. tidak cocok dengan 'sikon' >masyarakat kita atau belum mengantisipasi perkembangan era-reformasi dan >otonomi daerah ? Ada anggapan bahwa masyarakat kita memang gampang marah >(dalam kamus disebut 'amok'), apa mungkin karena kita hidup didaerah yang >beriklim tropis yang berhawa panas, tetapi sepertinya lebih panas di Mekah >yang banyak bebatuan dan gurun pasirnya lho.. Kita seharusnya mensyukuri dapat >hidup diwilayah Nusantara yang alamnya indah permai & subur. Apalagi >kalau ruang kita hidup ini dapat di tata dengan baik, sehingga > tidak 'amburadul' dan masyarakatnya masih lebih suka ber'demo-crazy' ? >Saya sepakat dengan pendapat Pak BSP, bahwa dibutuhkan beberapa dekade lagi >untuk bisa mengikuti 'suasana demokrasi yang baik', namun alangkah baiknya >kalau mulai dari sekarang dicari konsep 'budaya demokrasi' model Indonesia ? >Wassalam, >Onnos > > > > >To: refere...@yahoogrou ps.com >From: bspr...@indosat. net.id >Date: Thu, 21 Jan 2010 16:35:00 +0700 >Subject: Re: [referensi] Jangan Ada Referendum Keistimewaan Yogyakarta > > > > >Mas Risfan ysh, >Waduh saya kira apa yang diharapkan mas Onnos itu memang bagus untuk dibahas. >Yang mau kita bahas ini adalah konsep ataukah mencari cara menghadapi apa yang >terjadi saat ini. >Bila demokrasi yang hendak didorong dalam sistem perencanaan. Wuaduh, bukannya >saya pesimis, kayaknya masih butuh beberapa dekade lagi. Hal ini karena >struktur politik kita yang belum favourabel untuk terciptanya demokrasi >tersebut. Bahkan kata demokrasi itu sendiri sekarang saya harus sepakat dengan >penganut leftist kelas dunia bahwa yang terjadi adalah demokrasi dengan value >milik pemilik kapital. Artinya tidak ada sebenarnya kata vox populi vox dei >.... mungkin yang ada vox populi vox dui...t. Sangat satiris dan sangat >ironis. >Namun dampaknya adalah masyarakat saat ini yang terkena akibat dari kata >demokrasi ini adalah menggunakan pendekatan pembangkangan. Ini dilakukan >disemua level. Saya jadi teringat pendapat Prof Tibout tentang ciri-ciri >masyarakat tropis ... dulu sempat marah saya dengan pendapat itu. Dia >mengatakan bahwa masyarakat pada wilayah tropis mempunyai kecenderungan untuk >bersifat menyerahkan semuanya pada kekuatan luar .... namun pada saat dia >mengalami tekanan maka akan melakukan sikap yang frontal dan destruktif. Ini >persis juga dengan idiom ngalah-ngalih- ngamuk. Saat ini masyarakat pada level >ngamuk. >Ini berbeda dengan masyarakat subtropis ... mereka cenderung melakukan >perencanaan dengan baik juga berusaha untuk kontroling terhadap lingkungan >dlsb. >Ini yang mengakibatkan warna demokrasi kita menjadi sangat aneh ... Ada sebuah >"keluwehan" namun pada saatnya akan dengan cepat dia ngamuk. Apakah ini bisa >kita tangkap dengan mode demokrasi versi subtropikal tersebut. >Salam >bambang sp. > > > > > > >Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from >Hotmail®. > > > > > > > > >Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from >Hotmail®. >New Windows 7: Find the right PC for you. Learn more. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
