Pertama kali kita menginisiasi dan melaksanakan plbpm - reaksi yg timbul adalah akan menyengsarakan masyarakat dan hanya berpihak pada orang kaya - jelas2 plbpm kita buat utk rakyat kecil dan sangat terbukti manfaatnya bagi masyarakat kecil . Sudah 80 desa kita bangun dgn pendekatan plbpm. Sekarang ada investasi atau pemb di pesisr - reaksi yg timbul juga sama adlh tidak berpihak ke rakyat kecil - lha yaa opo Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: hengky abiyoso <[email protected]> Date: Sun, 28 Mar 2010 06:36:27 To: <[email protected]> Subject: [referensi] Fw: Re: [plbpm] (Tgp) Investasi Dikhawatirkan Pinggirkan Rakyat Lokal --- On Sat, 3/27/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: From: hengky abiyoso <[email protected]> Subject: Re: [plbpm] (Tgp) Investasi Dikhawatirkan Pinggirkan Rakyat Lokal To: [email protected] Date: Saturday, March 27, 2010, 11:13 PM ++++: Rencana pemerintah membuka peluang investasi di 12 pulau kecil dan terluar di Indonesia dikhawarirkan hanya akan menguntungkan segelintir investor. Di sisi lain akan meminggirkan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. >>>>: Kurang masuk akal kalau yg namanya 'investasi' (besar) itu hanya >>>>menguntungkan 'segelintir investor' saja...... pastilah banyak dampak/ >>>>manfaat ganda yg ditimbulkannya. ......para (segelintir) investor itu tak >>>>mungkinlah masing2 seperti encik pemilik toko kecil ... nongkrong dan >>>>mengelola dan menjagai sendirian usahanya itu.......pastilah dipakai banyak >>>>sekali karyawan/ pekerja ......pastilah ada hubungan2 bisnis yg tercipta >>>>dgn perusahaan2 lain .... pastilah ada perusahaan2 baru yg berdiri >>>>karenanya .....ada pajak uang masuk kenegara ......ada kemajuan/ >>>>konkretisasi pembangunan (di) wilayah ... dsb..... ++++: Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik di Jakarta, Jumat (26/3), terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan dan pengelolaan kawasan di pulau terluar seharusnya disikapi dengan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daera, yang berpijak pada letak geopolitik Indonesia. >>>>: Kekhawatiran ttg 'kemampuan pengawasan yg terbatas' terlampau >>>>mengada-ada ......setidaknya walau hanya 2 personnel TNI-AL pd tiap pulau >>>>terluar ..namun masing2 telah dapat melakukan tugasnya utk menduduki >>>>apalagi mengawasi pulau2 terluar kita sampai saat ini ......... apakah >>>>segala sesuatu berjalan dgn normal atau ada sesuatu luarbiasa yg >>>>terjadi..... ...... ++++: Kerja sama pengelolaan kawasan pulau kecil dan terluar disepakati Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI AL. Dua belas pulau yang akan dibuka untuk investasi antara lain Pulau Nipah di Kepulauan Riau, sejumlah pulau di Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau, Banda Naira di Maluku Tengah, dan Banyuwangi di Jawa Timur. >>>>: Nha itu baguss...... ...... ++++: "Jika investasi di pulau luar terbuka untuk asing, efek yang terjadi adalah peminggiran masyarakat, kerusakan lingkungan hidup, dan keroposnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan," ujar Riza. >>>>: Masyarakat terpinggirkan boleh jadi .... di Jakarta sajapun setiap ada >>>>proyek keruangan yg besar ...masyarakat penduduknya yg semula juga musti >>>>menyingkir/ tergusur.... .wajar .... tetapi kembali ke konteks pulau2 >>>>terluar ........ kesempatan kerja yg muncul asalkan syarat2nya dpt dipenuhi >>>>oleh penduduk lokal pastilah itu juga terbuka utk penduduk >>>>lokal.....lagipula lowongan2 pekerjaan low skill pastilah selalu akan ada >>>>saja .......masalah kerusakan lingkungan hidup belumlah pasti akan terjadi >>>>......krn banyak faktor penentunya ...spt jenis2 kegiatannya apa saja yg >>>>akan dilakukan ....pmrth bisa menimbang mana2 yg berpotensi besar merusak >>>>alam dan mana2 yg tidak .....kedaulatan negara keropos karena kenapa? >>>>.......emangnya semudah gitu .....toh kita2 ini bangsa Indonesia masih >>>>banyak yg waras ....setiap saat bisa mengontrol pulau2 terluar kita >>>>tsb......... .ambalat kita saja sampai saat ini masih terkontrol.. ... ++++: Data Kiara menyebutkan, telah terjadi penjualan 35 pulau secara sepihak, di antaranya di Gugusan Takabonerate dan Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, serta Madura di Jawa Timur. >>>>: Data itu kurang jelas (kalaau tak mau dibilang kabur) menyebutkan >>>>rinciannya ........model 'penjualan' pulaunya itu seperti apa ......apakah >>>>dijual bebas dan pindah tangan selamanya ....ataukah 'sewa jangka panjang' >>>>atau bgmn .......mana mungkin secara hukum negara kita mengizinkan >>>>penjualan hak milik tanah kepada kepada