Eyang ABY, dalam banyak kasus, peran pimpinan sangat menentukan. Tampaknya situasi semacam ini nyaris tidak terbantahkan, mungkin akan menjadi seperti hukum gravitasi saja. Sikap seperti ini bukan dilandasi sentimen atau diskriminasi mengabaikan yang kecil-miskin-tersingkir-difabel, melainkan inisiatif selalu datang yang serba kuat suberdayanya, kuat daya tahannya, kuat daya pikirnya, kuat kemauannya, kuat visinya, serba kuat dalam banyak hal termasuk jaringannya.
Salam, Djarot Purbadi http://realmwk.wordpress.com [Blog Resmi MWK] http://forumriset.wordpress.com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologiarsitektur.wordpress.com --- On Thu, 2/25/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: From: hengky abiyoso <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: dr Pak JokoWi (Walkot Solo) FW: [se-urdv-id] QUERY: Collecting and Interpreting Local Socio-Economic Data - Advice; Experiences./Pertanyaan: Mengumpulkan dan Mengintegrasikan data sosial-ekonomi. Reply by 4 March 2010. [SEC=PERSONAL] [1 Attachment] To: [email protected] Date: Thursday, February 25, 2010, 10:36 AM [Attachment(s) from hengky abiyoso included below] Milisters ysh, Bhw terlihat disini keinginan walikota Jokowi utk ingin lbh meraih sukses pemerintahan lbh besar lagi ........ditambah dgn cerita contoh dari rekan Djarot ttg manajemen RSUD Bantul yg menunjukkan praktek ttg good governance disuatu wilayah yg terlihat berjalan semakin baik dan hasilnya memperlihatkan kepuasan masyarakat .........namun perlu diingat bhw bagi masyarakat .....bila misalnya saja ada 2 pilihan antara (1) miskin dan sempit lapangan kerja dan ada terdpt pelayanan good goernance spt biaya rumah sakit yg murah dan baik ......atau (2) banyak kesempatan kerja dan trdpt sistem upah yg baik dan segala sesuatunya harus bayar ........belum tentu bhw masyarakat akan memilih no (1) atau keadaan yg pertama diatas .......dimana banyak diketahui dan dialami bhw yg namanya gratis atau murah itu tak selamanya nyaman, memuaskan dan terhormat .........utk konteks tertentu/ dibbrp tempat lain ada saja model pelayanan gratis spt jankesmas/ pengobatan gratis .......namun dikeluhkan bahwa yg sekedar namanya tempat duduk sajapun tidak disediakan ........jadi semenjak mengantri sampai memperoleh pelayanan ....masyarakat terpaksa terus-menerus berdiri ......blm lagi bhw bisa saja obat yg didapat adalah serba sederhana/ ala kadarnya ........krn itu janganlah kita mengira bhw pemda/ pemerintah yg terlalu banyak berpikir bhw pemerintah/ pemda adalah ‘segalanya’ dan atau adalah tempat ‘pusat kehidupan/ pusat kegiatan’ yg terhebat sekali dan luar biasa (saya tak katakan pak Jokowi gitu lho) ...........bukan tak mungkin itu malahan akan menciptakan bias baru dari visi lama .......ialah (mengajak masyarakat luas) menganggap bhw apa yg dikerjakan oleh pihak pmerintah adalah selalu serba paling the best dan ‘segalanya’ ......dan tanpa sadar masyarakat malahan spt diajak menjauh dari pemahaman ttg “mekanisme pasar bebas” (laissez-faire) yg sebenarnya itu lbh merupakan mekanisme liku2 kehidupan dan transaksi yg riil/ nyata dan paling fair dimasyarakat dn itu justru bukanlah sesuatu yg jahat dan tak adil........ .. Tak harus memakai segala data dan sistem yg serba njlimet dipemda..... ...asalkan segala sesuatu yg serba akan mendatangkan investasi dan peluang2 kesempatan kerja baru terus saja dikembangkan ......dgn sendirinya pastilah masyarakat akan otomatis lbh sejahtera hidupnya .........faktanya di Solo sendiri cukup banyak rencana investasi pembangunan fisik yg dampak gandanya kpd perluasan kesempatan kerja maupun kpd geliat perkembangan dari multisektor yg lain sudahlah pasti .......salam, aby From: "Walikota Joko Widodo" Date: Fri, 19 Feb 2010 10:28:26 +0000 Click here for English version Rekan Yth, Sebagai walikota dari sebuah kota berpenduduk 700,000 di daerah Jawa Tengah , saya terus berupaya agar masyarakat lebih dekat berinteraksi dengan pemerintah daerah, dan meningkatkan kesadaran mereka akan isu perkotaan dan berpastisipasi aktif di dalam keiatan pembangunan perkotaan. Untuk itu, saya ingin belajar dari pengalaman kota lain yang telah berhasil melibatkan warganya dan aparat kelurahan dalam melakukan pengumpulan dan pengintegrasian data sosial-ekonomi ke dalam proses perencanaan, dan berkontribusi dalam penyusunan insiiatif pembangunan yang lebih efektif. Dengan ini, saya ingin bertanya kepada anggota komunitas “Urban Development” untuk berbagi pendapat mengenai hal sebagai berikut: · Berdasarkan pengalaman anda; apakah data yang akurat akan membuat proses monitoring permasalahan, pelayanan dan upaya peningkatan kinerja lebih efektif? · Berdasarkan pengalaman anda, bagaimanakah cara menyusun data sosial ekonomi sehingga lebih mudah dimengerti dan aksesible bagi warga dan aparat kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan? · Apakah ada sistem data yang inovatif yang didesain untuk memungkinkan walikota untuk berkooordinasi dengan lebih baik dengan kepala teknis di setiap departemen? Jika ada, mohon informasinya mengenai sistem ini. Di akhir query ini, saya juga mencari contoh pengalaman dan cerita sukses mengenai investasi lokal yang mampu menghasilkan metode pengumpulan data di tingkat komunitas yang dapat dipercaya oleh warga Terima kasih sebelumnya atas saran dan perhatian anda untuk mendukung upaya kami meningkatkan tata pemerintahan lokal dan meningkatkan partisipasi warga. Salam, Walikota Joko Widodo City of Solo Government, Solo --- On Mon, 2/22/10, Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com> wrote: From: Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Re: dr Pak JokoWi (Walkot Solo) FW: [se-urdv-id] QUERY: Collecting and Interpreting Local Socio-Economic Data - Advice; Experiences. /Pertanyaan: Mengumpulkan dan Mengintegrasikan data sosial-ekonomi. Reply by 4 March 2010. [SEC=PERSONAL] To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Monday, February 22, 2010, 5:39 PM Pak Dwi Agus, nimbrung nih ya, tetapi pada skala yang sangat kecil. Di RSUD Panembahan Senopati, Bantul, manejemen pelayanan dikelola dengan TI dan kayaknya sangat menarik. Setiap transaksi yang masuk dapat dipantau dengan seksama, sampai setiap karyawan bisa melihat "jasa medis" yang akan mereka terima setiap harinya (dengan password). Dari yang saya dengar, sistem pemantauan "realtime" ini telah menjadi bagian dari budaya kerja para karyawan, sehingga mereka bisa dengan mudah merencanakan pola keuangan mereka. Saya dengan juga sistem pengelolaan layanan dengan TI ini, yang transparan semacam itu tadi, baru ada di Bantul. Sekarang RSUD Bantul semakin maju karena telah ada di hati setiap warga Bantul, masyarakat puas dengan layanan dan karyawan puas dengan penggajian yang transparan. Jika sistem semacam ini bisa dikembangkan di setiap layanan publik, alangkah bagusnya ya....meskipun proses untuk mencapai kondisi semacam itu tidak gampang... pada titik "pembagian rejeki" tentu selalu ada dialog - tarik-ulur berbagai kepentingan, yang hendaknya dilandasi prinsip keadilan substansial. Dalam kondisi semacam itu, manusia memang dikendalikan sistem dan angka-angka, tetapi jika itu semua merupakan bagian dari proses memperjuangkan keadilan dan hormat pada profesi serta menjunjung tinggi etika, rasanya ekselen juga !!! Salam, Djarot Purbadi http://realmwk. wordpress. com [Blog Resmi MWK] http://forumriset. wordpress. com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologi arsitektur. wordpress. com --- On Tue, 2/23/10, Benedictus Dwiagus Stepantoro <bdwia...@gmail. com> wrote: From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <bdwia...@gmail. com> Subject: [referensi] Re: dr Pak JokoWi (Walkot Solo) FW: [se-urdv-id] QUERY: Collecting and Interpreting Local Socio-Economic Data - Advice; Experiences. /Pertanyaan: Mengumpulkan dan Mengintegrasikan data sosial-ekonomi. Reply by 4 March 2010. [SEC=PERSONAL] To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, February 23, 2010, 8:27 AM Pak Aby yang baik,... saya ingin mbantu pak jokowi pak,... kirain pak Aby menyarankan saya untuk mengawini putri solo,.... wah, kalau ini saya nunggu ketok palu RUU Perkawinan dulu pak ,.. huehehehehee Yang saya tau itu di sektor kesehatan, pemanfaatan sistem informasi untuk koordinasi, sampai policy making itu, adalah sangat memungkinkan, ... contoh yang saya tau Kab.Ngawi. Di mana ada sistem informasi kesehatan yang linked (secara online kalau gak salah) dari tingkat fasilitas sampai ke Dinas Kesehatannya, .. jadi kepala dinasnya bisa memonitoring perkembangan pelayanan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya di tingkat kecamatan,.. ... dan bisa mengkoordinasinya pula secara online,.... salam, dwiagus --- In refere...@yahoogrou ps.com, hengky abiyoso <watashiaby@ ...> wrote: > > Halo mas Dwi yg baik, > Walau pertanyaan pak Jokowi itu sebenarnya lbh mengharapkan jawaban dari Solution Exchange-UN ....namun pandangan berikut ini justru berasal dari mitos yg banyak dipercaya kebenarannya baik oleh  orang solo sendiri maupun   oleh orang bukan asli Solo  lho......... > Denger2 sih ada mitos .. kalau mau berkarier sukses ....katanya sih syaratnya > KAWINI-lah dulu putri Solo.......Kalo gak percaya silahken nanya sendiri kpd > yg udh pada  mempraktekken. ....Soeharto misalnya .. semenjak mengawini ibu > Tien (puti Solo keturunan Mangkunegaran) kariernya lalu melesat dan bahkan > sempat jadi presiden sampai 32 tahun dan itupun ada yang bilang ..gara2 > ditinggal Ibu Tien maka semenjak itu bintangnya redup dan lengser..... . lalu > Akbar Tanjungpun ikut2an cari putri Solo dan hasilnya?... . ia menjadi > menteri termuda (usia 36 tahun) bahkan kemudian menjadi ketua DPR dan malah > skrg meraih gelar doktor dari UGM....... Amien Rais, Jendral Djoko Santoso > dan pak Djoko Kirmanto (Menteri PU) apalagi ........selain pada mengawini putri Solo mereka sendirioun konon juga asli Solo ......jadi maka gak usah ditanya lagilah bgmn hasil kariernya... .... > Jadi kalau mas Dwi bener mau nolongin pak walikota Solo itu ......silahken > anda nanya .....pak Djokowi itu sudah mengawini putri Solo ato belum....... > kalau belum ya  kalo memang bener ingin sukses ya gimanalah gitu caranya > ......biar kariernya sbg walikota bisa sukses besar gitu lho ......salam, > aby > >  >