asing?...... .. ++++: Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 3 menyebutkan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar menganut tiga prinsip, yakni wawasan Nusantara, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Namun, kenyataannya, kata Riza, investasi pulau kerap meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir dari wilayah kelolanya, merusak keberlanjutan lingkungan hidup, serta mengaburkan kedaulatan negara. >>>>: Berbasis masyarakat tidak harus secara harafiah berarti hanya berbasis >>>>masyarakat lokal saja .......penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke >>>>adalah juga masyarakat Indonesia .......dlm perjanjian perlu disebutkan >>>>'tak boleh berpotensi merusak lingkungan hidup' .....jadi bila ada tanda2 >>>>yg jelas merusak alam perjanjian bisa dibatalkan ......pd umumnya >>>>investasi .....komposisi pekerjanya adalah mayoritas bangsa Indonesia... >>>>.dan umumnya pekerja asingnya hanyalah bilangan jari tangan saja >>>>........lalu yg namanya 'mengaburkan kedaulatan negara' itu kejelasannya >>>>yg bgmana? .......... ++++: Sebelumnya, Pelaksana Teknis (Plt) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengemukakan, Australia telah menyatakan minat berinvestasi di Pulau Banda Naira, Singapura di Pulau Nipah dan Kepulauan Anambas, serta Maladewa di Banyuwangi. Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menegaskan, sudah saatnya pemerintah memanfaatkan BUMN dan BUMD untuk berinvestasi mengelola pulau kecil dan terluar. "Keterlibatan badan usaha milik pemerintah akan berfungsi menjaga kedaulatan dan meningkatkan pendapatan negara," kata dia. (LKT) >>>>: Salam, aby --- On Fri, 3/26/10, suhana suhana <suhana10197804@ ...> wrote: From: suhana suhana <suhana10197804@ ...> Subject: [plbpm] Investasi Dikhawatirkan Pinggirkan Rakyat Lokal To: "program kemitraan bahari DKP" <Program_Kemitraan_ bah...@yahoogrou ps.com>, "plbpm kelautan" <pl...@yahoogroups. com>, Illegal_Fishing_ Indonesia@ yahoogroups. com Date: Friday, March 26, 2010, 4:18 PM Investasi Dikhawatirkan Pinggirkan Rakyat Lokal Sabtu, 27 Maret 2010 | 03:41 WIB Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah membuka peluang investasi di 12 pulau kecil dan terluar di Indonesia dikhawarirkan hanya akan menguntungkan segelintir investor. Di sisi lain akan meminggirkan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik di Jakarta, Jumat (26/3), terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan dan pengelolaan kawasan di pulau terluar seharusnya disikapi dengan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daera, yang berpijak pada letak geopolitik Indonesia. Kerja sama pengelolaan kawasan pulau kecil dan terluar disepakati Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI AL. Dua belas pulau yang akan dibuka untuk investasi antara lain Pulau Nipah di Kepulauan Riau, sejumlah pulau di Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau, Banda Naira di Maluku Tengah, dan Banyuwangi di Jawa Timur. "Jika investasi di pulau luar terbuka untuk asing, efek yang terjadi adalah peminggiran masyarakat, kerusakan lingkungan hidup, dan keroposnya kedaulatan negara di wilayah perbatasan," ujar Riza. Data Kiara menyebutkan, telah terjadi penjualan 35 pulau secara sepihak, di antaranya di Gugusan Takabonerate dan Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, serta Madura di Jawa Timur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Pasal 3 menyebutkan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar menganut tiga prinsip, yakni wawasan Nusantara, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Namun, kenyataannya, kata Riza, investasi pulau kerap meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir dari wilayah kelolanya, merusak keberlanjutan lingkungan hidup, serta mengaburkan kedaulatan negara. Sebelumnya, Pelaksana Teknis (Plt) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengemukakan, Australia telah menyatakan minat berinvestasi di Pulau Banda Naira, Singapura di Pulau Nipah dan Kepulauan Anambas, serta Maladewa di Banyuwangi. Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menegaskan, sudah saatnya pemerintah memanfaatkan BUMN dan BUMD untuk berinvestasi mengelola pulau kecil dan terluar. "Keterlibatan badan usaha milik pemerintah akan berfungsi menjaga kedaulatan dan meningkatkan pendapatan negara," kata dia. (LKT) Sumber : http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/03/27/ 03415553/ investasi. dikhawatirkan. pinggirkan. rakyat.lokal..... New Email addresses available on Yahoo! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.Hurry before someone else does! ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
